News

LANGITKU.NET, Makassar – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, drg. Rahmawati Dewi Yustitia Iqbal, menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik atau good governance hanya dapat terwujud melalui sinergi solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Penegasan tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Ramadhan Leadership Camp (RLC) yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Asrama Haji Makassar, Sudiang, Selasa (24/2/2026).

Kegiatan yang diikuti aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov Sulsel ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas kepemimpinan, integritas, dan etika birokrasi selama bulan Ramadan. Dalam paparannya, Rahmawati menekankan bahwa DPRD memiliki peran strategis sebagai mitra sejajar pemerintah daerah, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

“Tentu saja DPRD dan eksekutif merupakan mitra yang sejajar, sehingga banyak hal yang perlu kita selaraskan bersama demi kemajuan Sulawesi Selatan,” ujar Rahmawati.

Ia juga mengapresiasi berbagai program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk capaian penurunan angka kemiskinan tertinggi dalam enam tahun terakhir serta inovasi Ramadhan Leadership Camp sebagai upaya peningkatan kapasitas ASN.

“Kami mengapresiasi program-program pemerintah provinsi yang memang perlu diapresiasi. Salah satunya penurunan angka kemiskinan, kemudian kegiatan Ramadhan Leadership Camp ini, yang merupakan sesuatu yang baru dalam peningkatan kapasitas ASN,” katanya.

Rahmawati berharap kolaborasi lintas sektor antara eksekutif, legislatif, dan Forkopimda dapat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. “Kami berharap kerja sama lintas sektor ini, baik eksekutif, legislatif, maupun Forkopimda, dapat bersama-sama memajukan Sulawesi Selatan untuk lima tahun ke depan,” ujarnya. Ia pun mengaku awalnya mengira program tersebut lebih bernuansa spiritual semata.

“Awalnya saya pikir ini kegiatan spiritual modelnya seperti pesantren, tetapi ternyata diisi berbagai materi yang sangat bermanfaat bagi ASN,” tambahnya.

Pada sesi pertama, RLC menghadirkan unsur Forkopimda yang membahas good governance dari berbagai perspektif kelembagaan. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Dr. Didik Farkhan Ali Syahdi, memaparkan peran penegak hukum dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah. Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulsel, Brigjen Pol Nasri, menyoroti pentingnya transparansi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas penggunaan APBD, serta penegakan hukum tanpa tebang pilih, termasuk pada sektor pengelolaan dana desa dan perizinan investasi.

Dari perspektif pertahanan, Panglima Kodam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko memaparkan kontribusi TNI dalam mendukung program strategis pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terpencil dan penguatan desa sebagai pusat ketahanan pangan serta stabilitas sosial. Seluruh materi tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada ASN mengenai pentingnya integritas, kolaborasi lintas sektor, serta orientasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna mewujudkan birokrasi yang profesional dan berdaya saing(*).

LANGITKU.NET, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menegaskan kegiatan Ramadan Leadership Camp 2026 dirancang sebagai sarana pembekalan komprehensif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini difokuskan pada penguatan wawasan kebangsaan, pemahaman terhadap program prioritas Presiden dan Pemerintah Provinsi, serta peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Program ini meliputi pendalaman sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan program strategis Asta Cita Bapak Presiden Prabowo-Gibran, wawasan kebangsaan, pengelolaan keuangan daerah, pengawasan, pengadaan barang dan jasa, swasembada pangan, serta pembinaan karakter dan akhlak keagamaan,” ungkap Andi Sudirman saat membuka Ramadan Leadership Camp 2026 di Asrama Haji Sudiang, Senin (22/2/2026).

Ia menekankan bahwa penguatan kapasitas ASN menjadi hal krusial dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terlebih di tengah berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan tata kelola yang akuntabel dan responsif.

Sebanyak 938 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri atas 735 pejabat struktural lingkup Pemprov Sulsel, 100 kepala sekolah, 16 direksi BUMD, serta panitia pelaksana yang juga menjadi peserta.

Selain peningkatan kompetensi teknis, pembekalan ini turut menitikberatkan pada pembinaan karakter dan akhlak ASN agar semakin profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ramadan Leadership Camp 2026 menghadirkan sejumlah narasumber nasional dari berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Program ini akan berlangsung selama sepekan dengan menghadirkan pemateri dari pusat maupun daerah sebagai bentuk penguatan kolaborasi dan harmonisasi kebijakan,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulsel berharap lahir ASN yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas, loyalitas terhadap negara, serta komitmen kuat dalam mendukung program strategis nasional dan pembangunan daerah.

