News

LANGITKU.NET, Makassar – Pemkot Makassar siap memfasilitasi sekira 1.000-an bikers yang akan melakukan deklarasi Pemilu Damai pada 26 November di Anjungan Pantai Losari, mendatang.

Ketua Panitia Deklarasi Damai Ala Motor Sauleng Rauf mengatakan pihaknya dari perkumpulan berbagai komunitas biker se-Sulawesi akan melakukan deklarasi pemilu damai.

“Anak-anak bikers menyampaikan sikap bahwa kami siap mendukung pemilu yang akan berlangsung. Konsep yang disampaikan pak wali tadi menjadi aspirasi kami untuk anak-anak bikers,” kata Sauleng usai beraudiensi dengan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di kediaman wali kota, Jl Amirullah, Rabu, (22/11/2023).

“Jadi judulnya deklarasi pemilu damai ala anak motor. Insyaallah kita laksanakan pada 26 November di Anjungan Pantai Losari,” tambahnya.

Ia katakan keterlibatan anak motor cukup urgent. Kenapa? Lantaran, pihaknya sadar bahwa sebagai warga negara harus betul-betul mendukung setiap apa yang sudah ditentukan dan dilaksanakan oleh pemerintah.

“Olehnya kami berkomitmen bahwa kami anak bikers tetap harus mengikuti dan mendukung program pemerintah untuk sukseskan pemilu,” ujar Yoyok sapaan akrabnya.

Pesertanya diestimasikan 1.000 lebih bikers dari berbagai macam komunitas bikers yang ada. Bukan hanya Makassar tetapi se-Sulawesi jadi ada beberapa dari daerah lain yang akan hadir.

Danny Pomanto mendukung upaya teman-teman bikers tersebut. Ia menyambut para bikers agar menjaga dan terlibat dalam deklarasi pemilu damai.

“Kontribusi teman-teman anak motor sangat dibutuhkan untuk sama-sama membantu pemilu berjalan aman, damai dan lancar,” ucapnya.

Sumber : Humas Kominfo Makassar

LANGITKU.NET, Luwu Utara – Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui Dinas Kesehatan menargetkan seluruh puskesmas di Kabupaten Luwu Utara sudah terakreditasi pada 2023 ini.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, drg. Hj. Marhani Katma, MARS., Rabu (22/11/2023), di Masamba. Diketahui bahwa di Kabupaten Luwu Utara terdapat 16 puskesmas.

“Setelah melalui berbagai proses, mulai Minggu II November telah berlangsung survei akreditasi Puskesmas oleh lembaga akreditasi yang di-SK-kan oleh Kementerian Kesehatan,” kata Marhani.

Ia menjelaskan, pelaksanaan akreditasi bertujuan mengukur kualitas dan mutu layanan kesehatan serta memastikan semua pelayanan di fasilitas kesehatan memiliki dasar dan kebijakan sebagai panduan pelaksanaan setiap jenis layanan, baik layanan fungsional maupun layanan administrasi.

“Dengan latar belakang tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan semua fasilitas kesehatan harus diakreditasi secara berkala, dan kami merespon kebijakan itu, sehingga kita menargetkan 16 Puskesmas di Luwu Utara harus terakreditasi di 2023, baik yang re-akreditasi, maupun yang baru pertama diakreditasi,” jelas Marhani.

Ia menyebutkan bahwa sampai hari ini, pada tepatnya minggu kedua November, telah ada 2 puskesmas yang sementara di-survey.

“Kami harap, apa yang telah dilaksanakan selama ini dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sudah sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan diharapkan 16 puskesmas meraih predikat paripurna,” harapnya.

“Apa yang menjadi harapan kami ini adalah semata-mata untuk peningkatan pelayanan kesehatan yang profesional kepada masyarakat,” sambungnya.

Untuk itu, mantan Direktur RSUD Andi Djemma Masamba ini berharap doa dan dukungan semua elemen masyarakat agar survei akreditasi di semua puskesmas berjalan dengan baik dan lancar.

“Kami harap doa dan dukungannya agar survei akreditasi ini berjalan baik dan lancar, sehingga tercipta derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik melalui layanan kesehatan yang profesional dan berkualitas di Kabupaten Luwu Utara,” pungkasnya.

