News

LANGITKU.NET, Makassar – Di tengah tekanan efisiensi anggaran, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memilih mengambil jalur yang tidak lazim bagi seorang kepala daerah pada umumnya.

Disaat sebagian kepala daerah atau instansi lain memilih memperbarui fasilitas jabatan dengan kendaraan dinas baru, lewat pengadaan setiap tahun.

Orang nomor satu Kota Makassar itu, justru mempertahankan penggunaan kendaraan lama sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan anggaran yang lebih bijak dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Munafri yang akrab disapa Appi, justru memilih tetap menggunakan kendaraan dinas pengadaan tahun 2023 dari era kepemimpinan Wali Kota sebelumnya.

Bahkan, untuk aktivitas hariannya di kantor, ia cukup menggunakan Hyundai Ioniq 5, kendaraan listrik dengan kisaran harga di angka Rp700 jutaan, tanpa perlu pergantian kenderaan baru.

“Saya sampaikan bahwa tidak ada pengadaan kendaraan Dinas baru di Pemkot Makassar. Saya saja, sejak awal menjabat, kendaraan operasional mobil listrik Hyundai Ioniq 5 keluaran 2023,” ujarnya, di Kantor Bali Kota Makassar, Rabu (15/4/2026).

“Ada juga kendaraan cadangan satu unit lain seperti Toyota Alphard keluaran sekitar tahun 2022, bisa dipakai,” sambung orang nomor satu Kota Makassar itu.

Keputusan tersebut bukan sekadar simbol kesederhanaan, tetapi juga bagian dari arah kebijakan yang lebih luas, karena mendahulukan kepentingan dan kebutuhan Masyarkat.

Apalagi, di tengah tekanan penghematan anggaran dari pemerintah pusat, Munafri secara tegas menolak pengadaan kendaraan dinas baru untuk tahun 2026 di lingkup Pemkot Makassar.

Anggaran yang semula berpotensi terserap untuk sewa kendaraan, dialihkan ke program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Fokus tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah konkret, mulai dari penguatan sektor pendidikan lewat penyediaan seragam sekolah, percepatan perbaikan infrastruktur jalan hingga ke lorong-lorong permukiman.

Kemudian, dialihkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui subsidi iuran sampah gratis, hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga di wilayah kepulauan.

Dengan pilihan kebijakan ini, Munafri tidak hanya menunjukkan sikap efisien dalam tata kelola anggaran, tetapi juga menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah kota berada pada peningkatan kesejahteraan warga, bukan pada kemewahan fasilitas pejabat.

Pada kesempatan ini, Appi menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran, sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan riil operasional pemerintahan di Kota Makassar.

Ia menyampaikan, kendaraan dinas yang tersedia saat ini masih sangat memadai untuk menunjang aktivitas pemerintahan.

“Jadi, saya pikir kendaraan lama yang saya pakai sekarang, sudah sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mengarahkan belanja daerah ke sektor-sektor yang lebih prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Selain itu, langkah ini sangat bijak, jika dibandingkan dengan sejumlah kepala daerah lain di Sulawesi Selatan yang masih menggunakan kendaraan dinas dengan nilai fantastis dan spesifikasi terkini.

Menurut Munafri, dengan kondisi kendaraan yang relatif masih baik, pengadaan mobil dinas baru tidak menjadi prioritas.

“Kondisi medan di Makassar juga tidak ekstrem seperti di daerah lain. Jadi, saya bilang, tidak usah belanja mobil baru. Saya pakai saja yang ada (lama),” jelasnya.

“Makanya sampai hari ini saya masih mempergunakan Ioniq 5, yang bukan baru, tapi dari pemerintahan sebelumnya,” tambahnya.

Selain efisien, penggunaan kendaraan listrik juga dinilai lebih hemat karena tidak memerlukan bahan bakar minyak (BBM).

Politisi Golkar itu, juga memastikan bahwa penggunaan kendaraan listrik tersebut tidak menemui kendala berarti.

Dukungan fasilitas purna jual seperti bengkel dan dealer di Kota Makassar membuat operasional kendaraan tetap aman dan terkendali.

“Pernah ada satu kali kendala, tapi gampang. Di sini ada bengkel dan dealernya, jadi sangat aman. Kalau pun ada masalah, ada dealer yang bisa bertanggung jawab,” tuturnya.

Munafri bahkan menggambarkan kenyamanan penggunaan mobil listrik tersebut dalam aktivitas perkotaan.

“Enak dipakai, seperti naik bom-bom car di dalam kota,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Munafri kembali menegaskan bahwa tidak akan ada pengadaan kendaraan dinas, baik untuk Wali Kota maupun Wakil Wali Kota, dan kepala Dinas, sepanjang tahun 2026 ini.

