LANGITKU NETWORKS, MAKASSAR – Pemerintah  Kota Makassar menerapkan aturan ketat untuk akses masuk ataupun keluar dari seluruh pulau yang ada di Wilayah Kota Makassar. Hal ini dilakukan guna mengurangi mobilitas orang, dalam rangka menciptakan physical distancing diseluruh wilayah Kota Makassar.

Pj Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb melaporkan hal ini saat berlangsung Virtual Meeting dengan Gubernur Sulsel di ruang kerjanya, Senin (30/3/2020). Kantor Balai Kota Makassar.

“ Kami laporkan kepada Pak Gubernur (Nurdin Abdullah) terkait perkembangan sejumlah upaya Pemkot dalam menahan laju penyebaran Virus Covid-19 di Makassar. Salah satunya yaitu dengan  pengurangan mobilitas orang ke pulau, baik yang akan masuk, maupun yang akan keluar. Kita berlakukan pembatasan yang ketat, kecuali hanya untuk distribusi logistik” ujar Iqbal.

Pernyataan Iqbal ini dikuatkan dengan Surat Edaran yang dikeluarkan tertanggal 27 Maret 2020 mengenai antisipasi dan pencegahan penyebaran Covid-19 di kepulauan dalam wilayah Kota Makassar. SE dengan nomor surat 443.01/123/S.Edar/Dishub/III/2020 menerangkan bahwa untuk sementara waktu sampai batas yang ditentukan, agar masyarakat tidak keluar masuk dari dan ke pulau dalam wilayah kota Makassar.

“Kita menyediakan alat Thermogun untuk mendeteksi dan memantau suhu tubuh masyarakat yang keluar masuk pulau dengan melakukan pembatasan dan penjadwalan akses keluar masuk angkutan kapal tradisional yang melayani penumpang dari dan ke pulau-pulau. Selain itu kita memberlakukan pula pengaturan angkutan distribusi barang logistik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pulau” ungkapnya.

Surat edaran diberlakukan diseluruh pulau pulau sekitar wilayah Makassar diantaranya pulau  Lae lae, Samalona, Kodingareng Lompo, Barrang Lompo, Barrang Caddi, Bonetambung, Lumu Lumu, Langkai dan Pulau Lanjukang.

Sumber : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, MAKASSAR – Pasca difungsikannya Hotel Grand Sayang sebagai tempat transit  oleh ratusan Warga Negara Asing (WNA) peserta Ijtima Ulama Zona Asia yang batal digelar di Pakatto Kabupaten Gowa.

Kini setelah Hotel tersebut ditinggalkan oleh peserta ijtima dari berbagai negara di Asia,  PJ Walikota Iqbal Suhaeb menginstruksikan untuk mensterilkan Hotel tersebut dengan penyemprotan disinfektan. Aksi  sterilisasi dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran kota Makassar bersama aparat TNI Kodim 1408/BS Hasanuddin dipimpin langsung Iqbal Suhaeb. Sabtu 27/3/2020.

Aksi tersebut, melibatkan satu unit mobil damkar melakukan penyemprotan desinfektan secara menyeluruh di sisi luar hotel yang berlantai enam itu. Di Waktu bersamaan, sejumlah aparat TNI bersama Tim Damkar menyisir dan menyemprot seluruh ruangan, termasuk 100  kamar di hotel yang beralamat di jalan Manunggal 22, Maccini Sombala, Tamalate tersebut.

“Sesuai arahan Bapak Gubernur (Nurdin Abdullah), pagi ini kita lakukan sterilisasi dengan penyemprotan desinfektan secara menyeluruh baik di sisi luar maupun sisi dalam, termasuk seluruh kamar yang dipakai menampung peserta ijtima  Ini sebagai bentuk Gerakan Solidaritas Makassar untuk mencegah penyebaran dan memutus mata rantai penyebaran virus Covid 19 kita bersama aparat TNI menyisir melakukan penyemprotan sterilisasi, “ucapnya .

Tidak hanya di Hotel Grand Sayang saja ruang publik lainnya  juga dilakukan penyemprotan, seperti di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) termasuk seluruh pemukiman yang ada di wilayah TPA.

Daerah yang menjadi sasaran penyemprotan disinfektan lainnya  diantaranya Kantor Koramil 1408-07/Ujung Pandang, Masjid Nurul Ilmi, ruas jalan Amanagappa Kec. Ujung Pandang, jalan Tentara Pelajar, jalan Sabutung sampai dengan Pelabuhan Paotere, Jalan Yos Sudarso, jalan Cakalang, Pasar Pannampu dan Kantor Koramil 1408-08/Makassar.

