LANGITKU NETWORKS, Makassar – Legislator Kota Makassar, Mesakh Raymond Rantepadang, SH (F-PDIP) menggelar Kegiatan Sosialisasi Perda Kota Makassar No. 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah, Sabtu (26/06/2021) di Hotel Maxone Makassar.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber, Dewan Pengawas Asosiasi Sekertaris DPRD Kabupaten Kota, Syarifuddin Machmud, SH dan Kepala Tata Usaha Pajak Bumi dan Bangunan Bapenda Kota Makassar, Indirwan Dermayasair S. ST.,MM.

Dalam pemaparannya, Indirwan Dermayasair mengatakan bahwa berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2018, pajak terdiri dari 11 jenis, yakni pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, air bawah tanah, mineral bukan logam dan batuan, parkir, sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hal atas tanah dan bangunan.

“Ini 11 jenis pajak, kalau ditotal pendapatan Makassar berdasarkan pajak, tahun 2019 itu mencapai Rp1,2 triliun. Karena Covid kemarin kan banyak tutup, mulai dari hotel sampai restoran,” kata Indirwan Dermayasair.

Menurut Mesakh R. Rantepadang, perda ini merupakan acuan atau landasan hukum daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan ini akan digunakan dalam pembangunan daerah.

“Disitulah kita berpartisiapasi, karena masuk restoran, tempat makan adalah salah satu partisipasi kita sebagai masyarakat. Sehingga pendapatan itulah yang digunakan dalam membangun daerah,” ujarnya.

Termasuk dalam pungutan pajak bumi dan bangunan, menurutnya masyarakat juga sudah turut berpartisipasi jika melakukan pembayaran retribusi pajak yang berkelanjutan.

“PPHTB dan PBB juga itu salah satu pemdapatan penting bagi daerah, masyarakat sangst banyak berpartisipasi di bagian ini,” pungkasnya.

Bahkan, Mesakh juga menyebut kehadiran Covid-19 yang tidak diduga-duga ini membuat seluruh sektor terkena dampaknya. Salah satunya dan yang paling penting adalah perekenomian. Akibatnya, pemasukan pajak untuk pemerintah kota juga mengalami penurunan.

“Sekarang ini kita memang dari semua sektor, ekonomi daerah kita menurun. Meski begitu pemerintah kota juga tidak serta-merta menggratiskan seluruh pajak yang ada,” ungkap Mesakh.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo (RL) melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak di hotel di hotel Grand Maleo Makassar, Sabtu, (26/06/2021).

Kegiatan ini menghadirkan dua pemateri diantaranya, Dr Muhajir dan dr Irnawati Astuti Rudianto dan dipandu langsung oleh direktur Media Online Sulselsatu.com, Yulhaidir Ibrahim Hernald.

Politisi Partai Nasdem itu mengaku, Perda tersebut merupakan payung hukum yang dibuat oleh Pemkot dan DPRD kota Makassar untuk melindungi anak dari segala bentuk ancaman kekerasan dan sebagai landasan dalam membuat program yang dapat membantu tumbuh kembang anak dan menjaga kwalitas gizi anak.

“Menjadi kewajiban kami di DPRD untuk mensosialisasikan sebuah produk hukum atau perda yang dibuat sebagai payung hukum, dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melindungi anak anak kita, kita tidak mau anak anak kita terjerumus, olehnya itu kita buat perda.” ujarnya.

Perda ini penting untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat kota Makassar khususnya bagi para orang tua agar mereka dapat lebih aktif mengurus anak dalam mempersiapkan masa depannya.

“Ini karena pergaulan yang sangat bebas, karena itu orang tua juga harus berperan aktif mengurus anak anak kita.” ucapnya

dr Irnawati Astuti Rudianto Selaku Pemateri pertama menjelaskan bahwa hal yang paling utama dalam mengurus anak yakni peran kedua orang tua ibu dan ayah.

Katanya peran kedua orang tua dalam membangun komunikasi yang baik dengan anak sangat diperlukan agar karakter anak tercipta dengan baik.

“tugas mengurus anak bukan cuman hanya pada ibu saja tapi seorang ayah juga sangat penting dalam membangun Komunikasi yang baik dengan anak, menjadi contoh yang baik untuk anak, agar anak anak kita bisa sukses” jelasnya

Sementara itu, Muhajir mengatakan perda yang dibuat oleh DPRD Kota Makassar ini merupakan salah satu bukti anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat di pemerintahan hadir di tengah-tengah kita.

“Kita patut bersyukur semua, anggota dewan membuat aturan seperti ini, ini menjadi bukti mereka hadir di tengah-tengah kita dalam pengembangan anak kita”pungkasnya.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Imam Musakkar, SH (Partai PKB) menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Sabtu, (26/06/2021) di Hotel Grand Maleo Kota Makassar.

