Daerah

LANGITKU NET, Makassar  – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Makassar harus menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan, bukan sekadar menjadi agenda rutin yang dipenuhi wacana tanpa implementasi.

Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 yang dirangkaikan dengan Launching Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026, di Aston Hotel Makassar, Jalan Sultan Hasanuddin, Senin (13/7/2026).

Munafri menegaskan bahwa transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Makassar tidak boleh berhenti pada tataran wacana, perencanaan, maupun kegiatan seremonial semata.

“Digitalisasi, harus mampu menghadirkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan melalui peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Jangan hanya serimoni terus menerus kita bahas,” jelas Appi.

Dalam arahannya, orang nomor satu Kota Makassar itu mengaku ingin melihat data dan perkembangan konkret dari implementasi digitalisasi yang selama ini dijalankan.

Dia menilai, pembahasan mengenai digitalisasi hampir selalu dilakukan setiap tahun, namun belum menunjukkan hasil yang benar-benar terasa dalam pelaksanaan pemerintahan.

“Hari ini kita masih bisa hadir bersama dalam rangka mengikuti kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD Kota Makassar tahun 2026,” tuturnya.

“Sebenarnya saya ingin menyampaikan, saya butuh data dan progres dari digitalisasi ini. Hampir setiap tahun kita begini-begini saja. Artinya dibutuhkan realisasi dan implementasi yang jelas terhadap penggunaan digitalisasi,” tambah Appi Munafri.

Dia menilai forum TP2DD tidak boleh hanya menjadi agenda rutin tahunan yang berakhir tanpa tindak lanjut. Ditegaskan, tidak dibutuhkan acara seremonial yang pada awal dibukanya kita mengangguk lalu setelah itu pulang dan bubar.

“Lalu nanti tahun depan ada lagi rapat ini baru kita berpikir lagi apa lagi yang kita bikin. Semuanya dalam tahapan rencana-rencana yang tidak ada ujungnya, yang tidak memberikan dampak eksekusi yang baik,” imbuh politisi Golkar itu.

Munafri menekankan bahwa setiap kebijakan digital harus diawali dengan perencanaan yang lahir dari kebutuhan nyata organisasi.

Menurutnya, konsep digitalisasi harus dibangun berdasarkan dua dasar berpikir, yakni needs (kebutuhan) dan wants (tujuan yang ingin dicapai).

Ia menyampaikan bahwa tataran berpikir itu harus dimulai dari sebuah perencanaan yang baik, yang lahir dari sebuah kajian berdasarkan kebutuhan atau needs.

“Dari kebutuhan itu, kita mau menyelesaikan persoalan, artinya kita punya wants. Dua dasar berpikir inilah yang harus mampu melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas kita, terutama dalam rangka menyelesaikan persoalan digitalisasi ini,” jelasnya.

Menurut Munafri, istilah digitalisasi selama ini memang menjadi kata yang paling sering muncul dalam setiap pembahasan mengenai pertumbuhan, perubahan, maupun percepatan pembangunan. Namun, ia mengingatkan bahwa digitalisasi bukan sekadar slogan.

Appi kemudian menggambarkan tujuan utama digitalisasi, yakni meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja secara signifikan.

Wali Kota Makassar itu, juga mengingatkan bahwa transformasi digital tidak akan berhasil apabila tidak dibangun dengan kesamaan cara pandang di seluruh organisasi perangkat daerah.

Dia menilai masih terdapat kondisi di mana pimpinan perangkat daerah telah mendorong penggunaan sistem digital, namun di tingkat pelaksana masih mempertahankan pola kerja konvensional.

“Jangan kepala dinasnya sudah mendorong digitalisasi, tetapi di bawahnya tetap menggunakan cara-cara konvensional,” ungkapnya.

“Menurut saya digitalisasi ini sangat kompleks. Bukan hanya perubahan sebuah sistem, tetapi bagaimana digitalisasi mampu mengubah tatanan kerja,” lanjut Appi.

Untuk menggambarkan pentingnya perubahan yang menyeluruh, Munafri mengibaratkan digitalisasi seperti renovasi sebuah rumah.

Menurut Appi, memperbaiki bagian luar rumah tidak akan menyelesaikan persoalan apabila struktur pondasinya tidak ikut diperbaiki.

Lebih lanjut, Munafri menegaskan bahwa implementasi digitalisasi harus disertai sistem evaluasi yang jelas, termasuk adanya konsekuensi bagi perangkat daerah yang tidak menjalankannya secara optimal.

Ia menambahkan, digitalisasi menjadi instrumen penting untuk membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Seluruh proses transparansi dan akuntabilitas sangat bisa dilakukan kalau kita menggunakan dasar digitalisasi.

Selqin itu, bagaimana digitalisasi memberikan kemudahan, memberikan dampak yang bisa terlihat secara transparan dan akuntabel, menghilangkan langkah-langkah panjang dalam proses birokrasi, dan meminimalisir persoalan-persoalan, khususnya di bidang keuangan yang selalu berpotensi menjadi fraud.