Sumber : Hidayat

LANGITKU NETWORKS – Makassar,

Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb menginstruksikan jajarannya untuk segera lakukan realokasi anggaran pada tanggap wabah Covid-19.

Hal ini disampaikan langsung Iqbal Suhaeb saat rapat daring bersama sejumlah pimpinan SKPD se-Kota Makassar (27/3).

Menurutnya anggaran seluruh SKPD perlu direalokasi, menghilangkan kegiatan yang bersifat seremonial termasuk anggaran perjalanan dinas untuk dialihkan atau difokuskan  pada kegiatan penanggulangan dampak virus Covid-19.

Bantuan tersebut kata Iqbal akan sangat baik jika sifatnya sebagai bantuan langsung, dirinya mencontohkan seperti revisi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Kota Makassar.

“Sejenis bantuan langsung, social safety net untuk masyarakat miskin, saya suka yang dilakukan Dinas Koperasi dengan merevisi kegiatannya yang sifatnya seremonial, dan menggantinya dengan membeli kain, dan kain itu diberikan ke UKM untuk selanjutnya dibuat masker yang bisa dijual ke masyarakat sehingga bisa tetap survive,” katanya.

Demikian pula dengan Dinas Sosial yang menggunakan anggarannya untuk memberi bantuan Sembako kepada masyarakat melalui tenaga sukarela di kelurahan.

Mereka bakal mendata dari tingkat kecamatan, kelurahan hingga RW dan RT siapa saja masyarakat miskin yang terdampak dengan kebijakan social distancing ini.

“RT/RW lah yang akan membagi ke setiap masyarakat, sehingga physical distancing-nya tetap kita jaga. Datanya harus akurat, by name by address harus jelas. Kita juga arahkan dana kelurahan kepada sifatnya yang miskin baru. Kegiatan tersebut jangan terjadi pengumpulan,” ujar Iqbal.

Untuk pengadaan Sembako kata Iqbal akan menjadi tanggung jawab dari Dinas Perdagangan sehingga keduanya akan berkolaborasi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.

Sementara Dinas PU sendiri merevisi anggarannya dimana pekerjaan fisik tidak semua ditenderkan. Kegiatan yang bisa diswakelolakan kepada proyek yang sifatnya padat karya.

“Masyarakat miskin bisa bekerja. Semua bisa berkreasi, intinya kegiatan seremonial kita hilangkan, begitu pula perjalanan dinas kita revisi ke dalam bentuk-bentuk yang bersentuhan langsung kepada masyarakat yang terdampak oleh pandemi Virus Covid-19,” katanya.

Menurut Iqbal tiap SKPD paham betul anggaran mana saja  yang dapat dilakukan untuk penanganan wabah covid 19.

“Semua teman-teman di SKPD bisa mengerti apa yang paling cocok. Demikian Dukcapil tidak perlu lagi ada pengumpulan warga untuk  (Pengurusan Berkas dan KTP) cukup by online dan dilakukan pengantaran langsung oleh petugas ke rumah warga”ujarnya.

Lebih lanjut Iqbal menjelaskan hal ini bisa menjadi contoh bagi Kepala SKPD lain untuk lebih jeli melihat peluang dalam bersama-sama meningkatkan penanganan Covid-19 di Makassar.

Menurutnya, realokasi tersebut nantinya bakal dikoordinir langsung oleh Sekda, sekaligus ikut mendata dan menyarankan yang mana yang perlu direvisi parsial.

“Memang menteri dalam negeri, menteri keuangan sudah memberi peluang untuk itu semua. Termasuk dari gubernur sudah ada edaran untuk melakukan revisi itu,” katanya.

Sementara itu, pemotongan dan pembebasan pajak kata Iqbal telah dihimbau langsung kepada Bappeda, dan untuk air minum juga bakal disubsidi oleh pemerintah. Iqbal juga menghimbau perlu ada seruan dari camat setiap daerah yang nantinya bakal dibantu oleh Koramil dan Polsek agar melakukan himbauan tiap hari bagi masyarakat yang ke luar rumah.

“Camat setiap hari bersama tripika, koramil dan polsek berkeliling sampaikan ke warga agar tidak berkumpul,” kata Iqbal.

Sekda Kota Makassar M Ansar menjelaskan revisi anggaran tersebut telah ada perintah sebelumnya dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Sangat dipermudah sudah ada perintah LKPP, pergeseran anggaran dalam rangka covid-19 bisa digeser dengan kegiatan lain antar kegiatan SKPD bisa dialihkan. Realokasi memang penting dilakukan mengingat Biaya Tak Terduga (BTT) kita saat ini cukup kecil, hanya  Rp 30 M rupiah” tandasnya.

Sumber : Hidayat