Daerah

LANGITKU.NET, Makassar – Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra bertindak menjadi Inspektur Upacara Penurunan Bendera pusaka merah putih Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke 79 Tahun 2024.

Pelaksanaan penurunan bendera pusaka merah putih ini dilaksanakan di pelataran Anjungan City Of Makassar, Sabtu sore (17/08/2024) Pukul 17.00 WITA.

Dalam upacara ini bertindak sebagai komandan upacara, Ipda Rinal Krishna Triananda, Kasubnit 2 Unit Tipidter Satreskrim Polrestabes Makassar.

Sementara pembawa baki, Syarifah Sabrina Nur Madinah, SMA Negeri 8 Makassar. Pembentang Bendera, atas nama Muhammad Rayhan Al Gazalah Fakhriawan dari SMA Negeri 5 Makassar. Dan yang bertindak sebagai Penggerek Bendera yakni Muhammad Lutfi Yahid, dari SMK Telkom Makassar.

Diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, para Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tim Wangsa Kota Makassar berhasil dalam menjalankan tugas menurunkan bendera Merah Putih dan menyerahkannya kepada Inspektur upacara.

Usai pelaksanaan upacara penurunan bendera, Firman Pagarra menyerahkan kembali peti yang berisi duplikat bendera pusaka merah putih dan salinan teks proklamasi kepada purna paskibraka 2023 yang telah ditugaskan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar.

“Alhamdulillah prosesi penurunan bendera merah putih yang kita cintai ini berjalan dengan lancar dan khidmat. Semua bekerja sama dengan baik. Apalagi para paskibra kita dan semua petugas upacara penurunan bendera ini sangat kompak,” ucap Firman.

Firman yang didampingi Ketua DWP Kota Makassar, Fadliah Firman datang menyapa secara langsung para anggota Paskibraka beserta para pelatih dan pendamping.

Ia pun menyampaikan apresiasi atas tugas yang telah dilaksanakan dengan baik sejak latihan hingga puncak peringatan HUT ke-79 RI.

Firman berpesan agar Paskibraka yang merupakan pelajar terpilih tetap menjaga silaturahmi dan kekompakan.

Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sebagai penutup rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 79 selesai dilaksanakan pukul 18.00 WITA dalam keadaan aman, lancar dan khidmat.

Turut hadir dalam upacara yang berlangsung khidmat tersebut, antara lain Forkopimda Makassar dan jajaran OPD lingkup kota Makassar dan instansi vertikal serta masyarakat umum kota Makassar.

Diketahui, Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra menghadiri upacara penurunan bendera pusaka merah putih menggunakan motor vespa dan mengenakan pakaian PSL lengkap bersama jajaran OPD lingkup kota Makassar yang start dari kediaman pribadinya di Jalan Landak Baru. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-79, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) memberikan Remisi (Pengurangan Masa Pidana) Umum kepada 5.881 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Sebanyak 73 orang di antaranya langsung dinyatakan bebas.

Pemberian remisi ini didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly. Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menyerahkan SK tersebut secara simbolis kepada perwakilan WBP di Aula Lapas Kelas I Makassar, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Dalam amanatnya, Pj. Gubernur Sulsel menyampaikan bahwa pemberian remisi ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan bagi WBP yang telah bersungguh-sungguh mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dengan baik dan terukur.

“Saya berpesan kepada seluruh WBP yang mendapat remisi hari ini untuk tidak mengulangi lagi kesalahan perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya. Jadikan hukuman di Lapas/Rutan/LPKA sebagai sarana untuk berbenah diri dan terus berkelakuan baik,” kata Zudan.

Penekanan Prof Zudan, mereka yang kembali kemasyarakat untuk menjauhi narkotika serta menghindari tindakan kriminal lainnya, termasuk perkelahian yang meresahkan masyarakat.

Salah seorang warga binaan yang dinyatakan bebas, Eka menyampaikan motivasinya semakin tinggi untuk kembali ke masyarakat.

“Alhamdulillah senang banget, semoga bisa kembali kemasyatakat menjadi lebih baik lagi, apalagi tadi dapat motivasi dari Bapak Gubernur,” sebut Eka.

Adapun, WBP yang mendapatkan remisi hari ini merupakan usulan dari 24 Lapas/Rutan dan LPKA yang ada di Sulawesi Selatan. Remisi yang didapatkan oleh WBP berkisar 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan. Para WBP yang menerima remisi, semuanya telah memenuhi persyaratan.

