LANGITKU.NET, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar Anton Paul Goni menggelar sosialisasi penyebaran produk hukum daerah “Perda Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, di Hotel  Grand Town, Jum’at  (16/9/2022).

Hadir selaku narasumber, Lianda V Kantoor, SH, Buman Muin, SH dan yang bertindak selaku moderator adalah Rini Susanty, SE.

Legislator dari Partai PDIP ini mengundang konstituennya untuk hadir sebagai peserta sosialisasi tersebut.

Pada kesempatan itu Anton Paul Goni mengatakan bahwa sosialisasi Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini perlu diketahui masyrakat. Tujuannya agar masyarakat bisa lebih memahami adanya produk hukum yang sifatnya untuk membantu dan membela masyarakat.

Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini, masyarakat bisa mengetahui haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. Artinya, pemerintah sudah memfasilitasi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum dengan cukup menunjukkan keterangan tidak mampu dari pemerintah kelurahan.

“Setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan dan pendampingan hukum oleh pemerintah, dengan adanya bantuan hukum ini masyarakat bisa meminta bantuan hukum secara gratis kepada pemerintah saat menghadapi masalah hukum, khususnya kepada masyarakat yang kurang mampu,” ujar politisi PDIP ini.

LANGITKU.NET , Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar saat ini sedang menjalankan program Lorong Wisata (Longwis). Program tersebut merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.

Hal tersebut tentunya mempunyai visi dan misi agar UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) pada lorong bisa bangkit dan dapat memulihkan ekonomi Kota Makassar.

Bukan hanya itu, program longwis yang sedang dijalankan Pemkot Makassar saat ini juga diharapkan bisa menjadi daya tarik tempat wisata pada tiap-tiap kecamatan di Makassar.

Salah satu destinasi lorong yang disulap menjadi longwis unggulan adalah di Karmila Sari, Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Tamalanrea.

Leglisator DPRD Kota Makassar dari Fraksi Gerindra, Nunung Dasniar, menyempatkan diri untuk mengunjungi lorong wisata yang berada di Karmila Sari.

Dalam lawatannya ia disambut oleh Camat Tamalanrea, Andi Salman Baso, didampingi oleh Lurah Tamalanrea, Sudarman Udha, dan warga setempat.

Andi Salman Baso menjelaskan kepada Nunung Dasniar bahwa di wilayahnya ada 80 Longwis. Dari 80 Longwis tersebut ada beberapa yang menjadi unggulan. Salah satunya di Karmila Sari di NTI.

“Di Karmila Sari mempunyai potensi yang menjadi daya tarik wisata di lorong ini. Seperti ekogreen dan budidaya ikan. Berbagai macam sayur-sayuran dan buah-buahan yang menjadi kebutuhan masyarakat ada disini. Dan itu sangat membantu warga dalam meningkatkan UMKM mereka dengan menciptakan produk sendiri dari hasil tanaman yang mereka kelolah,” ungkap Andi Salman Baso.

Pada kesempatannya, Nunung Dasniar meninjau langsung beberapa spot yang menjadi tempat budidaya sayur-sayuran, buah-buahan dan budidaya ikan.

Apresiasi diberikan oleh Nunung Dasniar saat berkunjung di lorong tersebut. Ia mengatakan bahwa potensi di lorong itu sangat membantu warga dalam menjalankan roda ekonomi yang terdapat di lorong.

“Ada ekonomi kreatif yang tercipta di lorong ini sehingga dapat menopang perekonomian warga dari segi UMKM-nya. Sangat kreatif warga-warga di sini,” ujar Nunung Dasniar, Jumat (16/9/2022). (*)

LANGITKU.NET , Makassar – Para lembaga adat passereanta kerajaan Islam kembar Gowa Tallo diterima Ketua DPRD Kota Makassar. Mereka adalah para Gallarrang tujua dan Tumbu appaka Kerajaan Tallo.

Kedatangan para lembaga adat passereanta kerajaan Tallo itu disambut dengan penuh rasa kekeluargaan oleh Rudianto Lallo di rumah jabatan Ketua DPRD Makassar, Jalan Letjen. Hertasning. Rabu (14/9).