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar membuka peluang kolaborasi dengan pihak Persatuan Sepak bola Makassar (PSM) dalam rangka memperluas promosi. Penawaran kerja sama tersebut disampaikan langsung jajaran manajemen PSM dalam pertemuan bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di Balaikota, Senin (23/02/2026).

Pada audensi tersebut, Commercial Director PSM Makassar, Hafit Timor Mas’ud, menyampaikan bahwa pihaknya ingin berkolaborasi dari sisi media exposure maupun aktivasi komunitas. Dengan kekuatan media sosial dan fanbase PSM yang masif, promosi melalui Lontara+ dinilai dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

“Kami melihat Lontara+ punya potensi besar. Pola kerja samanya bisa beragam, mulai dari penjualan jersey hingga penjualan tiket pertandingan, meskipun mainnya nanti di Kota Pare-pare. Kalau jutaan warga Makassar sebagian besar fans PSM, ini momentum yang tepat untuk mengajak mereka menggunakan Lontara+,” katanya.

Hafit melanjutkan, uji coba integrasi layanan ditargetkan dapat dilakukan pertengahan tahun ini, sebelum musim kompetisi berakhir. Ia optimis, ke depan jika infrastruktur Stadion Untia di Makassar telah rampung, potensi promosi digital melalui Lontara+ diyakini akan semakin besar.

Menanggapi hal itu, Munafri merespon baik sinergi yang tercipta dari klub kebanggaan warga Sulawesi Selatan tersebut. Ia menilai kolaborasi ini merupakan langkah strategis yang saling menguatkan.

Munafri juga menambahkan, terkadang biaya promosi melalui eksposur media seringkali jauh lebih besar. Karena itu, menurutnya, promosi kolaboratif berbasis aktivasi di Lontara+ Pemkot Makassar dapat menjadi langkah strategis.

“Memang harus di combine. Kadang-kadang yang susah itu mengevaluasi value-nya. Dengan jumlah aktivasi itu nilai keuntungan promosi selalu bisa dihitung secara angka,” pungkas Munafri.

Ia pun menginstruksikan pembahasan teknis kolaborasi promosi PSM dan Kota Makassar untuk dilanjutkan bersama dinas terkait agar sesuai regulasi dan memiliki skema yang terukur.

“Bentuk kerja samanya nanti diatur detail dengan dinas terkait, supaya bisa dimunculkan secara konkret dan memberi dampak nyata,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Makassar, Muhammad Roem, menjelaskan Lontara+ menyambut kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk PSM Makassar yang memiliki basis pendukung sangat besar. Menurutnya, kolaborasi yang tercipta akan saling berkebutuhan dalam mempromosikan produk pemerintah.

“Lontara+ ini salah satu produk unggulan pemerintah kota, siap berkolaborasi untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dengan animo PSM yang sangat tinggi, tentu ini menjadi peluang saling menguatkan,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Roem, Dinas Kominfo dan PSM akan membahas fitur tambahan untuk mendukung integrasi kegiatan promosi PSM. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan jumlah unduhan dan penggunaan aktif Lontara+ di kalangan warga Makassar, khususnya para pendukung PSM

“Dengan hadirnya Fitur promosi PSM, Lontara+ ini semakin kaya. Bukan hanya fitur ajuan, tempat wisata, dan layanan publik, tetapi juga untuk unsur sepak bola dan kebanggaannya sendiri terhadap PSM itu juga ada di Lontara+,” tutupnya.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Memasuki hari kelima Ramadan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali melanjutkan agenda Safari Ramadan. Pada safari masjid ke-5 ini, ia melaksanakan salat Subuh berjamaah di Masjid Darun Naim, Kecamatan Wajo, Senin (23/2/2026).

Kehadiran Munafri bersama jajaran perangkat daerah menjadi bagian dari upaya memperkuat silaturahmi antara Pemerintah Kota Makassar dan masyarakat. Ia menegaskan, hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga menjadi fondasi penting dalam menjalankan roda pembangunan.

“Kalau hubungan pemerintah dan masyarakat tidak terbangun dengan baik, daerah ini tidak akan berjalan maksimal. Ada hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan bersama,” ujarnya di hadapan jamaah.