Dalam pelaksanaan survei akreditasi fasilitas kesehatan di Luwu Utara, semua jajaran Dinas Kesehatan, baik pejabat dan staf, ikut hadir mendampingi serta memfasilitasi terlaksananya survei akreditasi tersebut. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin dan Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulsel, Sofha Marwah Bahtiar, mengikuti pembekalan antikorupsi untuk penyelenggara negara dan pasangan masing-masing.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan program yang bertajuk Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas).

Rangkaian program PAKU Integritas terdiri atas tiga kegiatan. Pertama, executive briefing penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara dan pasangan. Kedua, pelatihan penguatan antikorupsi untuk penyelenggara negara berintegritas. Dan ketiga, pembekalan antikorupsi bagi pasangan penyelenggara negara, istri atau suami.

Program PAKU Integritas melibatkan pimpinan dan pejabat struktural Eselon 1 di

lingkungan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang menjadi fokus area KPK 2023.

Untuk menjangkau lebih banyak penyelenggara negara, KPK juga melibatkan pemerintah daerah tingkat provinsi yang terdiri atas Pj Gubernur dan Ketua DPRD dari 12 Provinsi. Yaitu, Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara dan Provinsi Papua.

Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, mengaku sudah dua kali mengikuti PAKU Integritas di KPK. Pertama saat masih sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dan saat ini sebagai Pj Gubernur Sulsel.

“Saya bersama istri, hari ini dan sampai besok akan mengikuti PAKU Integritas. Ini yang kedua kalinya kami ikut. Yang pertama tahun 2022, kami juga sudah ikut sebagai Dirjen Politik bersama istri juga,” ungkap Bahtiar usai mengikuti kegiatan tersebut, Rabu, 22 November 2023.

Meski sudah dua kali mengikuti, menurut dia, penting bagi dirinya bersama istri mengikuti kegiatan tersebut. Pasalnya, banyak hal-hal baru disampaikan, bagaimana upaya-upaya pencegahan korupsi, khususnya di komunitas keluarga para pejabat negara.

“Saya pikir tidak ada salahnya mengikuti sampai dua kali. Karena yang penting sebenarnya yang seperti ini pengingat juga buat kita, bahwa bagaimana soal upaya-upaya pendidikan dan peran serta masyarakat, dan upaya-upaya pencegahan korupsi ini harus terus diingatkan,” urainya.

“Jadi semakin sering hal-hal seperti ini diulangi semakin baik dan semakin banyak unsur yang menegakkan semakin baik. Saya kira metode baru yang terus dikembangkan oleh KPK dalam rangka upaya-upaya pencegahan korupsi, termasuk upaya pendidikan anti korupsi dan memperluas peran serta masyarakat,” tuturnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – DPRD Makassar bersama Pemkot Makassar sepakat membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024.

Persetujuan tersebut dituangkan dalam bentuk Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dan Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo di Ruang Banggar, Selasa (21/11/2023) malam.

Usai Penandatanganan Nota Kesepahaman KUA-PPAS, Wali Kota Makassar Danny Pomanto menyampaikan jika proyeksi APBD 2024 dalam KUA-PPAS yang disepakati sebesar Rp5,7 triliun.

“Yang jelas itu komposisi yang kita selalu jaga. Belanja modal haru 33%, belanja operasional jangan lewat 30%, dan ada juga belanja lain. Yang jelas itu anggaran BTT sedikit,” kata Danny Pomanto.

Dengan besaran APBD Rp5,7 triliun, kata Danny ada beberapa yang menjadi skala prioritas di tahun 2024. Salah satunya yaitu menyelesaikan proyek infrastruktur yang sedang berjalan saat ini.

Seperti Makassar Government Center (MGC) yang pengerjaan fisiknya sementara berjalan, Makassar Core City Arena (Macca), hingga melanjutkan kembali revitalisasi Kantor Balai Kota.

