Daerah

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Banjir yang terjadi di Kabupaten Bantaeng diakibatkan sungai Calendu meluap sehingga tidak dapat menampung debit air hujan di hulu sungai. ditambah lagi dengan jebolnya Dam Balang Sikuyu sebagai pengendali banjir, tidak mampu menampung volume air hujan yang begitu deras.

Hingga saat ini kabupaten Bantaeng hampir sebagian wilayahnya mengalami banjir setinggi satu hingga dua meter. di tiga kecamatan

Menyingkapi bencana banjir di Kabupaten Bantaeng Pemkot Makassar melalui Dinas Padam Kebakaran Kota Makassar peduli dengan mengirimkan personel tim rescue ke Kabupaten Bantaeng yang mengalami bencana banjir terparah.

Upacara pelepasan tim resque dipimpin langsung Penjabat walikota Makassar Prof. Yusran Jusuf dihalaman upacara kantor Dinas Damkar Kota Makassar di Kompleks PDAM. Jalan Ratulang. Sabtu (13/6/20).

Yusran berpesan kepada anggota tim rescue yang di berangkatkan untuk selalu menjaga kekompakan tim selama melaksanakan tugas mengevakuasi korban bencana banjir.

Saat ini kita masih dalam masa Pandemi Covid 19 saya harap anggota yang diberangkatkan untuk bertugas memangani korban selalu menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya saat memberi arahan dihadapan tim resque Damkar.

Usai menggelar apel kepala seksi penyelamatan dinas Damkar Makassar Abd Gafur mengatakan tim yang diterjunkan ke Bantaeng berjumlah 12 orang personel
dengan membawa berbagai macam alat perlengkapan penyelamatan korban banjir.

Ada dua orang dari tim penyelam yang kami bawa serta ditambah beberapa orang yang akan bergerak evakuasi ditambah personel yang mendata dan assesment korban kita juga menerjunkan animal rescue bertugas melakukan penyelamatan jika ada korban terjebak didalam reruntuhan bangunan,,” terangnya. (Jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pj Walikota Makassar, Yusran Jusuf meminta camat dan lurah untuk melakukan verifikasi ulang data kependudukan jelang pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada 9 Desember 2020.

Hal ini ditegaskan Yusran saat memimpin rapat Koordinasi bersama Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar, KPU Kota Makassar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar terkait pelaksanaan Pilkada Serentak, di ruang Sipakatau Gedung Balaikota Makassar, Jumat (12/6/2020).

Verifikasi ulang dimaksudkan untuk mensinkronkan data pemilih yang di miliki oleh KPU Makassar dengan kondisi ril dilapangan.

“Transparansi data sangat penting dalam menghasilkan Pilwali yang berkualitas. Verifikasi ini harus segera dilakukan, makanya saya minta Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) termasuk dukcapil untuk berkordinasi dengan camat lurah, serta RT RW agar data yang digunakan oleh KPU betul-betul terverifikasi” jelasnya.

Dalam rapat kordinasi ini juga berlangsung serah terima dokumen data kependudukan dari KPU Kota Makassar ke kecamatan, serta pihak Kecamatan ke Dinas Kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil).

Sementara itu, ditempat yang sama, Ketua KPU Kota Makassar, Muh. Farid Wajid mengatakan bahwa pihaknya menemukan perbedaan data kependudukan yang di miliki oleh KPU dengan Dukcapil Makassar.

“Kami melihat ada miss data yang perlu segera disingkronkan dengan Pemkot. Di data kami tercatat sebaran lima ribuaan, sedangkan data Pemkot itu ada tujuh ribuan. Dua ribunya ini yang harus ditelusuri,” ucapnya.

Menurutnya, hal ini biasa disebut dengan data anomali. Data anomali sendiri yaitu, data pemilih yang masih belum sesuai dengan identitasnya. Indikatornya ada lima yakni alamat, nama, NIK, tanggal lahir, dan usia di bawah 17 tahun.

“Makanya kita ingin mengeceknya ke lapangan dan melakukan kordinasi dengan pihak pemkot agar data dari kita sinkron semua dan bisa dicocokkan. Untuk data pemilih tetap belum bisa dipastikan. Kita bereskan dulu kecocokan data,” sebut Farid.

Rencananya, satu bulan sebelum hari pelaksanaan pemilihan, pihak KPU Makassar akan menggelar rapat kordinasi mengenai hasil akhir Daftar Pemilih Tetap Kota Makassar.

Pada acara tersebut, hadir Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono, S. IK, M. Si, Kwtua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo,SH, Kapolres Pelabuhan, AKBP Kadarislam Kasim, Pasi Ops Kodim, Mayor Inf Dewa Putu Gede ( Mewakili Dandim 1408/BS), Muh. Farid Wajid (Ketua KPU Kota Mksr), Nursari (Ketua Bawaslu Kota Mksr), Kasi Intel Kejari, Ivan Nusu, SH (Kejari Makasar), Wakil Ketua PN Makassar, Dr. Ibrahim Palino, SH. MH, Sekda Kota Makassar, Ir. M. Ansar,M.Si serta jajaran SKPD, seluruh Camat dan lurah sekota Makassar. (Jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pemerintah Kota Makassar terus bekerja melakukan berbagai upaya untuk melawan penyebaran Virus Covid-19 ditengah masyarakat. Salah satu langka taktis yang dilakukan yakni membentuk tim khusus yang dinamakan “Inspektur Covid-19”.