“Tahun ini, saya pastikan tidak ada pengadaan mobil dinas atau mobil operasional, baik untuk Wali Kota maupun Wakil Wali Kota, serta Kepala Dinas,” tegasnya, menutup keterangan. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, secara resmi membuka Workshop Akselerasi Implementasi Manajemen Talenta ASN dan Layanan Kenaikan Pangkat pasca terbitnya Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin, 13 April 2026, dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten/kota se-Sulsel.

Workshop ini menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah, sekaligus memperkuat penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian.

Dalam sambutannya, Jufri Rahman menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta dalam agenda yang dinilai strategis bagi penguatan sistem kepegawaian daerah.

Menurutnya, manajemen talenta dan periodisasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan sekadar perubahan administratif, melainkan instrumen penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.

“Manajemen talenta mendorong pengembangan karier ASN yang adil, berbasis kinerja dan potensi, sekaligus menjadi bentuk penghargaan atas prestasi dan pengabdian kepada negara,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa implementasi Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan manajemen talenta di instansi pemerintah. Kebijakan ini sejalan dengan agenda nasional dalam memperkuat sistem merit dan profesionalisme ASN.

Regulasi tersebut memberikan standar baku mengenai kriteria serta mekanisme penetapan instansi dalam menjalankan manajemen talenta secara terukur, objektif, dan akuntabel.

Jufri juga mengungkapkan bahwa pada 2025 seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan telah menandatangani komitmen bersama pelaksanaan manajemen talenta ASN bersama Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh.

“Melalui forum ini, kita menyamakan persepsi sekaligus menuntaskan kendala teknis secara langsung,” kata Jufri saat membuka kegiatan.

Ia mengimbau seluruh peserta untuk aktif berdiskusi dan memanfaatkan forum tersebut guna mempercepat implementasi di daerah masing-masing.

“Pastikan setelah kegiatan ini, progres pelaksanaan manajemen talenta dan layanan kenaikan pangkat mengalami peningkatan signifikan,” tambahnya.

Jufri berharap penerapan manajemen talenta di Sulawesi Selatan dapat berjalan secara objektif, transparan, dan berkelanjutan.

“Dengan sistem yang baik, kita akan melahirkan ASN profesional dan pemimpin masa depan yang ditempatkan sesuai kompetensi terbaiknya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara, Herman, menjelaskan bahwa manajemen talenta merupakan kebijakan nasional untuk memastikan penempatan ASN dilakukan secara tepat berbasis data.

Ia menyebut Sulawesi Selatan telah menunjukkan progres dalam penerapan sistem tersebut melalui proses assessment dan pemetaan kompetensi ASN.

“Berbeda dengan seleksi terbuka, manajemen talenta memanfaatkan data potensi dan kinerja yang telah terukur,” jelasnya.

Menurut Herman, penentuan jabatan dilakukan melalui komite talenta yang diketuai Sekda dan mendapat persetujuan kepala daerah.

“Setiap posisi memiliki persyaratan spesifik, mulai dari kualifikasi pendidikan, kinerja, hingga integritas,” katanya.

Ia menambahkan bahwa integritas menjadi faktor kunci dalam menentukan kandidat terbaik.

“Bukan hanya yang paling baik, tetapi yang paling sesuai dengan kebutuhan jabatan,” tutupnya.

Pemprov Sulsel menargetkan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengimplementasikan sistem manajemen talenta ASN secara optimal dalam waktu dekat guna mendorong birokrasi yang profesional dan berdaya saing. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengukuhkan Tim Kampung Siaga Bencana (KSB) Kecamatan Tamalanrea dalam Apel Pengukuhan dan Uji Simulasi SOP di Anjungan Tugu MNEK, Center Point of Indonesia (CPI), Senin (13/4/2026).

Total sebanyak 60 warga Kecamatan Tamalanrea dikukuhkan sebagai Tim KSB setelah sebelumnya menerima pembekalan pemahaman terkait potensi bencana, penyusunan jalur evakuasi, hingga peran masing-masing dalam sistem penanggulangan bencana berbasis komunitas.

Kecamatan Tamalanrea menjadi wilayah ketiga yang menjadi KSB di Kota Makassar, setelah sebelumnya tim serupa telah dikukuhkan di dua kecamatan rawan banjir lainnya, Manggala dan Biringkanaya.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Makassar dalam upaya bertahap memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Serta memperkuat sistem mitigasi dan penanggulangan di tingkat kecamatan yang rawan bencana.

Dalam sambutannya, wali kota yang akrab disapa Appi ini menyampaikan apresiasi atas terbentuknya tim KSB yang dinilai memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Kota Makassar, baik bencana alam maupun sosial.