Imam Musakkar menjelaskan, pentingnya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Menurutnya, perda ini lahir agar menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan prinsip lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat antara perusahaan,
Pemerintah Daerah dan masyarakat.

“Perda ini lahir agar perusahaan dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah, dan juga menciptakan hubungan seimbang kepada masyarakat dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Makassar, Drs. Irwan Bangsawan, M. Si dan Account Representative Khusus BP Jamsostek Makassar, Risna Pranedya, SS.

Dari sisi pemerintahan, Irwan Bangsawan mengemukakan, yang harus ditekankan dalam perda ini adalah terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TLSP serta meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan.

“Jadi perda ini hadir karena penataan Perusahaan itu tanggung jawab pemerintah daerah, sebab perusahaan membawa kontribusi besar bagi daerah, bahkan bisa menyerap tenaga kerja yang banyak masyarakat kota makassar,” pungkasnya.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, H. Muh. Nasir Rurung S. Sos. (Partai-Berkarya) melakukan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Sabtu (26/06/2021) di Grand Town Hotel Makassar.

Nasir Rurung menilai persoalan kurangnya fasilitas dan infrastruktur sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri merupakan hal yang sangat krusial. Menurutnya, keadaan ini memaksa masyarakat menyekolahkan anaknya sebagian ke sekolah swasta.

“Kurangnya fasilitas antara SD dan SMP sangat penting. Karena ada beberapa anak-anak kita yang harus sekolah di sekolah swasta. Ini tanggung jawab kita bersama, saya kira kalau aspirasi itu masuk ke dewan, kami akan mengawal itu,” ujarnya saat membuka acara.

Menyangkut penerimaan siswa baru, menurut Nasir Rurung juga masih banyak menuai persoalan. Maka dari itu dalam kesempatan ini dirinya membuka kesempatan kepada peserta sosialisasi untuk mengemukakan kendala-kendala yang dihadapi.

“Perda ini sudah disusun sedemikian rupa, namun pada pelaksanaannya masyarakat masih memiliki kendala-kendala, apalagi mengenai pnerimaan siswa baru. Saya akan memberikan kesempatan kepada bapak-ibu untuk menyampaikan dan akan kami teruskan kepada dinas terkait untuk menyelesaikan persoalan ini,” imbunya.

Kegiatan ini juga menghadirkan dua narasumber lainnya, Kepala Humas UNM Makassar sekaligus Akademisi DR Burhanuddin S.Sos MM. dan Tenaga Pendidik SMA Neg. 10 Kota Makassar, Ardat , S. Pd, M. Pd.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi seluruh pihak, mulai dari tenaga kesehatan, aparat TNI dan Polri yang bersama membantu pelaksanaan vaksinasi ini. Serta dukungan dan antusiasme masyarakat Sulawesi Selatan sehingga Vaksinasi di Sulsel sudah lebih dari 50 persen.

“Alhamdulillah, per tanggal 28 Juni 2021, sudah 51,82% yang telah menjalani vaksinasi Covid-19 dari target vaksinasi Provinsi Sulawesi Selatan 1.506.638 orang,” ungkapnya Selasa (29/6).

Ia menyebutkan Sasaran vaksinasi untuk tenaga kesehatan dan pelayanan publik sudah on the track. Dan Saat ini perlu penguatan vaksinasi bagi lansia.

“Dengan pencapaian vaksinasi itu, kita terus kejar target bersama. Utamanya vaksinasi bagi para lansia yang saat ini telah divaksin 71.293 atau 9,46% dari target sasaran,” sebutnya.

Menurut Andi Sudirman, vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah Covid-19.

“Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Serta menjadi salah satu langkah Pemerintah dalam menekan angka penyebaran virus corona,” ujarnya.

Plt Gubernur Sulsel lebih jauh mengambil langkah-langkah dalam pengendalian Covid-19 terus dilakukan diantaranya penguatan pengawasan di posko PPKM di desa/kelurahan, melaksanakan pemeriksaan kembali kedatangan penumpang di bandara dan pelabuhan dengan cara Random menggunakan Swab Antigen, serta menghimbau masyarakat untuk membatasi perjalanan menuju wilayah (provinsi/ Kab/ kota) yang tergolong zona merah

“Yang terpenting bagaimana untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, menjaga imun dengan makanan dan minuman yang bergizi, serta senantiasa berdoa agar diberi keselamatan dan kesehatan dalam menjalani aktivitas,” pungkasnya.

Ia Menambahkan Pemulihan perekonomian terus dilakukan sejalan dengan penanganan covid-19.

“Sejalan upaya penanganan pandemi Covid-19, sistem perekonomian tetap bisa berjalan dalam upaya pemulihan ekonomi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat.” tutupnya.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman bersama Kapolda Sulsel dan Walikota Makassar melakukan pengecekan tiga rumah sakit dikota makassar untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan jumlah kasus covid-19. Yaitu Rumah sakit Daya, RSD Dadi serta Rumah sakit BayangKara, Senin (28/6).