Munafri juga kembali mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan melalui gerakan MTR (Makassar Tidak Rantasa). Menurutnya, kebersihan bukan sekadar program, tetapi wujud kepedulian bersama terhadap kota yang dicintai.

Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan di tengah curah hujan yang masih tinggi. Ia menyoroti kondisi sejumlah pohon di Kota Makassar yang sudah berusia tua dan akarnya terhimpit beton, sehingga rawan tumbang saat hujan deras disertai angin kencang.

“Kita lihat beberapa pohon tumbang bukan karena batangnya patah, tetapi karena akarnya tercabut. Artinya, kondisinya sudah tidak kuat lagi. Saya harap kita semua tetap mawas diri,” jelasnya.

Momentum Ramadan juga dimanfaatkan Munafri untuk mengajak warga menjaga ketertiban dan kekhusyukan ibadah. Ia meminta agar tradisi sahur berkelompok dengan konvoi kendaraan bermotor yang menimbulkan kebisingan tidak lagi dilakukan karena berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Sebagai upaya peringatan dini, Munafri menekankan menjelang sepuluh malam terakhir Ramadan, ia berharap agar masyarakat tidak menyalakan petasan atau mercon yang dapat mengganggu ketenangan ibadah. Ia meminta camat, kapolsek, dan danramil setempat untuk memberi perhatian pada hal tersebut.

“Isi Ramadan dengan kegiatan yang lebih positif. Perbanyak membaca Al-Qur’an, lakukan kegiatan sosial, dan perhatikan tetangga kita yang mungkin kurang beruntung,” pesannya.

Terakhir, Munafri menyampaikan apresiasi dengan memberikan paket pangan Ramadhan kepada para marbot masjid yang selama ini menjaga kebersihan dan operasional rumah ibadah.

“Bayangkan kalau tidak ada yang mau menjadi marbot. Siapa yang menjaga kebersihan masjid dan mengatur jadwal? Peran mereka sangat besar,” tutupnya.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Penguatan kepemimpinan aparatur sipil negara tidak hanya berbicara tentang kapasitas individu, tetapi juga tentang kemampuan menyelaraskan arah kebijakan nasional dan daerah.

Inilah makna strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan Ramadhan Leadership Camp Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026, yang dinilai sebagai langkah konkret memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam kerangka Asta Cita.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Cheka Virgouwansyah, S.STP., M.E., menyampaikan penilaian tersebut saat memberikan pembekalan bertajuk Kebijakan Nasional Terkait Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Asta Cita pada kegiatan Ramadhan Leadership Camp yang diikuti hampir 1.000 pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Saya pertama-tama mengucapkan apresiasi kepada Bapak Gubernur yang telah mengumpulkan hampir 1.000 pejabat dalam satu ruangan di bulan suci ini. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak bersejarah untuk perubahan Sulawesi Selatan yang lebih baik,” ujar Cheka.

Menurut Cheka, model penguatan kepemimpinan ASN yang dilaksanakan Pemprov Sulsel patut diapresiasi dan memiliki potensi untuk direplikasi oleh daerah lain di Indonesia.

“Saya secara pribadi dan prinsip mengapresiasi kegiatan Ramadhan Leadership Camp ini,” sebutnya.

“Kenapa tidak (dicontoh)? Daerah tentu punya skema dan strategi masing-masing. Mengumpulkan eksekutif dalam satu forum seperti ini adalah hal yang baik,” lanjut Cheka.

Ia menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan semacam ini adalah memastikan seluruh program pemerintah daerah dapat dieksekusi secara selaras dengan kebijakan nasional.

“Pertama, kita harus memastikan sinergitas tetap berjalan. Itu bisa dilakukan melalui dua hal, yakni kejelasan kebijakan dan komunikasi yang efektif antara pusat dan daerah. Dengan begitu, arahan pusat dapat diterjemahkan dan dieksekusi secara tepat di daerah,” jelasnya.

Dalam pembekalannya, Cheka juga mengulas klasifikasi urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sekaligus menegaskan tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah.

Tujuan tersebut meliputi pemerataan dan keadilan distribusi pembangunan regional, mendorong inovasi dan terobosan pelayanan publik, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, penguatan kehidupan demokratis, serta pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, otonomi daerah diarahkan untuk menjaga hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah juga bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat, memperkuat sinergi peran dan fungsi kementerian/lembaga serta DPRD yang didukung perangkat daerah yang andal, serta menumbuhkan prakarsa dan kreativitas di daerah.

