Daerah

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Mengenakan rompi biru ‘Tim Vaksinasi Covid-19 Pemprov Sulsel’ Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman disuntik vaksin virus corona, Kamis (14/1/2021).

Ia mendampingi Gubernur Nurdin Abdullah pada pencanangan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di RS Dadi Makassar, Jalan Lanto Daeng Pasewang. Dengan tema “Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Selatan yang Sehat dan Produktif Dengan Vaksinasi Covid-19”.

Penyuntikan perdana yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel dengan vaksin Covid-19 CoronaVac buatan perusahaan asal China, Sinovac ini menandai program vaksinasi di Sulsel. Vaksin Sinovac telah lulus uji verifikasi dari BPOM dan sertifikat halal dari MUI, serta mendapat surat ijin Emergency Use of Authorization (EUA). Pelaksanaan ini pun serentak dilakukan dibeberapa daerah setelah dimulai oleh Presiden RI, Joko Widodo pada Rabu (13/1/2021) kemarin.

Sebelum penyuntikan, dilakukan skrining mengenai kondisi kesehatannya secara umum. Karena sesuatu alasan, Gubernur Nurdin Abdullah tidak bisa melakukan vaksin pada kali ini.

Direncanakan Forkompinda mulai dari Gubernur, Wagub, Sekda, Pangdam Hasanuddin, Kapolda Sulsel, Kajari, Ketua DPRD akan menerima vaksinasi perdana yang dicanangkan Pemprov Sulsel. Namun setelah proses skrining, hanya Wagub Sulsel yang lolos skrining dari unsur Forkompinda Sulsel.

Wagub Sulsel pun menjadi yang pertama di Sulsel menerima vaksin Sinovac. Sebelum disuntikkan, tim dokter menunjukkan kotak vaksin bertulis Sinovac, dan mengeluarkan botol kecil yang masih tersegel.

Tampak Andi Sudirman menerima suntikan vaksin Sinovac dengan tenang. Saat ditanyai wartawan usai divaksinasi, “Alhamdulillah, jarumnya kecil, tak sebesar yg saya kira, jadi tidak terasa,” ujarnya sembari bercanda disambut gemuruh tawa awak media.

Diketahui, Sulsel menerima 66.640 vaksin Covid-19, yang diprioritaskan lebih dulu untuk tenaga kesehatan. Untuk tahap pertama menerima 30 ribu vaksin. Yang disebar di Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Maros. Sementara untuk daerah lainnya, direncanakan pada bulan Februari mendatang.

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Di gelar secara langsung di Istana dan diikuti secara virtual oleh seluruh Provinsi di Indonesia. Presiden RI Joko Widodo menyerah surat keputusan hutan sosial, surat keputusan hutan adat dan surat keputusan tanah obyek reforma agraria (Tora).

Di Sulawesi Selatan sendiri, penyerahan SK di saksikan langsung secara virtual oleh Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

“Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan Perhutanan Sosial sebanyak 227 SK, seluas 276.571,72 hektar, bagi 36.469 KK dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1 SK, seluas 2.103,11 hektar bagi 2.157 penerima,” imbuh Andi Sudirman Sulaiman.

Wagub Andi Sudirman sangat mengapresiasi kebijakan Presiden RI Joko Widodo dengan hadirnya program hutan sosial, adat, dan tora.

“Banyak sertifikat yang didapatkan masyarakat, koperasi bisa masuk hutan untuk peningkatan ekonomi dan menjaga hutan,” ungkapnya saat memberikan sambutan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis 7 Januari 2020.

Baginya program ini sangat luar biasa yang merupakan sebuah terobosan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

“Pemerintah Provonsi Sulawesi Selatan berterima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena program tersebut kami dapat membantu warga untuk memanfaatkan hutan sosial untuk kesejahteraan masyarakat kecil, juga kami diberi akses untuk membangun daerah terisolir yang dulunya hutan lindung sekarang bisa untuk kepentingan umum” katanya.

Andi Sudirman mengingatkan kepada seluruh masyarakat, agar jangan jadikan program ini bencana dengan merusak,”Ini tujuannya untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat menengah ke bawah,” tuturnya.