Menurutnya, penerapan sistem digital yang terintegrasi juga akan mempersempit ruang terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses pengadaan maupun pelayanan publik.

Jika digitalisasi terus dihindari, menurut Munafri, birokrasi akan tetap dibayangi praktik-praktik subjektif yang mengedepankan faktor kedekatan, suka atau tidak suka, hingga kepentingan tertentu.

“Tapi kalau kita menghindari ini, yang

ada persoalan kita ke depan adalah persoalan enak dan tidak enak, suka atau tidak suka, malu atau tidak malu. Itu yang harus kita ikuti atau tinggalkan,” pungkasnya.

Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa transformasi digital kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Menurut Aliyah, Pemerintah Kota Makassar terus berkomitmen mempercepat transformasi digital melalui TP2DD dengan memperluas digitalisasi layanan publik dan transaksi keuangan daerah.

Upaya ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah, sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).

“Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Aliyah.

Melalui kolaborasi antara percepatan digitalisasi dan inovasi aparatur sipil negara, Pemerintah Kota Makassar optimistis mampu membangun sistem pemerintahan yang semakin adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Ia menjelaskan, percepatan digitalisasi daerah menjadi salah satu langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan efisien. Karena itu, sinergi seluruh perangkat daerah dan para pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan implementasi transformasi digital di Kota Makassar.

Selain itu, Aliyah juga mengapresiasi peluncuran proyek perubahan yang digagas peserta PKN Angkatan IV Tahun 2026.

“Menurut saya, setiap inovasi yang lahir dari program tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai konsep, tetapi mampu diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup politisi Demokrat itu.

Pada kesempatan ini, Kepala Bapenda Kota Makassar, Andi Asminullah, mengatakan digitalisasi layanan perpajakan bertujuan memberikan kemudahan kepada wajib pajak sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Sebenarnya ini memberikan kemudahan kepada masyarakat. Saat ini memang masih fokus pada layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tetapi ke depan tidak menutup kemungkinan akan dikembangkan untuk seluruh jenis pajak daerah,” ujarnya usai High Level Meeting TP2DD Kota Makassar.

Menurut Asminullah, melalui TP2DD Pemerintah Kota Makassar terus didorong memperluas implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, baik pada sisi pendapatan maupun belanja daerah.

Pihaknya ingin efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta memberikan layanan publik yang lebih cepat dan mudah bagi masyarakat.

“Melalui TP2DD, kita didorong untuk memperluas implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, baik pada sisi pendapatan maupun belanja daerah,” katanya.

Dia menambahkan, optimalisasi pembayaran pajak dan retribusi secara digital diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengurangi potensi kebocoran penerimaan, sekaligus mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern.

Melalui integrasi layanan ke aplikasi Lontara+, masyarakat kini dapat mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara mandiri, mendaftarkan objek pajak, mengajukan perubahan data, melakukan pembayaran secara elektronik, hingga mencetak bukti pembayaran tanpa harus datang ke kantor Bapenda.

Asminullah menjelaskan, salah satu pembaruan penting dibandingkan aplikasi sebelumnya adalah hadirnya fitur cetak SPPT secara mandiri serta pengakuan resmi terhadap bukti pembayaran digital.

Selama ini, kata dia, bukti pembayaran yang dicetak melalui aplikasi kerap mengalami penolakan karena dianggap berbeda dengan bukti pembayaran manual.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Makassar telah menerbitkan surat edaran yang menegaskan bahwa bukti pembayaran yang dicetak melalui aplikasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bukti pembayaran manual.

“Termasuk untuk cetak SPPT secara online dan ini sudah terintegrasi ke Lontara+. Jadi kami tidak membuat aplikasi baru, tetapi mengintegrasikan layanan yang sudah ada ke dalam Lontara+ sehingga seluruh layanan nantinya berada dalam satu platform,” jelasnya.

Meski demikian, Bapenda masih mengoperasikan aplikasi lama selama masa transisi hingga seluruh fitur di Lontara+ dapat berjalan optimal.

“Sementara aplikasi lama tetap digunakan sampai semua fitur siap. Tetapi seluruh sistem sudah saling terkoneksi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Asminullah menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan di Bapenda pada dasarnya telah berjalan secara menyeluruh.

Seluruh pembayaran pajak kini dilakukan secara non-tunai dan langsung disetorkan ke bank, sehingga tidak ada lagi penerimaan uang tunai oleh petugas Bapenda.

“Kalau kami sebenarnya sudah 100 persen digitalisasi. Tidak ada lagi penerimaan uang tunai di Bapenda. Kalaupun masyarakat datang ke loket, pembayaran tetap dilakukan langsung melalui bank,”tuturnya.

Selain melalui Lontara+, masyarakat juga dapat memanfaatkan berbagai kanal pembayaran elektronik yang telah bekerja sama dengan Bapenda, seperti layanan perbankan, Indomaret, Alfamart, hingga Kantor Pos.

