Daerah

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Forum Konsultasi Publik Perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Giat yang berlangsung di Hotel Claro, Jum’at (11/9/2020) itu, digelar oleh Bappelitbangda (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah) Provinsi Sulawesi Selatan.

Forum Konsultasi Publik ini dikemas dalam dialog “Menggagas Masa Depan Sulawesi Selatan”

Dalam laporannya, Ketua Panitia sekaligus Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Junaedi menyampaikan, “terima kasih kepada bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang hadir untuk membuka kegiatan ini sekaligus memberikan arahan,” ujarnya.

Hasil dalam forum konsultasi publik ini nantinya akan diajukan ke DPRD untuk dapatkan pembahasan yang kemudian menjadi persetujuan bersama.

Sebagai wujud arahan Gubernur dan Wakil Gubernur, agar program lebih simpel. “Dalam rangka percepatan akselerasi capaian tujuan dalam RPJMD Sulawesi Selatan,” katanya.

Pada sambutannya, Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengingatkan, bahwa dalam perencanaan, diperlukan pengendali agar bisa dikontrol.

“Visi-misi kami bersama pak Gubernur masih sama. Ini adalah tanggungjawab kami. (OPD) bisa menambahkan ide/gagasan, tapi tidak keluar dari jalur visi-misi,” katanya.

Ia pun mengingatkan, agar memiliki komitmen terhadap yang direncanakan. “APBD kita terbatas. Segala kebijakan harus menempatkan hati kecil, bahwa yang dibuat ini untuk masyarakat menengah ke bawah. Dan tidak keluar dari visi-misi yang telah dicanangkan,” pintanya.

Andi Sudirman membeberkan, beberapa capaian dan program yang dicanangkan Pemprov Sulsel. Diantaranya hilirisasi pertanian; infrastruktur jalan; bendung dan saluran irigasi;

Ia pun meminta Bappelitbangda, agar berupaya mengurangi program kegiatan dari 2 ribu menjadi 500 program. “Lebih mudah dikontrol. Ini jadi challenge untuk dikurang 1500. Agar lebih fokus program dan efisiensi keuangan,” pungkasnya.

Pemprov Sulsel, kata dia, fokus dalam melanjutkan atau perbaikan bendung maupun irigasi yang sempat terhenti pembangunannya.

Baginya, “memperbaiki sama dengan mempertahankan kemerdekaan,” katanya.

Dirinya berharap, agar setiap OPD memilih satu program strategis.Ia pun berharap, agar terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik. “Kepada TGUPP, mohon bantuan kepada kami untuk memberi masukan. Dari konsep optimistik plan yang berubah menjadi realistik plan,” imbuhnya.

Para peserta yang mengikuti forum ini nantinya menuliskan mimpi gagasan untuk Sulsel sesuai visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yakni “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”. Yang terbagi pada 6 tema yakni Reformasi Birokrasi; Sulsel Terkoneksi; Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru; Sulsel Berkarakter; Daya Saing Produk Sumberdaya Alam; Perempuan, Anak dan Kaum Milenial.

Dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel; anggota TGUPP. Yang iiikuti oleh Ormas, Karang Taruna, Forum Anak, Lembaga Mitra Pemerbati Perempuan, Organda Kab Kot, Kerjasama Internasional, Kepala OPD dan Kasubag Program Pemprov Sulsel, Bappeda Kab/Kota.(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, telah berlangsung entry meeting terkait refocusing Tahun Anggaran 2020 untuk penanggulangan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (10/9/2020).

Pertemuan yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman ini diikuti oleh para Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulsel.

Plt. Kepala Inspektorat Sulsel, Sriwahyuni menyampaikan, “tujuan pemeriksaan ini atas pelaksanaan refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19,” ujarnya.

Yang akan dilakukan oleh BPK RI perwakilan Sulawesi Selatan. Dirinya berharap, OPD mengapresiasi dan turut bekerjasama dengan BPK selama audit tersebut.

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Priyono menyampaikan, bahwa kehadirannya ini membawa tim pemeriksa yang akan bekerja dalam pemeriksaan ini.

