admin

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin secara resmi menonaktifkan Direktur Utama RSUD Daya, Dokter Ardin Sani dan menunjuk Drg. Hasni selalu pelaksana harian. Hasni sebelumnya menjabat Wakil Direktur Pelayanan Medik RSUD Daya.

Keputusan tegas ini diambil Rudy menyusul terjadinya pembiaran pengambilan jenazah berstatus Positif Covid-19 oleh keluarga nya pada hari Sabtu (27/6/2020) di rumah sakit pemerintah tersebut.

Asisten Pemerintahan yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas Penegakan Disiplin Gugus Tugas Covid-19 Makassar, Sabri memberikan keterangan terkait keputusan ini di Rumah Jabatan Walikota Makassar, Selasa (30/6/2020).

“Keputusan ini diambil oleh Pak Wali setelah melalui pertimbangan yang matang, dimana protokol kesehatan yang berlaku hukumnya wajib untuk ditegakkan ditengah masyarakat. Apalagi saat ini pandemi Covid-19 di Makassar semakin hari semakin meningkat” ujar Sabri yang didampingi oleh Asisten II, Sittiara, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Naisya Tun Azikin, serta Kepala Bappeda, Andi Khadijah Iriani.

Menurut Sabri, kebijakan ini sebagai penegasan bahwa upaya mengambil jenazah yang berstatus positif Covid-19 itu sangat tidak di tolerir, sekalipun ada alasan-alasan teknis yang disampaikan oleh pihak keluarga bersangkutan.

“Apalagi pembiaran itu dilakukan oleh seorang Kepala Rumah Sakit Pemerintah yang notabene sebagai rumah sakit rujukan Covid-19, Ini tidak boleh terjadi dirumah sakit lain, baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta. Kita harus mengajarkan kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jika dibiarkan, sama artinya jika pemerintah telah melonggarkan aturan-aturan yang telah di tetapkannya sendiri” katanya lagi.

Menyusul kejadian tersebut, Sabri mengingatkan kepada siapa saja, termasuk pimpinan OPD, camat atau lurah untuk serius melakukan penanganan Covid dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Tongkat kepemimpinan Ketua TP PKK Kota Makassar kini beralih di pundak Rossy Timur Wahyuningsih yang sebelumnya di jabat Masniawati Z Yusran. Pergantian pejabat ini di lakukan di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (30/6/2020).

Di saksikan langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan Lies F Nurdin bersama Pj Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin, serah terima jabatan di gelar dan di hadiri oleh Muspida Prov Sulsel beserta para Ketua TP PKK Kecamatan se-Kota Makassar.

Lies F Nurdin dalam sambutannya meminta agar Ketua TP PKK Kota Makassar yang kini di jabat Rossy harus lebih giat lagi bersinergi dengan Pj Wali Kota dan juga jajaran di bawah agar eksistensi PKK dapat turut membantu pemerintah,terlebih saat penanganan virus covid-19.

“Sinergikan program PKK dengan program Pj Wali Kota dan harus aktif turun ke lapangan. Ajak Ketua TP PKK Kecamatan untuk turut serta memerangi covid-19 yang kini masih berlangsung. Tugas kita mengedukasi warga dan kita harus patuh dan taat pada protokol kesehatan agar pandemi segera berakhir”, ungkapnya.

Di tempat yang sama Pj Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin menyampaikan terima kasih kepada Andi Masniawati Z Yusran atas sumbangsih, karya dan pemikiran yang diberikan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Makassar selama menjabat.

“Kami tetap memohon bimbingan dan arahan dari ibu, khususnya terkait pelaksanaan program-program pemberdayaan kemasyarakatan di Makassar” ujar Rudy kepada Masniawati.

Menurutnya, di situasi pandemi ini, peran dan tanggungjawab ibu-ibu sangat penting untuk ikut mengedukasi keluarga dan juga lingkungan sekitarnya tentang protokol kesehatan demi mempercepat penanganan Virus Covid-19.