Data per tanggal 16 Agustus 2024 menunjukkan jumlah isi penghuni Lapas/Rutan se-Sulawesi Selatan sebanyak 11.382 orang. Dari jumlah tersebut, lebih dari setengah WBP di Lapas/Rutan dan LPKA se-Sulsel menerima remisi.

Pemberian remisi ini turut dihadiri oleh Jajaran Forkopimda Sulsel, Sekretatis Daerah Sulsel, Para Pejabat Manajerial Kanwil Sulsel, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Yudi Suseno Kepala UPT Pemasyarakatan lingkup Kota Makassar. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – PJ Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra menerima audiensi dari PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) di ruang rapat sekda, Rabu (14/08/24).

PT PII sendiri merupakan institusi BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan yang dibuat guna mendukung percepatan penyediaan infrastruktur di Indonesia melalui skema Public Private Partnership.

Salah satu dukungan PII terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah sebagai penyedia dukungan fiskal kontinjen untuk proyek infrastruktur Public Private Partnership melalui penyediaan penjaminan atas risiko kontraktual terkait tindakan pemerintah.

Kunjungannya ini untuk mengajak Kota Makassar ikut dalam Focus Grup Discusion (FGD) bersama kabupaten/kota di Sulsel yang rencana akan digelar akhir agustus dan dihadiri langsung oleh PII pusat.

“Jadi pada FGD nanti kami diminta memaparkan proyek-proyek infrastruktur prioritas apa saja yang masih belum terealisasi di Kota Makassar,” ucap Firman.

Firman mengatakan ada beberapa proyek yang nanti ditawarkan salah satunya Light Rail Transit atau Lintas Raya Terpadu (LRT) yang rencana akan dibangun dari bandara hingga Anjungan City Of Makassar sepanjang 16,8 Km dengan total anggaran yang dibutuhkan kurang lebih Rp 3 Triliun.

“Jadi program ini berbasis KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kemarin tahun 2017 sempat kami bawa (proposal) ini ke Bappenas. Semoga melalui PII ini bisa ada progress yang lebih nyata. Karena kita perlu dukungan berupa infrastruktur yang memadai guna merealisasikan pembangunan yang telah direncanakan,” ujarnya.

“Kami sangat menyambut baik. Kita akan perbaharui data perencanaan pembangunan kami dan semoga bisa menjadi perhatian pusat,” sambung Firman.

Sementara, pihak PT PII Makassar, Asri Nur Aina mengungkapkan antusias dari kab/kota yang ada di Sulsel terhadap hadirnya rencana FGD ini.

“Kami sudah gelar yang pertama dan semua antusias. Pihak PII pusat juga mengatakan Kawasan Indonesia Timur menjadi perhatian apalagi kota Makassar karena ia adalah kota yang menjadi penyangga Ibu Kota Baru yakni IKN,” tuturnya.

Pada kesempatan ini, pihaknya meminta Kota Makassar untuk menyiapkan berbagai data yang diperlukan pada saat FGD nantinya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Prof Zudan Arif Fakrulloh melantik Jufri Rahman sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 14 Agustus 2024. Sebelumnya, Jufri Rahman menjabat Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kemenpan-RB.

Jufri Rahman menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan dan memohon dukungan dari semua pihak dalam menjalankan amanah sebagai Sekda Sulsel. Ia juga mengajak semua kalangan untuk bersama-sama membangun suasana di Sulawesi Selatan lebih kondusif.

“Mari kita membangun suasana kondusif. Apa perencanaan yang mau dilakukan kalau suasana tidak kondusif, itu tidak tercipta, susah kita laksanakan,” ungkapnya.

Terkait dengan pesan Pj Gubernur Sulsel untuk peningkatan pelayanan publik dan juga peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Sulawesi Selatan, Jufri Rahman mengaku mendukung program pemerintah terkait hal tersebut.

“Pelayanan publik sekarang itu juga menjadi concern utama Kementerian PAN-RB, karena disana itu ada Deputi Pelayanan Publik, dan saya kebetulan pernah tugas disana selama lima tahun,” ucapnya.

Sementara itu, Prof Zudan Arif Fakrulloh meminta kepada Sekda Sulsel untuk dapat membantu menjalankan roda pemerintahan Sulawesi Selatan untuk bisa berjalan lebih cepat lagi dan trusted profit untuk provinsi yang bisa dipercaya.