RL akronim dari Rudianto Lallo yang merupakan putra asli Makassar (Lakkang) menerima para gallarang dan Tumbu appaka diruang tamu rumah jabatan ketua DPRD Makassar.

Ketua DPRD Makassar ini banyak mengisahkan sejarah tentang kerajaan Tallo dan sejarah masuknya islam di kerajaan itu hingga penyebaran Islam diterima oleh kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan.

“Hari ini kita bersyukur dapat hadir bersama para Gallarang dan Tumbu Appaka kerajaan Tallo. Ini Satu kebahagian buat saya, sebagai putra Makassar,” kata Rudianto.

Rudianto Lallo yang juga putra asli Lakkang jni dihadapan para pengurus Lembaga Adat Pasereanta Firma Sombali Kerajaan Islam Kembar Gowa Tallo banyak mengisahkan tentang kehebatan para raja-raja Tallo dimasa nya hingga pada akhirnya para keturunan raja Tallo banyak meninggalkan kerajaannya akibat dari perjanjian Bongaya. Dimana saat itu kerajaan Gowa takluk ditangan penjajah belanda.

“Untuk mengenang kehebatan raja Tallo. Bapak ibu para gallarang dan Tumbu Appaka. Nama ruang ini saya beri nama Karaeng Matoayya,” kata Rudianto.

Mendengar apa yang disampaikan ketua DPRD Makassar itu pelaksana tugas Raja Tallo 39 Andi Iskandar Esa Daeng Pasore Karaeng Bonto Majanang yang juga Ketua Lembaga Adat Pasereanta Firman Sombali Kerjaan Islam Kembar Gowa Tallo merasa bersyukur atas perhatian putra lakkang itu.

Ketua DPRD Makassar itu pun berharap nama-nama jalan di Makassar juga diberikan nama para raja Tallo yang termasyur di zaman.

“Makassar ini kampung halaman kita, Jangan lah kita seperti tamu. Tapi jadikanlah Makassar tempat kita membangun dan menjaga budaya kita sendiri. Jalan di Makassar ini sebaiknya diberikan nama-nama para raja Tallo, Supaya apa? Supaya anak-anak kita kelak masih ingat sejarah besar kerajaan Tallo,” tutur kader NasDem ini.

“Terus terang saya merasa sedih. Baru-baru ini saya mengunjungi Balla Lompoa Barrombong. Saya berkunjung sekaligus berziarah ke pekuburan para kesatria dan para punggawa pegawal Raja I Mallombasi Daeng Mattawang Karaeng Bontomangape Muhammad Bakir Sultan Hasanuddin raja Gowa XVI,” ujar Rudianto.

Tidak hanya itu putra Lakkang itu juga merasa miris. Hingga saat ini Kerajaan Tallo tidak memiliki Balla Lompoa.

“Ada Balla Lompoa Barombong. Kerajaan Tallo hingga saat ini belum memiliki Balla Lompoa. Ini juga yang membuat saya miris. Saya berharap kepada para gallarang dan Tumbu Appaka, untuk berupaya agar Kerajaan Islam terbesar ini bisa memiliki Balla Lompoa,” tutur putra Lakkang ini.

Mendengar apa yang disampaikan Ketua DPRD kota Makassar itu. Ketua Lembaga Adat Pasereanta Firman Sombali Kerajaan Islam Kembar Gowa Tallo pun mengatakan berharap Kerajaan Tallo kedepan telah memiliki Istana Balla Lompoa.

“Kami memiliki lahan tanah milik Kerajaan Tallo di Campagayah. Saat ini lahan itu ditempati oleh para penggarap, itu sudah kami sepakati dengan para pejaga lahan akan dibangun Balla Lompoa,” ungkap Andi Iskandar.

Mendengar itu Rudianto lalu mengatakan dirinya akan memanggil Kepala Dinas Kebudayaan Makassar.

“Nanti saya pangil Kadis Kebudayaan, untuk membicarakan rencana pembangunan Balla Lompoa,” kata Rudianto Lallo.

Apa yang disampaikan Ketua DPRD Makassar itu mendapat sambutan. Rasa haru pun dirasakan para Gallarang dan Tumbuh Appaka Kerajaan Islam kembar Gowa Tallo.