“Insya Allah, kita akan memberikan dukungan yang maksimal terhadap seluruh program kerja TP PKK dan Dekranasda Kota Makassar, khususnya yang terkait penanganan Covid-19 dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar” ujarnya.

Sementara itu Ketua TP PKK Kota Makassar, Rossy Timur Wahyuningsih yang baru saja di lantik mengajak semua Ketua TP PKK Kecamatan agar kompak dan bersama menyukseskan program pembangunan pemerintah dengan menghadirkan kreasi dan inovatif.

“Wabah Covid-19 adalah panggilan kemanusiaan kepada siapa saja untuk saling peduli. Mari kita fokus untuk memberikan bantuan melalui program-program kita, termasuk menggeliatkan kembali UMKM agar ekonomi mereka bisa bertumbuh” ujar nya.

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar — Penjabat (PJ) Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin menerima peserta KKN gelombang 104 Universitas Hasanuddin (UH) secara online, di Rujab Wali Kota Makassar, Selasa (30/6/20).

Sebanyak 1.085 peserta ini akan menyebar di seluruh Kota Makassar.

Dalam sambutannya, Rudy menyebutkan momentum KKN merupakan momentum pengabdian. Namun, kali ini berbeda, peserta kkn harus bertempur dengan sesuatu yang tidak terihat, yakni Virus Covid 19.

Ada tiga hal yang ditekankan Rudy kepada para peserta KKN yakni bisa menumbuhkan kepatuhan masyarakat terhadap penegakan protokol kesehatan, mengedepankan kejujuran masyarakat terhadap kesehatannya serta bersama-sama salong menjaga Kota Makassar.

Karenanya, dia berharap agar peserta KKN ini bisa menjadi salah satu aktor untuk pengendalian pemutusan rantai penyebaran covid 19 ini.

“Melawan Covid ini susah-susah gampang. Membuat orang patuh itu agak sulit. Saya fikir 1.085 peserta KKN ini sudah memiliki bekal tentang bagaimana bisa menegedukasi masyarakat baik secara online ataupun offline untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Mahasiswa ini saya pikir bisa jadi aktor disetiap RT. Karena mahasiswa itu juga agen of change,” ucapnya.

Rudy juga memberikan semangat kepada para peserta KKN untuk terus menjadi pendorong dengan semangat juang tinggi.

“Pemkot Makassar memberi dukungan penuh kepada para peserta KKN yang akan menjalankan tugasnya selama 30 hari kedepan. InsyaAllah, camat dan lurah serta RT/RW akan bekerjasama. Karena yang terpenting hari ini bagaimana saling bahu membahu memutus rantai covid,” jelasnya.

Rudy pun percaya kegiatan pengabdian ini akan berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang luar biasa bagi Kota Makassar utamanya untuk pengendalian Covid 19. (*).

source : Humas Kota Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Dalam rangka mewujudkan sinergitas menjalankan roda pemerintahan di kota Makassar ke depan, Pj Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin, pada Senin perdananya sejak ia dilantik melakukan sowan ke Musyawarah Pimpinan Daerah se Kota Makassar.

Rudy menemui pimpinan Muspida di kantornya masing-masing di sela-sela agenda kerja yang dilakukannya. Dimulai dengan pertemuan bersama Kapolrestabes Makassar, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol, Yudhiawan, Kepala Kejaksaan Negeri, Nurni Farahyanti, Komandan Kodim 1408 BS, Andriyanto, dan terakhir menemui Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo.

“Kota ini tidak mungkin dibangun hanya dengan Pj Wali Kota, hanya dengan Pemerintah Kota. Karena pemilik kota ini adalah masyarakat Makassar. Makanya kami mendatangi semua, tolong beri kami masukan, apa yang terbaik untuk kota Makassar,” ucap Rudy di kantor DPRD Kota Makassar, Senin (29/6).

Rudy berbincang banyak hal terkhusus upaya penanganan pandemi Covid-19 yang kini menjadi musuh bersama itu.

Menurutnya tidak akan mungkin pandemi tersebut selesai jika penangannanya dilakukan secara parsial, melainkan semua unsur harus terlibat.