Namun demikian, Cheka mengingatkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah masih menghadapi sejumlah tantangan.

Terkait evaluasi pelaksanaan otonomi daerah selama hampir 25 tahun terakhir, Cheka menyampaikan bahwa secara umum indikator makro nasional menunjukkan tren yang semakin membaik.

“Hampir seluruh indikator makro, mulai dari pertumbuhan ekonomi, usia harapan hidup, hingga akses air bersih, secara keseluruhan membaik. Tahun 2020 sempat menjadi tantangan besar akibat pandemi Covid-19, ketika pertumbuhan ekonomi anjlok dan pendapatan per kapita menurun,” ungkapnya.

Untuk Sulawesi Selatan, Cheka menilai capaian daerah ini relatif sejalan dengan tren nasional, bahkan menunjukkan kinerja yang menonjol pada sejumlah urusan pemerintahan.

Berdasarkan gambaran umum evaluasi kinerja urusan pemerintahan provinsi seluruh Indonesia tahun 2024, urusan pendidikan di Sulawesi Selatan berada pada skor sangat tinggi, yakni 4,5 (rentang tertinggi 4,21–5,00). Urusan kesehatan juga mencatat nilai 4,5.

Sementara itu, urusan sosial di Sulawesi Selatan mencatat indeks tertinggi secara nasional dengan nilai 5, disusul urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) dengan nilai 4,8.

Cheka menegaskan bahwa capaian tersebut harus terus dijaga dan ditingkatkan melalui pemahaman peran masing-masing unsur pemerintahan.

“Setiap unsur harus memahami posisinya dan memberikan kontribusi terbaik. Ujung dari semua ini adalah satu, yakni kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Satu tahun telah berlalu sejak pasangan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, memimpin kota metropolitan ini, Jumat (20/2/2026).

Dalam kurun waktu itu, Makassar mencatatkan sejumlah capaian signifikan di bidang ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi kota tercatat melampaui rata-rata nasional dan provinsi, sementara inflasi berhasil dijaga tetap terkendali.

Keberhasilan ini bukan sekadar angka di atas kertas. Dari penurunan tingkat kemiskinan, pengendalian harga kebutuhan pokok melalui Gerakan Pangan Murah, hingga percepatan transformasi digital yang melibatkan ASN dan masyarakat.

Berbagai langkah nyata menunjukkan komitmen kepemimpinan pasangan Munafri-Aliyah untuk menjadikan Makassar kota yang lebih produktif, modern, dan ramah bagi warganya.

Dengan kombinasi pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan inovasi digital, satu tahun kepemimpinan MULIA menjadi bukti kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Ricky Satria, menyampaikan data terkait kondisi perekonomian Kota Makassar di bawah satu tahun kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham.

Menurutnya, capaian ekonomi Makassar melampaui rata-rata pertumbuhan provinsi maupun nasional.

Hal ini disampaikan Ricky Satria saat refleksi satu tahun kepemimpinan pasangan dengan tagline MULIA di Lapangan Karebosi, Makassar, Jumat (20/2/2026).

“Di kuartal III tahun 2025, berdasarkan data terakhir yang kami terima, ekonomi Makassar tumbuh 5,39% year on year. Bandingkan dengan pertumbuhan nasional yang berada di kisaran 5,01% dan Sulawesi Selatan sebesar 5,04%,” ujarnya.

“Artinya, Makassar tumbuh lebih tinggi dari rata-rata nasional dan provinsi. Applaus untuk kita semua,” sambung Ricky.

Dia menjelaskan, pertumbuhan ini juga lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang berkisar 5,1–5,2%. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tersebut bukan sekadar angka kosong.

Dampak positifnya sudah mulai terlihat, antara lain penurunan tingkat kemiskinan dari 4,97% pada 2024 menjadi 4,43% di 2025. Tren penurunan juga terlihat pada tingkat pengangguran, dari 9,71% menjadi 9,6% di tahun yang sama.

Menurutnya, ini adalah pertumbuhan yang mulai terasa dampaknya, walaupun baru satu tahun. Namun, yang penting, kita lihat bagaimana menjaga pertumbuhan tetap stabil.