“Itu tadi kan fisik, tapi ada beberapa kebijakan yang kita lakukan juga di 2024. Kita perbaiki anggaran untuk stunting. Jadi stunting tahun depan intervensinya lebih ke makan dan minum, tidak lagi berputar di zona sosialisasi,” tegasnya.

Pengesahan Rancangan KUA-PPAS APBD 2024 menjadi KUA-PPAS APBD 2024 menjadi dasar penetapan APBD 2024 yang batas akhirnya 30 November.

Sumber : Humas Kominfo Makassar

LANGITKU.NET, Makassar – Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Wilayah IV dipusatkan di Kota Makassar, tepatnya di Hotel Claro, Rabu, 22 November 2023.

Plh Sekprov Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, yakin rakor ini akan memberikan manfaat yang besar bagi penyelenggara Pemilu, dan berharap DKPP sebagai petunjuk penegakan kode etik bagi penyelenggara Pemilu bekerja profesional, dan harus betul-betul menjalankan tugas dan fungsinya.

“Rakor ini sangat penting dan strategis untuk meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggara Pemilu kita, serta mencegah dan menangani pelanggaran kode etik yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata Arsjad.

Ia menjelaskan, 83 hari lagi akan dilaksanakan hari pencoblosan dan pemungutan suara Pilpres dan Pileg 2024. Tahapan kampanye pada 25 November 2023, pasca penetapan tiga pasangan Calon Presiden, Wakil Presiden dan DCT anggota legislatif.

“Alhamdulillah, stabilitas sosial politik, keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum di Sulsel tetap terjaga hingga saat ini. Situasi ini hendaknya kita jaga bersama-sama. Kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Termasuk juga dalam hal ini kami sampaikan, Sulawesi Selatan beserta 24 kabupaten kota sisa tiga yang belum melakukan NPHD,” terangnya.

KPU dan Bawaslu memegang peranan penting dalam menyukseskan pelaksanaan agenda nasional. Arsjad mengajak untuk bersama-sama menjaga netralitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing dalam mewujudkan Pemilu berintegritas.

“Semoga para KPU dan Bawaslu Sulsel bekerja secara profesional, independen, transparan, akuntabel, serta menjunjung tinggi kode etik dalam setiap tahapan Pemilu,” harapnya.

Sekretaris DKPP, David Yama, menjelaskan, secara umum DKPP mempunyai tugas untuk menjaga dan menegakkan integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Secara khusus, tugas DKPP adalah menerima pengaduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu. Kemudian menetapkan putusan dan menyampaikan putusan kepada para pihak.

Hadir dalam rapat tersebut Ketua DKPP Heddy Lugito, Wakapolda Sulsel Brigjen Pol CH Patopoi, Kepala Staf Kodam (Kasdam) XIV/Hasanuddin Brigjen TNI M. Syech Ismed. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menerima audiensi Atase Pendidikan Kedutaan Besar Malaysia di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 21 November 2023.

Rombongan dipimpin oleh Chairman Education Malaysia, Prof. Dr. Abdul Razak Bin Ahmad serta turut hadir Konsul Kehormatan Malaysia, Dr. Bahar Ngitung; Kedubes Malaysia Atase Pendidikan, Zulfadhi Hamzah; Asistant Chairman Education Malaysia, Megat Samsul, EMGS Malaysia, Firdaus Ismail dan Duty Konhor Malaysia, Ichlapio Rio. Sedangkan Pj Gubernur didampingi oleh Kepala BPSDM, Karo Pemerintahan dan Kabid Pembinaan SMS Disdik Sulsel.

Di awal perbincangan, Bahtiar menyampaikan bahwa Malaysia dan Sulawesi Selatan memiliki hubungan sosial kultural sangat dekat. Hubungan itu telah tercipta ratusan tahun. Para perantau atau diaspora dari Sulsel memiliki peranan besar di Malaysia, bahkan kebudayaan Bugis-Makassar tetap kuat di sana mewarnai kehidupan masyarakat Malaysia. Juga stabilitas sosial dan ekonomi.

Masyarakat yang menempati wilayah Sulsel saat ini juga telah lama dikenal sebagai pelaut ulung dan pedagang, serta di mana pun berada senantiasa menjaga kehormatan serta berbaur dengan masyarakat tempatnya mencari penghidupan dan membangun daerah tersebut. Termasuk yang saat ini masuk dalam wilayah Kerajaan Malaysia.