Semisal, anggota DPRD kata Rudy akan lebih efektif melakukan komunikasi dengan konstituennya untuk menerapkan protokol kesehatan ketimbang hanya sekedar imbauan dari pemerintah.

“Akan lebih mudah mereka berkomunikasi di masyarakat dibanding kita-kita di Pemkot. Karena mereka sudah punya ruang-ruang tersendiri, mereka punya rakyat. Jika ketua DPRD atau Wakil DPRD misalnya bilang semua anggotaku pakai masker maka pasti semua akan patuh, beda jika kami-kami ini yang meminta,” kata Rudy.

Di sinilah kata Rudy pentingnya sinergitas yang terbangun di semua stakeholder, baik di jajaran pemerintah maupun di dalam masyarakat itu sendiri. (*)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pj Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin meninjau langsung lokasi kebakaran di Jl. Kerung-Kerung, Senin, (29/6).

Rudy mengatakan kehadirannya di tempat tersebut sebagai wujud kehadiran pemerintah, sekaligus memastikan segala kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi korban bisa terpenuhi sementara dan telah ditangani dengan baik.

“Tidak ada yang menghendaki musibah. Tapi mari kita mengambil hikmah di baliknya. Tujuan Kami di sini untuk memastikan dan memberi semangat keluarga kita yang sedang berduka dan memastikan kebutuhan-kebutuhan dasarnya itu bisa tercukupi untuk sementara,” ucapnya.

Rudy terlihat mengecek kesiapan dapur umum termasuk segala bahan makanan dan peralatannya. Selain itu ia juga tampak menyerahkan bantuan berupa sarung dan obat-obatan.

Kebakaran yang terjadi kemarin siang ini menghanguskan 7 rumah yang dihuni 16 kepala keluarga. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian materil ditaksir hingga ratusan juta rupiah.

Camat Makassar Andi Ardi Zulham menyampaikan sejauh ini warga yang terdampak seluruhnya sudah dievakuasi. Mereka disiapkan tenda darurat di dua lokasi sekitar lokasi kebakaran dan di halaman Kantor Polsek Makassar.

“Sejak tadi malam bantuan masuk di posko lokasi kebakaran sudah ada baik itu dari warga maupun komunitas-komunitas masyarakat. Alhamdulillah masyarakat sangat berterima kasih hari ini Pak Wali juga masuk dan memberi bantuan bahan makanan, sarung, dan sebagainya,” jelasnya.

Dari laporan yang diterimanya, kebutuhan dasar korban hingga makanan sehari-hari menurut Ardi sudah tercukupi hingga saat ini.

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Tanggal 29 Juni telah ditetapkan sebagai hari Keluarga Nasional (Harganas). Penetapan ini dikuatkan dengan Keppres No. 39 2014 Tentang Hari Keluarga Nasioanal. Saat ini merupakan peringatan yang ke-27 yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB kota Makassar.

Melalui peringatan tersebut, Pj Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin mendorong sosialisasi dan program edukasi masyarakat terkait Covid-19 diikutkan dalam kegiatan penyuluh KB.

“Tim penyuluh KB kita ada di semua titik. Jadi kami berharap ada tiga hal yang perlu kita tanamkan ke masyarakat untuk memutus mata rantai Covid-19 ini, kepatuhan, kejujuran, dan kebersamaan. Nah peran teman-teman yang bergerak di KB ini bisa terus menerus melakukan edukasi ke masyarakat untuk bisa patuh, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan dan makan makanan bergisi,” terang Rudy.

Hal ini Ia tegaskan saat sambutan Harganas ke 27 tingkat kota Makassar yang dirangkakan dengan dimulainya pelayanan KB serentak sejuta akseptor di Kecamatan Tamalate, Senin (29/6).

Menurut Rudy, jika kader keluarga berencana terus bergerak bersama-sama semua kalangan dan dilakukan secara massif ia yakin masalah Covid dimakassar bisa dikendalikan dan ditangani sesegera mungkin.