Semakin banyak kanal pembayaran yang tersedia diharapkan semakin memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Kemudahan layanan digital tersebut mulai menunjukkan dampak positif terhadap penerimaan daerah. Asminullah mengungkapkan realisasi PAD Kota Makassar hingga triwulan kedua 2026 meningkat lebih dari Rp100 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Kalau kepatuhan masyarakat semakin baik, tentu berdampak pada peningkatan PAD. Hingga triwulan kedua, capaian kita sudah meningkat sekitar Rp100 miliar lebih dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menerima penghargaan dari Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Selvi Ananda Rakabuming, atas kontribusi nyata dan peran aktif dalam pengembangan wastra dan kriya Sulawesi Selatan.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Penutupan Syukuran Dekranas ke-46 yang mengusung tema “Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia” di Trans Studio Mall Makassar, Minggu (12/7/2026).

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kerajinan daerah, sekaligus keberhasilan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Syukuran Dekranas ke-46 yang dihadiri ribuan peserta dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai sukses menyelenggarakan rangkaian kegiatan Syukuran Dekranas.

“Terima kasih banyak kepada panitia dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Gubernur Sulawesi Selatan. Penyelenggaraan acara ini berjalan dengan sangat baik,” ujar Tito.

Menurut Tito, kegiatan berskala nasional tersebut tidak hanya menjadi ajang promosi kerajinan Nusantara, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.

“Acara ini mendapatkan banyak manfaat. Transportasi lokal bergerak, penginapan penuh, kuliner berkembang, termasuk penjualan produk UMKM yang terlihat dari tingginya transaksi para tenant UMKM,” katanya.

Ia menambahkan, Syukuran Dekranas menjadi momentum penting untuk membangkitkan kembali potensi kerajinan Indonesia agar terus berkembang dan memiliki daya saing.

“Acara ini menghidupkan kembali potensi kerajinan Indonesia yang harus kita jaga dan kembangkan. PR kita sekarang adalah bagaimana kerajinan Indonesia bisa mendunia,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Ketua Dekranas serta kepercayaan menjadikan Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah Syukuran Dekranas ke-46 dan HKG PKK ke-54.

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus memperkuat pembinaan terhadap para perajin, pelaku UMKM, dan ekonomi kreatif agar produk wastra dan kriya Sulawesi Selatan semakin berdaya saing di pasar nasional maupun internasional.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua Dekranas Ibu Selvi Ananda Rakabuming beserta seluruh jajaran Dekranas atas kepercayaan yang diberikan kepada Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah Syukuran Dekranas ke-46. Semoga kolaborasi ini semakin memperkuat pengembangan kerajinan Indonesia dan membuka peluang yang lebih luas bagi para perajin untuk menembus pasar dunia,” ujar Andi Sudirman. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendampingi Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon meninjau kawasan Benteng Rotterdam, Kota Makassar, Minggu (12/7/2026). Kedatangan Fadly Zon disambut langsung oleh Munafri bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari peninjauan kondisi salah satu cagar budaya nasional sekaligus ikon sejarah terpenting di kawasan Indonesia Timur oleh Kementerian Kebudayaan.

Wali Kota yang akrab disapa Appi mendampingi Fadly Zon menjelajahi satu per satu bangunan dan ruang-ruang bersejarah yang telah berdiri kokoh selama lebih dari empat abad.

Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fisik benteng, termasuk sejumlah bagian bangunan yang mulai mengalami kerusakan akibat faktor usia. Di sela-sela kunjungan, Fadly Zon juga memperoleh penjelasan mengenai perjalanan sejarah Benteng Rotterdam oleh Pengelola Benteng Rotterdam.

Selain melihat kondisi bangunan, Fadly Zon turut meninjau koleksi museum dan arsip sejarah yang tersimpan di dalam kompleks benteng. Ia juga memberikan sejumlah masukan terkait pengelolaan arsip serta penguatan fungsi edukasi agar kawasan Benteng Rotterdam semakin menarik sebagai destinasi wisata sejarah dan kebudayaan.

Fadli Zon, mengatakan Benteng Rotterdam merupakan salah satu benteng paling penting dalam sejarah Indonesia. Benteng yang cikal bakal pembangunannya dimulai pada abad ke-16 itu kemudian dibangun kembali oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-17 dan menjadi benteng terbesar di Sulawesi Selatan.

Menurutnya, Benteng Rotterdam juga memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi karena menjadi lokasi penahanan Pangeran Diponegoro setelah berakhirnya Perang Jawa pada 1830 hingga wafatnya.

