LANGITKU NETWORKS, Makassar – Kabar menarik bagi warga Kota Makassar yang ingin bepergian ke luar kota dengan waktu yang minim, Walikota Danny Pomanto telah menyiapkan solusinya.

Berdasarkan hasil pertemuannya dengan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan yang diadakan di Kediaman Pribadinya,Jalan Amirullah Makassar, Selasa (8/6/2021) diketahui dalam waktu dekat Kota Makassar juga akan memiliki jalur kereta api.

WaliKota Moh Ramdhan “Danny” Pomanto mengatakan ada beberapa lokasi yang telah dikomunikasikan untuk memudahkan pembangunan lintasan dengan konsep jalur atas.

Danny mengatakan itu saat melakukan pertemuan bersama dengan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan di kediaman Pribadinya,Jalan Amirullah Makassar, Selasa (8/6/2021)

Pertemuan tersebut dalam dilakukan dikarenakan dalam waktu dekat Kota Makassar juga akan memiliki jalur lintas kereta api.

“Saya baru saja berbincang dengan kepala BPKA Sulsel membahas pembangunan lintasan atau jalur kereta api yang rencananya akan di bangun di Makassar. Titik lokasinya sudah kita sepakati tinggal menunggu pembebasan sebagian lahan yang akan dilakukan oleh pihak BPKA Sulsel,” ucap Danny.

Danny menjelaskan Kota Makassar merupakan kota metropolitan dengan mobilitas warganya yang begitu padat, sehingga konsep lintas kereta api yang ditawarkan solusinya adalah dengan jalur atas.

“Makassar ini boleh di katakan kota padat mobilitas. Olehnya itu agar kehadiran kereta api tidak mengganggu kepadatan yang ada,maka caranya adalah jalur atas. Masuk kota Makassar via lintasan atas,” jelas Danny.

Sementara itu Kepala BPKA Sulsel Jumardin usai bertemu Danny mengatakan, pihaknya sangat antusias dengan konsep yang ditawarkan Wali Kota Makassar.

“Saya kira modelnya selaras dengan yang kami rancang, artinya tinggal pematangan konsep dan selanjutnya dilakukan pembahasan kembali. Intinya jalur utama sudah disetujui pak wali, itu kuncinya,” kunci Jumardin.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pemerintah Kota Makassar berupaya dengan inovasinya masing-masing menyelamatkan kotanya dari paparan virus covid-19. Tak terkecuali Makassar yang terus memulihkan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi.

Hal ini diutarakan Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi saat memberikan sambutan pada launching manual analisa data untuk perencanaan kota post covid-19 secara terbuka menyampaikan trik jitu Makassar dalam penanganan covid. Selasa (8/6/2021) di lantai 11 ruang rapat Wakil Walikota.

Kegiatan yang digelar oleh Asean Development Bank (ADB) tersebut, Wawali mengungkapkan bagaimana program Makassar Recover menjawab tantangan menangani pandemi Covid 19.

“Kita pahami bersama memulihkan kota dari paparan virus covid-19 itu memerlukan keseriusan dan komitmen semua pihak. Di Kota Makassar,bersama Bapak Walikota Danny Pomanto kami ciptakan sebuah program bernama Makassar Recover,” ucap Fatmawati.

Dalam kesempatan tersebut, Fatma secara rinci menyebutkan tahapan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar yang bisa secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Program yang kami ciptakan dirasakan langsung oleh warga Makassar. Ada tiga tahapan dalam Makassar Recover yakni imunitas kesehatan,adaptasi sosial dan pemulihan ekonomi. Ketiganya menjadi kunci penyelamatan Makassar dari pandemi,” jelasnya.

Wakil Wali Kota Makassar ini menyebutkan ada program yang selaras dengan program Pemerintah Kota Makassar.

“Program Makassar Recover sangat selaras dengan hadirnya pula program Asean Australia Smart Cities Trust Fund karena sama-sama dapat dijadikan acuan data untuk peningkatan sistem dan tata kelola pemerintahan secara digital,” terangnya.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pemerintah Kota Makassar Gelar Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah lingkup pemerintah kota Makassar, di Hotel Aston, Selasa (08/06/2021).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, M. Ansar menyampaikan apresiasi atas upaya dari lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah pusat yang telah berupaya mendampingi Pemkot Makassar melakukan implementasi dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga mengefektifkan upaya pencegahan pelanggaran.