Ia menekankan bahwa kehadiran KSB bukan semata untuk merespons bencana, tetapi sebagai garda terdepan dalam upaya mitigasi berbasis masyarakat.

“Pengukuhan ini sangat penting, karena Makassar memiliki berbagai potensi persoalan kebencanaan. Namun kita semua berharap tim ini tidak perlu bekerja, karena jika bekerja berarti ada bencana. Yang utama adalah kesiapsiagaan,” ujarnya.

Appi menegaskan, anggota KSB memiliki tanggung jawab besar sebagai pihak pertama yang hadir di tengah masyarakat saat terjadi bencana. Mereka dituntut memahami alur penyelamatan, pembagian peran, hingga mampu memberikan ketenangan bagi warga terdampak.

“Bapak dan Ibu yang dikukuhkan hari ini adalah yang paling memahami kondisi wilayahnya. Ketika bencana terjadi, merekalah yang pertama hadir memberikan penanganan dan memastikan masyarakat tetap tenang,” tambahnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, stakeholder, dan pilar sosial untuk berperan aktif menjadikan KSB sebagai wadah pembelajaran, kolaborasi, dan penguatan solidaritas sosial demi keselamatan bersama.

Lebih jauh, Appi menjelaskan bahwa program KSB merupakan inisiasi Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk membangun standar mitigasi bencana di seluruh wilayah Indonesia.

“Dengan adanya standar ini, masyarakat tahu bagaimana mengisi pos-pos saat terjadi bencana, memahami alur koordinasi, hingga memaksimalkan bantuan sehingga dapat meminimalisir korban,” jelasnya.

Ia juga memastikan pembentukan KSB Kota Makassar akan terus diperluas di wilayah lain dengan mempertimbangkan tingkat risiko kebencanaan.

“Kita akan melihat wilayah dengan risiko tinggi untuk menjadi prioritas pembentukan kampung siaga berikutnya,” ujarnya.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terus memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan organisasi Muhammadiyah di Kota Makassar.

Fokusnya, dalam berbagai sektor strategis seperti pembangunan, pengelolaan sampah, hingga pengembangan urban farming.

Hal tersebut disampaikan Munafri, yang akrab disapa Appi saat memberikan sambutan pada kegiatan Syawalan 1447 H Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar, yang digelar di Gedung BBPMP Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Minggu (12/4/2025).

Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada keluarga besar Muhammadiyah Kota Makassar, atas peran aktifnya dalam mendukung pembangunan Kota.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, menjadi kunci penting dalam mewujudkan kemajuan Kota Makassar.

“Pertemuan ini mungkin bukan yang pertama, tetapi menjadi bagian penting bagaimana pemerintah kota bersama organisasi besar seperti Muhammadiyah, terus membangun sinergi,” jelasnya.

“Juga bekerja sama, dan berkolaborasi untuk membangun Kota Makassar yang kita cintai,” sambung Appi.

Munafri menilai, organisasi Muhammadiyah merupakan elemen penting yang tidak terpisahkan dalam pembangunan kota.

Dengan banyaknya tokoh, kader, serta jaringan yang dimiliki, Muhammadiyah dinilai mampu memberikan kontribusi nyata dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Ia pun mengajak seluruh kader Muhammadiyah untuk terus berpartisipasi aktif dalam mendukung program-program pemerintah kota, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan.

“Khusus dunia pendidikan, keberadaan sekolah-sekolah Muhammadiyah harus tetap menjadi pilihan utama masyarakat,” katanya.

Pemerintah Kota pun, mendorong kerja sama agar siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dapat diarahkan ke sekolah Muhammadiyah dengan skema pembiayaan ditanggung Pemerintah Kota.

“Ini bagian penting dalam menjaga kualitas pendidikan di Kota Makassar,” tutur orang nomor satu Kota Makassar itu.

Selain pendidikan, di sektor lingkungan, Munafri menilai persoalan sampah yang saat ini mencapai sekitar 1.000 ton per hari di Kota Makassar.

Ia mengajak Muhammadiyah untuk terlibat aktif dalam membantu pemerintah Kota dalam menyelesaikan persoalan tersebut melalui pendekatan edukasi di masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dapat menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat.

Dia mencontohkan pemilahan sampah plastik yang memiliki nilai jual hingga Rp6.000–Rp8.000 per kilogram, serta pengolahan sampah organik menjadi kompos.

“Ini bisa menjadi peluang, sumber penghasilan tambahan bagi keluarga, khususnya ibu rumah tangga, jika dikelola dengan baik,” ujarnya.