Kita bisa menjadikan hutan produktif tapi tetap sesuai aturan yang berlaku. Kita menjaga tapi kita memanfaatkan.

“Di Sulsel dengan adanya SK ini merupakan Kesempatan yang besar. Program keadilan dan bukti Pemerintah menyayangi masyarakatnya,” katanya.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan dalam kepemimpinannya sejak 5 tahun, pemerintah fokus pada retribusi aset, terkait ketimpangan ekonomi khususnya yang terjadi di pedesaan dan lingkungan.

“Reritribusi aset menjadi jawaban atas sengketa agraria baik itu antar masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat antar pemerintah. Pada hari ini diserahkan 2.929 Sk perhutanan sosial diseluruh Indonesia, luas 3.442.000 Ha yang akan bermanfaat bagi 651.000 KK. Selain itu juga terdapat 35 SK hUtan adat seluas 37500 Ha, dan 58 SK Tora, dengan luas 72.000 Ha di 17 Provinsi,” jelasnya.

Presiden menegaskan, ia tidak ingin hanya sekedar membagi SK, ia akan mengikuti dan memastikan bahwa lahan digunakan untuk kegiatan produktif tidak di terlantarkan hingga terus di kembangkan agar ekonomi masyarakat meningkat.

“Tidak cukup hanya pemberian ini saja, tapi juga agar di rumuskan aspek usahanya dengan kegiatan ekonomi yang produktif dan ramah lingkungan. SK harus dimanfaatkan untuk menanam tanaman yang bernilai ekonomi. Saya kira banyak komoditi yang bisa dikembangkan,” sambungnya.

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin meresmikan Dermaga di Pulau Lakkang. Selasa, (5/1/21).

Dermaga tersebut bernama “Dermaga Muda Lakkang” di Pulau Lakkang,

Peresmiannya dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Makassar sekaligus sebagai Tokoh masyarakat Pulau Lakkang, Rudianto Lallo, Ketua TP PKK Kota Makassar, Ketua 2 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar, Kepala Dinas PU, Camat Tallo, serta RT/RW setempat.

Pada kesempatan itu, Rudy mengatakan dermaga ini dibangun untuk mempermudah akses warga pulau Lakkang melakukan aktivitas perekonomian di Kota.

“Jadi dermaga yang berukuran 6 x 12 meter itu siap melayani aktivitas bagi warga yang berdomisili di Kampung Lakkang ke Kota. Dengan memotong jarak dan waktu tempuh yang lumayan banyak. Biasanya 30 menit dari dermaga lama ke dermaga kera-kera. Ini sekarang hanya butuh waktu 2 menit saja sudah sampai ke dermaga kera-kera,” ucapnya.

Dengan begitu, kata Rudy, warga pulau tidak butuh waktu lama lagi untuk melakukan penyeberangan ke Kota. Warga juga bisa lebih bersemangat untuk dapat meningkatkan aktivitas dan meningkatkan perekonomian warga Lakkang.

Hal Senada disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, ia mengatakan ditengah pandemi ini infrastruktur juga penting untuk diperhatikan.

“Tapi saya salut dengan PJ walikota sekarang, malah beliau yang ingatkan untuk pembangunan ini dermaga. Padahal hampir semua anggaran beralih ke penanganan Covid 19,”jelasnya.

Rudianto Lallo juga berencana akan mengajukan penambahan satu dermaga lagi agar bisa lebih memudahkan warga Lakkang beraktivitas.

Untuk diketahui, pembangunan dermaga ini menelan biaya dengan nilai kontrak sebesar Rp 577.370.000. Karenanya, Pemerintah Kota Makassar berharap agar dermaga ini dapat dimanfaatkan serta dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Pada peresmian ini pula, Baznas ikut andil dengan menyumbangkan satu buah perahu berukuran besar yang diperuntukkan buat warga Lakkang jika ingin menyebrang.(jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Kondisi Rumah Potong Hewan (RPH) Antang kini memiliki wajah baru. RPH yang letaknya di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala ini sedang dalam tahap revitalisasi. Kondisi tersebut terekam saat Penjabat Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin mengunjungi tempat pemotongan hewan ini Senin (4/1/2021).