“Dalam konteks inflasi, pertumbuhan tanpa stabilitas harga kurang ada maknanya. Tahun 2025, inflasi Makassar berada dalam rentang kendali nasional, yaitu 2,5% plus-minus 1%. Makassar berada di 1,19%, lebih rendah dari nasional (2,92%) dan provinsi (2,8%),” jelasnya.

Ricky menekankan, ketika beberapa daerah mengalami tekanan harga, Makassar relatif stabil. Bahkan dibandingkan dengan 2024, tekanan harga pangan di Makassar mampu dikendalikan melalui langkah konkret.

Salah satunya adalah dengan menurunkan harga kebutuhan pokok melalui Gerakan Pangan Murah yang tersebar di berbagai titik.

Distribusinya langsung ke masyarakat, dan menariknya, Makassar menjadi kota pertama di Sulawesi Selatan yang menerapkan pembayaran nontunai pada kegiatan ini.

Menurut Ricky, langkah ini adalah kombinasi dari aspek sosial dan digitalisasi. Transformasi nontunai ini menjadi model yang diterapkan di beberapa kabupaten lain di provinsi.

Sehingga, inflasi yang terkendali bukan kebetulan, melainkan hasil kerja sama dan program terstruktur.
Ketika ekonomi tumbuh dan inflasi terkendali, ruang kehidupan kota pun semakin terbuka.

Dia menilai, Kota Makassar saat ini bukan hanya kota perdagangan dan budaya, tetapi juga kota wisata dan urban lifestyle. Kegiatan seperti lari pagi, fun bike, komunitas motor, konser, festival kuliner, dan ekonomi kreatif kian meningkat.

“Event-event ini bukan sekadar hiburan. Setiap kegiatan menggerakkan perekonomian dan akselerasi digitalisasi, karena transaksi masyarakat dan pengunjung sebagian besar dilakukan secara nontunai,” katanya.

“Mulai dari hotel, restoran, UMKM, transportasi, hingga pelaku kreatif. Makassar bukan hanya kota kerja, tapi kota hidup dan digital yang turut meningkatkan PAD,” lanjut Ricky.

Ia menyebut ada empat faktor utama yang mendorong posisi Makassar saat ini. Pertama adalah aspek digitalisasi yang dimulai dari manusia. Sebelumnya, ASN Kota Makassar belum menjadi role model dalam penggunaan mobile banking dan QRIS.

“Saat ini, lebih dari 70% ASN telah menggunakan layanan digital tersebut, sehingga menjadi contoh bagi masyarakat,” tuturnya.

Faktor kedua adalah proses transformasi digitalisasi melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, yang digawangi oleh Kementerian Perekonomian, Keuangan, dan Dalam Negeri, serta didukung Bank Indonesia.

Tujuannya, meningkatkan PAD melalui pembayaran nontunai retribusi dan pajak, serta pengeluaran pemerintah sehari-hari.

“Dalam konteks PAD, pembayaran parkir pilot project sudah dilakukan di beberapa titik, retribusi pasar tradisional di Pasar Daya dan terminal Daya, pembelian air tangki PDAM, serta retribusi OPD lainnya mulai beralih ke nontunai. Ini bukan sekadar inovasi, tapi reformasi tata kelola,” katanya.

Faktor ketiga, menurut Ricky, adalah kolaborasi Pemkot Makassar dengan Bank Sulselbar dan bank lainnya untuk memanfaatkan produk layanan yang sudah ada.

Salah satunya adalah implementasi Cash Management System yang mendukung program digitalisasi daerah dari tiga kementerian tersebut.

Dengan empat faktor ini, Makassar mampu tumbuh ekonomi lebih tinggi dari rata-rata nasional, inflasi terkendali, dan kehidupan kota semakin dinamis.

“Semua ini menjadi bukti kerja sama, inovasi, dan transformasi digital yang dimulai dari manusia hingga sistem,” pungkas Ricky Satria. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama jajaran Forkopimda Sulsel, Bulog, BPS, KPPU serta Wali Kota Makassar melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga kebutuhan pangan di Pasar Terong, Kota Makassar, Jumat (20/2/2026).

Andi Sudirman menyampaikan, hasil pemantauan langsung di lapangan menunjukkan harga sembako dan sejumlah komoditas relatif stabil. Meski terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, namun masih dalam batas toleransi dan tetap terkendali. Bahkan, ada pula komoditas yang mengalami penurunan harga.