Ia juga menjelaskan, pemerintahan akan semakin dipercaya oleh masyarakat dengan pelayanan publik yang semakin baik, penerimaan siswa baru di PPDB tahun depan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang semakin baik, pelayanan bantuan sosial, bantuan kemasyarakatan yang semakin baik.

“Banyak hal yang harus kita kerjakan karena harapan masyarakat di Sulsel semakin lama semakin meningkat. Termasuk bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan non formal, serta penguatan untuk S2, S3 melalui program beasiswa, termasuk beasiswa S1 bagi kader-kader muda Sulawesi Selatan dan kelompok-kelompok muda yang berprestasi. Kita akan mengembangkan ke sana,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Prof Zudan juga menyampaikan terima kasihnya kepada para pejabat yang telah menjabat sebagai Penjabat Sekertaris Daerah selama 22 bulan. Khususnya, bagi Pj Sekda yang menjabat saat dirinya memimpin Sulawesi Selatan. Termasuk kepada mantan Sekda Abdul Hayat Gani.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Arsjad kemudian Darmawan Bintang yang sudah mendukung saya sebagai Pj Sekda, juga kepada Pak Hayat yang sudah bersedia untuk win win solution, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik,” tutupnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar terus mengoptimalkan program penunjang Smart Milenial untuk mendorong salah satu visi Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto dalam pemberdayaan pemuda.

Plt Kepala Dispora Makassar, Andi Engka mengatakan Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmen dalam rangka memanfaatkan fase bonus demografi dan mewujudkan visi besar, Indonesia emas 2045.

Dalam mewujudkan visi tersebut, Ia mengatakan salah satu fokus Dispora adalah penberian pelatihan life skill bagi pemuda, serta pengembangan pemberdayaan wirausaha muda.

“Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan keterampilan pemuda agar mampu menciptakan peluang bisnis baru dan lapangan pekerjaan,” jelasnya pada Selasa, (13/8/2024).

Lebih lanjut, di tahun ini, Dispora pun melaksanakan Survei Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang merupakan kegiatan Perhitungan kualias pembangunan kepemudaan pertama di Indonesia yang turun langsung kepada 18.800 Pemuda.

Selain itu, Ia mengatakan Dispora Makassar juga sedang mengembangkan sistem big data kepemudaan yang terintegrasi dengan Satu Data Indonesia untuk mendukung berbagai program pengembangan pemuda di Kota Makassar.

Dalam mendukung program ini, kata Andi Engka, Dispora Makassar juga melaksanakan seleksi duta pemuda dan pemuda pelopor yang bertujuan untuk menghimpun pemuda kreatif yang mampu membentuk jaringan kepemudaan.

Ia menyebutkan di tahun 2024, sebanyak 69 pemuda terpilih dalam seleksi tersebut, yang menunjukkan betapa besar potensi dan kontribusi generasi muda di Kota Makassar.

“Diharapkan hadirnya duta pemuda menjadi mitra strategis dalam agenda pengembangan kepemudaan. Adapun pemuda pelopor, bertujuan untuk menemukan pemuda-pemuda yang telah memiliki aksi kepeloporan yang berdampak positif bagi masyarakat,” jelasnya.

Tambahnya, Dispora Makassar juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai event kepemudaan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran sosial serta memberikan dampak positif kepada masyarakat.

“Event-event ini diharapkan dapat membangun karakter pemuda yang lebih peduli dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial,” jelasnya.

Dalam sektor olahraga, kata Andi Engka, Dispora berkomitmen menyelenggarakan berbagai event olahraga. Tujuan utama dari event ini adalah pembinaan dan apresiasi terhadap atlet-atlet yang ada di Kota Makassar.

“Dengan adanya event-event tersebut, diharapkan dapat muncul bibit-bibit atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kota Makassar di kancah nasional maupun internasional,” jelasnya.

Selain itu, kata Andi Engka, Dispora juga mengoptimalkan merehabilitasi ruang terbuka hijau (RTH) dengan menghadirkan fasilitas olahraga yang terintegrasi.

Menurutnya, Investasi dan dukungan terhadap sektor pemuda dan olahraga ini dipandang sebagai basis yang kokoh dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

“Dengan optimalisasi program Smart Milenial, kami percaya potensi besar yang dimiliki oleh generasi muda Makassar dapat dioptimalkan yang akan menjadi motor penggerak pembangunan Kota Makassar,” tandasnya.