Sekda Kota Makassar juga mengingatkan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemerintah kota Makassar untuk tetap berada dalam rel, serta mengikuti aturan yang ada.

“Dalam proses pengadaan barang/jasa ikuti aturan yang ada, karena aturan dibuat agar pengusaha dapat melakukan persaingan dengan transparan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama pula, Sekda Kota Makassar menyampaikan peran strategis pengadaan barang/jasa dalam pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian.

“Guna mendorong peran strategis tersebut diperlukan program yang dapat menjadi stimulan percepatan serta mewujudkan pengadaan barang/jasa yang memberikan nilai manfaat dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta pembangunan berkelanjutan,” tuturnya.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB), Hj. Fitriah Zainuddin, menegaskan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) di Sulsel telah terbentuk pada tahun 2016 sebelum terbitnya Peraturan Menteri PPPA No.4 Tahun 2018 dan jumlahnya terus bertambah.

“Pembentukan UPT. PPA Sulawesi Selatan diinisiasi Pemerintah Daerah sebagai perwujudan tanggung jawab penyelenggaraan teknis layanan perlindungan perempuan dan anak berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (telah diubah menjadi PP Nomor 72 Tahu 2019)”, ungkap Hj. Fitriah Zainuddin saat membuka Kegiatan Uji Publik  Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Hotel Imperial Aryaduta Makassar, Selasa, 8 Juni 2021.

Ia menyebutkan, di Sulawesi Selatan saat ini telah terbentuk kurang lebih 9  UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

“UPT. PPA Sulawesi Selatan yang telah terbentuk yaitu UPT. PPA Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, Bone, Wajo, Sinjai, Makassar, Enrekang, dan sementara progress untuk Kabupaten Maros dan Gowa”, sebutnya.

Lebih jauh, Hj. Fitriah Zainuddin mengaku mengacu pada Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018, UPTD PPA memiliki beberapa fungsi.

“Beberapa fungsi UPTD PPA yaitu  pengaduan masyarakat, penjangkauan, pengelolaan kasus (penanganan dan rujukan untuk layanan rehabilitasi medis, penegakan hukum, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial), penampungan sementara, mediasi, serta pendampingan korban”, pungkasnya.

Ia menambahkan dalam melaksanakan tugas memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah. UPTD-PPA harus berpedoman pada standar layanan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri (Permen).

“Permen PPPA No 4/2018 menyebutkan bahwa saat ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang menyusun standar layanan dan sebelum disahkan dalam bentuk Peraturan Menteri terlebih dahulu diuji publik, termasuk salah satunya dilaksanakan di Sulawesi Selatan”, tambahnya.

“Melalui kegiatan ini dapat menghasilkan apa yang yang diharapkan bersama dan dapat memberi manfaat kepada masyarakat luas”, tutupnya.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar Hj. Fatma Wahyuddin, ST. MM. (F-Demokrat) menilai pelayanan kesehatan merupakan kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaannya. Mulai dari pengaturan prosedur tindakan pelayanan hingga biaya yang akan dikeluarkan masyarakat yang seyogyanya telah disubsidi pemerintah.

“Perda ini merupakan perda yang mengatur terkait pelayanan kesehatan dan agar masyarakat paham mulai dari prosedur pelayanan kesehatan hingga peraturan pembiayaan masyarakat yang kurang mampu,” ujarnya.

Hal itu disampikan saat beliau menggelar Sosialisasi perda No. 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Di Kota Makassar, Senin (05/06/2021) di Hotel Aston Kota Makassar.

Fatma Wahyudin juga menambahkan, berhubung dengan perlunya perhatian kesehatan akaibat pandemi, pihaknya meminta kepada masyarakat mendukung program prioritas pemerintah kota yaitu, Makassar Recover.

“Tentunya saat ini penanganan kesehatan perlu perhatian penuh, makanya langkah-langkah pemerintah melalui program Makassar recover harus didukung penuh, temasuk kami sebagai anggota DPRD,” pungkas Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar itu.

