News

LANGITKU.NET, Makassar – Upaya Pemerintah Kota Makassar, dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir kembali mendapat perhatian dan apresiasi dari daerah lain.

Kali ini, Pemerintah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, datang langsung ke Kota Makassar, untuk mempelajari praktik pengelolaan sampah yang dinilai berhasil dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Kabupaten Sigi, Mohammad Rizal Intjenae, saat melakukan kunjungan resmi dan diterima langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, pada Jumat, 2 Januari 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Sigi menilai bahwa Kota Makassar telah menunjukkan kemampuan mengelola persoalan persampahan secara mandiri, sistematis, dan terintegrasi, mulai dari proses pemilahan di sumber, pengangkutan, pengolahan, hingga pemanfaatan akhir.

“Kami kesini, silaturahmi. Juga menjajaki kerjasama pengelolaan sampah. Tentu kami ingin menerapkan di Sigi,” jelas Rizal Intjenai.

Model pengelolaan di Kota Makassar, yang diterapkan oleh Wali Kota Munafri, dinilai relevan untuk direplikasi, khususnya bagi daerah yang tengah berupaya meningkatkan kualitas layanan lingkungan dan pengelolaan sampah perkotaan.

Ia menyebutkan, kunjungan ini tidak hanya menjadi ajang studi pembelajaran, tetapi juga mencerminkan tumbuhnya semangat kolaborasi antardaerah dalam mencari solusi konkret atas tantangan pengelolaan sampah yang kian kompleks.

Dalam keterangannya, Rizal Intjenai mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Makassar bertujuan untuk membuka peluang kolaborasi, khususnya dalam pengelolaan sampah plastik yang telah dikembangkan Pemerintah Kota Makassar melalui berbagai inovasi, salah satunya program Gerakan Mengelola Sampah (GEMA).

“Saya datang ke sini, ketemu Pak Wali, untuk mencoba menjajaki kerja sama. Karena saya melihat langsung bagaimana perkembangan pengelolaan sampah plastik di Makassar yang diolah melalui program GEMA dan inovasi lainnya,” ujarnya.

“Kita tahu bersama, dari semua jenis sampah, plastik adalah yang paling sulit terurai dan membutuhkan waktu sangat lama. Dan itu sudah diterapkan oleh pak Wali Munafri di Kota Makassar,” tambah Rizal.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Sigi berencana memberdayakan sampah plastik agar memiliki nilai tambah ekonomi, khususnya bagi para petugas kebersihan dan masyarakat sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Bagaimana sampah plastik ini bisa kami berdayakan di Sigi. Kami punya TPA, bahkan lahannya kurang lebih 40 hektare. Kalau bisa dikelola dengan baik, sampah plastik ini bisa menambah pundi-pundi pendapatan bagi para pekerja kebersihan kami,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rizal menyampaikan ketertarikannya untuk mengembangkan pengolahan sampah plastik menjadi energi atau produk bernilai ekonomi, baik melalui skema pembangunan fasilitas pengolahan di TPA maupun kerja sama dengan investor.

Ia mengungkapkan bahwa Wali Kota Makassar, telah menyatakan kesiapan untuk mempertemukannya dengan investor yang selama ini terlibat dalam pengelolaan sampah plastik di Kota Makassar.

Menurutnya, kerja sama ini tidak hanya berorientasi pada pengelolaan lingkungan, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru di Kabupaten Sigi.

Dia juga memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sigi telah memiliki sistem dasar pengelolaan sampah yang berjalan.

“Pengelolaan sampah di Sigi sebenarnya sudah berjalan, kami sudah punya TPA. Tinggal bagaimana sampah plastik ini diolah lebih lanjut agar memberikan nilai ekonomi yang lebih besar,” katanya.

Menjawab pertanyaan mengapa memilih Kota Makassar, sebagai mitra kerja sama, Rizal menyebut bahwa Makassar dinilai telah memiliki ekosistem industri pengolahan sampah plastik yang matang dibandingkan daerah lain.

“Kalau di Palu kami juga sudah punya. Tapi saya memilih Makassar karena saya melihat langsung perkembangannya, bahkan dari media sosial Pak Wali. Di Makassar ini industrinya sudah jadi, sudah matang. Kalau di kami masih mentah, belum menjadi bahan yang bernilai ekonomi besar,” tuturnya.

Rencana kerja sama ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti melalui kunjungan balasan Wali Kota Makassar ke Kabupaten Sigi serta pembahasan teknis bersama investor dan perangkat daerah terkait, guna mewujudkan pengelolaan sampah plastik yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi.

Ia menambahkan, meski volume sampah plastik di Kabupaten Sigi relatif kecil, sekitar satu hingga dua ton, namun tetap memiliki arti penting bagi daerah jika dikelola secara optimal.

“Walaupun sampah plastik kami hanya satu sampai dua ton, paling tidak itu tetap punya nilai dan arti bagi kami di kabupaten. Itu yang mendorong saya datang ke Makassar,” pungkas Rizal.