“Tahun ini kita harapkan akan dilakukan revitalisasi Benteng Rotterdam dengan melakukan berbagai perbaikan. Ternyata masih banyak dinding yang terkelupas, terjadi kebocoran, dan membutuhkan penataan kawasan agar benteng ini dapat berfungsi lebih optimal sebagai pusat edukasi, pusat kebudayaan, pusat sejarah, sekaligus ruang aktivitas seni budaya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, revitalisasi akan dilakukan dengan tetap mengedepankan kaidah-kaidah pelestarian cagar budaya. Sejumlah fasilitas yang ada juga akan dimaksimalkan seperti museum dan perpustakaan sebagai ruang edukasi. Hingga pengembangan fasilitas baru seperti penyajian sejarah secara imersif agar pengalaman pengunjung semakin menarik.

“Kita harapkan dalam waktu dekat revitalisasi ini segera dilaksanakan. Kementerian Kebudayaan akan melakukan kajian yang cepat namun tetap tepat sesuai prinsip-prinsip pemugaran cagar budaya,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik komitmen pemerintah pusat untuk merevitalisasi Benteng Rotterdam. Bagi Munafri pelestarian kawasan budaya bersejarah tidak hanya untuk menjaga warisan bangsa tapi sebagai investasi jangka panjang kota.

“Pelestarian kawasan bersejarah tersebut bukan hanya penting untuk menjaga warisan budaya bangsa, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi pengembangan sektor pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif di Kota Makassar.

Munafri berharap revitalisasi nantinya mampu memperkuat posisi Benteng Rotterdam sebagai salah satu destinasi unggulan nasional. Sehingga tidak hanya menghadirkan nilai sejarah, tetapi juga menjadi ruang publik yang semakin hidup bagi berbagai aktivitas seni, budaya, riset, dan edukasi masyarakat.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Berbagai inovasi yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar terus menarik perhatian daerah lain. Kali ini, Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, datang langsung ke Balai Kota Makassar.

Ia melakukan kunjungan kerja ke Kota Makassar, lokasi di Kantor Balai Kota Makassar dan bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Jumat (10/7/2026).

Politisi PDIP itu mengaku, tertarik mengetahui berbagai inovasi yang diterapkan Pemkot Makassar untuk meningkatkan PAD sekaligus menjaga pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Terima kasih Bapak Wali Kota, kami ingin belajar inovasi dan program dimiliki Pemkot Makassar,” kata Paramitha Widya Kusuma.

“Apa inovasi dan strategi yang dilakukan sehingga bisa membantu meningkatkan PAD. Kami juga ingin mendapatkan banyak masukan karena saya juga baru di Pemerintahan” sambung Paramitha.

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Brebes mempelajari berbagai program unggulan yang telah dijalankan Pemerintah Kota Makassar, mulai dari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Serta penataan kota, pengelolaan pemerintahan, hingga pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam pertemuan tersebut, Paramitha mengatakan dirinya ingin menggali pengalaman Pemerintah Kota Makassar dalam menghadapi berbagai tantangan pemerintahan di tengah kondisi fiskal yang cukup menantang bagi daerah.

“Kami tertarik mengetahui berbagai inovasi yang diterapkan Pemkot Makassar untuk meningkatkan PAD sekaligus menjaga pelayanan publik tetap berjalan optimal,” terangnya.

Selain membahas aspek fiskal, Paramitha juga ingin mempelajari sistem penataan kota yang diterapkan Pemkot Makassar, termasuk penertiban kawasan, pengelolaan parkir, hingga tata kelola pemerintahan yang dinilai mampu berjalan secara efektif.

Ia menaruh perhatian terhadap berbagai potensi yang dimiliki Kota Makassar, mulai dari sektor pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, hingga pengembangan investasi daerah.

“Kunjungan ini, kami harapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Brebes dan Pemerintah Kota Makassar dalam pengembangan inovasi pelayanan publik, penataan kota dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Salah satu program yang menjadi perhatian khusus adalah Makassar Creative Hub yang dinilai menjadi ruang pengembangan kreativitas generasi muda sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Makassar.

Selain itu, ia juga ingin mengetahui bagaimana kondisi kewilayahan Kota Makassar, pola koordinasi antarperangkat daerah, serta berbagai program unggulan yang menjadi penopang jalannya pemerintahan.

“Kunjungan ini penting, untuk bertukar pengalaman antardaerah sehingga berbagai praktik baik yang telah diterapkan di Makassar dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Brebes,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik kunjungan kerja tersebut dan mengapresiasi semangat kolaborasi antar pemerintah daerah.

“Selamat datang di Makassar, Bu. Mudah-mudahan kunjungan ini bisa menjadi ruang berbagi pengalaman dan saling belajar untuk kemajuan daerah masing-masing,” kata Munafri.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Selain membahas program pemerintahan, keduanya juga berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah kota saat ini serta peluang kerja sama di berbagai sektor pembangunan.

LANGITKU.NET, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, secara resmi melepas penyaluran bantuan bibit dan alat mesin pertanian (Alsintan) dari Kementerian Pertanian RI untuk 24 kabupaten/kota se-Sulsel di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Kota Makassar, Senin (6/7/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bupati dan Wali kota, kepala OPD, serta para petani penerima bantuan tersebut.