Dijelaskan, Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, juga telah mengembangkan metode pengolahan sampah organik melalui sistem kompos berbasis rumah tangga dan pemanfaatan maggot (larva lalat) sebagai pengurai sampah.

Program ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah sekaligus mendukung sektor pertanian perkotaan atau urban farming.

Ia bahkan mengusulkan agar kader Muhammadiyah dapat membina minimal dua lorong sebagai proyek percontohan pengelolaan sampah terintegrasi, yang hasil akhirnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat.

“Dari sampah menjadi maggot, dari maggot menjadi pakan ternak, dari kompos menjadi pupuk, lalu kita gunakan untuk urban farming,” Terangnya.

“Ini sistem yang saling terhubung dan memberi manfaat langsung kebutuhan,” lanjut Appi.

Dia juga menambahkan, bahwa Kota Makassar saat ini tengah mendapatkan peluang investasi besar melalui proyek pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah dengan nilai investasi mencapai Rp3 triliun.

Proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan solusi berkelanjutan terhadap persoalan lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menutup sambutannya, Munafri kembali menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan ke depan.

“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. Tidak ada yang bisa menyelesaikan ini sendiri, kecuali dengan membangun kolaborasi dan kerja sama,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan peninjauan langsung ke kawasan New Makassar Mall yang lebih dikenal sebagai Pasar Sentral, Kamis (9/4/2026).

Sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah strategis dalam menghidupkan kembali pusat perdagangan legendaris tersebut.

Peninjauan ini tidak sekadar melihat kondisi fisik bangunan, tetapi juga menjadi momentum untuk menyusun konsep penataan baru yang berorientasi pada revitalisasi aktivitas ekonomi sekaligus pemberdayaan pedagang.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali kawasan New Makassar Mall atau yang selama ini dikenal sebagai Pasar Sentral, sebagai pusat pergerakan ekonomi rakyat di Kota Makassar.

Munafri menyebut, Pasar Sentral pada masanya merupakan ikon utama pergerakan ekonomi kerakyatan di Makassar. Seluruh akses ekonomi masyarakat, kata dia, pernah bertumpu di lokasi tersebut.

“Hari ini saya meninjau langsung melihat kondisi yang dulu kita sebut Pasar Sentral. Ini dulu adalah ikon pergerakan ekonomi kerakyatan yang ada di Kota Makassar. Seluruh akses ekonomi masyarakat tertumpu di tempat ini,” ujarnya.

Dalam peninjauan ini, Appi turut didampingi sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika beserta jajaran, Kepala Bidang terkait, Kepala Bagian Protokol, serta pimpinan dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas BPKAD, hingga Direksi Perusahaan Daerah Pasar.

Kehadiran lintas perangkat daerah ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam merancang solusi terpadu, mulai dari aspek teknis, tata ruang, hingga pengelolaan keuangan dan operasional pasar.

Dalam kunjungan tersebut, Munafri, yang akrab disapa Appi, menyusuri hampir seluruh bagian gedung hingga lantai tujuh atau rooftop. Ia menemukan bahwa sebagian besar lantai di dalam bangunan masih belum dimanfaatkan secara optimal.

Aktivitas perdagangan saat ini terpusat di area basement, lantai dasar, dan lantai satu, sementara lantai-lantai di atasnya tampak kosong dan belum berfungsi maksimal.

Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah kota karena Pasar Sentral selama ini dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi terbesar dan tertua di Makassar.

Melihat realitas tersebut, Appi menegaskan perlunya konsep baru yang tidak hanya fokus pada pembenahan infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek distribusi pedagang, kenyamanan pengunjung, serta keberlanjutan aktivitas ekonomi di dalam kawasan pasar.

“Dari hasil pemantau, menjadi bahan bagi kami, memastikan bahwa seluruh ruang yang tersedia dapat dihidupkan kembali secara bertahap, sehingga Pasar Sentral kembali menjadi pusat perdagangan yang ramai, tertata, dan kompetitif,” terang Appi.

Dia mengakui bahwa kondisi saat ini, pasar mengalami perubahan signifikan, baik dari sisi aktivitas maupun sistem pengelolaan. Karena itu, diperlukan pendekatan baru yang relevan dengan perkembangan zaman.

“Sekarang kita melihat apa yang terjadi hari ini dan bagaimana kita bisa kembali mengaktivasi wilayah ini, tempat ini bisa kembali menjadi sentra ekonomi rakyat di Kota Makassar, tentu dengan zaman yang berbeda dan sistem pengelolaan yang berbeda,”jelansya.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Makassar, dibawa kepemimpinan Munafri berjanji Pasar Sentral dapat kembali menjadi ikon perdagangan yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat transaksi.