LANGITKU.NET, Makassar – Staf Ahli Bidang Pemerintahan & Otonomi Daerah Kementerian PAN RB H Jufri Rahman menjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel sesuai SK Presiden RI Nomor 97 tahun 2024 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi madya pada lingkup Pemprov Sulsel, tanggal 6 Agustus 2024

Jika tak ada aral melintang Jufri Rahman akan dilantik secara resmi oleh Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrollah, Rabu (14/8/2024) di Kantor Gubernur Sulsel di Makassar.

Pengamat politik dan pemerintahan yang juga guru besar Unhas Prof Dr Armin Arsyad menilai bahwa pengangkatan Jufri Rahman sebagai Sekda Provinsi Sulsel adalah sebuah keputusan tepat. Jufri dinilai sebagai sosok pamong senior yang mampu menjadi bridging antara pemerintah pusat dan daerah dari Sulsel.

“Beliau senior, beliau juga adalah pamong yang memiliki networking yang sangat luas. Ini memiliki nilai plus dalam membawa Pemprov Sulsel semakin baik dalam tata kelola pemerintahan yang lebih moderen ke depan,” ujar Prof Armin Arsyad, Selasa (13/8/2024).

Ada tiga hal yang menjadi nilai plus Jufri Rahman menjadi Sekda di Sulsel. Pertama, Jufri sudah memimpin beberapa OPD lingkup Pemprov Sulsel. Kedua, dari  Sulsel Jufri kemudian berkarir di pusat. “Karirnya sangat paripurna. Keuntungan ketiga inilah yang saya maksud beliau dari  pusat tentu memiliki pengelaman dan wawasan baru yang sangat dibutuhkan pemprov Sulsel hubungan pusat akan semakin erat,” ujar Prof Armin.

Dalam proses perjalanan pasca pelantikan jadi Sekprov, Prof Armin memprediksi bahwa Pj Gubernur Sulsel akan sangat terbantu dalam proses pengawasan, controlling dan directing dengan OPD-OPD dalam lingkup Pemprov Sulsel.

“Karena itu tadi, Jufri itu berpengalaman cukup tinggi di pemerintahan sejalan juga dengan  ilmu yang dimilikinya. Selamat ya kepada Pak Jufri,” ujar Prof Armin.

Sekadar diketahui, Jufri Rahman sebelum berkarir di pusat, pernah menduduki jabatan strategis di Pemprov Sulsel, antara lain Karo Humas dan Protokol, Kabid Diklat /BPSDM, Kadisbudpar, Kepala Bappeda dan lain nya. Pernah juga menjadi Penjabat sebagai Pj bupati Toraja dan Sinjai. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar kembali mendapatkan penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan atas pencapaian Pertumbuhan Coverage Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu kepada Kepala Disnaker Kota Makassar, Nielma Palamba, dalam acara Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana) Award di Hotel The Rinra Makassar, Minggu (11/8/2024).

Data dari BPJS Ketenagakerjaan mencatat terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kepesertaan Jamsostek di Kota Makassar yakni dari 38% pada tahun 2023 menjadi 49,88% periode Januari s/d Juni 2024.

Hal ini menempatkan Makassar sebagai kota dengan pertumbuhan Coverage Kepesertaan Jamsostek tertinggi di Sulawesi Selatan.

Kepala Disnaker Kota Makassar, Nielma Palamba, mengatakan penghargaan ini bentuk komitmen Pemkot Makassar melalui Disnaker dalam memaksimalkan subsidi Jamsostek kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal.

“Kami memang memaksimalkan pemberian subsidi Jamsostek bagi pekerja informal sebanyak 35.425 jiwa, yang terdiri dari pekerja disabilitas dan pekerja yang berada di garis kemiskinan dalam data P3KE dari Kemenko PMK,” jelas Nielma.

Nielma menambahkan, tujuan dari pemberian subsidi Jamsostek ini untuk memberikan perlindungan dan memastikan keamanan finansial di tengah tingginya risiko pekerja informal.

“Dengan adanya subsidi ini, diharapkan pekerja dapat merasa lebih aman dan terlindungi secara ekonomi, yang pada akhirnya akan mendorong stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terharap Jamsostek, Nielma menyatakan rencana untuk memperluas sosialisasi dengan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami akan memassifkan sosialiasi untuk membangun kesadaran di kalangan pelaku usaha di sektor informal terkait pentingnya Jamsostek dan manfaat yang diperoleh,” tandasnya.