Kota Makassar pun kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah rujukan nasional dalam inovasi pengelolaan sampah berbasis kemandirian dan keberlanjutan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan secara komprehensif konsep pengelolaan sampah terintegrasi yang tengah dan akan terus dikembangkan Pemerintah Kota Makassar.

Sistem ini tidak hanya menyasar pengurangan sampah, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan nilai ekonomi, mendukung ketahanan pangan, serta terhubung dengan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Hal tersebut disampaikan Munafri Arifuddin saat menerima kunjungan Pemerintah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, di Balai Kota Makassar.

Munafri menjelaskan, tidak semua jenis sampah plastik memiliki nilai jual tinggi. Beberapa jenis kemasan seperti sampo sachet dan bungkus makanan ringan tergolong sulit dipasarkan.

Namun, Pemerintah Kota Makassar tetap berupaya mengoptimalkan pemanfaatannya.

“Ada bahan yang tidak terlalu laku seperti kemasan sampo dan snack. Tapi di sini sudah ada juga yang mau ambil. Sisa-sisanya ini biasanya kita jadikan bahan kerajinan. Ini yang terus kita dorong,” ungkap Munafri.

Sementara itu, untuk sampah organik, Pemkot Makassar telah menyiapkan sistem pengolahan yang bersifat menyeluruh dan berbasis masyarakat hingga ke tingkat rukun tetangga (RT).

“Untuk organik, kita bikin sistem pengolahan sampah secara integrasi. Nanti yang bekerja itu RT-RT se-Kota Makassar. Setiap RT punya sistem pengolahan sendiri,” jelasnya.

Munafri menyebutkan, di setiap lingkungan akan diterapkan berbagai metode pengolahan seperti komposter, eco-enzym, maggot, dan teba. Hasil pengolahan tersebut kemudian dimanfaatkan secara langsung untuk mendukung sektor produktif.

Ujungnya itu sampai ke pertanian, peternakan, dan perikanan. Sampah organik yang dikomposkan jadi pupuk untuk urban farming.

“Maggotnya kita bawa ke budidaya ikan dan peternakan ayam, terutama ayam petelur,” ujarnya.

Pemkot Makassar juga akan memperkuat program ini melalui dukungan lintas perangkat daerah, khususnya Dinas Pertanian dan Perikanan, dengan memberikan fasilitas seperti sistem kandang terintegrasi bagi masyarakat.

“Ada ayamnya, ada maggotnya. Ini yang mau kita masifkan ke masyarakat,” ungkap Munafri.

Dengan pendekatan pengelolaan sampah terintegrasi, penguatan sektor pangan, serta dorongan industri hijau berbasis energi terbarukan, Munafri menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan bernilai ekonomi bagi masyarakat.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pemilahan sampah di ruang publik. Ke depan, tempat-tempat umum diwajibkan memiliki minimal tiga hingga empat jenis tempat sampah untuk mendukung proses pemilahan sejak awal.

Program ini juga akan diperluas ke lingkungan sekolah sebagai bagian dari edukasi sejak dini. Tidak hanya itu, Munafri juga menekankan, peran petugas kebersihan jalan yang selama ini menangani sampah dedaunan.

Appi juga mendorong agar disediakan lokasi khusus seperti biopori atau teba besar untuk mengelola sampah daun, yang kemudian bisa dimanfaatkan atau dijual langsung oleh para petugas.

“Kalau mereka mau jual, silakan. Itu rezeki mereka,” katanya.

Munafri mengungkapkan, pemahamannya tentang potensi besar sampah organik semakin terbuka. Ia menyebutkan bahwa limbah pertanian dan dedaunan ternyata dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

Dalam konteks kerja sama lintas daerah, Munafri membuka peluang konektivitas antara Kota Makassar dengan wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan bagian utara, termasuk Luwu Utara dan dataran Seko, yang dinilai memiliki potensi besar di sektor peternakan.

“Peternakan ini sangat menjanjikan karena kebutuhan pangan tidak pernah berhenti. Yang harus dibangun adalah sistem pengolahan terintegrasi. Dari tanduk sampai kotorannya tidak ada yang terbuang,” jelasnya.

Appi mengatakan, pandangannya terkait pengembangan industri pengolahan plastik di Sulawesi Tengah. Menurutnya, membangun industri pengolahan plastik di wilayah yang lebih dekat dengan sumber sampah akan jauh lebih efisien dibandingkan pengiriman antarprovinsi yang terkendala biaya logistik.

Ia menilai lokasi Sulawesi Tengah sangat strategis, apalagi didukung potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang ramah lingkungan dan berbiaya operasional rendah. PLTA dinilai menjadi kunci pengembangan industri hijau karena memungkinkan efisiensi biaya melalui skema carbon trading.

“PLTA itu green, murah operasionalnya, dan karbonnya bisa diperhitungkan. Tapi hulunya harus dijaga,” tukas Munafri.

Langitku.Net, Makassar – Pemerintah Kota Makassar menggelar Zikir dan Doa Akhir Tahun 2025 sebagai bentuk rasa syukur sekaligus refleksi atas perjalanan pembangunan selama tahun 2025. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Makassar ini berlangsung khidmat di Lapangan Karebosi, Rabu malam (31/12/2025).