Covid-19 ini, kata dia, merupakan musibah yang berdampak secara global. “Bencana ini berpengaruh pada aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandemi ini berdampak pada sektor ekonomi dan sosial,” pungkasnya.

“BPK sebagaimana visi-misi dalam mendorong keuangan daerah lebih bertanggung jawab melalui pemeriksaan. Untuk ikut mengawal pengelolaan anggaran agar btul-betul anggaran untk penanganan Covid-19 untuk melindungi bangsa dan memajukan umum, serta mencapai keberhasilan yang baik sesuai tujuan dan harapan,” jelasnya.

Pemeriksaan anggaran refocusing Covid-19 ini, kata dia, dilakukan secara nasional. Dengan sampel di 99 Pemerintah Daerah, terdiri dari 34 Provinsi dan 65 Kabupaten/Kota.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, meliputi diantaranya menilai pengalokasian, penganggaran, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.

“Selain Pemprov Sulsel, ada dua Kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan, yakni Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros. Dengan pemeriksaan kinerja bidang kesehatan penanganan Covid-19. Dengan menilai integritas Pemerintah dalam menangani dibidang kesehatan bagaimana penanganan Covid-19,” jelasnya.

Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengarahkan agar OPD tetap menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan BPK. Termasuk dalam kelengkapan dokumen yang akan dibutuhkan BPK.

“Jangan dipersulit. Lebih cepat lebih baik. Selalu cepat, tepat dan tetap pada aturan,” tegasnya.(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pj Walikota Makassar yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin menegaskan tidak lagi menyiapkan opsi Pembatasan Sosial berskala besar (PSBB) sebagai strategi penanganan wabah Covid-19 di Kota Makassar. Pihaknya mengaku lebih fokus pada upaya penerapan protokol kesehatan secara maksimal ditengah masyarakat. Selain itu, Gugus Tugas Propinsi Sulsel bersama Gugus Tugas Kota Makassar mulai hari ini, Jumat (11/9/2020) melakukan swab massal secara massif secara bergiliran di enam kecamatan yang selama ini menjadi episentrum penyebaran Covid-19.

Kepada wartawan, Prof Rudy mengatakan bahwa penerapan protokol kesehatan diharap tidak lagi menjadi paksaan namun sudah menjadi kebiasaan baru bagi warga kota.

“Kita tidak lagi memilih opsi PSBB karena itu bisa memukul kembali ekonomi masyarakat yang akibatnya bisa lebih parah, kita tidak ingin krisis ekonomi yang bisa berlanjut menjadi krisis sosial. Jika kebiasaan menerapkan protokol kesehatan ketika beraktifitas di luar rumah, Insya Allah ini akan sangat efektif dalam menghentikan penularan” ujar Prof Rudy kepada wartawan di Rumah Jabatan Walikota Makassar, Kamis (10/9/2020).

Sementara itu, menanggapi potensi pelanggaran protokol kesehatan ditengah proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Prof Rudy menyampaikan pentingnya penegakan Peraturan KPU tentang sanksi administrasi terhadap pasangan calon yang terbukti melanggar.

“Saya rasa aturannya sudah sangat jelas. Tinggal komitmen kita secara bersama bahwa protokol kesehatan itu merupakan sesuatu yang utama, semua pasangan calon harus menaatinya, jika tidak berarti yang bersangkutan tidak memperhatikan keselamatan warga kota Makassar. Makanya kita akan berkordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk memperketat pengawasan dan memastikan protokol kesehatan berjalan. Jadi silahkan Pilkada berjalan, tapi jangan mengancam kesalamatan warga kota” tegasnya.

Sementara itu ditempat berbeda, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dr. Naisyah Tun Azikin menjelaskan pelaksanaan Swab Massal di enam kecamatan yang merupakan episentrum penyebaran virus di Kota Makassar. Menurutnya, Swab massal yang di mulai hari ini, dilakukan secara bertahap berdasarkan Kecamatan yang memiliki kasus penularan virus paling tinggi.