“Fakta memang seperti itu, kita punya hubungan sejarah yang panjang,” kata Bahtiar.

Ia bercerita, masyarakat Bugis-Makassar yang merantau di daerah Melayu yang kemudian ke daerah lainnya di Indonesia membantu menyebarkan bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal Bahasa Indonesia.

Selanjutnya, Bahtiar menyampaikan program kerjanya selama setahun di Sulsel. Demikian juga dengan harapannya, agar kerjasama pendidikan antara Malaysia dan perguruan tinggi di Sulsel semakin kuat. Ia bahkan mendorong agar kampus bereputasi Malaysia membuka cabang di Indonesia, khususnya Sulsel.

Sementara itu, Abdul Razak Bin Ahmad, yang merupakan Pengurus Education Malaysia Global Service, menyampaikan, kunjungan ini untuk mengetahui Sulsel lebih jauh dan kemungkinan peluang kerjasama bidang pendidikan.

“Saya datang untuk belajar, saya rasa pengetahuan kita tentang Sulawesi, Makassar sangat sedikit, jadi saya mengambil inisiatif untuk mengetahui lebih banyak tentang Makassar dan Sulawesi,” ujarnya.

“Fokus saya adalah untuk memastikan bahwa kerjasama knowledge, kerjasama pendidikan, kerjasama ilmu menjadi dimensi yang paling penting dalam hubungan antara Malaysia dengan Indonesia,” imbuhnya.

Setelah bertemu dengan Gubernur Sulsel ia optimistis kerjasama bisa terjalin dengan baik. Termasuk kampus-kampus di Malaysia membuka cabang.

“Saya rasa itu adalah cadangan (usul) yang sangat wajar untuk diberikan pertimbangan oleh Malaysia. Karena potensi pendidikan di Makassar ini sangat besar. Dan Malaysia sepatutnya mempertimbangkan operasi kampus di sini. Bukan saja karena potensinya besar karena dia adalah manivestasi terbaik antara hubungan dua negara,” paparnya.

Ia berharap lebih banyak perguruan tinggi di Sulsel datang ke Malaysia bekerjasama. “Saya rasa kita sudah harus melihat lebih strategis, umpamanya isu tentang makanan (pangan), climate change (perubahan iklim). Ini adalah isu fenomenal, dan kerjasama strategis antara universitas akan menyelesaikan berbagai persoalan ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Senin, 20 November 2023, Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan Education Malaysia Global Service menggelar seminar internasional bertajuk Wacana Pendidikan, Memajukan Pendidikan Tinggi Malaysia dan Indonesia. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memberikan apresiasi atas capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Kota Makassar.

Berdasarkan data, MCP Pemkot Makassar berada di angka 82% pada tahun 2022. Angka itu meningkat 14% dibandingkan 2021 lalu yang hanya 68%.

Sedangkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemkot Makassar juga meningkat. Naik 6,4% dari 60% pada tahun 2021 menjadi 66,40% di tahun 2022.

Capaian itu disampaikan PIC Korsupgah KPK Wilayah IV Sulsel Tri Budi Rochmanto dalam paparannya saat Sosialisasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Kantor DPRD Makassar, Selasa (14/11/2023).

“MCP Pemkot Makassar ada kenaikan 14%. Berarti pemerintah kota sudah berusaha untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan,” kata Tri Budi.

Ia berharap tahun ini baik MCP maupun SPI Pemkot Makassar meningkat di atas angka rata-rata nasional.

“Untuk MCP di area APBD yang harusnya bisa dicapai lebih baik lagi,” ujarnya.

MCP adalah instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang terdiri atas sejumlah area, indikator, dan sub-indikator.

Dari delapan area intervensi MCP KPK, APBD Pemkot Makassar berada di angka 61,55%, PBJ 80,25%, PTSP 86,06%, APIP 50,31%, Manajemen ASN 76,24%, OPD 65,89%, Aset 57,02%, dan Dana Desa -.