Zikir dan doa tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham. Turut hadir Ex Wali Kota Makassar periode 2004-2014, Ilham Arief Sirajuddin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar Anre Gurutta KH. Baharuddin, unsur Forkopimda Kota Makassar, para asisten dan staf ahli, kepala SKPD, camat, pimpinan Perusda, serta tokoh agama.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengajak seluruh hadirin untuk menjadikan momentum pergantian tahun sebagai sarana introspeksi dan perbaikan diri, baik secara pribadi maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Malam ini kita bersama-sama memanjatkan doa dan zikir kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan rezeki yang telah diberikan kepada kita selama tahun 2025. Ini juga menjadi waktu yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah kita lakukan dan apa yang harus kita perbaiki ke depan,” ujar Munafri.

Munafri menyebut bahwa sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kota Makassar telah mencatat berbagai capaian pembangunan, namun masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, khususnya dalam penanganan persoalan sosial dan peningkatan kualitas layanan publik.

“Apa yang kita lalui di 2025 harus menjadi bahan koreksi. Masih ada persoalan sosial yang belum tuntas dan kinerja pemerintahan yang perlu ditingkatkan, meskipun kita juga mencatat kemajuan di berbagai sektor,” ujar Munafri.

Ia menekankan bahwa tahun 2026 harus dimulai dengan pendekatan kerja yang lebih kolaboratif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil nyata yang langsung dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak bisa dilakukan secara sektoral atau individual, melainkan membutuhkan kerja bersama seluruh perangkat daerah.

“Kita ini berada dalam satu perahu besar. Arah tujuan harus sama, kompasnya jelas, dan semua bergerak bersama. Tanpa kolaborasi, beban pembangunan akan terasa berat,” tegasnya.

Munafri ini juga menyoroti ekspektasi publik terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan tepat sasaran. Ia meminta seluruh SKPD, camat, hingga unit pelayanan teknis untuk memperkuat koordinasi dan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain aspek teknokratis, Wali Kota yang akrab disapa Appi ini juga mengingatkan bahwa pembangunan Kota Makassar harus berjalan seiring dengan penguatan nilai spiritual dan sosial, demi menjaga stabilitas dan ketenteraman kota.

“Makassar harus menjadi kota yang aman, damai, dan bermanfaat bagi warganya. Pembangunan fisik harus sejalan dengan pembangunan moral dan kepedulian sosial,” katanya.

Munafri mengingatkan bahwa tahun 2026 akan menjadi fase krusial dengan banyak target dan tantangan yang harus diselesaikan. Namun ia optimistis seluruh persoalan dapat diatasi jika dijalankan dengan semangat kebersamaan dan sinergi lintas sektor.

Dalam momen tersebut Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan momentum akhir tahun sebagai ruang refleksi dan penguatan spiritual demi keberkahan Kota Makassar ke depan.

“Zikir dan doa ini menjadi ikhtiar batin bagi kita semua untuk bermuhasabah, mensyukuri setiap perjalanan, serta memohon agar Kota Makassar senantiasa dilimpahi keberkahan, kedamaian, dan perlindungan Allah SWT di tahun-tahun mendatang.” ujarnya.(*)

LANGITKU.NET, Makassar – Sejarah baru kembali terukir di Kota Makassar. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, kepemimpinan (MULIA) hadir membawa semangat kebersamaan dan pelayanan sejak awal masa jabatan.

Setelah melalui rangkaian pelantikan serentak pada tanggal 3 dan tanggal 8 Desember lalu, yang berjalan aman dan lancar, kini roda pemerintahan semakin kokoh hingga ke tingkat paling dasar masyarakat.

Momentum penting tersebut ditandai dengan pelantikan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga (RT/RW) periode 2025–2030 se-Kota Makassar, bertempat di Lapangan Karebosi, Senin (29/12/2025), sebanyak 6.032 ketua RT dan RW resmi dilantik dalam suasana khidmat, tertib, dan sarat nuansa kekeluargaan.

Dari total tersebut, sebanyak 5.027 Ketua RT dan 1.005 Ketua RW mengemban amanah baru sebagai ujung tombak pelayanan publik di lingkungan masing-masing.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham serta Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, dengan dihadiri jajaran perangkat daerah dan unsur pemerintahan kota.
Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari tanggung jawab besar yang menanti.

Para Ketua RT dan RW kini memikul pekerjaan rumah (PR) yang tidak ringan, hadir di tengah masyarakat, mendengar, melayani, serta menjadi jembatan antara warga dan pemerintah.

Di tangan RT/RW, merekalah denyut kehidupan kota dijaga, dimulai dari lingkungan terkecil, demi Makassar yang lebih tertib, humanis, dan berkeadilan.

Tugas besar sebagai pekerjaan rumah (PR), kini menanti para Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) se-Kota Makassar yang baru saja dilantik.

Mereka diharapkan siap bekerja di tingkat akar rumput, menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat serta penghubung langsung antara warga dan Pemerintah Kota Makassar.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa RT dan RW merupakan pelayan masyarakat di tingkat paling dasar yang harus menjunjung tinggi integritas.