“Swab massal ini merupakan bagian dari implementasi program Gerakan Trisula (Tracing, Testing, dan Educating)yang dicanangkan Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah. Hari ini kita mulai di Kecamatan Rappocini, tepatnya di Kelurahan Minasa Upa. Prinsipnya kita dekati wilayah yang memiliki kasus positif yang dianggap tinggi agar memudahkan masyarakat melakukan pemeriksaan, khususnya yang merasa pernah kontak dengan pasien Coviid-19, memiliki gejala, atau bertetangga dengan pasien yang positif”ujar Naisyah.

Menurutnya, Swab massal ini didukung oleh satu satu Mobil PCR yang disiapkan oleh Gugus Tugas Propinsi Sulsel.

“Swab test ini diberikan kepada masyarakat secara gratis dan akan dilakukan secara bertahap di enam kecamatan episentrum. Namun, kedepannya ini akan terus dilanjutnya ke kecamatan-kecamatan lainnya sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penyebaran virus di Kota Makassar. Kita berharap dukungan penuh dari masyarakat untuk melakukan inisiatif pemeriksaan, mendatangi lokasi pelaksanaan swab massal. Karena jika memang kita ingin pandemi ini bisa segera berlalu, maka yang paling utama adalah kepatuhan melaksanaan protokol kesehatan, jujur jika pernah melakukan kontak atau memiliki gejala dan segera melakukan swab Test secara gratis yang kini difasilitasi pemerintah” lanjutnya.

Berdasarkan jadwal Swab massal yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar, di hari pertama, Jumat (11/9/2020) dilaksanakan di Kelurahan Minasa Upa kecamatan Rappocini. Hari kedua Sabtu (12/9/2020) dilaksanakan di Kecamatan Biringkanaya. Selanjutnya Swab test hari ketiga, Senin (14/9/2020) di Kecamatan Panakukang, hari ke empat, Selasa (15/9/2020) di Kecamatan Tamalate. Berikutnya hari kelima, Rabu (16/9/2020) di Kecamatan Manggala, dan hari ke enam, Kamis (17/9/2020) di kecamatan Tamalanrea.(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Penjabat Wali Kota Makasaar, Prof Rudy Djamaluddin bakal menjadikan Kampung Perak Borong, Kecamatan Manggala dan Kampung Perak Satando, Kecamatan Wajo menjadi destinasi wisata baru Kota Makassar.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Prof Rudy bakal memperbaiki infrastruktur kampung tersebut. Salah satunya dengan membedah rumah para pengrajin. Dibagian depan rumah parah pengrajin dibuatkan sokes yang terbuat terbuat dari kaca.

“Jadi di sokes itu, karya para pengrajin di tata. Dibalik sokes, para pengunjung bisa melihat langsung cara membuat perak dan emas yang menurut saya sangat bagus sekali. Makanya kita mau jadikan destinasi wisata untuk produk UMKM di Makassar,” kata Prof Rudy saat menerima kunjungan Kalla Development di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Kamis (10/9/2020).

Tak hanya itu, Prof Rudy juga akan memperbaiki akses masuk kampung perak agar layak menjadi destinasi
wisata baru di Makassar. Diantarnya membangun galeri emas dan perak serta gerbang selamat datang. Para pengrajing juga diberikan pelatihan memberi kemasan menarik untuk produk mereka agar nilai jual semakin tinggi.

Prof Rudy menilai, karya pengrajin perak dan emas seharusnya bernilai tinggi. Bisa bersaing secara nasional. Karena keahlian mereka sudah turun temurun yang diwariskan dari orang tua mereka. Karena kurang promosi, karya mereka tertinggal dan dihargai murah.

“Makanya kita juga ingin produk mereka ada sertifikatnya. Disitu menjelaskan sejarah mereka. Jika olahan emas dan perak ini asli dari tangan-tangan terampil orang-orang asli Makassar. Branding pasti naik. Ada kebanggan jika orang memakainya. Produk pasti dibeli mahal. Apalagi packagingnya keren. Kalau itu terjadi, saya yakin ekonomi pengrajin pasti naik,” jelas Prof Rudy

Sementara Ketua Pantia Kalla Meet, Ahmad Rosady mendukung keinginan Prof Rudy dalam meningkatkan nilai pelaku UMKM Kota Makassar, khusunya para pengrajin perak dan emas.