Plt Gubernur Sulsel usai meninjau Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi jalan Lanto Daeng pasewang mengaku sejauh ini perkembangan jumlah kasus covid-19 di sulsel relatif masih terkendali.

“Kita cek rumah sakit, sampai hari ini khusus di RSKD Dadi pasien ICU disini tidak ada, adapun perkembangan di Sulsel untuk kasus covid itu relatif masih terkendali selama bulan Maret, April, Mei dan sekarang Juni,” ungkapnya.

Ia menjelaskan untuk persentase pemakaian tempat tidur Rumah sakit di Sulsel masih dibawah sekitar 5-6 persen

“Untuk Bed occupancy rate (BOR) atau persentase pemakaian tempat tidur untuk se Sulsel masih dibawah sekitar 5-6 persen kita punya 1.600 total dan yang terisi masih 40an, Mudah-mudahan bisa semakin menurun,” jelasnya.

Andi Sudirman Sulaiman juga mengaku, kenaikan jumlah kasus covid-19 banyak dari imported Cased.

“Kita tetap waspada karena banyak imported Cased, kita tetap jaga kondisi protokol kesehatan yang ketat, perjalanan kemana- kemana harus  kita batasi, tentu ini sangat penting bagi kita semua,” tuturnya.

Lebih jauh Plt Gubernur Sulsel menuturkan pengetatan di wilayah perbatasan terus dilakukan termasuk di bandara dan pelabuhan.

“Kita sudah bagi kemarin untuk pengetatan, bahwa wali kota makassar nanti untuk pelabuhan karena wilayahnya koordinasi dengan Dinas Kesehatan provinsi.

Bupati Maros untuk bandara, Apa lagi angka masuk dan keluar masyarakat paling besar, serta kami juga sudah tegaskan ke ASN untuk tidak melakukan perjalanan ke wilayah provinsi yg memiliki bor diatas 30 persen kecuali ijin ketat dan urgen,” pungkasnya.

Ia menambahkan antisipasi masuknya varian baru terus dilakukan dengan tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Tapi paling tidak tentang varian baru ini pada intinya apapun itu, sudah ada beberapa varian baru seperti delta, varian ini banyak seperti flu, Namun yang paling penting bagaimana soal protokol kesehatan, kabupaten kota tetap melaksanakan secara pengawasan dan pengetatan secara terukur, ini progres yg disampaikan, rem dan gas adalah terukur,” tutupnya.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Walikota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menghadiri peringatan puncak Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2021, di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (28/6/21).

Peringatan yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin secara virtual ini dihadiri oleh Plt Gubernur Sulsel, Sudirman Sulaiman, Kepala BNN Sulsel, Kajati dan para se Sulsel.

HANI 2021 ini mengangkat tema ‘War on Drugs’ yang berarti perang melawan narkoba di masa pandemi Covid-10 menuju Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar).

HANI dilakukan tiap tahun untuk memperkuat aksi dan kerja sama secara global, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba pada generasi sekarang dan mendatang.

Dalam kesempatan tersebut Danny menyerukan  untuk menjadi lebih peduli dan waspada terhadap bahaya dan pengaruh narkoba.

“Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi sebuah motivasi bagi kita semua untuk lebih peduli dan lebih waspada terhadap penyalahgunaan narkotika yang dapat mengancam kondisi masa depan suatu kota,” ujarnya.

Acara HANI ini juga memberikan penghargaan kepada penggiat anti narkoba narkoba dalam terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

Selain itu, Danny menandatangani komitmen kesepakatan untuk mewujudkan Sulsel secara khusus Kota Makassar bebas narkoba (Bersinar).

Diakhir peringatan, Danny dan hadirin menyaksikan pemusnahan barang bukti narkoba di depan para tersangka pengedarnya.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, berharap jalan ruas Passobo-Matangli-Massupu di Kabupaten Tana Toraja yang progresnya sudah 41,35 persen bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mempermudah akses distribusi barang.

” Alhamdulillah, progres ruas jalan ini sudah 41,35 persen dengan tahapan pengaspalan. Jalan ini nantinya dapat membuka akses daerah terisolir Simbuang di Kabupaten Tana Toraja sebagai penghasil kopi, dan akses ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tana Toraja,” ungkapnya Sabtu (26/6).

Ia menyebutkan jalan ini di bangun secara bertahap dengan anggaran tahun 2021 sekitar Rp 67,6 miliar untuk pengerjaan sepanjang 8,5 km.

“Ruas jalan ini kami bangun secara bertahap sebagai wujud pemerataan pembangunan dan berkeadilan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga  Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) Sulsel, Sukarlan, Mengaku pengerjaan jalan ini merupakan wujud kepedulian Plt Gubernur Sulsel terhadap masyarakat.