Menurutnya, RT/RW berperan sebagai wadah penerima aspirasi warga sekaligus menjadi penghubung untuk menindaklanjuti berbagai persoalan ke tingkat kelurahan dan kecamatan, agar proses pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, cepat, dan tepat sasaran.

“RT dan RW adalah pelayan masyarakat. Mereka harus menjadi tempat warga menyampaikan aspirasi, keluhan, dan kebutuhan, lalu diteruskan kepada lurah dan camat,” jelas Munafri, dalam sambutannya.

Tujuan utamanya adalah memastikan pelayanan pemerintah berjalan dengan baik. Ia juga menegaskan bahwa jabatan RT dan RW sama sekali tidak mengandung unsur politik.

Appi menekankan bahwa tidak ada lagi pengkotak-kotakan berdasarkan pilihan politik, kelompok, atau kepentingan tertentu, termasuk yang berkaitan dengan Pilkada.

“Mulai hari ini, saya tidak mau lagi mendengar ada si A orangnya si A, si B orangnya si B, atau si C orangnya si C. Hari ini seluruh Ketua RT dan RW adalah orang-orang yang bekerja untuk membantu Pemerintah Kota Makassar, dalam proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya, disambut riuh.

Dengan pelantikan ini, maka janji politik saat kampanye 2024 diwujudkan. Janji politik yang disampaikan bukan sekadar rangkaian kata saat kampanye.

Bagi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, komitmen menghadirkan demokrasi hingga ke tingkat paling bawah kini benar-benar diwujudkan. Salah satu janji penting pada Pilkada 2024 lalu, memberikan hak memilih langsung bagi Ketua RT dan RW—resmi terealisasi.

Ribuan Ketua RT dan RW terpilih dilantik secara serentak, menandai babak baru pemerintahan partisipatif di Kota Makassar. Mereka bukan hanya simbol keterwakilan warga, tetapi garda terdepan yang siap bekerja bersama pemerintah, menyerap aspirasi, dan menggerakkan pembangunan dari lorong-lorong hingga pusat kota.

Pelantikan massal ini menjadi bukti bahwa demokrasi lokal di Makassar terus bertumbuh, sejalan dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan yang dijanjikan Munafri Arifuddin kepada masyarakat.

Menurutnya, pelantikan ini merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Banyak indikator kinerja yang harus dipenuhi oleh RT dan RW dalam mendukung pembangunan di wilayah masing-masing.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Makassar juga menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh Ketua RT dan Ketua RW yang terpilih secara demokratis melalui pemilihan langsung oleh warga.

Hal ini, kata Munafri, menunjukkan bahwa para RT dan RW adalah orang-orang pilihan yang dipercaya masyarakat di lingkungannya masing-masing.

“Bapak dan Ibu RT/RW adalah perwakilan masyarakat di kelurahan dan kecamatan. Saya berharap dapat bersikap adil, bijaksana, dan mengemban amanah ini sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujarnya.

Ornag nomor satu Kota Makassar itu menekankan, bahwa RT dan RW merupakan salah satu garda terdepan pembangunan, tidak hanya di tingkat kelurahan dan kecamatan, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Meski merupakan jabatan sosial, peran RT dan RW sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan kehidupan warga sehari-hari.

Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, memberikan insentif sebagai bentuk apresiasi dan penyemangat bagi RT dan RW dalam menjalankan tugas.

Meski nilainya mungkin belum sebanding dengan beban tanggung jawab sosial yang diemban, pengabdian tersebut diyakini memiliki nilai kepuasan batin tersendiri.

“Ketika kita ikhlas membantu warga, memperbaiki lingkungan, dan melayani dengan hati,” tuturnya.

Mantan Bos PSM itu juga menegaskan bahwa seluruh tugas, fungsi, kewenangan, dan indikator kinerja RT dan RW telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan.

Karena itu, RT dan RW diharapkan terus meningkatkan etos kerja, kebersamaan, serta profesionalisme agar menjadi organisasi yang solid, kreatif, dan inovatif.

Politisi Golkar itu menyebut, pemilihan RT/RW secara langsung di Kota Makassar sebagai bagian dari sejarah panjang demokrasi lokal.

Dengan sistem pemilihan langsung oleh warga, tidak ada lagi RT atau RW yang ditunjuk berdasarkan kehendak pihak tertentu.

“RT dan RW dipilih langsung oleh masyarakat di wilayahnya masing-masing. Ini memberi makna bahwa demokrasi benar-benar hidup di tengah warga Kota Makassar,” jelasnya.

Ia menambahkan, jabatan RT dan RW bukanlah jabatan struktural, melainkan jabatan sosial yang menuntut kepekaan, kejujuran, dan kesiapsiagaan dalam melayani masyarakat. RT dan RW adalah wajah Pemerintah Kota Makassar di tingkat lingkungan.

Oleh karena itu, yang paling utama adalah menjaga integritas. Ditegaskan, tidak mau mendengar RT/RW menjadi sumber persoalan di tengah masyarakat.