Hadir sebagai Narasumber Kabid. Kesehatan Masyarkat Dinas Kesehatan Kota Makassar drg. Ita Isdiana Anwar, M. Kes dan ikatan dokter indonesia DR. dr. Hj. Muji Jawarman, SH., MH., SpKK., M. Kes.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulawesi Selatan (BKAD Sulsel) menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembayaran gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemprov Sulsel.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sulsel Muhammad Rasyid, mengatakan anggaran pembayaran gaji ke-13 pegawai Pemprov Sulsel telah siap, tinggal menunggu petunjuk dari kementrian untuk membayarnya.

“Tinggal menunggu dari kementrian ini, kami sudah siap membayar, tinggal menunggu perintah bayar, kalau sudah ada perintah kita bayar” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya jalan Urip Sumohardjo Makassar, Jumat (04/06).

Lebih lanjut, Rasyid menjelaskan, pihaknya belum membayar gaji tersebut dikarenakan hingga saat ini pihak kementerian masih belum melakukan pembayaran. Ia mengaku menunggu pihak kementerian terlebih dulu untuk melakukan pembayaran gaji ke-13 ASN.

“Petunjuk dari kementrian keuangan, kalau sudah di bayar di kementrian kita bayar, kalau belum kita takut juga” ucapnya

Terkait jumlah anggaran gaji PNS, Rasyid mengatakan telah menyiapkan anggaran sekitar 114 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 ASN pemprov yang berjumlah sekitar 23 ribu pegawai.

“Sekitar 114 miliar untuk sekitar 23 rb pegawai Pemprov sulsel” ungkapnya

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo menyempatkan diri melakukan audiens dengan Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Kota Makassar, Rabu (02/06/2021) di Ruang rapat Ketua DPRD Makassar.

Rombongan Pengurus DPN Makassar sambangi DPRD Makassar dalam rangka menyampaikan salah satu komitmen yang ditempuh organisasi yang fokus di semua lini bidang pertukangan ini yakni dengan meningkatkan keahlian tenaga terampil para tukang lokal agar mampu bersaing dengan tenaga luar daerah maupun tenaga asing.

Ketua DPN Makassar Sudarman K.S meminta dukungan dalam rangka peningkatan keahlian yang dimaksud berupa pengajuan pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi kerja bersinergi dengan lembaga ketenagakerjaan.

“Sesuai Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 wajib setiap tukang mengantongi sertifikat, dan bagi badan usaha harus mempekerjakan tukang bersertifikat, jika tidak maka bisa dikenakan sanksi administrasi,” imbuhnya.

Gayung bersambut usulan itu diamini Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo yang menyebut akan memasukkan dalam pembahasan legislatif, juga mengapresiasi itikad tersebut demi kesejahtearaan masyarakat yang berkeahlian dalam bidang pertukangan.

“Terkait terbentuknya organisasi ini di tingkat kota makassar, kami pihak legislatif mengapresiasi penuh dan siap mengakomodir dalam pembahasan dan memaksimalkannya,” ujar RL sapaan akrab Ketua DPRD Makassar ini.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile meminta kepada para calon penerima hibah Kota Makassar agar tepat dalam pengajuan dan pemanfaatan dana.

“Kalau memang nanti anggaran diterima, kami berharap bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dalam meningkatkan organisasi kemasyarakatan. Seperti pembangunan masjid, yang penting ketika kita gunakan dana tepat dan bekesesuaian dengan anggaran yang diajukan ke pemerintah”, pungkasnya.

Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam sosialisasi perwali angkatan II terkait dana hibah dan bansos di Swiss-Bell Hotel, Kota Makassar, Rabu, (02/06/2021).

Pihaknya juga menyampaikan kepada para calon penerima hibah agar memberi tembusan permintaan kepada DPRD Kota Makassar. Langkah ini sebagai bagian dari pengawasan dan mengawal sebagai fungsi legislatif agar anggaran bisa tepat sasaran.

“Karena jika ini bermasalah, secara tidak langsung juga berimbas ke kepala daerah sebagai pelaksana pemerintahan dan DPRD yang punya fungsi penganggaran dan pengawasan,” tutup Andi Suahada.

source : humas DPRD Mksr

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Plt Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi kegiatan South Celebes Open Road Expedition (ORX) yang berperan dalam memberikan informasi mengenai akses jalan terisolir di Sulsel.