Gubernur Andi Sudirman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman atas bantuan kepada Sulsel melalui alokasi bantuan pertanian senilai lebih dari Rp1 triliun. Pada tahap pertama, bantuan yang disalurkan mencapai lebih dari Rp323 miliar.

“Bantuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di Sulawesi Selatan. Terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian atas perhatian dan dukungan yang luar biasa bagi daerah kita,” ujar Andi Sudirman.

Andi Sudirman berharap seluruh bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para petani. Ia mengingatkan agar seluruh bibit yang diterima benar-benar ditanam, dijaga, dan dirawat sehingga mampu meningkatkan hasil produksi pertanian.

“Saya mengajak seluruh penerima bantuan untuk memanfaatkan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Bibit yang dibagikan harus benar-benar ditanam, dijaga dan dirawat agar memberikan hasil yang maksimal bagi petani dan masyarakat,” serunya.

Ia juga menyampaikan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Sulawesi Selatan. Berdasarkan data tahun 2025, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 23,01 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulsel.

Selain itu, produksi padi Sulsel terus menunjukkan peningkatan hingga mencapai 5,47 juta ton gabah kering giling (GKG), yang semakin memperkuat posisi provinsi ini sebagai salah satu penyangga utama stok beras nasional.

Di sektor hortikultura, produksi bawang merah Sulawesi Selatan juga berhasil menempati peringkat ketiga nasional.

Sementara itu, sektor perkebunan terus berkembang melalui komoditas unggulan seperti kakao, kopi, lada, pala, dan cengkeh yang menjadi sumber penghidupan bagi ratusan ribu petani di Sulawesi Selatan.

Sekadar diketahui, bantuan yang disalurkan ke 24 kabupaten/kota mencakup benih padi untuk lahan seluas 142.920 hektare dan benih jagung seluas 126.415 hektare.

Sedangkan bantuan pengembangan kakao seluas 8.000 hektare, serta pengembangan kawasan cabai seluas 115 hektare dan kawasan durian seluas 200 hektare.

Selain itu, berbagai alat dan mesin pertanian untuk mendukung peningkatan produksi. Bantuan tersebut meliputi 50 unit combine harvester, 150 unit traktor roda empat, 100 unit traktor roda dua, 300 unit pompa air, dan 50 unit hand sprayer. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, resmi melantik dan mengambil sumpah Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar Periode 2026–2031 di Baruga Anging Mammiri, Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (6/7/2026).

Lima komisioner yang akan mengemban amanah sebagai Ketua dan Anggota BAZNAS Kota Makassar untuk lima tahun ke depan diantaranya Usman Sofian sebagai ketua, dengan anggota Yusran Sofyan, Abdul Azis Ilyas, Ahyar Amnur, dan Prof. Yusriani.

Dalam sambutannya, wali kota yang akrab disapa Appi ini menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan hasil dari proses seleksi yang panjang untuk menghadirkan kepemimpinan terbaik di BAZNAS Kota Makassar.

Kehadiran lima pimpinan baru ini diharapkan mampu memperkuat peran BAZNAS sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan berdampak.

Pada kesempatan yang sama, Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran BAZNAS periode 2021–2026 yang dinilai telah menjalankan amanah dengan baik. Menurutnya, capaian tersebut menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi kepengurusan baru untuk menghadirkan inovasi yang lebih besar.

“Pelantikan ini bukan hanya mengganti pengurus lama dengan yang baru, tetapi menjadi momentum untuk meningkatkan apa yang masih kurang dan memperkuat berbagai program yang telah berjalan baik. BAZNAS harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan Kota Makassar,” ujarnya.

Appi menekankan bahwa zakat merupakan instrumen strategis dalam pembangunan umat karena tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga berperan dalam pemerataan ekonomi, penguatan solidaritas sosial, hingga pemberdayaan masyarakat.

Karena itu, ia berharap pengurus BAZNAS mampu memaksimalkan potensi zakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

“Melalui BAZNAS kita bisa mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan menghadirkan empati kepada masyarakat. Yang terpenting bukan hanya seberapa besar dana yang berhasil dihimpun, tetapi seberapa besar dana itu bisa dikembalikan kepada masyarakat secara tepat sasaran,” tegasnya.

Lebih jauh, Appi berharap program BAZNAS tidak hanya berfokus pada bantuan konsumtif, tetapi juga mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program produktif seperti bantuan modal usaha dan penguatan komunitas ekonomi.

Menurutnya, langkah tersebut akan memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dalam menekan angka kemiskinan di Kota Makassar.