Dalam pameran Development dan Kontrusi Grup Kalla yang diadakan di Nipa Mal 3-4 Oktober mendatang, pihaknya bakal menyediakam tempat gratis untuk para pengrajin dalam memamerkan karyanya.

“Kita pastinya mendukung UMKM dan produk-produk kita. Ini bentuk sinergitas kita dengan Pemkot Makassar yang saling mendukung. Nanti kita hubungi dinas terkait untuk kehadiran para pelaku UMKM di pameran kami,” pungkasnya.(jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Benteng Somba Opu yang terletak di sebelah selatan pesisir Kota Makassar, merupakan salah satu situs sejarah yang patut dipertahankan keberadaannya.

Sebagai salah satu langkah dalam upaya pelestarian situs sejarah tersebut, Sombayya Ri Gowa, Andi Kumala Karaeng Idjo melakukan pertemuan dengan Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin, di rumah jabatan Walikota Makassar, Kamis (10/09/2020).

Menurut Prof Rudy, sejumlah upaya sedang dilakukan untuk merevitalisasi cagar budaya di Kota Makassar, termasuk supporting yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel.

“Revitalisasi Benteng Somba Opu memang sedang diupayakan, khususnya supporting dari Pemprov Sulsel. Hanya saja, sejumlah kendala masih coba dicarikan solusi, termasuk adanya sekelompok warga yang masih tinggal dan bermukim di area benteng” ujar Prof Rudy.

Sementara itu, Andi Kumala Karaeng Idjo berharap upaya pengembalian fungsi benteng Somba Opu sebagai situs sejarah Sulawesi Selatan bisa terealisasi dsn menjadi referensi generasi mendatang dalam mengenal sejarah leluhurnya.

“Situs ini kebanggaan kita semua, tentu perlu dimaksimalkan agar bisa menjadi salah satu ikon menarik untuk wisatawan mancanegara maupun domestik,” tuturnya.

Selain benteng somba opu, menurut Andi Kumala Karaeng Idjo, situs sejarah lainnya yang patut mendapat perhatian yakni kerajaan Tallo, karena sejak dahulu Kerajaan Gowa Tallo tak terpisahkan.(jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengikuti Rapat Koordinasi Khusus secara virtual di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (9/9/2020).

Rakoordinasi yang di hadiri Wagub Sulsel tersebut membahas mengenai Pengamanan & Penegakan Protokol Covid 19 Pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

Dengan itikat Pilkada tahun 2020 sehat dan demokratis, Menkopolhukam Mahfud menyampaikan pilkada dapat dilanjutkan dengan syarat patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan di tiap tahapan pilkada serentak

“Banyak permasalahan yang dilakukan bapaslon, diketahui sesuai data, 141 pelanggaran pada pendaftaran dan 102 pelanggaran jelang penutupan, dan KPU RI mencatat 46 Bapaslon yang positif Covid 19,” jelasnya.

Implementasi kebijakan telah dilakukan baik dari Pemerintah maupun penyelenggara pemilu.

“Pemerintah melalui Inpres No 6 Tahun 2020, KPU RI melalui PKPU No 16 Tahun 2020, dan Bawaslu melalui Perbawaslu No 4 Tahun 2020. Semua sudah di implememtasikan,” sambung Menkopolhukam, Mahfud MD.

Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan bahwa daerah yang melaksanaan pilkada serentak di 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota.

“Bersama sama kita harus mampu mematuhi peraturan yang telah di tetapkan. Salah satunya protokol kesehatan, pelaksanaan setiap proses pilkada serentak harus mematuhi protokol kesehatan,”, tegasnya.

“Ada pertemuan terbatas dan pertemuan dialog, yang dimana membatasi kehadiran tatap muka,” lanjutnya.

Usai mengikuti Rakor ini, Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman berharap pelaksanaan Pilkada harus tetap memberlakukan protokoler kesehatan secara ketat.

Di Sulawesi Selatan sendiri, terdapat 12 Kabupaten/Kota yang akan melakukan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada  Desember 2020 mendatang.

“Para paslon Bupati/Wakil Bupati maupun Walikota/Wakil Walikota kami berharap memberi contoh dan empati atas kondisi Covid-19 termasuk kepada tim yang tengah berjuang dalam penanganan korban Covid-19,” pintanya.