“Alhamdulillah, dari hasil pemantauan hari ini, harga kebutuhan pokok relatif stabil. Ada yang naik karena momentum awal Ramadan, tetapi masih dalam batas wajar dan terkendali. Ada juga yang turun,” kata Andi Sudirman.

Ia mencontohkan harga daging yang mengalami kenaikan dari Rp120 ribu menjadi Rp130 ribu per kilogram akibat meningkatnya permintaan di awal Ramadan. Namun demikian, kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas normal. Sementara itu, harga bawang justru mengalami penurunan dari Rp35 ribu menjadi Rp30 ribu per kilogram.

Untuk komoditas lainnya, Minyak Kita dari Bulog terpantau stabil, dan beras SPHP tersedia guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Ketersediaan stok dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan 1447 hijriah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, lanjut Andi Sudirman, akan terus melakukan pemantauan intensif guna memastikan stabilitas harga dan distribusi pangan tetap terjaga selama Ramadan.

“Insya Allah, kita terus menjaga stabilitas harga pangan selama Ramadan. Posko standardisasi harga dari Bulog juga telah disiapkan sebagai langkah pengendalian dan pengawasan di lapangan,” cetusnya. (*)

LANGIKTU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melanjutkan rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Kota Makassar dengan melaksanakan Salat Isya dan Tarawih berjamaah di Masjid Al Markaz Al Islami, Kamis (19/2/2026) malam.

Kegiatan ini menjadi malam kedua Safari Ramadan Pemkot Makassar yang direncanakan berlangsung selama 30 hari penuh, menyasar hampir seluruh kecamatan di Kota Makassar.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota didampingi sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Dalam sambutannya di hadapan jemaah, Munafri menyampaikan bahwa malam tersebut terasa sangat spesial. Pasalnya, keesokan harinya (tanggal 20) Februari, bertepatan dengan genap satu tahun kepemimpinan dirinya bersama Wakil Wali Kota memimpin Kota Makassar.

“Malam ini sangat spesial bagi kami, karena besok menjadi satu tahun proses pemerintahan kami memimpin Kota Makassar,” kata Munafri.

“Karena itu, kami hadir di tengah-tengah seluruh jemaah untuk memohon doa terbaik agar kami bersama Wakil Wali Kota dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan,” sambung Appi.

Lebih lanjut, Munafri menegaskan, tujuan utama dari kepemimpinan yang dijalankan adalah menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan di Kota Makassar.

” Kami sangat memahami bahwa satu tahun ini mungkin belum banyak yang bisa kami lakukan. Namun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia juga menekankan komitmen pemerintahannya dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan transparan.

Menurutnya, Pemkot Makassar terus berupaya menutup celah bagi oknum aparatur yang mencoba menyalahgunakan kewenangan.

Ke depan, Munafri berharap kolaborasi lintas sektor dapat terus diperkuat demi mendorong percepatan pembangunan Kota Makassar.

Dia menilai doa dan dukungan masyarakat, termasuk para ulama dan jemaah, menjadi energi moral bagi pemerintah dalam menjalankan amanah.

“Doa-doa dari jemaah, doa dari masyarakat dan ulama menjadi hal yang sangat penting bagi kami dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik,” imbuh Appi.

“Kami akan terus melakukan perbaikan, meningkatkan hal-hal yang masih kurang, dan memastikan yang sudah baik bisa berjalan lebih baik lagi,” tambahnya.

Safari Ramadan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi secara langsung di tengah momentum bulan suci Ramadan.

Pada kesempatan tersebut, Munafri juga menyampaikan bahwa selama bulan Ramadan, Pemerintah Kota Makassar bersama seluruh SKPD.

Dan Forkopimda akan terus bersinergi agar kegiatan pemerintahan dan aktivitas kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik, tertib, dan penuh kekhusyukan.

“Kami akan terus bersama-sama memastikan bahwa di bulan Ramadan ini semua bisa berjalan dengan baik dan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang,” pungkasnya. (*)

LANGIKTU.NET, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melakukan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai tahun 2026 sebagai bagian dari penguatan kebijakan fiskal daerah dan penataan struktur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Sulsel, Erwin Sodding, menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan proporsi belanja pegawai berada dalam batas ideal sebagaimana ketentuan nasional, yakni pemerintah pusat memberikan Mandatory Spending (belanja wajib) maksimal 30 persen dari total belanja APBD pada tahun 2027.