Selain itu, Appi meminta kepengurusan baru bekerja berdasarkan data yang akurat dalam menyusun target penghimpunan maupun penyaluran zakat. Ia menilai validitas data menjadi fondasi penting agar seluruh program BAZNAS benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“BAZNAS harus bermain dengan data. Jangan hanya berdasarkan perkiraan. Semua target harus memiliki dasar yang jelas, termasuk memanfaatkan data tahun-tahun sebelumnya yang terus diperbarui agar program yang dijalankan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga memastikan Pemerintah Kota Makassar akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja organisasi agar seluruh program berjalan sesuai target dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Terakhir, Appi mengajak seluruh aparatur pemerintah, BUMD, dunia usaha, ASN, serta masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai muzakki untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kota Makassar. Ia menekankan, semakin besar potensi zakat yang dihimpun, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Dalam momen tersebut, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan harapannya agar kepengurusan BAZNAS Kota Makassar yang baru mampu menjalankan amanah dengan penuh integritas serta terus memperkuat sinergi bersama Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kota Makassar, saya mengucapkan selamat kepada Pimpinan BAZNAS Kota Makassar Periode 2026–2031 yang telah dilantik. Amanah ini bukan sekadar jabatan, tetapi tanggung jawab besar untuk memastikan zakat, infak, dan sedekah dikelola secara profesional, transparan, dan tepat sasaran,” ujarnya

“Kami berharap BAZNAS dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat upaya pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, serta menghadirkan program-program sosial yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, insyaallah kita dapat mewujudkan Makassar yang semakin peduli, inklusif, dan sejahtera bagi seluruh warganya.” tambahnya.(*)

LANGITKU.NET, Medan – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Roem, menjadi narasumber dalam Forum Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang digelar sebagai bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Hotel Arya Duta, Kota Medan, Kamis, (2/07/2026).

Dalam forum strategis yang mengangkat tema “Digital Insights, Better Governance” tersebut, Muhammad Roem memperkenalkan inovasi digital Pemerintah Kota Makassar melalui aplikasi Lontara+ sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan publik, komunikasi pemerintahan, serta pengambilan keputusan berbasis data.

Di hadapan para Kepala Dinas Kominfo dari berbagai kota di Indonesia, Roem menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar tidak lagi memandang media sosial hanya sebagai kanal humas konvensional yang bersifat satu arah. Menurutnya, media sosial saat ini telah menjadi ruang penting untuk membaca dinamika publik secara cepat.

“Media sosial tidak lagi hanya menjadi tempat pemerintah menyampaikan informasi. Di Makassar, kami melihatnya sebagai sensor sosial kota, sebagai early warning system untuk menangkap keluhan, masukan, dan dinamika yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.

Ia menekankan, pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah untuk mendeteksi potensi persoalan sejak dini, sehingga setiap isu dapat direspons sebelum berkembang menjadi krisis komunikasi publik yang lebih besar.

Selain itu, Pemkot Makassar juga memberi perhatian khusus terhadap keberadaan akun-akun informasi lokal atau infocitis yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Menurut Muhammad Roem, akun-akun tersebut tidak bisa hanya dipandang sebagai tantangan, tetapi juga dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas jangkauan informasi pemerintah.

“Di setiap kota, akun-akun informasi lokal punya pengaruh luar biasa. Karena itu, yang kami bangun adalah persepsi bersama di internal pemerintah, agar seluruh OPD memiliki cara pandang dan respons yang seragam terhadap dinamika informasi yang muncul di ruang digital,” jelasnya.

Melalui pendekatan tersebut, Pemkot Makassar berupaya membangun pola komunikasi yang lebih kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan ekosistem digital lokal. Salah satunya dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan media sosial untuk menyampaikan informasi fasilitas publik, layanan kota, hingga program prioritas pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Roem juga memaparkan perkembangan aplikasi Lontara+ yang saat ini telah menyentuh sekitar 78.000 pengguna aktif. Angka tersebut menjadi bagian dari perjalanan besar Pemkot Makassar dalam mendorong transformasi digital, dengan target mencapai 500.000 pengguna sesuai roadmap hingga tahun 2029.

Ia menjelaskan, Lontara+ tidak hanya dihadirkan sebagai aplikasi layanan, tetapi juga sebagai jembatan untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan digital.

“Ketika masyarakat percaya kepada sistem yang dibangun pemerintah, maka dukungan terhadap program-program pemerintah akan tumbuh dengan sendirinya. Trust inilah yang menjadi kunci dalam komunikasi publik dan pelayanan digital,” pungkasnya.

Salah satu implementasi penting dalam Lontara+ adalah integrasi layanan SPMB yang kini telah berjalan penuh di dalam aplikasi tersebut. Inovasi ini bahkan disebut menjadi salah satu pilot project dari Kementerian PAN-RB dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE tahun ini.

Lebih jauh, Muhammad Roem menjelaskan bahwa seluruh integrasi data digital, termasuk data layanan publik dan dinamika media sosial, bermuara pada dashboard Wali Kota Makassar. Dashboard ini menjadi instrumen penting dalam membantu kepala daerah mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan berbasis data.

Menurutnya, keberadaan ekosistem digital tersebut juga membantu Pemkot Makassar dalam meredam potensi pro dan kontra terhadap kebijakan publik. Dengan komunikasi yang lebih terbuka dan berbasis kepercayaan, setiap kebijakan baru dapat diterima dengan lebih baik oleh masyarakat.