Selain Menkopolhukam, Rapat koordinasi khusus ini juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Kapolri, BIN, KPU RI, Bawaslu RI, Kepala BNPB, dan Kepala daerah Provinsi, Kota/Kabupaten Se Indonesia.(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Berbagai upaya pencegahan Covid19 terus dilakukan, guna memutuskan mata rantai penyebaran Covid19. Salah satu langkah yang kini ditempuh yakni dengan gerakan program Trisula (Tracing, Testing, dan Educating). Gerakan program ini terdiri dari 3 langkah untuk menekan laju pandemi Covid-19 di Sulsel. Yang pertama, pelacakan massif (massive tracing), kedua pengujian secara agresif (aggressive testing) serta ketiga adalah edukasi pelaksanaan protokol kesehatan.

Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin yang hadir bersama Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah dalam pencanangan gerakan Trisula yang digelar di Lapangan Karebosi, Kamis (10/9/2020), melakukan peninjauan secara langsung 2 unit mobil PCR yang akan dioperasikan sebagai bagian dari upaya pemutusan rantai Covid19.

Kedua unit kendaraan tersebut, salah satunya akan difokuskan untuj kota Makassar, sedangkan satu unit lainnya akan digunakan di kabupaten/kota lainnya yang ada di Sulawesi Selatan.

Selain itu, telah tersedia pula 12 fasilitas laboratorium, yang akan digunakan untuk memassifkan upaya pencegahan Covid19.

Pencanangan Gerakan Trisula sebagai wujud komitmen bersama Gubernur Sulsel, Panglima Kodam XIV Hasanuddin,Mayjen TNI Andi Sumangerukka, dan Kapolda Sulsel Merdisyam, serta Pemerintah Daerah, untuk kompak massifkan gerakan pemutusan rantau Covid19.

Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah, menjelaskan, untuk saat ini Pemprov Sulsel bersama Pemda kabupaten kota se-Sulsel sudah memiliki 12 laboratorium dan 2 mobil PCR khusus untuk Covid-19.

“Jadi ini kita sudah punya 12 laboratorium, dari 3 kemudian menjadi 7, dan sekarang sudah 12 di Sulsel, ditambah lagi 2 mobil PCR, ini milik pemerintah provinsi,” ungkapnya saat Pencanangan Gerakan Trisula

Pada kesempatan tersebut, Nurdin Abdullah, menyampaikan terimakasih kepada seluruh anggota TNI, Kepolisian, OPD lingkup Pemprov Sulsel dan seluruh tenaga kesehatan baik dokter, perawat dan tenaga laboratorium.

“Saya ingin menyampaikan terimakasih kepada seluruh anggota TNI Bapak Pangdam, seluruh anggota kepolisian dan Bapak Kapolda Sulsel. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pejuang yang telah menghadapi Covid-19 di Sulsel,” ucapnya.(jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Menciptakan kawasan hijau yang nyaman dan bersih senantiasa di wujudkan Pemerintah Kota Makassar. Melakukan sinergi dengan semua pihak serta pengawasan berkelanjutan agar dapat segera menjadikan Makassar sebagai destinasi terbaik.

Bertempat di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, sejumlah direksi dari PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia) IV Persero melakukan bertemu Penjabat Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin, Rabu (9/9/2020). Kunjungan mereka dalam rangka menyampaikan kondisi pelabuhan dengan konsep green port atau pelabuhan hijau.

Penjabat Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin mengatakan pihaknya sangat antusias dengan hadirnya green port dan akan membantu membuat jaring sampah agar dapat mendukung program ini bisa berjalan sempurna.

“Pemkot Makassar akan siapkan jaring sampah agar sampah yang masuk ini bisa tersaring dulu sehingga tidak merusak pemandangan. Kita berharap jika semua bisa komitmen In Shaa Allah pelabuhan kita bisa bersaing dengan pelabuhan lainnya”,pungkasnya.

Sementara itu GM Pelindo IV Persero Cabang Makassar Aris Tunru berharap agar pelabuhan Makassar dapat meraih juara dalam penilaian di tahun mendatang.