Terkait pelayanan KB serentak sejuta akseptor, yang terpenting dari pengendalian penduduk, harapan Rudi bahwa bisa terbentuk keluarga-keluarga yang cerdas, keluarga-keluarga yang sehat, yang memiliki rasa sosial tinggi sehingga terbentuk keluarga bahagia sejahterah. Dengan demikian maka kota ini akan sejahterah dan negara ini akan maju.

Karena itulah, Rudi mengatakan kegiatan hari ini sangat strategis karena bagi dia keluarga adalah pilar utama membangun bangsa. Sejahterah dan Cerdasnya bangsa ini ditentukan oleh kondisi keluarga-keluarga yang ada di dalamnya.

Sementara itu, menurut Plt Kadis PP dan KB Makassar Sitti Isnaini bahwa hari ini merupakan hari puncak dimana dilakukan Pelayanan KB serentak sejuta akseptor. Beberapa rangkaian kegiatan telah dilaksanakan seperti, kerja bakti serentak di kampung KB di 14 kecamatan, dan juga penyuluh kader pada 26 Juni lalu.

“Kita juga melakukan komunikasi informasi dan edukasi mengenai pelayanan KB oleh penyuluh KB secara dor to dor. Pelayanan KB sejuta akseptor di Makassar ini adalah kegiatan nasional yang akan memecahkan rekor MURI sejuta akseptor di Indonesia,” ucapnya.

Adapun yang dimaksud akseptor KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. akseptor KB menurut sasarannya terbagi menjadi tiga fase yaitu fase menunda atau mencegah kehamilan, fase penjarangan kehamilan dan fase menghentikan atau mengakhiri kehamilan atau kesuburan.

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Saat ini, Makassar menjadi episentrum penularan Covid-19 di Sulawesi Selatan. Karena itulah Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin langsung melakukan langkah untuk kembali menekan arus keluar masuknya warga ke kota Makassar utamanya bagi mereka yang tidak memiliki kepentingan mendesak.

“Tujuan pengendalian ini bukanlah untuk membatasi aktivitas masyarakat. Melainkan, untuk menekan warga yang tidak berkepentingan tidak usah dulu masuk Makassar, begitu pun sebaliknya orang yang tidak perlu keluar Makassar tidak usah dulu,” ucapnya tepat pada pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas), Senin, (29/6).

Menurut hemat Rudy, setiap daerah di Sulsel ini memiliki Gugus Tugas Pengendalian Covid-19. Artinya setiap pemerintah daerah mengetahui siapa saja warganya yang OTG maupun ODP termasuk yang berstatus positif dan negatif. Sehingga Pemda berkewajiban memberi surat keterangan kepada warganya.

Kehawatiran Rudy jangan sampai orang yang tidak memiliki gejala masuk di kota Makassar. Sementara, Kota Makassar yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19 pun berkewajiban untuk melindungi daerah-daerah lain agar tidak terjangkit lebih luas.

Rudy tidak ingin ada wilayah di luar Makassar yang sudah berhasil menekan angka penularan Covid-19 namun kembali meningkat karena terpapar di Makassar.

Sebaliknya, juga dirinya tidak akan membiarkan peningkatan jumlah positif di Makassar semakin tidak terkendali karena masuknya warga dari luar Makassar yang positif Covid – 19.

Karenanya dalam waktu dekat, Rudy akan segera menerbitkan Perwali yang akan mengatur regulasi termasuk resiko utung rugi serta bagaimana implementasi dari aturan itu sendiri.

Namun Ia menegaskan, dengan kembalinya diperketat aturan dan penegakan disiplin protokol kesehatan di Makassar tidak akan mengganggu aktivitas utama masyarakat.

“Karena kita juga tidak ingin terlalu kencang menangani covid tapi ekonomi terpuruk. Kita akan ambil perimbangan yang paling baik. Covid terkendali, ekonomi juga jalan,” terang Rudy.

Olehnya itu, Rudy akan meminta RT/ RW untuk bergerak mengawasi warganya sehingga tidak adalagi warga Makassar yang tidak terdeteksi baik yang berstatus OTG maupn ODP.