“Ada beberapa yang mesti dibenahi, terkait dengan perencanaan APBD dan terkait dana hibah tadi, kalau bisa dipercepat perwalinya,” tegasnya.

Sementara, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menegaskan pemerintah kota terus berkomitmen untuk menjadikan Makassar bebas korupsi.

“Alhamdulillah kita punya (MCP) sudah bagus,” kata Danny Pomanto.

Ia menyebut sejauh ini transparansi Pemkot Makassar jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

“Transparansi pemerintahan kita sudah bagus, kendati demikian kita tak boleh berpuas diri. Kampanye terhadap peningkatan transparansi dan integritas masih harus digalakkan agar hasilnya bisa lebih optimal,” tutupnya.

Sumber : Humas Kominfo Makassar

LANGITKU.NET, Makassar – Pelaksana Harian (Plh) Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Muhammad Arsjad, menghadiri Lounching Pasar Pangan Aman, Penyerahan Mobil Laboratorium Keliling, dan Sertifikat Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang digelar Badan Pangan Nasional (Bapanas) selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P), di IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Senin 20 November 2023.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura melalui Andi Muhammad Arsjad menerima penghargaan berupa Mobil Laboratorium Keliling dari Bapanas.

Andi Muhammad Arsjad menjelaskan, penghargaan yang diterima pemerintah provinsi dari Bapanas disebabkan Pemprov Sulsel telah berkinerja baik dalam tata kelola ketahanan dan keamanan pangan di Sulawesi Selatan.

“Pertemuan hari ini, Alhamdulillah Pemprov Sulsel mendapat penghargaan berupa pemberian bantuan kendaraan operasional Mobil Laboratorium Keliling dari Bapanas. Ini karena Sulawesi Selatan dianggap punya kinerja yang baik dalam sistem tata kelola keamanan pangan,” ucapnya.

Keberhasilan Sulawesi Selatan dalam pengelolaan keamanan dan ketahanan pangan, kata Andi Muhammad Arsjad, merujuk kepada regulasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Dimana dari regulasi ini, Pemprov Sulsel telah memberikan perhatian yang serius untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat.

Hadirnya Mobil Laboratorium Keliling ini, lanjutnya, sangat mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi yakni program penguatan ketahanan pangan.  Bahkan, kendaraan operasional yang dilengkapi dengan peralatan uji laboratorium yang sesuai standarisasi uji pangan ini, akan sangat membantu produk pangan terhindar dari bahan kimia dan zat yang berbahaya. Mengingat, selama ini Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan laboratorium yang dimiliki Pemprov Sulsel masih cukup terbatas.

Tidak hanya itu, Andi Muhammad Arsjad juga mengatakan, Mobil Laboratorium Keliling ini akan memudahkan Pemprov Sulsel dalam melakukan uji produk pangan ke berbagai daerah di Sulawesi Selatan, mengingat cakupan wilayah Sulawesi Selatan yang cukup luas.

“Hadirnya Mobil Laboratorium Keliling ini menjawab tantangan kita dengan cakupan wilayah Sulsel yang cukup luas. Dengan kendaraan operasional ini, memudahkan daerah yang akan melakukan uji produk pangan. Bahkan, hasilnya bisa lebih cepat diketahui dibandingkan harus menguji pangan di laboratorium di kantor Dinas Ketahanan Pangan,” ungkapnya.

Andi Muhammad Arsjad juga menegaskan, kedepan dengan adanya Mobil Laboratorium Keliling ini maka produk pangan Sulsel akan lebih mudah di pasarkan ke pasar modern, pasar tradisional, dan ke tempat pemasaran lainnya.

Dalam kesempatan ini, Andi Muhammad Arsjad juga menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh masyarakat yang peduli terhadap ketahanan pangan dan SDM Dinas Ketahanan Pangan yang telah bekerja maksimal dalam tata kelola ketahanan dan keamanan pangan di Sulsel.

“Saya kira kedepan untuk mendukung operasional Mobil Laboratorium Keliling ini, kita akan semakin meningkatkan kualitas SDM kita,” tegasnya.