“Tahun lalu alhamdulilah PT Pelindo mendapatkan juara 3 dalam kompetisi green port dan kita berharap dengan sinergitas semua pihak di tahun mendatang Makassar bisa meraih juara satu dan bisa menjalankan komitmen untuk mengurangi emisi karbon”,ungkapnya.(jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah bersama Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin melakukan pengecekan secara langsung kondisi terkini Tol Layang Ujungpandang Seksi Tiga, Rabu (9/9/2020). Hal ini dilakukan jelang kedatangan Presiden RI, Joko Widodo yang rencananya akan meresmikan secara langsung tol layang pertama di kawasan timur Indonesia tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, Nurdin dan Rudy mengecek detail kondisi struktur ruas beton yang memanjang hingga 14,10
kilometer tersebut. Sebelum menuju ke lokasi, di lakukan dulu pemaparan progress pengerjaan tol oleh pihak Wika sebagai penanggung jawab proyek.

Setelah mendengar paparan pihak Wika, selanjutnya Nurdin dan Rudy beranjak melihat langsung fisik tol yang kini sudah memasuki proses finishing. Dalam pantauannya, Nurdin mengatakan hadirnya tol layang ini akan dapat membantu mengurai kemacetan yang kerap terjadi di sekitar Jalan AP Pettarani.

“Alhamdulillah proyek yang mulai di kerjakan sejak 2018 ini sudah masuk di tahap penyempurnaan. Pengerjaannya sudah memasuki 91,55%, tinggal merapikan bagian atas(tol) lalu bagian bawah(arteri) di lakukan perbaikan jalanan. Rencananya jika tidak ada halangan, Oktober mendatang Presiden RI akan hadir di Kota Makassar meresmikan secara langsung. Kehadiran tol ini tentu juga akan membantu arus lalu lintas yang kerap padat di sekitar arah AP Pettarani”,ungkapnya.

Sementara itu Prof Rudy Djamaluddin di sela peninjauannya berharap tol sepanjang 10,4 kilometer ini ke depannya dapat memicu perekonomian di berbagai sektor.

“Besar harapan saya keberadaan tol Pettarani dapat menggerakkan roda perekonomian di Makassar,terlebih saat ini pergerakan covid sudah perlahan melandai. Olehnya itu dengan kemudahan akses jalan semoga investor dapat makin melirik Makassar sebagai daerah maju”,harapnya.

Di targetkan pada Desember mendatang masyarakat Makassar sudah dapat menggunakan fasilitas jalan tol ini. Lalu selanjutnya akan di bangun jalan tol lainnya yang akan menghubungkan antara Barombong dan Takalar. (jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Infrastruktur pertanian menjadi salah satu program kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dikepemimpinan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

Melalui pembangunan bendung dan jaringan irigasi. Seperti yang tengah dalam proses pengerjaan pada bendung dan jaringan irigasi Lalengrie di Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone.

Selasa (8/9/2020), Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman meninjau langsung pembangunan bendung dan jaringan irigasi itu.

Pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi dan air bersih itu menggunakan anggaran senilai Rp 21,5 Miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan

Hadirnya bendung ini pun sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Diantaranya untuk mencegah banjir, mengukur debit sungai, dan memperlambat aliran sungai sehingga menjadikan sungai lebih mudah dilalui. Bahkan hadirnya bendung untuk irigasi pertanian ini, nantinya bisa meningkatkan produksi hasil pertanian. Terlebih Kabupaten Bone sudah memenuhi lumbung pangan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk tahun 2020 ini, kata Andi Sudirman, “tahap pertama bangunan Induk dan saluran 3 km dengan kapasitas perkiraan sekitar 100-an hektar sudah bisa terairi,” ungkapnya.

Pemprov Sulsel, lanjutnya, bahwa akan dilanjutkan dengan tahap kedua pembangunan yang direncanakan pada tahun 2021. “Agar fungsional maksimal sesuai rencana,” pungkasnya.

“Bendung Lalengrie ini memiliki kapasitas mengairi sekitar kurang lebih sekitar 1000-an hektar sawah dan juga bisa digunakan untuk kebun yang dilewati,” jelasnya.(jalu)