Tetapi, juga sebagai ruang ekonomi yang modern, tertib, dan mampu meningkatkan kesejahteraan para pedagang yang selama ini menggantungkan hidupnya di lokasi tersebut.

Appi menegaskan, langkah awal yang dilakukan pemerintah kota adalah mengkaji kondisi eksisting secara menyeluruh, lalu mendiskusikannya bersama seluruh pemangku kepentingan guna merumuskan konsep baru yang tepat.

Ia pun mengajak seluruh jajaran pemerintah kota untuk bersama-sama melihat kondisi di lapangan dan menyusun gagasan secara kolektif.

“Maka dari itu, saya mengajak rekan-rekan di PD Pasar, serta jajaran SKPD untuk bersama-sama melihat kondisinya, kita diskusikan supaya bisa terbangun sebuah konsep yang baru,” katanya.

Menurutnya, prinsip utama dari pengelolaan Pasar Sentral ke depan adalah memastikan bahwa pasar tersebut benar-benar menjadi milik masyarakat, serta memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi warga.

Yang jelas intinya bahwa pasar ini harus menjadi milik masyarakat dan harus kembali kepada masyarakat. Keuntungan-keuntungan yang terjadi di setiap transaksi harus menjadi keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya membangun kolaborasi antara pemerintah, pengelola, dan para pedagang. Ia menilai, pembangunan kota tidak akan berjalan optimal jika dilakukan secara parsial tanpa sinergi.

“Makassar ini tidak akan selesai kalau jalan sendiri-sendiri. Harus dibangun kolaborasi, kerja sama, dan sinergi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintah tujuannya bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal,” imbuh Appi.

Munafri menyebut, revitalisasi Pasar Sentral menjadi salah satu alternatif strategis untuk membangkitkan kembali ekonomi rakyat, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Ke depan, konsep yang disiapkan akan mengarah pada penguatan fungsi pasar sebagai sentra UMKM yang modern dan terintegrasi. Pemerintah kota juga berencana mempelajari berbagai model pengelolaan pasar dari daerah lain sebagai referensi.

“Ada berbagai alternatif yang akan kita lakukan. Mungkin dalam minggu depan kami bersama PD Pasar, instansi terkait, dan pengelola akan melihat contoh konsep yang bisa kita bangun,” tuturnya.

Appi menambahkan, Pasar Sentral diharapkan menjadi ruang yang layak dan setara bagi para pelaku usaha lokal untuk berkembang, agar mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang hidup.

Minimal ini menjadi sentra UMKM, tempat yang layak bagi pengusaha di Kota Makassar. Tapi masuknya tidak boleh satu-satu, harus masif supaya ada crowd dan terbentuk ekosistem baru.

Selain itu, Munafri juga menekankan, potensi sektor pariwisata yang dapat tumbuh seiring dengan penataan kawasan pasar. Menurutnya, daya tarik wisata akan muncul jika didukung oleh infrastruktur dan fasilitas yang memadai.

“Seluruh konsep yang akan kita dijalankan nantinya, akan melalui proses diskusi bersama semua pihak, termasuk pengelola dan pedagang, guna menghindari adanya pihak yang dirugikan,” terangnya.

Munafri menutup dengan menegaskan bahwa penguatan sektor UMKM akan menjadi langkah awal dalam proses revitalisasi Pasar Sentral, sementara konsep detailnya akan segera disusun dan diumumkan dalam waktu dekat.

“Intinya UMKM yang akan kita gerakkan. Kita mulai dari situ, dan konsep detailnya nanti akan kita sampaikan,” pungkasnya. (*)

LANGITKU NET, Makassar – Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) Cabang Makassar menggelar Musyawarah Cabang (Musycab) yang dirangkaikan dengan kegiatan Halal Bi Halal, Sabtu (4/4), di Hotel FourPoints Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menentukan arah kepengurusan organisasi ke depan sekaligus mempererat silaturahmi antaranggota.

Ketua Panitia Musycab PDSKJI Makassar, dr. Agus Japari, Sp.KJ, menyampaikan bahwa agenda utama Musycab adalah pemilihan pengurus baru untuk periode 2026–2029. “Musycab ini dilakukan untuk pemilihan pengurus PDSKJI periode 2026–2029. Musycab dihadiri utusan dari daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Selain menggelar musyawarah, juga dirangkaikan dengan Halal Bi Halal,” ujar dr. Agus.

Kegiatan ini dihadiri oleh para psikiater dari berbagai wilayah di Indonesia Timur, yang turut memberikan kontribusi pemikiran dalam merumuskan program kerja organisasi ke depan. Suasana musyawarah berlangsung hangat dan penuh kebersamaan, mencerminkan semangat kolegialitas di antara para anggota.