“Saya akan bicarakan dengan Wali kota Makassar, Kebetulan pak Wali punya perhatian besar terhadap Kebudayaan Makassar, itu dibuktikan melalui ivent tahunan F8,” beber Rudianto.

Terrah (Turunan) para Gallarrang Tujua dan Tumbu Appaka telah menggelar silahturahmi yang berlangsung di Jalan Datu Ditiro No.8, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Ahad (28/8) lalu.

Karaeng Lembang Parang Sombayya ri Gowa, Raja Gowa ke 38, Andi Kumala Idjo. Ketua Lembaga Adat Pasereanta Firma Sombali Kerajaan Islam Kembar Gowa Tallo, Dihadapan Raja Gowa menyampaikan rencana pemilihan raja Tallo ke 39 sebagai pelanjut tahtah kerajaan Tallo pasca sepeninggalnya Raja Tallo ke 38 Brigjend Purn. TNI-AD Andi Ondang.

Andi Kumala Idjo menyambut baik rencana itu. Tapi Raja Gowa itu mengatakan alangkah baik nya perlu adanya Balla Lompoa (Istana) bagi Raja Tallo nantinya.

“Alangkah baiknya dibangun dulu Balla Lompoa, Istana buat Raja Tallo yang baru, Ada Raja tapi tidak memiliki Istana itu kan juga kurang elok,” tutur Andi Iskandar meniru perkataan Raja Gowa.

Diketahui rencana pembangunan Balla Lompoa akan berdiri di kawasan situs bersejarah Kerajaan Tallo.

Istana Balla Lompoa Kerajaan Tallo Ikon Baru di Kota Makassar

Rumah adat Kerajaan Tallo (Balla Lompoa) nantinya akan menjadi ikon baru di kota Makassar. Tujuannya untuk melestarikan budaya dan benda-benda bersejarah peninggalan raja Tallo ini tentunya untuk menarik para wisatawan baik lokal maupun manca negara.Tidak hanya itu,

Kehadiran Istana Balla Lompoa nantinya untuk menambah khasanah para Pelajar dan Masyarakat untuk dapat menimba ilmu pengetahuan agar mengetahui sejarah berdirinya Kerajaan Tallo dan Para Raja Tallo di era nya.

Menurut Andi Iskandar nantinya bila Balla Lompoa telah berdiri akan disimpan benda-benda bersejarah milik para Raja Tallo. Selain itu tiap tahun nya bakal digelar A’tammu Tau.

“Nanti di Istana Balla Lompoa, Raja Tallo, Tiap tahun nya digelar A’tammu Tau, itu berlangsung tiap 1 Muharram dan Di tanggal 22 September tiap tahun nya, Digelar peringatan masuknya Islam di kerajaan Tallo, itu juga nantinya dilakukan kirab benda bersejarah milik kerajaan Tallo,” tutur Pelaksana (Plt) Tugas Raja Tallo ini. (**)

LANGITKU.NET , Makassar – Komisi C DPRD Makassar menindaklanjuti aduan LPM kelurahan Lakkang, Kecamatan Talllo Makassar atas adanya dugaan pencemaran limbah perusahaan di Sungai Tallo.

Ketua LPM Kelurahan Lakkang, H Ruslan mengatakan tercemarnya aliran Sungai Tallo tidak lepas dari dampak limbah dari perusahaan di Kecamatan Biringkananaya dan Tamalanrea, dalam hal ini PT Kima dan PT Makassar Tene. Perusahaan itu dianggap penyebab utama tercemarnya Sungai Tallo yang menjadi sumber air utama untuk petani tambak di Kelurahan Lakkang.

“Selain dua perusahaan itu, masih banyak lagi yang membuang limbahnya, khusus yang ada di kawasan pesisir Sungai Tallo. Dampak ini sangat merugukan warga yang ada di Kelurahan Lakkang dan lainnya,” ungkap H Ruslan dalam rapat gelar pendapat dengan Komisi C dan Perusahaan di Gedung DPRD Makassar, 9/9/2022.