LANGITKU.NET, Makassar – Senin, 12 Agustus 2024, menjadi hari yang luar biasa bagi Mahasiswa Baru (Maba) Universitas Hasanuddin. Upacara Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Program Sarjana dan Vokasi Unhas Tahun Akademik 2024-2025 digelar dengan semangat dan antusias tinggi di JK Arenatorium (GOR) Unhas.

Acara ini dihadiri Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh. Ia memberikan motivasi kepada 9.105 Maba dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di kampus, serta sebagai pemimpin masa depan.

“Alumni dari SMA bagus-bagus ini, dikumpul di Unhas, kampus paling bagus di Indonesia,” ucapnya.

Prof Zudan menyampaikan terkait hukum aksi dan reaksi serta tiga kaidah dalam hidup yang perlu menjadi perhatian. Yakni, selalu berterima kasih, bangun komunikasi sosial yang baik, dan jangan pernah menyerah.

“Saya ingin ini menjadi kebiasaan, ketika anak-anakku mendapatkan kabar baik. Mendapatkan pengumuman diterima di Unhas, disampaikan tentu dengan memberikan ucapan alhamdulillah, terima kasih,” katanya.

Prof Zudan melanjutkan, bahwa dalam aktivitas kehidupan manusia dominan, sebanyak 90 persen diisi dengan komunikasi. Bahwa orang-orang yang hebat memiliki komunikasi sosial yang hebat.

“Dalam komunikasi ada hukum aksi dan reaksi, kalau saya ajak adek tersenyum pasti tersenyum, senyum adalah komunikasi paling universal,” sebutnya.

Hal terkait untuk tidak pernah menyerah tidak kalah pentingnya. Semakin besar cita-cita, maka akan semakin besar usaha yang ada.

“Kalau ingin hasil yang besar, upayanya harus besar. Setiap cita-cita yang besar upaya harus besar. Jadi jangan pernah menyerah,” tegasnya.

Ia juga memberikan beasiswa kepada tiga mahasiswa baru yang berhasil menjawab pertanyaan dan memberikan pendapat cemerlang. Tidak hanya itu, seluruh mahasiswa penyandang disabilitas juga mendapatkan beasiswa istimewa.

Adapun Rektor Unhas, Prof Jamaluddin Jompa, memperkenalkan Prof Zudan kepada maba dan seluruh pimpinan Unhas sebagai seorang akademisi.

“Beliau adalah seorang akademisi juga dan pagi ini sebagai Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Dewan Penyantun Universitas Hasanuddin. Jadi tidak bisa lepas, Pak Gubernur juga punya tanggungjawab memajukan Unhas,” ujarnya.

Kegiatan berlangsung hingga sore ini dihadiri dengan metode luring dan daring. Peserta yang hadir secara langsung di pagi hari selanjutnya di sesi berikutnya kegiatan diikuti secara daring, demikian juga sebaliknya.

“Sampai sore membersamai mahasiswa baru kita, calon pemimpin masa depan Republik Indonesia dan juga dunia, tepuk tangan mahasiswa baru kita yang luar biasa,” tuturnya.

Ia pun mengapresiasi komitmen Prof Zudan untuk menyambut mahasiswa baru Unhas. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menjunjung tinggi sikap netralitas dan bebas dari pengaruh dan intervensi semua unsur partai politik.

Penekanan tersebut disampaikan langsung Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra saat menjadi salah satu narasumber bersama Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Dr. Mokhamad Ngajib, SIK, Komandan Kodim 1408/BS Makassar Letnan Kolonel Infanteri Lizardo Gumay.

Pada kegiatan sosialisasi pengawasan pemilihan terkait deklarasi komitmen netralitas ASN/TNI/POLRI dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2024, yang digelar oleh Bawaslu Makassar di Horison Ultima, Senin (12/08/2024).

Firman mengatakan pada pemilu serentak tahun 2024 ini harus bebas dari segala bentuk pengaruh manapun, dan tidak memihak pada kepentingan siapapun.

Karena menurut Firman, ASN yang netral menjamin terwujudnya birokrasi yang kuat.

“Pemkot Makassar memiliki 13.885 memang sangat bisa terjadi miss menjelang pemilu. Tapi kami yakin semangat reformasi birokrasi akan diwujudkan oleh ASN kami yang loyal pada pelayanan publik dan kepentingan negara ketimbang kekerabatan atau kesukuan dengan calon melahirkan politik identitas,” ucapnya.