Ketua PDSKJI Makassar periode 2023–2026, dr. Irma Santi, Sp.KJ., M.HKes, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama masa kepemimpinannya. Ia juga mengapresiasi dukungan seluruh anggota yang telah berperan aktif dalam menjalankan berbagai program organisasi. “Sejumlah program telah dilaksanakan, dan itu semua tidak terlepas dari dukungan seluruh anggota dan pengurus,” ungkap dr. Irma.

Musycab yang berlangsung pada hari tersebut berhasil menetapkan ketua baru secara aklamasi. Para peserta secara bulat mendaulat dr. Israeni Nur, Sp.KJ, sebagai Ketua PDSKJI Makassar untuk periode 2026–2029. Penetapan ini mencerminkan kepercayaan penuh anggota terhadap kepemimpinan yang baru.

Sebagai ketua terpilih, dr. Israeni Nur, Sp.KJ, menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan peran psikiater di tengah masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara PDSKJI cabang dengan pengurus pusat dalam menjalankan program kerja. “Kami berkomitmen untuk meningkatkan peran psikiater di masyarakat serta menyelaraskan program kerja dengan Pengurus Pusat PDSKJI,” kata dr. Israeni.

Rangkaian kegiatan Musycab ditutup dengan Halal Bi Halal yang berlangsung penuh kehangatan. Hikmah Halal Bi Halal disampaikan oleh Ust. Andi Quartz Ayatullah, SHI, MHI, yang mengajak seluruh peserta untuk memperkuat ukhuwah dan semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat.

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui rapat koordinasi memperketat pengawasan terhadap perizinan usaha sektor pariwisata sebagai langkah strategis untuk memastikan kepatuhan hukum dan menjaga kualitas investasi di daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, memimpin rapat pembahasan terkait perizinan usaha sektor pariwisata di Hotel Claro Makassar, Senin, 30 Maret 2026.

Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran lingkup Pemprov Sulsel, antara lain Inspektur Daerah Marwan Mansyur, Kepala Satpol PP Andi Arwin Azis, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Asrul Sani, Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Andi Mirna, serta perwakilan dari Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Kesbangpol, dan Biro Hukum.

“Kita akan melakukan pengecekan perizinan terhadap usaha sektor pariwisata di Sulsel, mulai dari awal proses penerbitan izin sampai proses terkini, untuk mengetahui pada tahapan mana terjadi pelanggaran atau pelampauan aturan,” ujar Sekda Sulsel.

Langkah pengawasan ini akan mencakup seluruh sektor usaha pariwisata di Sulawesi Selatan.

Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa apabila ditemukan pelanggaran, maka akan dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bersama instansi terkait.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulsel, Asrul Sani, menjelaskan bahwa pihaknya mengelola layanan perizinan berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagai instrumen utama dalam proses perizinan usaha secara nasional.

Selain melibatkan perangkat daerah tingkat provinsi, pengawasan ini juga akan dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan masing-masing. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Kota Makassar, resmi membuka pendaftaran calon Komisioner Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar untuk masa jabatan 2026–2031.

“Pendaftaran Ketua dan anggota Komisioner BAZNAS Kota Makassar, dibuka mulai tanggal 31 Maret hingga 10 April 2026,” kata Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Makassar, M. Syarief, yang juga menjadi bagian dari Panitia Seleksi (Pansel), Selasa (31/3/2026).

Melalui proses ini, Pemkot Makassar berharap dapat menjaring figur-figur terbaik yang memiliki integritas dan profesionalitas dalam mengelola zakat secara transparan dan akuntabel, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia menyampaikan bahwa kesempatan ini, pihak panitia membuka ruang seluas-luasnya, sehingga terbuka bagi masyarakat yang memenuhi kriteria.

“Kami mengundang seluruh masyarakat yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam seleksi pimpinan BAZNAS Kota Makassar,” ujarnya.

Adapun persyaratan yang ditetapkan antara lain Warga Negara Indonesia, beragama Islam, berusia minimal 40 tahun, serta memiliki integritas, akhlak mulia, dan kapasitas dalam pengelolaan zakat.

Selain itu, calon pendaftar juga harus sehat jasmani dan rohani, tidak terlibat dalam politik praktis maupun menjadi anggota partai politik.

Peserta juga diwajibkan bersedia bekerja penuh waktu, tidak pernah terlibat tindak pidana berat, serta tidak merangkap jabatan di lembaga pengelola zakat lainnya.

Khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetap diperbolehkan mendaftar dengan syarat bersedia diberhentikan sementara sesuai ketentuan yang berlaku.