Sehingga eksistensi, RT/RW harus menjadi tempat mengadu, tempat menyelesaikan persoalan sosial, dan harus bekerja sama dengan lurah dan camat.

Appi kembali mengingatkan agar RT dan RW tidak bersikap sebagai penguasa wilayah, melainkan sebagai pelayan yang mau bekerja, mau turun langsung, dan mau sibuk demi kepentingan masyarakat.

Informasi yang disampaikan RT dan RW harus valid dan benar agar program pemerintah, bantuan sosial, dan pembangunan dapat tepat sasaran.

Ia menegaskan tidak boleh ada lagi warga yang kehilangan haknya akibat ketidakadilan atau diskriminasi, termasuk karena perbedaan pilihan politik.

“Tidak ada lagi RT/RW yang menutup komunikasi dengan warga hanya karena berbeda pilihan. Semua program pemerintah harus sampai ke masyarakat dengan baik, dan RT/RW juga akan dievaluasi berdasarkan kinerjanya,” imbuh Appi.

Di akhir sambutan, Munafri Arifuddin atas nama Pemerintah Kota Makassar menyampaikan selamat bertugas kepada seluruh Ketua RT dan RW yang telah dilantik.

Dia menyebut RT dan RW sebagai penjaga warga sekaligus perpanjangan tangan pemerintah dalam membangun komunikasi yang sehat dan harmonis.

Ia juga mengajak seluruh RT dan RW untuk terus bersinergi, bergotong royong, dan menciptakan suasana yang harmonis demi mewujudkan Kota Makassar yang inovatif, kreatif, bermartabat, dan berakhlak MULIA.

“Insya Allah, dengan hadirnya RT dan RW yang baru akan bekerja dengan baik, Makassar akan menjadi kota yang jauh lebih baik ke depan di bawah kepemimpinan kami,” pungkasnya.

Dalam momen pelantikan RT/RW se-Kota Makassar, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan pentingnya peran RT dan RW sebagai ujung tombak pemerintahan dalam melayani dan menjaga harmoni di tengah masyarakat.

Menurutnya, RT dan RW adalah garda terdepan pemerintah yang hadir paling dekat dengan masyarakat. Dengan sinergi, dan semangat kebersamaan.

“Modal kebersamaan, saya yakin RT/RW mampu menjadi penggerak pelayanan yang responsif, menjaga kerukunan, serta mendorong lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera,” jelas Aliyah.

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026.

Surat edaran bernomor 100.3.4/19480/BIRO Org tersebut ditetapkan di Makassar pada 18 Desember 2025. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/531/M.KT.02/2025 tanggal 18 Desember 2025, serta bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan, ASN pada perangkat daerah atau unit kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel, baik dari rumah maupun dari lokasi lain yang ditetapkan.

“Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Provinsi Sulawesi Selatan agar melaksanakan tugas kedinasan dari rumah masing-masing dan/atau lokasi lainnya mulai tanggal 29, 30, dan 31 Desember 2025 serta tanggal 2 Januari 2026,” demikian bunyi surat edaran tersebut.

Meski demikian, Pemprov Sulsel menegaskan bahwa pekerjaan yang bersifat mendesak dan harus diselesaikan di kantor tetap dapat dilaksanakan dengan mekanisme koordinasi bersama atasan langsung.

“Apabila terdapat pekerjaan yang bersifat mendesak dan harus dilaksanakan di kantor, maka ASN yang bersangkutan dapat melaksanakannya dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan atasan langsungnya,” lanjut isi SE.

Khusus bagi perangkat daerah atau unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pengaturan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel diserahkan kepada pimpinan masing-masing instansi. Hal ini dilakukan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak mengalami gangguan.

“Pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara fleksibel diatur oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja masing-masing sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan optimal,” sebagaimana tercantum dalam surat edaran tersebut.

Selain itu, Pemprov Sulsel menegaskan bahwa ketentuan teknis lainnya terkait pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel tetap mengacu pada Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 293/II/Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara Fleksibel di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Surat edaran ini ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, atas nama Gubernur Sulawesi Selatan, dan berlaku untuk seluruh staf ahli gubernur, asisten Setda, serta kepala perangkat daerah dan unit kerja lingkup Pemprov Sulsel.

Dengan diterbitkannya surat edaran ini, Pemprov Sulsel berharap seluruh ASN tetap menjaga kinerja, disiplin, dan kualitas pelayanan publik meskipun melaksanakan tugas dengan pola kerja yang lebih fleksibel menjelang pergantian tahun. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul peringatan dini yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terhadap potensi cuaca ekstrem terutama hujan lebat dan angin kencang.

“Berdasarkan rilis BMKG untuk dasarian ketiga Desember 2025 (21-31 Desember), beberapa daerah di Sulsel memang masuk dalam kategori Waspada, Siaga, dan bahkan Awas,” sebut Kepala BPBD Sulsel, Amson Padolo, Minggu, 28 Desember 2025.

Sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan saat ini berada pada status Waspada hingga Awas, khususnya Kabupaten Barru, Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Maros, serta Kota Makassar.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan hujan sedang hingga lebat, yang dapat disertai kilat/petir serta angin kencang, dan berdampak signifikan terhadap peningkatan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Sulawesi Selatan.