“Pro dan kontra dalam kebijakan adalah hal yang biasa. Tetapi dengan komunikasi yang baik, data yang kuat, dan kepercayaan publik yang terbangun, pemerintah bisa bergerak lebih cepat dan tepat dalam mengambil keputusan,” tuturnya.

Melalui partisipasi dalam Forum Komdigi Rakernas XVIII APEKSI 2026, Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan digital, meningkatkan kualitas komunikasi publik, serta menghadirkan layanan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat perkotaan.

Forum ini juga menjadi ruang berbagi praktik baik antar-pemerintah kota di Indonesia dalam membangun ketahanan informasi, memperkuat kapasitas komunikasi pemerintah, dan mendorong pelayanan publik yang lebih responsif di era digital. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan komitmen Pemprov Sulsel terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sehingga APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Gubernur Sulsel saat menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel (kantor sementara DPRD Sulsel), Rabu (1/7/2026).

Gubernur Andi Sudirman mengapresiasi berbagai masukan, saran dan kritik yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Sulsel sebagai bentuk kemitraan yang konstruktif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memandang seluruh masukan DPRD sebagai bentuk kemitraan yang konstruktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Andi Sudirman.

Ia menyampaikan Pemprov Sulsel akan terus mengoptimalkan kualitas belanja daerah agar lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, penguatan UMKM, serta penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, menurut Andi Sudirman, Pemprov Sulsel terus memperkuat optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan aset, digitalisasi tata kelola pemerintahan, serta tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kami juga terus memperkuat fungsi pengawasan internal guna memastikan setiap tahapan pengelolaan APBD dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Usai mendengarkan jawaban Gubernur Sulsel, sejumlah fraksi DPRD menyampaikan apresiasi dan menyatakan persetujuannya untuk melanjutkan pembahasan pada tahapan berikutnya.

Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Fadel Tauphan Ansar, menyampaikan apresiasi atas jawaban Gubernur dan menyatakan fraksinya menerima serta menyetujui pembahasan dilanjutkan.

Senada, anggota Fraksi PPP, Ahmad Fauzan Guntur, mengapresiasi jawaban Gubernur. Ia juga menilai Program Multiyears Project (MYP) tahun 2025-2027 Pemprov Sulsel, khususnya di wilayah Ajatappareng, telah memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat.

Apresiasi juga disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel, Mallarangan Tutu. Menurutnya, jawaban Pemerintah Provinsi telah menjawab pandangan umum fraksi sehingga PKS sepakat melanjutkan pembahasan pada tahapan berikutnya.

Hal serupa disampaikan anggota Fraksi Demokrat, Heriwawan, anggota Fraksi Harapan, Kamaruddin serta Fraksi lain yang menyatakan menyetujui Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. (*)

LANGITKU.NET, Medan – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 yang berlangsung di Grand City Hall, Jalan Balai Kota, Medan, Sumatera Utara, Rabu (1/7/2026) malam.

Rakernas XVIII APEKSI secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto.

Saat membuka Rakernas, Bima Arya mengajak seluruh kepala daerah untuk terus melahirkan inovasi dan tidak lagi bergantung pada pola-pola pembangunan konvensional.

Menurutnya, pemerintah kota kini menjadi motor utama transformasi pembangunan nasional melalui berbagai terobosan yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.

“Hari ini saya melihat dengan bangga dan optimistis bagaimana kota-kota saat ini menjadi transformer, menjadi survivor dengan berbagai macam inisiatif kepemimpinan,” ujar Bima Arya.

Dalam kesempatan itu, Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian karena capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah melampaui Rp100 miliar.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rakernas, realisasi PAD Kota Makassar tercatat capai 194,67.

Oleh sebab itu, Bima Arya menegaskan, praktik-praktik terbaik pembangunan tidak harus dicari hingga ke luar negeri karena banyak pemerintah daerah di Indonesia telah membuktikan keberhasilannya melalui inovasi yang lahir dari kebutuhan masyarakat masing-masing.

“Saya merekomendasikan Bapak-Ibu mempelajari dengan detail berbagai inovasi yang dilakukan daerah-daerah seperti Kota Malang dan Kota Pekanbaru,” katanya.

Selain mengoptimalkan sumber-sumber PAD, ia juga mendorong pemerintah kota untuk memanfaatkan skema pendanaan alternatif melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Skema tersebut dinilai efektif mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bima menyebut sejumlah daerah seperti Semarang, Samarinda, dan Madiun telah berhasil memanfaatkan skema KPBU untuk mendukung percepatan pembangunan.

Dalam arahannya, Wamendagri juga menekankan pentingnya membangun identitas atau city branding yang kuat sebagai strategi meningkatkan daya saing daerah.

Menurutnya, city branding bukan sekadar slogan atau pencitraan, melainkan representasi dari kondisi daerah saat ini, sejarah yang dimiliki, serta visi besar yang ingin diwujudkan di masa depan.