Rudy yang hadir di dampingi oleh beberapa SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar melihat langsung pengerjaan RPH menuju modernisasi. Rumah potong hewan yang dulunya terkesan kurang terawat kini perlahan di benahi dengan anggaran yang cukup besar.

“Kita ingin hadirkan RPH modern. Olehnya itu pengerjaannya tidak boleh setengah-setengah. Siapkan konsepnya,metodenya dan yang pasti lahannya menjadi prioritas. Ini di karenakan agar apa yang menjadi impian yakni RPH terbesar dapat kita wujudkan”,ungkap Rudy.

Di singgung terkait jumlah anggaran revitalisasi yang di keluarkan, Pj Wali Kota Makassar pun angkat bicara.

“Alhamdulillah ya Pemerintah Kota Makassar mendapat perhatian besar dari Pemerintah Pusat juga Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dari Pusat itu kita di suplai sebesar Rp 1,4 M yang akan di gunakan untuk pengadaan dan pemasangan peralatan dan dari Pemprov Sulsel kucuran Rp 8,5 M untuk pembangunan fisik bangunan utama. Sementara dari Pemkot Makassar sendiri pembebasan lahan seluas 3,1 Ha sudah di anggarkan dalam APBD melalui Dinas Pertanahan”,tegasnya.

Rudy berharap dengan adanya wajah baru dari RPH Antang ini kualitas daging yang di salurkan nantinya bisa lebih terjamin kebersihan dan kehalalannya.

“Kita revitalisasi RPH ini dengan harapan agar kualitas daging bisa lebih segar. Ingat daging ingat RPH. Ini yang ingin kita tanamkan ke masyarakat agar fokus pembelian dagingnya di sini saja. Olehnya itu semua aspek harus di perhatikan. Kebersihan dan kehalalannya. Cara penyembelihan dan pemisahan daging itu juga menjadi catatan”,tambahnya.

Dengan adanya tampilan baru dari RPH Antang, di harapkan juga dapat menjadi destinasi menarik bukan hanya warga Makassar namun juga warga luar Makassar karena selain tempat pemotongan hewan, di area tersebut juga akan di bangun pasar hewan serta rumah pengolahan kulit hewan seperti tas juga sepatu (jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Penjabat Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin meminta semua pihak agar kembali membangkitkan gairah perekonomian Makassar. Ia berharap adanya cambukan semangat untuk para pelaku usaha agar dapat menggerakkan roda perekonomian terlebih di masa pandemi seperti sekarang.

Kota Makassar memiliki banyak potensi wisata yang tidak kalah dengan daerah lainnya. Wilayah pengrajin perak bisa menjadi salah satu destinasi pilihan. Hal tersebut di ungkapkan saat mengunjungi pengrajin perak dan emas yang terletak di Jalan Satando Kecamatan Wajo, Senin (4/1/2021).

Prof Rudy di dampingi Ketua PKK Kota Makassar Rossy Timur Wahyuningsih mengatakan perlu memberikan peluang dan jalan bagi para pengrajin perak agar juga dapat di kenal dan hasil tangannya bisa di pasarkan secara luas.

“Pengrajin perak di Makassar ini karyanya tidak kalah dengan daerah lainnya. Meski masih manual tapi hasilnya sangat apik dan rapi. Ada dua wilayah di Makassar yang mayoritas warganya menjadi pengrajin perak yakni di Satando Kecamatan Wajo dan Borong Kecamatan Manggala”,ungkap Rudy.

Melihat keliahaian tangan serta kreativitas para pengrajin, Penjabat Wali Kota Makassar ini berjanji akan membantu untuk memberikan pelatihan juga dalam hal pemasaran kelak.

“Di Satando ini yang terbesar. Ada pengrajin emasnya juga yang pasarannya langsung ke pusat emas di Jalan Somba Opu Makassar. Nah saya inginkan mereka ini di berikan pelatihan agar dapat menghasilkan karya yang lebih elegan lagi dengan nilai jual yang tinggi”,pungkasnya.

Tampilan karya pengrajin yang halus memikat mata Pj Wali Kota Makassar. Olehnya itu ia berharap agar ke depan juga di edukasi bagaimana metode pemasaran dengan tampilan yang menarik.