Amson menjelaskan, dampak paling berisiko saat ini terjadi di wilayah perairan Kabupaten Pangkep dan daerah pesisir lainnya, seiring meningkatnya tinggi gelombang yang dapat membahayakan aktivitas pelayaran dan transportasi laut.

Amson juga mengonfirmasi telah terjadi insiden tragis akibat cuaca buruk di perairan Pulau Sarappo, Kabupaten Pangkep, yang menyebabkan sebuah kapal motor tenggelam.

“Kami menerima laporan adanya kapal motor yang tenggelam akibat cuaca ekstrem. Kejadian ini mengakibatkan tiga orang saudara kita meninggal dunia, termasuk salah satunya adalah Camat Liukang Tupabbiring. Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas peristiwa ini,” ujar Amson.

Merespons insiden tersebut, BPBD Sulsel meminta kepada masyarakat, nelayan, serta pelaku perjalanan laut dalam melakukan pelayaran agar senantiasa memantau dan mendapat informasi yang jelas dari Syahbandar atau otoritas terkait. Apakah menunda perjalanan atau dapat melakukan perjalanan.

“Setiap akan melakukan perjalanan melalui laut itu senantiasa mengikuti petunjuk dan sekaligus melaporkan ke Syahbandar atau otoritas terkait,” tegasnya.

“Kalau disampaikan bahwa kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk berlayar, jangan dulu berlayar untuk menghindari kondisi yang tidak kita harapkan,” tambahnya. .

Selain itu, BPBD Sulsel juga mengingatkan para pengelola objek wisata, khususnya di wilayah perairan yang masuk kategori Waspada, Siaga, dan Awas, agar meningkatkan kehati-hatian dan membatasi aktivitas wisata bahari.

Terkait langkah antisipatif, Amson menegaskan bahwa BPBD Sulsel telah melakukan kesiapsiagaan sejak awal musim penghujan, bahkan sebelum status cuaca ekstrem ditetapkan.

Dengan kondisi cuaca yang terus berkembang, BPBD Sulsel memastikan peningkatan tingkat kewaspadaan serta pelibatan personel dalam jumlah lebih besar sesuai kebutuhan di lapangan.

Ia juga meminta masyarakat secara aktif memantau perkembangan cuaca dari kanal resmi BMKG dan media terpercaya.

“Kami meminta masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca secara mandiri melalui kanal resmi BMKG,” tutup Amson.

Sedangkan, Prakirawan BMKG Nur Asia Utami, menjelaskan bahwa peringatan dini cuaca ekstrem dikeluarkan ketika terdapat potensi curah hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrem, yakni lebih dari 100 milimeter per hari.

“Saat ini BMKG Sulsel mengeluarkan informasi peringatan dini cuaca berupa hujan sedang hingga lebat, serta peringatan dini cuaca berisiko yang diperbarui setiap hari,” ujarnya.

Terkait prakiraan cuaca pada malam pergantian tahun, Nur Asia Utami menyampaikan bahwa secara umum kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Selatan diprakirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan. Kondisi ini diharapkan menjadi perhatian masyarakat yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan saat perayaan tahun baru.

Untuk wilayah pesisir, BMKG mencatat potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai angin kencang/kuat. Kecepatan angin diprakirakan dapat mencapai hingga 40 kilometer per jam.

Sementara itu, intensitas hujan yang lebih tinggi diprakirakan berpotensi terjadi pada dini hari hingga pagi hari. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan hujan dapat berlangsung sepanjang hari, mengingat sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan saat ini telah memasuki musim penghujan.

BMKG Sulsel mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan curah hujan di akhir tahun, khususnya di wilayah dengan risiko banjir yang cukup tinggi. Masyarakat juga diharapkan aktif memantau informasi cuaca terbaru melalui aplikasi INFO BMKG serta akun media sosial resmi BMKG sebagai sumber informasi yang valid dan terkini.

Dengan kewaspadaan bersama dan akses informasi yang cepat, diharapkan potensi dampak bencana hidrometeorologi dapat diminimalkan, sehingga aktivitas masyarakat pada akhir tahun dapat berlangsung dengan aman dan lancar. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mengirimkan tim kemanusiaan dengan membantu penanganan dampak bencana di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.

Bantuan yang disalurkan senilai lebih dari Rp1 miliar, mencakup kebutuhan mendesak sesuai surat resmi permintaan dari Bupati Aceh Timur kepada Pemprov Sulsel yang diterima beberapa hari lalu.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan bantuan tersebut difokuskan pada penanganan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.

Bantuan meliputi dukungan untuk tenaga kesehatan (nakes), penyediaan layanan komunikasi melalui Starlink, kebutuhan anak-anak, selimut serta logistik penting lainnya.

“Tim Pemprov Sulsel kembali membantu Kabupaten Aceh Timur dengan anggaran lebih Rp1 miliar termasuk untuk kebutuhan mendesak seperti Nakes, starlink, kebutuhan anak-anak, selimut dan lain lain, sesuai surat resmi permintaan Bupati Aceh Timur,” ujar Andi Sudirman Sulaiman, Jumat (26/12/2025).

