LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin kembali mengingatkan seluruh stakholder penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020 untuk mengedepankan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilwali di gelar. Hal tersebut di sampaikan saat berlangsung pertemuan dengan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar, di Rumah Jabatan Walikota Makassar, Jumat (28/8/2020).

“Semua pihak harus mengambil peran untuk memastikan protokol kesehatan dilaksanakan, baik itu KPU, Bawaslu, termasuk seluruh calon Walikota dan Wakil Walikota agar ikut menjadi edukator di tengah masyarakat” ujar Prof Rudy.

Ia berharap tahapan Pilkada dapat berjalan sukses seiring dengan grafik covid-19 yang bergerak turun.

“Perlu ada komitmen bersama dengan seluruh penyelenggara Pilkada bersama para calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar untuk memastikan protokol kesehatan dilaksanakan, jika perlu komitmen ini di buat secara tertulis, sehingga jika ada yang melanggar itu bisa kita beri teguran” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Makassar Nursari mengatakan tahapan Pilkada Makassar akan mulai di gelar pada tanggal 4 September mendatang yang diawali dengan penandatanganan pakta integritas netralitas terhadap ASN Pemkot Makassar.

“Jumat (4 September 2020) pendaftaran bakal calon walikota dan wakil walikota sudah mulai di lakukan dan akan berlangsung selama 3 hari. Tapi sebelumnya akan ada dulu penandatangan pakta integritas bagi para ASN agar dapat bersikap netral saat Pilkada berlangsung”,ujarnya.

Ia pun menambahkan pihaknya telah mengumumkan agar seluruh kandidat yang akan melakukan pendaftaran agar memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik, karena jika abai sama halnya telah melakukan pelanggaran administrasi.

“Pelanggaran administrasi Pilkada di masa pandemi adalah jika bakal calon abai pada protokol kesehatan. Itu sudah menjadi komitmen kami agar semua pihak menjalankan aturan kesehatan saat proses berlangsung”,tegasnya.

Dalam pertemuan ini juga dihadiri oleh Sekda Kota Makassar M Ansar dan Asisten Pemerintahan Kota Makassar M Sabri.(Jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Penjabat Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin menggelar rapat membahas program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang dihadiri beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Rujab Wali Kota Makassar, Jumat (28/8/2020).

Prof Rudy mengatakan, dirinya meminta program-program OPD kedepannya merupakan program untuk menunjang pemulihan ekonomi nasional yang menurun akibat pendemi Covid-19.

“Salah satu sektor yang kami yakini mempercepat perekonomian adalah pembangunan infrastruktur. Karena itu memiliki dampak jangka pendek adalah serapan tenaga kerja, dan jangka panjang peningkatan ekonomi sendiri,” kata Prof Rudy.

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur yang mulai dikerjakan diantaranya pelebaran Jalan Metro Tanjung Bunga, revitalisasi pedestrian Pantai Losari, Pulau Wisata, dan pasar-pasar tradisional dirubah menjadi modern. Pembangunan-pembangunan tersebut bakal membuat turis-turis lebih nyaman dan investasi akan berdatangan.

“Keinginan kita pembangunan cepat mau dilakukan, tapi ada tahapan-tahapan penganggaran yang harus kita lalui. Salah satunya kita harus hitung dulu berapa anggaran yang kita butuhkan,” pungkasnya.(jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Penjabat Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin mengunjungi korban kebakaran di Pasar Senggol, Jalan Cendrawasih, Selasa (25/8/2020). Selain memberikan dukungan moril kepada korban kebakaran, Prof Rudy juga memantau pendistribusian bantuan Pemkot Makassar.

Prof Rudy mengatakan, dirinnya meminta Dinas Pemadam Kebakaran untuk mengadakan motor sebagai salah satu alat pengendelian api. Motor tersebut berfungsi sebagai transportasi pertama yang menuju lokasi titik kebakaran.

“Ini salah satu startegi kita untuk memperbaiki respon cepat. Makanya kita minta Dinas Damkar dilengkapi motor untuk bisa lebih cepat sampai di lokasi kebakaran. Petugas disana memberikan informasi ke petugas mobil damkar yang bisa menghambat pengendalian api. Seperti dimana parkir, dimana sumber air tambahan dan lain-lainnya,” katanya.

Dirinya juga meminta Dinas Pemadam Kebakaran dan OPD terkait terus melakukan edukasi pencegahan kebakaran. Mengingat, penyebab utama kebakaran diantaranya bersumber dari kelistrikan dan gas.