“Proses pendaftaran dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni secara daring melalui situs resmi simzat.kemenag.go.id atau dengan memindai barcode yang telah disediakan,” tuturnya.

Selain itu, pendaftaran juga dapat dilakukan secara langsung dengan menyerahkan berkas ke Bagian Kesra Kota Makassar.

Tahapan seleksi meliputi pemeriksaan administrasi pada 12–13 April 2026, ujian tertulis berbasis CAT pada 18–19 April 2026, serta wawancara pada 19–20 April 2026.

“Hasil seleksi dijadwalkan kita umumkan pada 23–25 April 2026,” terangnya.

Syarief menjelaskan, tim seleksi telah dibentuk dan terdiri dari unsur Pemerintah Kota Makassar, Kementerian Agama Kota Makassar, serta kalangan akademisi.

Ia juga menegaskan bahwa pimpinan BAZNAS yang saat ini menjabat masih memiliki peluang untuk kembali mendaftar, mengingat baru menjalani satu periode.

Nantinya, dari seluruh peserta yang lolos tahapan seleksi, panitia bersama Pemerintah Kota Makassar akan mengusulkan maksimal 10 nama calon pimpinan kepada BAZNAS Republik Indonesia.

Proses seleksi lanjutan hingga penetapan akhir akan menjadi kewenangan BAZNAS RI.

“Seluruh hasil seleksi akan kami konsultasikan kepada Wali Kota Makassar selaku pembina,” tambahnya. (*)

—————————-

Persyaratan Calon Komisioner BAZNAS Kota Makassar:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Beragama Islam

3. Bertakwa kepada Allah SWT

4. Berakhlak mulia

5. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun

6. Sehat jasmani dan rohani

7. Tidak menjadi anggota partai politik

8. Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis

9. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat

10. Bersedia bekerja penuh waktu

11. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

12. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus dan/atau pegawai pada lembaga pengelola zakat lainnya

13. Berasal dari unsur masyarakat, yang meliputi:

– Ulama

– Tenaga profesional

– Tokoh masyarakat Islam

14. Bagi pelamar dari unsur ASN, wajib bersedia diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

15. Belum pernah menjabat sebagai pimpinan BAZNAS kabupaten/kota selama 2 (dua) kali masa jabatan pada daerah yang sama

16. Bukan berasal dari unsur panitia seleksi atau sekretariat panitia seleksi

17. Pendidikan terakhir minimal SMA/sederajat.

LANGITKU.NET, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) untuk menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat melalui program konkret berbasis kebutuhan lokal, seperti urban farming hingga pengelolaan sampah.

Arahan tersebut disampaikan Munafri saat membuka Darul Arqam Madya (DAM) Pelatihan Instruktur Dasar (PID) Pengurus Cabang (PC) IMM Kota Makassar di Pusdiklat Unismuh Makassar, Minggu (29/03/2026).

Munafri menekankan, mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori kepemimpinan di ruang kelas, tetapi harus mampu membaca peluang dan mengimplementasikannya langsung di tengah masyarakat.

Salah satu peluang yang ia contohkan adalah tingginya kebutuhan pangan, khususnya telur dan ayam di Kota Makassar, yang dapat dijawab melalui program urban farming berbasis lorong.

“Mahasiswa harus menjadi motor penggerak. Caranya bagaimana? Lihat peluang. Hari ini harga telur di Makassar tinggi sekali, ini peluang besar yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Ia bahkan menantang kader IMM untuk membina minimal dua lorong sebagai percontohan, dengan program “satu lorong satu kandang” yang terintegrasi dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kota Makassar, kata wali kota yang akrab disapa Appi ini, siap memberikan dukungan infrastruktur serta pendampingan melalui dinas terkait.

“Kalau satu lorong saja kita bisa gerakkan, membuat satu kandang ayam, ini bisa jadi percontohan bahwa anak muda mampu memberi dampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.

Selain sektor peternakan, Appi juga mendorong pengembangan budidaya ikan dengan metode sederhana seperti penggunaan drum atau wadah terbatas yang mudah diterapkan di wilayah perkotaan.

Appi menggaris bawahi bahwa keterbatasan lahan tidak boleh menjadi hambatan untuk berinovasi, melainkan peluang untuk menghadirkan inovasi berbasis kebutuhan masyarakat urban.

“Sekarang orang tidak harus punya empang luas. Pakai drum, pakai wadah sederhana, itu sudah bisa. Tinggal bagaimana kita melihat pasarnya yang sebenarnya sangat terbuka,” tambahnya.

Lebih jauh, Appi menjelaskan isu strategis ekoteologi dan pengelolaan sampah sebagai tantangan utama Kota Makassar. Ia mengungkapkan komitmen pemerintah untuk mentransformasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dari sistem open dumping menjadi sanitary landfill.