Sebagai bentuk nyata kepedulian, Gubernur Sulsel turut melepas 12 orang tim medis dan relawan Andalan Peduli yang diberangkatkan langsung ke Aceh Timur untuk membantu penanganan kesehatan dan distribusi bantuan logistik di wilayah terdampak.

Tim medis yang dikirim terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, serta perawat, yang akan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memastikan kebutuhan medis terpenuhi, sekaligus memperkuat upaya kemanusiaan di daerah bencana.

Andi Sudirman berharap kehadiran tim dari Pemprov Sulsel dan Andalan Peduli dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh Timur.

“Semoga bantuan dan kehadiran tim ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, serta mempercepat pemulihan kondisi di wilayah terdampak,” harapnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar- Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga dan memperkuat toleransi antarumat beragama sebagai salah satu kunci utama dalam membangun Kota Makassar yang aman, damai, dan harmonis.

Ajakan tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Kegiatan Open House dan Silaturahmi Natal dan Tahun Baru, bersama umat Kristiani, yang digelar di Aula GR. Schienders, CICM Keuskupan Agung Makassar, Jalan Thamrin No. 5 Makassar, Jumat (26/12/2025).

Pada kesempatan tersebut, Munafri hadir bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fathur Rahim.

Kehadiran jajaran Pemerintah Kota Makassar ini menjadi simbol nyata dukungan pemerintah terhadap semangat kebersamaan dan toleransi lintas iman.

Dalam sambutannya, Munafri mengapresiasi ketertiban dan ketenteraman selama perayaan Natal 2025 di Kota Makassar.

Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif tersebut mencerminkan kuatnya nilai toleransi dan persaudaraan yang telah lama terbangun di tengah masyarakat.

“Alhamdulillah, perayaan Natal tahun ini berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh ketenangan,” ujarnya.

“Ini menunjukkan bahwa toleransi dan rasa saling menghormati antarumat beragama di Kota Makassar terus terjaga dengan baik,” tambah Munafri.

Ia menegaskan, momentum Natal dan Tahun Baru bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi untuk memperkuat nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan, dan keberagaman yang menjadi ciri khas Kota Makassar.

Menurut Munafri, toleransi merupakan fondasi penting dalam memperkuat keharmonisan antarkomunitas. Melalui silaturahmi lintas agama, persatuan dan rasa saling menjaga dapat terus diperkuat di tengah perbedaan yang ada.

“Toleransi adalah modal utama kita. Dengan saling menghormati dan menjaga persaudaraan, kita bisa menciptakan kota yang damai dan harmonis, sehingga seluruh masyarakat dapat hidup berdampingan dengan nyaman,” jelasnya.

Lebih lanjut politisi Golkar itu juga menyampaikan, kebanggaannya atas capaian Kota Makassar yang tahun ini kembali meraih Harmony Award melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Penghargaan tersebut dinilai sebagai simbol tertinggi atas keberhasilan daerah dalam membangun toleransi dan keharmonisan secara berkelanjutan.

“Penghargaan Harmony Award ini bukan hadir begitu saja. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh umat beragama di Kota Makassar, yang terus dilibatkan untuk berpikir dan berkontribusi dalam menjaga keamanan, ketenteraman, dan kedamaian kota ini,” ungkapnya.

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut juga merupakan buah dari komitmen para pemimpin Kota Makassar sebelumnya yang secara konsisten menjaga dan memperhatikan harmonisasi kehidupan beragama. Nilai-nilai tersebut, kata Munafri, terus dilanjutkan hingga saat ini.

Menutup sambutannya, Munafri berharap seluruh masyarakat, khususnya yang tergabung dalam forum lintas umat beragama, terus menjaga keharmonisan dan menyelesaikan setiap potensi persoalan secara internal melalui dialog dan musyawarah.

“Kami berharap tidak ada lagi konflik antaragama di Kota Makassar. Mari kita jaga persaudaraan ini bersama-sama, saling melindungi dan menguatkan satu sama lain,” pungkasnya.

Atas nama Pemerintah Kota Makassar, Munafri Arifuddin juga menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani.

“Atas nama Pemerintah Kota Makassar, kami mengucapkan Selamat Hari Natal. Semoga perayaan ini membawa berkah, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua,” tutupnya.

Pada kesmepatan ini, Munafri yang juga orang nomor satu Kota Makassar itu, mengajak seluruh pihak, pada momentum Natal 2025 ini, untuk mendoakan warga yang terdampak bencana di Sumatera dan Aceh, bisa segera pulih.

Secara terpisah, dalam momen tersebut, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan pesan tentang pentingnya toleransi, persaudaraan, dan kebersamaan dalam keberagaman.

Lanjut dia, Kota Makassar adalah rumah bersama bagi seluruh umat beragama.

“Melalui momentum Natal dan Tahun Baru ini, kita memperkuat silaturahmi, saling menghormati, dan menjaga persatuan agar kota kita tetap rukun, damai, dan penuh kasih dalam keberagaman,” singkat Aliyah Mustika Ilham.