“Karya yang sudah bagus ini perlu di rapikan lagi dengan di kemas cantik. Kalau kemasan bagus otomatis akan makin meningkatkan penjualan. Setelah itu di edukasi lagi cara memasarkan dengan melihat target pasar agar tepat sasaran”,tambahnya.

Selain mengunjungi para pengrajin perak, Pj Wali Kota Makassar ini juga berkeliling melihat usaha warga lainnya seperti pembuatan Payet baju yang di gunakan untuk gaun pengantin. (jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Peluncuran bantuan tunai Se Indonesia dilaksanakan secara virtual yang di serahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, Senin 4 Januari 2021.

Bantuan tunai itu terdiri dari program-program bantuan sosial atau Bansos tahun anggaran 2021.

Di Sulawesi Selatan sendiri, penerimaan di hadiri oleh Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Sekertaris Daerah Sulsel Abd Hayat Gani, Wakapolda Sulsel, Wakajati, dan Kepala OPD lingkup Sulsel. Pimpinna bank dan PT Pos

“Presiden RI Joko Widodo baru saja melaucnhing bantuan ada pkh, sembako, dan tunai. Penyaluran bansos pada awal tahun ini diharapkan dapat mengangkat kemampuan ekonomi, daya beli masyarakat, dan konsumsi rumah tangga masyarakat,” kata Andi Sudirman, saat menghadiri secara virtual di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel.

“Di sulsel 8,72 % angka kemiskinan. Tentu ini menjadi PR bersama, dengan program ini dapat membantu meringankan beban di tengah pandemi,” sambungnya

Kembali, Wagub Sulsel mengingatkan agar penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Penyaluran bantuan sosial harus tepat sasaran, dan saat penyaluran bantuan harus sesuai dengan protokol kesehatan,” tambahnya

Presiden RI Joko Widodo dalam arahannya menyampaikan bahwa bantuan ini disalurkan ke 34 Provinsi di Indinesia.

“Bantuan tunai ini akan diberikan kepada masyarakat dalam beberapa tahapan. Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga yang terdampak dan juga dapat memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat agar dapat meningkat,” jelasnya.

Presiden RI berpesan agar masyarakat memanfaatkan bantuan yang ada, “manfaatkan bantuan ini secara tepat, untuk kebutuhan pokok dan pangan keluarga,” tuturnya.

Selanjutnya, Presiden menegaskan kembali bahwa bantuan untuk masyarakat ini tidak ada potongan-potongan.

“Saya tegaskan, bantuan diterima ini nilainya utuh sampai kepada masyarakat, tidak ada potongan. Dan masyarakat tidak menunggu terlalu lama,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Wagub Andi Sudirman menyerahkan secara simbolis bantuan sosial kepada penerima manfaat di Sulawesi Selatan.

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan jika dibutuhkan penanganan menyeluruh dari hulu hingga hilir yang dilakukan secara sinergis.

Hal itu disampaikan saat mengunjungi progres pengerjaan pengerukan di Sungai Balangturungan yang berada di Kecamatan Bhiringkanaya, Kota Makassar, Rabu (30/12/2020).

Di lokasi itu, dirinya melihat langsung ekskavator amfibi yang diturunkan untuk melakukan pengerukan sedimen dan tanaman eceng gondok.

Langkah ini pun bisa menjadi alternatif untuk antisipasi banjir. Mengingat Kota Makassar menjadi salah satu yang menjadi ancaman banjir dalam kondisi musim penghujan ini.

Hal itu atas kerja bersama antara Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWS-PJ) bersama pihak Kecamatan dan Kelurahan.

Muhammad Hasbi selaku PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA II,Satker OP SDA Pompengan Jebeberang menyampaikan, bahwa “progres pekerjaan sudah 50% dengan memasuki masa pelaksanaan sudah 1 minggu. Insya Allah, dengan pengerukan ini maka dampak banjir akan berkurang. Dan kegiatan ini sangat direspon positif oleh masyarakat,” katanya.