“Faktanya, porsi belanja pegawai kita memang sudah cukup besar. Sementara pemerintah daerah ditargetkan pada 2027 agar belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari total APBD,” ujar Erwin saat dihubungi, Kamis, 19 Februari 2026.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika fiskal nasional, khususnya terkait pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang turut memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah, termasuk Sulawesi Selatan.

Menurut Erwin, Pemprov Sulsel harus melakukan penyesuaian pada sejumlah alokasi anggaran yang bersifat tidak wajib. Meski demikian, ia menegaskan bahwa hak-hak dasar ASN tetap terlindungi.

“Selama ini, TKD cukup menopang fiskal APBD Sulsel. Namun dalam kondisi saat ini, mau tidak mau ada beberapa area yang harus disesuaikan,” katanya.

Dalam implementasinya, penyesuaian TPP ASN dilakukan secara proporsional dengan penyesuaian 20 persen.

Erwin memastikan bahwa penyesuaian tersebut tidak menyentuh komponen gaji pokok maupun hak wajib ASN lainnya. Penyesuaian hanya diberlakukan pada komponen yang bersifat tambahan, termasuk TPP.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan serupa tidak hanya diterapkan di Sulawesi Selatan, melainkan juga di berbagai daerah lain di Indonesia sebagai respons atas kebijakan fiskal nasional dan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Meski mengalami penyesuaian, Erwin mengklaim bahwa besaran TPP ASN Pemprov Sulsel masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah daerah lain.

Di beberapa daerah, ada yang penyesuaian TPP-nya mencapai 50 persen, bahkan 70 persen. Ada juga yang hampir tidak lagi memberikan TPP.

Melalui kebijakan ini, Pemprov Sulsel menargetkan struktur belanja daerah yang lebih sehat, berimbang, serta berkelanjutan, sehingga ruang fiskal dapat lebih optimal untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan pembatasan proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja APBD. Pemerintah daerah diberikan waktu penyesuaian selama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan, yakni hingga tahun 2027. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menghadiri perayaan Tahun Baru Imlek 2026 yang diinisiasi oleh 22 organisasi warga Tionghoa di Kota Makassar, Rabu, 18 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi simbol kuatnya harmoni dan toleransi antarumat beragama di Sulawesi Selatan.

Perayaan yang dikenal dengan sebutan Bai Nian tersebut dipusatkan di Balai Prajurit Jenderal M. Jusuf, Jalan Jenderal Soedirman, Makassar. Acara berlangsung meriah dan dihadiri ribuan warga dari berbagai latar belakang. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Rangkaian acara diisi dengan atraksi barongsai, pertunjukan musik, doa bersama, serta sajian kuliner dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Makassar. Kehadiran UMKM menjadi bagian penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus meramaikan perayaan budaya.

Dalam sambutannya, Fatmawati Rusdi menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek kepada seluruh masyarakat yang merayakan. Ia berharap momentum Imlek dapat menjadi titik awal memperkuat harapan, kebersamaan, dan optimisme menatap masa depan.

“Momen Imlek ini kita menatap harapan dan masa depan yang lebih baik ke depannya. Sekali lagi atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan selamat Imlek, semoga kebahagiaan, harmoni, kesehatan, dan kesejahteraan senantiasa menyertai kita semua,” ujar Fatmawati.

Fatmawati menegaskan bahwa keberagaman merupakan kekuatan utama dalam membangun Sulawesi Selatan yang harmonis dan maju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kata dia, berkomitmen menjaga persatuan serta memperkuat solidaritas antarwarga dari berbagai latar belakang budaya dan agama.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, mari kita terus mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan dalam bingkai keberagaman tanpa ada sekat,” katanya.

Ia juga mengapresiasi kontribusi masyarakat keturunan Tionghoa dalam pembangunan daerah, termasuk peran aktif dalam menggerakkan sektor ekonomi melalui kegiatan usaha dan UMKM.

Menurutnya, partisipasi seluruh elemen masyarakat menjadi kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Perayaan Imlek yang diinisiasi organisasi warga Tionghoa ini tidak hanya menjadi ajang perayaan budaya, tetapi juga mempererat hubungan sosial antarmasyarakat serta memperkuat semangat persatuan dalam keberagaman.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap momentum Imlek terus menjadi ruang memperkokoh harmoni sosial sebagai fondasi mewujudkan Sulawesi Selatan yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. (*)