Lanjut, H Ruslan kondisi air Sungai Tallo dari tahun ke tahun sangat memperhatikan, banyak habitat di Sungai Tallo mulai punah, tak hanya itu, hasil panen warga yang awalnya dua kali setahun dengan hasil yang melimpah, kini sekali dalam setahun sulit, adapun hasilnya sangat minim.

“Dulu kepeting di Sungai Tallo melimpah, saat ini nyaris tidak ditemukan lagi. Hasil tambak juga semakin kerdil. Tolong kami warga Lakkang, dampak limbah yang tidak dikelolah dengan baik sangat merugikan warga,”keluhnya.

H Ruslan meceritakan jika pencemaran ini masuk dari anak-anak Sungai Tallo, seperti dari Kecamatan Tamalanrea, wilayah kima 10, dan ada juga anak Sungai dari Bontoa. “Bisa kita cek langsung, air didalam sungainya hitam, itu dapat dipastikan beracun,”ujarmya.

Mendengarkan hal itu, Ketua Komisi C Makassar, Sangkala Saddiko geram. Menurut dia, pihaknya telah berkali-kali menyampaikan kepada perusahan di PT Kima dan PT Makassar Tene untuk mengelolah limbahnya sebelum dibuang.

“Tentang limbah sudah kami tegaskan, hingga melakukan sidak agar pengelolaan limbahnya diperbaiki, harus benar-benar bersih sebelum dibuang, tapi hingga saat ini masih saja tidak dibenahi,_kata Politisi PAN itu.

Legislator dua Periode itu menegaskan, masalah limbah yang menjadi biang utama pencemaran Sungai Tallo harus ditindak tegas. Dia tak main-main jika ancama pidananya berat hingga pencabutan izin izin sekaligus pembekuan segala bentuk aktivitas.

“Jadi sebelum tindakan pencabutan dikeluarkan, agar kiran berbenah. Warga di Lakkang juga ingin hidup. sama dengan perusahaan yang ada di Kima dan sekitarmya,” ujarnya.

Senada dengan Sangkala Saddiko, Anggota Komisi C, Fasruddin Rusli menduga ada prosedur pengelolaan limbah tak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Politisi PPP itu mengancam akan melaporkan kasus ini kepihak kementrian jika dalam tenggak seminggu kedepan tidak ada perubahan.

“Dalam waktu dekat ini kamu kembali turun. Jangan sampai kami temukan pengelolaan limbah yang asal-asalan, kami akan laporkan kasus di kementrian,”ancam Fasruddin.

Pemerhati Lingkungan, Susuman Halim turut menyampaika keprihatinannya terhadap sikap perusahaan yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja membuang limbah ke anak Sungai Talllo yang berdampak terhadap kotornya air.

Dia menegaskan, daerah Lakkang yang masuk dalam kawasan konservasi wajib dijaga kelesteraiannya, termasuk kebersihan air dan udara. Olehnya dengan adanya pengaduan warga Lakkang tentang pencemaran yang diakibatkan limbah harus ada sikap tegas oleh DPRD Makassar.

“Permasalahan limbah ini harus kita buatkan klaster, antara PT Kima dan Luar Kima. Ini harus menjadi perhatian kita. Yang utama harus kita laksanakan adalah pembentukan tim DPRD bersama Gakkumdu, sekaligus dilaksanakan oji kualitas air”kata Susuman Halim.

Sugali juga menilai jika apa yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya proses ferivikasi saja, namun tidak melaksanakan pemeriksaan lebih detail. Utamanya kepada perusahaan Makassar Tene. Sehinngga harus melibatkan pihak luar seperti Gakkumdu.

“Apalagi hasil pertemuan kami dengan Kementrian Lingkungan Hidup, St Nurbaya baru-baru ini, telah ikut mengatensi pencemaran lingkungan di Sungai Tallo. ini harus betul-betul divcarikan solusinya,”tambah Sugali.

Dirut PT Kima Zainuddin Mappa mengatakan jika seluruh limbah perusahaan yang ada di kima merupakan tanggungjawab PT Kima. Seluruh limbah telah ditangani dentan baik sebelum di buang. “Proses itu selesai, jadi limbah yang keluar benar-benar telah diproses,”singkatnya.