“Warga setempat sangat mendukung pembangunan ini, apalagi melihat kondisi sebelumnya rusak berat dengan permukaan jalan tanah dan pengerasan (kerikil).” ucapnya.

Ia menjelaskan progres pengerjaan jalan tersebut pada tahun ini sudah mencapai 41,35 persen.Untuk pengerjaan jalan alternatif utama tersebut dilakukan secara bertahap, dan  tahun 2021, dikucurkan sekitar Rp 67,6 miliar untuk pengerjaan sepanjang 8,5 km.

” Dengan penanganan sepanjang 8,5 km pengaspalan (pelebaran) jalan,” pungkasnya.

Sejauh ini, Pemerintah provinsi sulsel terus mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di daerah terisolir. Salah satunya dalam pembangunan jalan ruas Passobo-Matangli-Massupu di Kabupaten Tana Toraja. Jalan ini merupakan jalan penghubung Kabupaten Tana Toraja – Pinrang – Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar Dra. Hj. Kartini (Partai-Perindo) menilai pembelajaran tatap muka harus dilaksanakan sesegara mungkin. Sebab, pihaknya mengaku ini salah satu aspirasi dari konstituen yang mulai mengeluhkan pembelajaran daring (online).

“Saya pribadi berharap dan telah merekomendasikan di Komisi D bersama dinas pendidikan itu menyepakati untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di bulan juli nanti. Walaupun Pemerintah kota masih dalam kajian akhir-akhir ini,” pungkasnya.

Hal ini disampaikan Legislator Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat ini saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Sabtu (26/06/2021) di Hotel Almadera, Makassar.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar Andi Amalia Malik juga tak menampik keluhan tersebut. Pihaknya mengaku banyak menemui masalah orang tua siswa menjadi pendamping dalam pembelajaran jarak jauh.

“Kami mengakui memang banyak masalah, dan dari itu itu terus kami evaluasi dan kami kaji untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Tetapi dengan adanya perda ini, diharapkan masyarakat bisa berpartisipasi jika dilingkungan bapak/ibu tidak sekolah itu bisa disosialisasikan,” ungkapnya.

Selain itu, Hj. Kartini juga mengungkapkan, pendidikan merupakan hak dasar masyarakat yang harus terus dilakukan upaya dalam menjaga kualitas dan mutu pendidikan.

“Saya pribadi berharap pendidikan di kota Makassar bisa berjalan dengan baik. Karena perda ini hadir untuk menjamin semua anak bisa sekolah. Jadi kalau ada usia sekolah anak-anak ta di lingkungan itu diharuskan untuk menjalani sekolah seperti anak-anak lain,” ujarnya.

Secara teknis, penjelasan tentang perda ini dipaparkan nasrsumber lainnya, Kabid GTK Dinas Pendidikan Kota Makassar Panca Nur Wahidin.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – DPRD Makassar menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Ranperda PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Kamis (24/06/2021) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo didampingi Walikota Makassar Ir. Ramdhasn Pomanto beserta Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali, Andi Suhada Sappaile, dan Andi Nurhladin.

Penyampaian Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Makassar melalui juru bicaranya masing-masing. Pernyataan Anggota DPRD didominasi dengan penyampaian apresiasi terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walaupun, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020 hanya meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Dalam pandangan umum, Fraksi Gerindra misalnya, berharap SKPD yang membidangi pendapatan daerah, meminta untuk tetap fokus meningkatkan kinerja inovatif dalam memaksimalkan pendapatan daerah. Sehingga dapat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

“Kepada SKPD yang membidangi pendapatan daerah, meminta untuk tetap fokus meningkatkan kinerja inovatif dalam memaksimalkan pendapatan daerah. Sehingga dapat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” Ujar A. Pahlevi (F-Gerindra)

Selain itu, Dewan juga meminta Pemkot Makassar dapat menindaklanjuti hasil temuan BPK-RI dengan sejumlah saran dan masukan.

Berdasar hal itu, Anggota DPRD Makassar juru bicara Fraksi (NIB) Muchlis A. Misbah menyarankan, diantaranya, capaian peningkatan PAD harus beriringan dengan pelayanan rakyat yang maksimal, mengusulkan Pemkot Makassar melakukan kajian potensi pendapatan demi memaksimalkan PAD.

“Kami menyarankan meningkatkan PAD harus beriringan dengan pelayanan rakyat yang maksimal dan mengusulkan Pemkot Makassar melakukan kajian potensi pendapatan demi memaksimalkan PAD,” pungkasnya.

Seperti yang diketahui, Makassar hanya meraih WDP saat tidak dijabat oleh Danny. Padahal sebelumnya Makassar meraih WTP lima tahun berturut-turut.

source : info DPRD Makassar