Hal ini disampaikan Plt Gubernur Sulsel saat melepas peserta South Celebes Open Road Expedition (ORX) 7th Series 2021 didampingi Bupati Gowa, yang dirangkaikan ORX Peduli, di Lapangan Sepak Bola Pallangga, Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Kamis, 3/6.

Andi Sudirman Sulaiman mengaku selama ini kegiatan semacam ini banyak memberikan informasi dan masukan ke pemerintah provinsi sulsel terkait jalan salah satunya yang telah dirintis yakni ruas jalan Takkalasi (Barru)-Lawo (Soppeng).

“Kegiatan ini, seperjuangan di jalan itu luar biasa sekali. Harapan kami mereka touring untuk promosi wisata, bakti sosial dan bagaimana edukasi ke masyarakat terkait protokol kesehatan,” ungkapnya.

Ia berharap hasil dari ORX VII ini bisa membawa informasi pemetaan titik daerah terisolir maupun wisata yang bisa menjadi bahan Pemprov untuk nantinya bisa ditindaklanjuti.

“Kita tentu sangat berharap menjadi bahan masukan bagi Pemprov Sulsel dalam hal akses jalan terisolir maupun eksplore wisata,” tuturnya.

Plt Gubernur Sulsel juga mengapresiasi kegiatan ORX ini yang berperan dalam mengingatkan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan sekaligus mengedukasi masyarakat pelosok.

“Pesan saya jaga kesehatan, protokol kesehatan, jaga ketertiban di jalan, jaga keselamatan, jaga kekompakan, serta menjaga lingkungan,” pintanya.

Diketahui, South Celebes Open Road Expedition (ORX) 7th Series 2021 diikuti Lebih dari 100 peserta termasuk dari luar sulsel yang akan melintasi lima kabupaten dengan rute Kabupaten Gowa – Takalar – Bone – Sinjai – Soppeng, dengan jarak sekitar 350 km.

Kegiatan yang  juga di hadiri ketua rombongan ORX, Agus Arifin Nu’mang, dan Ketua IOF Pengda Sulsel, Adi Rasyid Ali.membawa misi kemanusiaan dan lingkungan.

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo mengingatkan kepada para calon penerima hibah Kota Makassar agar tepat dalam pengajuan dan penggunaan dana.

Menurutnya, banyak penerima hibah yang tidak hati-hati mesti berurusan dengan penegak hukum

Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam sosialisasi perwali angkatan I terkait dana hibah dan bansos di Swiss-Bell Hotel, Kota Makassar, Rabu, (02/06/2021).

“Hampir di semua provinsi kita dengar dan baca di media ada yang terjerat kasus dana hibah atau bansos. Saya ingatkan kita untuk hati-hati dalam memakai anggaran,” kata Rudi di hadapan para calon penerima bansos dan dana hibah.

Sebagai Ketua Dewan Pendidikan kota Makassar, Rudi mengatakan juga menjadi penerima dana hibah. Menurutnya azas kehati-hatian dan ketepatan penggunaan anggaran harus dikedepankan.

“Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan adalah keniscayaan. Dan dana hibah ini adalah bagian dari partisipasi tersebut,” jelas Wakil Ketua DPW Nasdem Sulsel ini.

Pihaknya juga meminta kepada para calon penerima hibah agar memberi tembusan permintaan kepada DPRD Kota Makassar. Langkah ini sebagai bagian dari pengawasan dan mengawal agar anggaran bisa tepat sasaran.

“Karena kalau bermasalah, secara tidak langsung juga berimbas ke kepala daerah sebagai pelaksana pemerintahan dan DPRD yang punya fungsi penganggaran,” tutup Rudi.

Hadir sebagai pemateri di sosialisasi ini di antaranya perwakilan Badan Pengelolaan Anggaran dan Aset Pemkot Makassar, Muh. Munsir, Kasubsi Pertimbangan Hukum Kajari Makassar, Wiryawan Batara Kencana, SH, dan Kasubmit Tipikor Polrestabes Makassar Ipda Sangkala.

source : Info DPRD Makassar