“Bencana tidak pernah kita harapkan, jadi suatu musibah yang banyak hikmaknya yang harus kita petik. Jadi kita tetap berusaha untuk bangkit. Kita tidak ingin masyarakat kita tambah sulit di tengah pendemi Covid-19 yang belum selesai,” pungkasnya.(jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Koordinasi Pengawas Notaris dirangkaikan Pengukuhan dan Penguatan Anggota Pos Yankomas Tahun 2020 di Hotel Gammara, Kota Makassar, Selasa (25/8/2020).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan,dengan tema “Sinergitas Sekretariat Majelis Pengawas Notaris dan Sekretariat Pos Yankomas UPT Se-Sulawesi Selatan”.

Turut hadir dalam acara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DR Mualimin Abdi, Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. Harun Sulianto.

Dalam sambutannya, Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan perihal reformasi birokrasi. Pada hakikatnya, reformasi birokrasi sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.

“Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” ujarnya.

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Ia pun menyampaikan beberapa hal langkah Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman. “Mulai dari 2018, saya sudah minta ke Bappelitbangda untuk menfokuskan program yang semula 6000an menjadi 500an. Hanya di tahun 2019 terlaksana 4000an menyusul 2020 menjadi 2000an program kegiatan. Target kita 2021 menjadi 500an untuk efesiensi anggaran bisa fokus dan tuntas program hingga bisa hemat ratusan Milliar. Transaksi non tunai juga sudah diberlakukan. Pelan pelan kita perbaiki system secara smooth transition system” ujarnya.

Ia pun berharap, agar Pemimpin saat ini dibutuhkan masyarakat adalah yang memiliki moral dan akhlak yang baik. Sehingg bisa menjadi pemimpin yang berintegritas, bijak dan transparan.

“Saat ini, (yang diperlukan) bukan orang pintar karena pintar sudah banyak, tapi moral kepemimpinan. Moral lebih terbentuk (jiwa dan akhlak kepemimpinannya dalam amanah),” pungkasnya.

Pada kegiatan ini dilakukan pemaparan materi. Diantaranya Dirjen HAM : Perlindungan Hukum dari Perspektif HAM Terhadap Notaris yang sedang dalam Proses Pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum; Direktur Yankomas: Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat/Komunikasi Masyarakat; Kepala Kantor Wilayah: Penguatan Sekretariat MPN dan Pos Yankomas Moderator: Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Kota Makassar akan segera memiliki fasilitas bus wisata gratis yang diperuntukkan secara umum untuk seluruh warga kota. Bus wisata ini di inisiasi oleh Pemkot Makassar bersama Pemprov Sulsel melalui Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan. Rencana ini terungkap saat berlangsung pertemuan antara Pejabat Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin, Plt Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Muhammad Arafah, serta Kadis Perhubungan Kota Makassar, Mario Said di rumah jabatan Walikota Makassar, Selasa (25/8/2020).

Menurut Prof Rudy, pihaknya saat ini tengah menyiapkan sejumlah armada Bus, baik yang fasilitasi oleh Pemprov Sulsel maupun yang diadakan oleh Pemkot Makassar.

“Prinsipnya, bus wisata ini harus nyaman bagi warga yang menggunakan, ontime, dan yang paling penting tidak dipungut biaya alias gratis untuk publik. Kita jangan elergi mengeluarkan uang untuk rakyat sepanjang itu tujuannya untuk mewujudkan layanan yang dibutuhkan oleh masyaraka, termasuk membantu sebagai noda transportasi saat bekerja” ujarnya.

Rencananya, program bus wisata ini akan di canangkan tahun ini, dengan tahap awal menggunakan sejumlah unit bus baik dari Pemprov Sulsel maupun yang akan disiapkan oleh Pemkot Makassar.

“Kita sedang merancang beberapa koridor yang akan digunakan, termasuk kebutuhan halte untuk beberapa titik persinggahan. Mudah-Mudahan Ini bisa menambah branding Kota Makassar dan bus ini bisa menjadi daya tarik lagi bagi wisatawan. Apalagi gratis, nyaman dan ontime. Kedepan juga kita akan kita support dengan aplikasi yang memudahkan warga untuk mengecek pergerakan setiap bus” tambahnya.

Sementara Kepala Dishub Kota Makassar Mario Said menargetkan, Bus Pariwisata Kota Makassar bisa berjalan pada tahun ini. Untuk itu, pengadaan kebutuhan Bus Wisata Makassar ini bakal dimasukan di APBD Perubahan 2020.

“Untuk halte kita belum bisa tentukan jumlahnya, karena kita mau survei dulu” ujar Mario Said.