Pengerukan ini, kata Hasbi, bahwa membuka saluran Sungai Balangturungan dari jembatan Daya sampai Jembatan Pasar Niaga Daya. Dengan panjang 346 meter dan lebar 35 meter.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWS-PJ) yang menurunkan langsung tim gerak cepat.

“Terima kasih kepada BBWS-PJ atas gerak cepatnya untuk membuka saluran sungai Balangturungan. Masalah (banjir) ini perlu ditangani dari hulu hingga hilir,” ujarnya.

Khususnya di Kota Makassar, kata Andi Sudirman, “dibutuhkan kerjasama dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota untuk memperbaiki sistem drainase untuk jauh lebih baik,” jelasnya.

Tak lupa pula, orang nomor dua di Sulsel sambil mengacungkan jempolnya dan memberikan semangat kepada para tim yang bekerja dalam pengerukan itu.(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pejabat Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin meminta secara tegas kepada seluruh pegawai lingkup Pemerintah Kota Makassar agar bekerja lebih ekstra demi menciptakan pelayanan prima ke masyarakat ditengah pandemi. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada acara pelantikan pejabat fungsional di Baruga Anging Mammiri Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (29/12/2020).

Menurutnya, dibutuhkan kerja ekstra di tengah pandemi, baik dalam menjalankan roda pemerintahan, maupun dalam upaya mengendalikan Covid yang saat ini angkanya kembali naik.

“Jabatan adalah amanah. Kita jangan berpikir untuk berusaha meraih jabatan A atau B, di sisi lain kita tidak memberikan keikhlasan dalam bekerja. Yakinlah bahwa jabatan itu garis tangan, ada dibawah kekuasaan Allah, jabatan apapun itu. Jadi tidak perlu takut, tidak usah memburu jabatan dalam bekerja. Tidak ada yang bisa menghalangi jika Allah berkehendak” ujarnya.

Dalam pelantikan kali ini, sekitar 30 an ASN mendudukkan jabatan fungsional di dua instansi, yakni Dinas Pendidikan Kota Makassar serta Dinas Kesehatan Kota Makassar. Hadir sejumlah pejabat lingkup Kota Makassar, yakni Sekda Kota Makassar, M.Ansar, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, M Yasir, serta sejumlah pejabat lainnya.

“Jadi hari ini Pemerintah Kota Makassar melantik pejabat fungsional untuk mengisi kekosongan semata. Tidak ada kaitannya dengan pejabat lainnya. Ini bukan pelantikan struktural melainkan pengisian kekosongan jabatan demi terwujudnya pelayanan prima ke masyarakat”,imbuhnya.

Di akhir sambutannya, Prof Rudy tak lupa meminta kepada seluruh pihak agar dapat menjadi edukator dalam lingkungan tempat tinggal maupun pekerjaannya untuk menekan laju penyebaran virus covid-19 yang kembali merangkak naik.(jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin mengajak seluruh jajaran Dharma Wanita Persatuan Kota Makassar agar lebih masif memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melawan penyebaran Virus Covid-19. Menurutnya, potensi transmisi virus harus bisa dicegah melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat, khususnya dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun baru.

Hal ini diungkap Prof Rudy pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan yang ke 21 di Kantor Walikota Makassar, Rabu (23/12/2020).

“Kita prihatin melihat naiknya angka yang yang terpapar Covid-19 sejak tiga minggu terakhir. Selain karena efek Pilkada, juga diakibatkan aktifitas ekonomi masyarakat yang terus meningkat namun tidak dibarengi dengan pelaksanaan protokol kesehatan tang ketat. Kita punya kesempatan mencegah efek Natal dan tahun baru. Makanya kita telah mengambil kebijakan menutup seluruh fasilitas umum yang kemungkinan dijadikan masyarakat berkumpul, seperti pantai Losari, lego-lego, Akarena, dan lain-lain. Demikian pula mal, cafe, warkop dan tempat nongkrong lainnya kita batasi hanya sampai jam tujuh malam saja. Ini tentu mengganggu, namun ini demi kepentingan orang banyak” ujar Prof Rudy.

Kepada seluruh anggota DWP Kota Makassar, Prof Rudy mengajak untuk ikut mengambil peran edukasi baik kepada masyarakat, juga kepada seluruh anggota keluarga dirumah.