Ia juga mengungkapkan penyebabnya masih maraknya fenomena pelanggaran netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada serentak seperti digunakannnya pemilu/pemilihan sebagai tukar guling untuk mencari promosi jabatan.

Penegakan hukum yang masih birokratis, terlalu banyak melibatkan pihak dan belum sepenuhnya memberi efek jera pada para pelaku pelanggaran atas netralitas ASN Politisasi birokrasi yang dilakukan oleh calon peserta pemilu/pemilihan.

“Tapi saya tekankan jika masyarakat menemukan unsur-unsur ketidaknetralan dari pihak ASN tolong dilaporkan dan kami akan tindak tegas sesuai aturan di Pemkot Makassar. Intinya kami pemkot makassar berkomitmen menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu 2024,” ungkapnya.

Senada dengan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Dr. Mokhamad Ngajib, SIK, MH ia pun mengingatkan untuk mewujudkan pilkada yang damai, adil dan aman melalui netralitas semua ASN.

“Kami Polri sangat berkomitmen menjaga marwah pilkada serentak ini dengan mengingatkan untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan aman, damai dan adil tanpa intervensi politik kekuasaan. Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional bukan di atas kepentingan partai politik atau kelompok tertentu,” tuturnya.

Ia pun berharap iklim demokrasi tahun ini berada dalam kondisinya sehat.

“Kami sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu ini penting untuk memastikan bahwa anggota Polri tetap netral dan menjaga netralitas dengan ketat dalam mendukung kelancaran proses demokrasi,” pungkasnya.

Sosialisasi ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama yang disaksikan oleh pihak Kejari Makassar dan Bawaslu.

Serta pembacaan ikrar netralitas pegawai yang diikuti seluruh peserta dan dipandu langsung oleh Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra. (*)

LANGITKU.NET, Jakarta – Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh memaparkan capaian hasil kinerjanya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur sejak menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Periode 2023-2024 hingga saat ini sebagai Penjabat Gubernur Sulsel, di hadapan para juri Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Borobudur, Jumat, 9 Agustus 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud pengakuan atas pencapaian dan prestasi Penjabat Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam menjalankan tugas.

Penilaian kinerja Penjabat Kepala Daerah merupakan penilaian gabungan dari indeks kinerja 10 indikator prioritas yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, survei persepsi publik yang diselenggarakan Tempo Media dan penilaian oleh Dewan Juri.

Adapun kriteria Penjabat Kepala Daerah yang diikutsertakan dalam penilaian dimaksud adalah yang sudah dilakukan evaluasi kinerja oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada dua triwulan terakhir, selama periode
2023-2024.

Yang sangat mengesankan dalam proses penilaian ini adalah Prof Zudan berhasil menjadi nominator di tiga kategori penilaian, yakni Kesejahteraan Rakyat, Pelayanan Publik dan Ekonomi Daerah.

Dalam paparannya, Prof Zudan menyampaikan berbagai bukti nyata serta hasil yang telah dicapai dalam mendukung pelaksanaan Program Prioritas Presiden Joko Widodo yakni kemiskinan ekstrim, pengangguran, kesehatan, stunting, pelayanan publik, perizinan, kegiatan unggulan, pengendalian inflasi, penyerapan anggaran dan BUMD.

Beberapa capaian menonjol Prof Zudan sebagai Pj Gubernur di Sulbar dan Sulsel diantaranya adalah keberhasilan dalam menerapkan digitalisasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, yakni melalui optimalisasi pendayagunaan aplikasi nasional SRIKANDI untuk mendukung layanan administrasi pemerintahan oleh seluruh OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, penggajian pegawai tepat waktu yakni setiap tanggal 1 dan tanggal 5 untuk pembayaran TPP setiap bulannya.

Selain itu, dibawah komando Prof Zudan, penanganan stunting yang terpadu dan terkoordinasi antara Pemprov dan Pemerintah Kabupaten Kota berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan, serta pengendalian inflasi di dua provinsi yang berjalan optimal dan berdampak positif terhadap ekonomi daerah dan masyarakat.

Di akhir paparan, Prof Zudan merekomendasikan agar implementasi UU Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) di daerah dapat dikuatkan melalui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang efektif dari Gubernur sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian tugas Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota. (*)