Dalam pembicaraan tersebut, sejumlah koridor yang akan lalui bus wisata ini juga dibahas, salah satunya koridor berjarak 21 kilo dengan rute seputar Anjungan Pantai Losari – Jalan Penghibur – Pasar Ikan – Jalan Ujung Pandang – Jalan Nusantara – Jalan Ahmad Yani- Jalan Sudirman – Jalan H Bau dan Jalan Metro Tanjung Bunga. (jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin mengajak International Organization for Migration (IOM) Indonesia untuk terlibat pemberdayaan masyarakat pulau terluar di Kota Makassar. Hal ini diungkapkan saat bertemu Mr Son Ha Dinh selaku Regional Coordinator Program Eastern Region International Organization for Migration (IOM) Indonesia di Balaikota Makassar, Selasa (25/8/2020). Menurut Prof Rudy, pihaknya saat ini tengah memberikan perhatian khusus untuk masyarakat yang tinggal di pulau terluar Makassar, khususnya ketersedian layanan dasar yang dibutuhkan.

“Salah satu fokus kita yakni pemberdayaan masyarakat pulau terluar, Saat ini warga kita disana masih terkendala soal fasilitas kesehatan, pendidikan, air bersih dan listrik, termasuk kebutuhan sehari-hari di pulau. Kita akan mendekatkan layanan publik yang selama ini tidak mereka dapatkan, melakukan pemberdayaan masyarakat pulau dengan program pulau wisata” ujar Prof Rudy.

Di pulau Lanjukang menurut Rudy belum memiliki fasilitas sekolah, sehingga anak-anak pulau terpaksa harus menyebrang ke pulau tetangga untuk bersekolah.

“Kita mengajak IOM untuk ikut dalam program pemberdayaan masyarakat pulau” ujarnya kepada Mr Son Ha Dinh.

Sementara itu, Mr Son Ha Dinh mengatakan telah ber komitmen untuk membantu Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan berbagai program khususnya yang terkait dengan kesehatan.

“Makassar merupakan satu-satunya kota yang terpilih di Indonesia untuk mendapatkan dukungan penuh dari IOM khususnya dalam mendukung kota sehat dengan fokus kepada kebijakan, perencanaan dan layanan kota sesuai dengan prinsip kesetaraan kesehatan” ujar Mr Son Ha Dinh.

Pada kesempatan ini, pihak IOM juga menyampaikan komitmen nya untuk ikut ambil bagian dalam membantu kualitas layanan kesehatan di pulau-pulau terluar di Makassar.(jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Senin (24/8/2020) malam.

Rombongan diantaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DR Mualimin Abdi; Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. Harun Sulianto; Sekretaris Dirjen HAM; Direktur Kerjasama HAM; Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat; serta para Kepala Divisi Kemenkumham Sulsel.

Diterima oleh Andi Sudirman di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Yusuf Dg. Ngawing, Kota Makassar. Pertemuan ini dalam rangka silaturahmi jajaran Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM dengan Wagub Sulsel. Dikesempatan itu, Dirjen HAM memperkenalkan jajarannya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DR Mualimin Abdi menyampaikan, bahwa untuk menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Wagub Sulsel.

“saya hadir untuk memperkuat koordinasi, hal-hal yang bisa dilakukan koordinasi agar lebih erat,” ujarnya.

Ia pun mengaku, tertarik dengan konsep rencana Wagub Sulsel yang mengusulkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan konsep alam terbuka.

“Harapan Wagub punya keinginan Lapas ditingkatkan. Ide itu ditempatkan di daerah dingin konsepnya,” tuturnya.

“Itu bentuk kerjasama dan koordinasi yang baik. Sedapat mungkin kalau terjalin kerjasama yang intens, masyarakat bisa lihat  HAM di Sulsel, akrab dengan bapak Wakil Gubernur yang masih milenial,” akunya.

Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, bahwa kunjungan ini pun dilakukan Dirjen HAM memperkenalkan jajarannya.

“Lapas dengan konsep alam terbuka. Lapas terbuka, jadi tidak dikurung lagi,” ujarnya.

Dengan konsep terbuka itu dipatok daerah Pucak, kata dia, “warga lapas binaan di alam terbuka. Mereka bisa berkreasi di dalam. Dibina sampai bisa mandiri. Bisa peternakan, perkebunan,” paparnya.

“Kalau ada pesantren alam. Bisa juga ada lapas alam. Supaya nanti (warga binaan) keluar, bisa hidup normal seperti di dalam,” imbuhnya.(jalu)