“Kita akan berupaya mencegah efek Natal dan tahun baru sambil terus melakukan swab massal untuk mendeteksi yang terpapar akibat efek pilkada dan aktifitas lainnya. Insya Allah, mudah-Mudahan saja, di awal tahun, Covid di Makassar kembali mampu kita kendalikan” lanjutnya.

Peringatah HUT DWP ke 21 di gelar dengan protokol kesehatan yang ketat, dimana sebagian besar peserta mengikuti secara virtual, dan hanya beberapa perwakilan saja yang hadir secara fisik.
Tema HUT kali ini yakni peran DPW dalam pemberdayaan perempuan di era digital dalam mendukung terwujudnya ketahanan keluarga Indonesia. Sejumlah yang hadir yakni, Ketua Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Selatan,h Sri Rejeki Hayat, Sekda Kota Makassar, Muh. Anshar, Asisten Pemerintahan Kota Makassar, M. Sabri, Penasihat DWP Kota Makassar Dr. Hj. Rossy Timur, Ketua DWP Kota Makassar, Andi Batari Toja Sanapati, sejumlah pejabat lingkup Kota Makassar, serta sejumlah pengurus DWP Kota Makassar.(jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Makassar sebagai satu dari lima Kota terbaik yang berhasil penerapkan Program Pengendalian Gratifikasi di Indonesia tahun 2020 ini. Atas pencapaian ini, Kota Makassar berhak menerima penghargaan Unit Pengendalian Gratifikasi Kategori Pemerintah Daerah yang diserahkan langsung Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron yang diterima Sekda Kota Makassar, M. Ansar pada acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2020 yang digelar di RuangAuditorium Lantai 1 Gedung ACLC KPK (Gedung Lama KPK), di Jakarta, Selasa (22/12).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Ketua KPK RI Nurul Ghufron dan dihadiri oleh Direktur Gratifikasi KPK RI Syarief Hidayat.
Ansar menuturkan, penghargaan UPG terbaik yang di terima Kota Makassar merupakan apresiasi KPK kepada Pemerintah Daerah yang taat dalam penerapkB Program Pengendalian Gratifikasi.

“Terdapat beberapa komponen penilaian, antara lain pertama, aspek administratif, yaitu aturan pengendalian gratifikasi dan kebijakan pembentukan UPG. Kedua, kualitas implementasi Program Pengendalian Gratifikasi yang meliputi pelaksanaan kegiatan sosialisasi, identifikasi area rawan, bimbingan teknis, diseminasi konten anti gratifikasi, serta inovasi kegiatan UPG. Sedang yang ketiga, yakni hasil implementasi meliputi laporan gratifikasi dan pengelolaannya oleh UPG” ujar Ansar.

Penilaian UPG 2020 didasarkan atas rentang waktu kegiatan selama Januari 2019 hingga September 2020. Penghargaan dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN/BUMD.
Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian atas data-data tersebut, KPK kemudian menetapkan 5 besar finalis pada masing-masing kategori untuk kemudian dilanjutkan dengan tahapan presentasi dan penjurian secara online pada 3 Desember 2020.

“Penghargaan ini menjadi momen bagi Pemerintah Kota Makassar untuk terus meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang bebas dari Penerimaan Gratifikasi “lanjut Ansar.

Dikesempatan yang sama, Inspektur Kota Makassar, Zainal Ibrahim (Ketua UPG Kota Makassar) yang turut hadir pada acara tersebut mengatakan penghargaan UPG Terbaik Tahun 2020 ini merupakan penilaian atas kinerja UPG atau instansi dalam program pengendalian gratifikasi dan bukan sebagai tolak ukur instansi terbebas dari dugaan atau potensi tindak pidana korupsi.

“Tetap diperlukan peningkatan upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan” tegas Zainal Ibrahim.

Adapun urutan Juara Penghargaan UPG Terbaik Tahun 2020 Tingkat Pemerintah Daerah yakni Pemerintah Kabupaten Boyolali, Pemerintah Kabupaten Banyumas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Makassar, serta
Pemerintah Kabupaten Batanghari.(jalu)

source : Humas Pemkot Makassar