LANGITKU.NET, Sidrap – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman meresmikan Jembatan Sungai Malake Ruas Anabanua-Malake yang menjadi penghubung strategis antara Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan Kabupaten Wajo, pada Selasa (23/12/2025).

Peresmian jembatan ini turut disaksikan langsung oleh Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif, jajaran Forkopimda serta disambut antusias oleh masyarakat setempat.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami meresmikan Jembatan Sungai Malake Ruas Anabanua-Malake sebagai penghubung antara Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo,” kata Andi Sudirman.

Ia mengungkapkan, pembangunan jembatan ini merupakan jawaban atas aspirasi masyarakat yang telah disuarakan sejak lama. Berdasarkan penuturan warga, rencana pembangunan jembatan penghubung yang aman dan bebas banjir tersebut telah ada sejak tahun 1990-an, namun baru dapat terwujud setelah melalui proses panjang.

“Alhamdulillah, jembatan ini akhirnya dapat diselesaikan pada tahun 2025, meskipun sempat mengalami beberapa kali putus kontrak. Ini adalah bukti komitmen pemerintah untuk menuntaskan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.

Keberadaan Jembatan Sungai Malake dinilai sangat vital karena mampu memangkas waktu tempuh warga dari Kabupaten Wajo menuju Sidrap dan sebaliknya. Jika sebelumnya masyarakat harus menempuh jalur memutar dengan waktu perjalanan lebih dari dua jam, kini akses tersebut dapat dilalui dengan jauh lebih singkat, aman, dan efisien.

Gubernur Andi Sudirman berharap, jembatan ini dapat memberikan manfaat besar dalam mendukung mobilitas orang, barang, dan jasa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi serta aktivitas sosial masyarakat di kedua kabupaten.

“Mudah-mudahan jembatan ini membawa manfaat besar bagi masyarakat Sidrap dan Wajo, memperlancar aktivitas sehari-hari, serta memperkuat konektivitas antarwilayah,” pungkasnya. (*)

LANGITKU.NET, Makassar – Menjelang pelaksanaan berbagai program strategis pada tahun 2026, Munafri menilai penting untuk menguatkan komitmen seluruh perangkat pemerintahan yang berpijak pada prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Untuk itu, Munafri melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menggodok kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Infrastruktur bertajuk “Membangun Sinergitas SKPD dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan Perkotaan yang Berdaya Saing, Akuntabel, Bersih, dan Responsif.”

Kegiatan yang dihelat di Hotel Aston, Selasa (23/12/2025) ini, menghadirkan langsung Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johanis Tanak, sebagai narasumber utama.

“Kita menyelenggarakan acara ini untuk mendengarkan secara langsung arahan dan pandangan dari Pimpinan KPK,” ujar Munafri.

Munafri mengibaratkan agenda pembangunan Kota Makassar ke depan seperti sebuah kendaraan yang akan melaju kencang. Namun sebelum itu, menurutnya, sistem pengendalian dan integritas harus dipastikan bekerja dengan baik.

“Kalau kita ibaratkan mobil yang akan lari kencang, maka kita harus memperbaiki dulu remnya. Memastikan rem itu pakem, memastikan keselamatan sebelum kita benar-benar tancap gas. Karena tahun depan kita akan berlari sangat kencang,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa persiapan yang matang menjadi kunci agar seluruh kebijakan dan program berjalan sesuai koridor hukum. Batasan-batasan kewenangan, wilayah abu-abu dalam pengambilan keputusan, hingga potensi risiko hukum harus dipahami secara jelas oleh seluruh jajaran SKPD.

“Persiapan ini harus benar-benar proper. Kita harus tahu di mana batasannya, mana yang boleh dan tidak boleh, sehingga hal-hal yang abu-abu bisa dipertegas menjadi hitam atau putih,” lanjut Munafri.

Lebih jauh, Munafri mengingatkan bahwa persoalan hukum dalam pemerintahan tidak boleh terjadi secara individual, melainkan bersifat kolektif dan berjenjang.

Munafri berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, melainkan mampu memberi dampak nyata dalam pola kerja dan pengambilan keputusan ke depan.

“Saya berharap ini bukan hanya diskusi, tetapi benar-benar memberi dampak terhadap apa yang akan kita lakukan sebagai sebuah tim, untuk mencapai tujuan dan target pembangunan Kota Makassar,” pungkasnya.

Menutup sambutannya, Munafri mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar untuk mengikuti kegiatan ini secara serius dan penuh tanggung jawab, sebagai bekal dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan profesional.

“Pastikan semuanya hadir dan tidak ada yang terlewat, karena ini sangat penting bagi kita semua. Setelah ini, saya juga akan menyampaikan paparan internal kepada jajaran Pemkot Makassar,” tutup Munafri.

Dalam momen tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan sebagai fondasi utama pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

“Pembangunan infrastruktur tidak hanya soal fisik, tetapi juga penguatan kelembagaan yang mampu bekerja secara bersih, berdaya saing, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inilah kunci mewujudkan Kota Makassar yang tertata, maju, dan berpihak pada kepentingan publik.” ujar Aliyah Mustika Ilham.