Dalam kegiatan itu, Sulawesi Selatan menjadi salah satu dari delapan provinsi di Indonesia yang menerima Mobil Laboratorium Keliling dari Bapanas karena Sulsel dianggap memiliki kinerja yang baik dalam tata kelola keamanan dan ketahanan pangan. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail meresmikan Toko PKK di Kecamatan Rappocini, Selasa (14/11/2023).

Peresmian Toko PKK yang berada di Kantor Kecamatan Rappocini ini turut dihadiri oleh Camat Rappocini serta anggota dan pengurus TP PKK Kota Palopo yang tengah melakukan studi tiru di Kota Makassar.

Indira menyampaikan, kehadiran Toko PKK ini menandai langkah positif dalam penguatan ekonomi lokal, juga sinergi antara TP PKK dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Toko PKK ini bukan hanya tempat berbelanja, tetapi juga wadah bagi para perajin lokal untuk memasarkan produk unggulan mereka,” ujar Indira.

Toko PKK di Kecamatan Rappocini ini menawarkan beragam produk UMKM serta hasil karya perajin setempat, seperti tas, kerajinan tangan, dan produk pangan olahan.

Indira berharap, keberadaan toko ini dapat mendukung para pelaku usaha kecil dan menengah untuk meraih pasar lebih luas.

Dalam kunjungannya, Indira juga turut memberikan apresiasi kepada pelaku UMKM dan perajin lokal yang telah berkontribusi dalam keberadaan Toko PKK ini.

Acara peresmian ditandai dengan pemotongan pita sebagai tanda resmi dibukanya toko, diikuti oleh peninjauan produk yang ditawarkan.

Toko PKK ini diharapkan juga bakal hadir di kecamatan lain di Kota Makassar sebagai langkah awal untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Sumber : Humas Kominfo Makassar

LANGITKU.NET, Makssar – Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, membuka Literasi Keamanan Siber pada Penyelenggaraan Pemilu, yang dilaksanakan di Hotel Gammara, Kota Makassar, Senin, 20 November 2023. Ia berharap kepada stakeholder terkait untuk memperkuat proteksi penyebaran informasi bohong atau hoaks.

“Kita perlu proteksi yang kuat untuk keamanan siber. Hampir semua pemerintahan lemah keamanan sibernya. Ini harus diproteksi untuk menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” kata Bahtiar.

Sebagai mantan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengaku mengetahui bagaimana kerja-kerja kehumasan dan penyebaran informasi, apalagi di tahun politik. Ia menyampaikan betapa pentingnya membangun narasi tunggal untuk kebutuhan tahun-tahun politik.

“Kita harus membangun narasi tunggal. Ini harus ada manajemen tunggal dalam penyebaran informasi. Anggaran humas ini cukup besar untuk penyebaran informasi. Nah jangan sampai kita kalah dari attacker (penyerang), yang sudah menjadi profesi baru saat ini,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, jumlah penduduk Sulsel 9,3 juta. Sedangkan secara non fisik bisa mencapai 90 juta. Pasalnya, satu orang bisa membuat sampai 10 akun anonim di media sosial.

“Ada satu orang bisa membuat 10 akun anonim berbeda-beda. Jadi dari 9,3 juta itu bisa menjadi 90 juta bahkan sampai 100 juta di sosial media,” lanjutnya.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh stakeholder agar jangan sampai didikte oleh smartphone, terkhusus soal algoritma pencarian di mesin pencarian. Seperti google, media sosial seperti youtube, twitter, facebook, instagram dan lainnya.

“Kita di dikte oleh algoritma di smartphone. Itu pentingnya wawasan untuk memahami informasi. Literasi keuangan kita semua juga masih rendah, makanya ada masih ada penipuan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo-SP Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya untuk literasi keamanan siber pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap penyebaran informasi, dan pengetahuan tentang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024,” ujarnya.

Yang terpenting, kata Andi Winarno, bagaimana semua stakeholder betul-betul bisa menyortir informasi, mana yang bisa disebarkan, mana yang tidak. Apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini.

“Bagaimana mengawasi penyebaran hoaks terkait pencegahan pengelolaan data proses Pemilu dan Pilkada serentak,” pungkasnya. (*)