“Ini yang kita batasi, jangan sampai orang Makassar bawa virus keluar. Jangan juga orang sehat datang di Makassar pulang sakit. Semua harus mengantongi surat keterangan dari gugus tugas bahwa yang bersangkutan bebas Covid. Opsi-opsi inilah yang sedang kita godok, kita ambil yang paling kecil pengaruhnya ke masyarakat tapi paling bagus manfaatnya untuk menangani Covid,” pungkasnya.

Perwali ini akan diberlakukan sesegera mungkin. Saat ini pihak Pemerintah kota Makassar tengah menggodok hal-hal yang dipandang urgen sekaitan dengan aturan yang akan diterapkan. Jika semua hal yang direncanakan sudah dapat diaplikasikan maka langsung diterapkan. Sehingga sesegera mungkin pandemi Covid-19 bisa dikendalikan. (*)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar — Bertekad memutus rantai penyebaran virus Covid 19 secara cepat dan tepat, Penjabat (PJ) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin akan memberlakukan pemeriksaan surat keterangan bebas covid bagi warga luar kota yang ingin masuk ke Kota Makassar.

Hal itu disampaikan saat menggelar rapat Kordinasi (rakor) dengan jajaran Forkopimda Makassar, SKPD dan seluruh camat, di Posko Induk Covid 19, jalan Nikel Raya, Sabtu (27/6/20).

Surat keterangan bebas covid ini bertujuan untuk menekan transportasi penyebaran virus Covid 19.

“Jadi siapapun yang masuk di Kota Makassar harus punya surat keterangan bebas Covid. Kita tidak pernah tahu misal ada yang ke maros dari maros dia tidak mematuhi aturan protokol kesehatan entah terpapar dimana dan kembali ke Makassar membawa virus tanpa ada tanda-tanda. Nah, itu yang kita waspadai,” ujar Rudy yang juga merupakan ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Makassar.

Untuk penerapannya sendiri iya masih menggodok dan berkordinasi dengan pihak terkait seperti dinas perhubungan, dinas kesehatan, TNI dan Polri.

Selain itu, Rudy juga sementara membentuk tim percepatan dengan bermuara pada tiga konsep yakni unsur kepatuhan, unsur kejujuran dan saling pegang tangan untuk menyadarkan masyarakat.

Tiga unsur ini dinilai Rudy sangat penting karena jumlah pasien positif covid bertambah dikarenakan tidak patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan, tidak jujurnya masyarakat jika sedang merasakan gejala virus.

“Jadi kita panggil juga tim dari Unhas, tim epidemiologi yang memang mampu menggambarkan bagaimana status terhadap suatu pandemi atau penyakit yang berdampak pada suatu populasi di masyarakat,” ucapnya.

Tim ini yang nantinya akan melakukan pendekatan yang lebih humanis kepada masyarakat yang masih belum paham tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan dan rapid test.

Tak hanya itu, ia meminta camat, lurah agar lebih massif berkomunikasi dengan RT/RW untuk selalu memantau warganya.

“Jadi nanti kita lihat di RT/RW mana yang jumlah positif warganya sudah tinggi akan kita akan lock down sementara atau kita bawa isolasi ke hotel,” jelasnya.

Rudy menargetkan dengan cara pendekatan persuasif seperti ini akan lebih cepat menekan angka penyebaran virus di Kota Makassar.

Sementara, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol, Yudhiawan menyatakan siap untuk terus membantu pemerintah Kota Makassar.

“Jadi saya bersama TNI menyasar beberapa tempat seperti cafe, masjid-masjid, pasar tradisional, warkop-warkop dan mall-mall. Yang tidak mematuhi protokol kesehatan kami langsung tegur ditempat. Ini massif kita lakukan,” jelasnya.

Ia mengaku khusus di pasar tradisional pendekatannya masih sulit. Oleh karenanya, ia dan jajarannya akan terus melakukan peringatan dan peneguran.

Rapat Kordinasi ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan target-target yang disasar. Begitupun harapan pemerintah kota Makassar agar masyarakatnya bisa lebih mematuhi protokol kesehatan untuk kepentingan bersama.

source : Humas Pemkot Makassar