Serta mengembangkan proyek waste to energy sebagai bagian dari solusi jangka panjang terhadap produksi sampah yang mencapai lebih dari 1.000 ton per hari.

“Kita akan ubah sistem TPA dari open dumping menjadi sanitary landfill, lalu kita dorong ke tahap berikutnya, waste to energy, bagaimana sampah bisa jadi listrik,” jelasnya.

Ia menegaskan, persoalan kebersihan harus menjadi kesadaran kolektif, karena menjadi fondasi utama pembangunan kota. Menurutnya, kota yang bersih akan membuka peluang investasi, sementara lingkungan yang kotor justru memicu berbagai persoalan kesehatan dan infrastruktur.

Appi menegaskan Pemerintah Kota Makassar membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya antara pemuda IMM dalam menjalankan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Ia berharap setelah proses pengkaderan, para kader IMM dapat mengambil langkah awal untuk menciptakan sebuah gerakan pemberdayaan.

“Pikir dulu kegiatannya, pastikan bisa jalan. Lalu mulai saja dulu, karena yang tersulit adalah memulai,” tutupnya(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terus memperkuat pembangunan infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas utama di bawah kepemimpinan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi.

Salah satu fokus utama berada pada ruas Jalan Hertasning dan Jalan Aroepala di Kota Makassar yang masuk dalam Paket 1 skema Multi Years Contract (MYC) Tahun Anggaran 2025–2027.

Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran infrastruktur jalan sebesar Rp2,5 triliun untuk periode 2025–2027. Anggaran tersebut terbagi dalam enam paket pekerjaan Multi Years Project (MYP) serta didukung skema Single Years Contract (SYC) setiap tahunnya.

Khusus Paket 1 MYC memiliki nilai kontrak sebesar Rp430 miliar yang mencakup penanganan 13 ruas jalan di empat kabupaten/kota, yakni Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Bulukumba, dengan total panjang penanganan mencapai 300,24 kilometer.

Adapun ruas jalan yang ditangani meliputi Jalan Hertasning dan Jalan Aroepala di Kota Makassar, Jalan Tun Abdul Razak, Jalan HM Yasin Limpo, Burung-Burung–Bili-Bili, Sungguminasa–Malino, serta Malino–Batas Sinjai di Kabupaten Gowa.

Kemudian ruas Batas Gowa–Tondong, Botolempangan–Batubelerang–Batas, dan Batas Bulukumba–Sinjai di Kabupaten Sinjai. Sementara di Kabupaten Bulukumba meliputi ruas Batas Sinjai–Palampang, Tanete–Tanaberu, serta Kalimporo–Sumalaya–Batas Sinjai.

Kepala Seksi Preservasi Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, ZN Ahmad Wildani, menjelaskan bahwa sepanjang 1,8 kilometer Jalan Hertasning dan 1,8 kilometer Jalan Aroepala menjadi fokus penanganan pada Paket 1.

Ia menjelaskan bahwa Jalan Hertasning dimulai dari pertigaan Jalan AP Pettarani hingga eks Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar. Sementara dari titik tersebut hingga perbatasan Kabupaten Gowa merupakan bagian dari Jalan Aroepala.

“Kita perlu jelaskan, bahwa untuk Jalan Hertasning sepanjang 1,8 km sampai di eks Kantor Disdik itu sudah ditangani pengaspalan. Untuk selanjutnya sampai perbatasan Gowa itu juga masuk dalam Paket 1, dan akan ditangani,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penanganan Jalan Hertasning dilakukan melalui pengaspalan, sementara Jalan Aroepala menggunakan dua metode, yakni pengaspalan dan beton (rigid pavement).

“Kalau Hertasning pengaspalannya telah selesai, selanjutnya perbaikan pedestrian dan pembersihan saluran. Untuk Aroepala akan ditangani 1,8 km dengan dua macam penanganan yakni aspal dan beton. Belum dimulainya penanganan jalan di sana karena kita menunggu pengerjaan saluran terlebih dahulu, untuk salurannya menggunakan U-Ditch beton dan sementara dalam tahap pabrikasi,” jelasnya.

Penanganan Jalan Aroepala diawali dengan pembangunan saluran untuk memastikan kelancaran aliran air saat hujan serta mengurangi potensi kemacetan selama proses pengerjaan.

“Kita harap kesabaran masyarakat, dan mohon doa agar pengerjaan jalan Aroepala dapat berjalan lancar. Tentunya Bapak Gubernur memfokuskan jalan ini, karena termasuk LHR tinggi yang akan membantu konektivitas wilayah dan berpengaruh pada perekonomian masyarakat,” tuturnya. (*)