“Branding bukan hanya pencitraan. Branding yang baik adalah citra hari ini, cerita masa lalu, dan cita-cita masa depan,” tegasnya.

Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menjadi forum strategis bagi asosiasi pemerintah kota untuk memperkuat kolaborasi, menyelaraskan program pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adaptif terhadap tantangan masa depan.

“Aasosiasi Pemerintah Kota memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal, sekaligus menghadirkan pembangunan yang tangguh, dan mampu menjawab berbagai dinamika yang terus berkembang,” ujarnya.

Ia mengatakan, kehadiran para kepala daerah dalam Rakernas APEKSI bukan sekadar memenuhi agenda tahunan organisasi, melainkan menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antarpemerintah kota.

Berbagi praktik terbaik, sekaligus merumuskan kebijakan pembangunan perkotaan yang adaptif, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

“Melalui forum Rakernas APEKSI, berbagai isu strategis perkotaan dibahas bersama, mulai dari peningkatan pelayanan publik, penguatan ketahanan kota,” jelasnya.

“Sehingga, transformasi digital pemerintahan, pengembangan ekonomi daerah, hingga penguatan kolaborasi antarwilayah dalam mendukung program pembangunan nasional,” tambah Appi.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat dan menciptakan kemiskinan yang berlangsung secara terstruktur.

Karena itu, ia meminta seluruh pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadikan integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan amanah pengelolaan anggaran.

Pesan tersebut disampaikan Munafri saat membuka Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Kegiatan pada Pemerintah Kota Makassar di Novotel Makassar Grand Shayla, Senin (29/6/2026).

Kegiatan ini yang diselenggarakan Inspektorat Kota Makassar ini diikuti kepala sekolah UPT SPF SD Negeri, bendahara sekolah, hingga perwakilan komite orang tua siswa.

Munafri menegaskan setiap rupiah anggaran negara sejatinya merupakan hak masyarakat yang harus diterima secara utuh. Ketika anggaran diselewengkan, yang hilang bukan sekadar uang negara, melainkan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan ekonomi keluarga, hingga keluar dari lingkaran kemiskinan.

“Harusnya masyarakat menerima haknya secara penuh, tetapi karena korupsi hanya tersisa sebagian kecil. Akibatnya, kesejahteraan yang seharusnya mereka rasakan ikut hilang. Inilah yang membangun kemiskinan secara terstruktur,” ujarnya.

Wali kota yang akrab disapa Appi ini juga menggaris bawahi, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya menyasar kasus-kasus besar. Justru praktik tersebut sering berawal dari kebiasaan kecil yang dianggap lumrah.

Ia mencontohkan keterlambatan masuk kerja bagi aparatur sipil negara sebagai bentuk penyalahgunaan amanah karena ASN menerima gaji sesuai waktu kerja yang telah disepakati.

“Kalau akadnya bekerja mulai pukul 07.30 tetapi datang pukul 09.00, itu juga bentuk korupsi waktu. Kita menerima hak penuh, tetapi kewajiban tidak dijalankan secara penuh,” katanya.

Appi juga mengingatkan kepala sekolah dan bendahara agar tidak membangun kebiasaan meminjam dana sekolah untuk kepentingan pribadi, meskipun hanya sementara. Kebiasaan tersebut, kata dia, berpotensi menjadi temuan administrasi hingga berujung persoalan hukum apabila tidak segera diselesaikan.

Ia meminta seluruh pengelola keuangan membangun komunikasi yang terbuka dan saling mengingatkan agar setiap penggunaan anggaran tercatat dengan baik dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Selain itu, Appi menekankan pentingnya mengubah pola pikir dalam memandang anggaran pemerintah. Ia mengingatkan bahwa dana BOS bukan milik pribadi, melainkan uang negara yang dipercayakan untuk dikelola secara bertanggung jawab.

“Jangan pernah mengatakan ‘anggaran saya’. Itu bukan uang kita, tetapi uang negara yang dititipkan kepada kita untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Tak hanya menyoroti tata kelola anggaran, Appi juga meminta sekolah menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik sejak usia dini.

Ia menekankan, pendidikan karakter harus dimulai dari lingkungan sekolah agar anak-anak tumbuh dengan budaya jujur, bertanggung jawab, dan memiliki integritas. Ia meminta agar guru tidak hanya mengajarkan slogan antikorupsi kepada murid, tetapi juga memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari.

“Anak-anak harus dibiasakan memahami sejak kecil bahwa korupsi bukan sesuatu yang biasa, tetapi perbuatan luar biasa yang tidak boleh terjadi. Keteladanan guru menjadi bagian penting dalam membangun karakter mereka,” katanya.

Appi berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan menjadi sistem peringatan dini (early warning system) yang mampu memperkuat budaya integritas di lingkungan pendidikan.

“Pemerintah Kota Makassar berkomitmen menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Saya ingin kegiatan ini menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak pernah memberi ruang sedikit pun terhadap praktik korupsi, terutama di dunia pendidikan,” harapnya.(*)