Pj Wali Kota Makassar, Prof Yusran Jusuf menjelaskan tujuan dibentuknya Inspektur Covid-19 yakni untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di tempat-tempat umum, baik itu di pasar, mall, fasilitas umum termasuk tempat ibadah.

“Inspektur Covid-19 ini merupakan tim lapangan yang bertugas menemui warga ditempat umum untuk memberikan pemahaman akan kewajiban pemakaian masker saat keluar rumah atau ketika beraktifitas di tempat kerja, rutin mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer” ujar Yusran Jusuf di Makassar, Kamis (11/6/2020).

Menurutnya, langkah ini bagian dari pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan pasca PSBB berdasarkan Perwali 31 Thn 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan di tempat umum.

Sementara itu ditempat berbeda, Kasatpol PP Kota Makassar, Iman Hud menjelaskan tim bentukan Yusran Jusuf tersebut merupakan gabungan aparat Satpol PP serta sejumlah stakholder lainnya yang akan melakukan pengawasan secara langsung kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa mematuhi seluruh protokol kesehatan.

“Kita akan jelaskan kepada pelaku-pelaku usaha dilapangan tentang syarat-syarat pembukaan usaha, termasuk sanksi-sanksi nya. Kita harus sepakat bahwa untuk melawan penyebaran virus ini yang paling penting adalah kepatuhan dan ketaatan kita semua menjalankan protokol kesehatan yg tertuang dalam perwal 31” ujar Iman Hud.

Saat ini berita ini diturunkan, tim Inspektur Covid-19 tengah bersiap turun ke mal-mal besar, termasuk ke tempat-tempat umum lainnya untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat. (Jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pemerintah Kota Makassar terus melakukan berbagai upaya memassifkan edukasi ke masyarakat terkait covid-19 dan menuju new normal. Salah satunya dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti RT/ RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak kampus.

Karena itu pula, Pj Wali Kota Makassar Prof Yusran Jusuf mendorong Ikatan Pemudan Muhammadiyah (IPM) agar dapat menjadi duta edukasi Covid-19. Diharapkan IPM mampu mengambil satu segmen dalam masyarakat seperti pada tingkat pelajar di semua jenjang pendidikan.

“Perlu kita terus memberi edukasi dengan muatan-muatan tentang protokol kesehatan, tentang kelompok yang rentang terpapar, cara penguatan imun, termasuk jenis-jenis penyakit yang rentang jika terpapar virus,” ucap Yusran saat menerima audiens IPM di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Kamis (11/6).

Selain itu, kelompok rentan perlu dijaga agar tidak kemana-mana serta senantiasa memperbaiki asupan gizi untuk meningkatkan imunitas. Untuk itulah IPM diminta mengambil peran agar bisa menjadi juru bicara meyakinkan masyarakat khususnya pelajar bahwa kita butuh kesabaran sedikit lagi.

Hal ini juga sejalan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan IPM yakni Syawalan Silaturrahmi dan Diskusi Online dengan tema kebijakan “New School Life”. Rencananya Pj Wali Kota Prof Yusran akan dihadirkan sebagai narasumber di kegiatan tersebut.

Senada, Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Amalia Hambali yang ikut mendampingi Yusran mengatakan bahwa sampai Desember pembelajaran masih di rumah. Sementara kalender pendidikan tetap jalan pada mulai tanggal 13 Juni.

“Sesuai kalender Pendidikan sudah melakukan penerimaan siswa baru 1 Juli, proses belajar mengajar tetap jalan namun kondisinya berbeda. IPM bisa jadi duta edukasi, membentuk tim khusus di sekolah terutama sekolah pinggiran,” jelas Lia sapaan akrabnya.

Sementara itu, Muhammad Ali Mabhan, ketua pimpinan daerah ikatan pelajar Muhammadiyah pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa kegiatan yang akan dilakukannya itu dilatari atas keresahan saat kembalinya aktifitas sekolah nanti, jangan sampai penerapannnya tidak sesuai yang diharapkan.

“Kita akan membantu melakukan edukasi di tingkat pelajar sesuai harapan Pak Wali” singkatnya. (Jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pemerintah Kota Makassar kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (OTP). Hal ini diumumkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan Wahyu Priyono melalui Conferensi Virtual, Kamis (11/6).

Opini WTP diberikan berdasar Laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019.

Pj Wali Kota Makassar Prof Yusran Jusuf yang didampingi Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo menyampaikan apresiasi atas kerja keras para pengelola keuangan SKPD yang terdiri dari PPK-SKPD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Termasuk kepada para pengelola barang, pejabat pengadaan dan Pokja ULP, Auditor dan seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), para pejabat dan staf Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kota Makassar. Berkat upaya maksimal yang terus dilakukan terbukti mampu mempertahankan capaian opini WTP hingga berhasil diraih lima tahun berturut-turut sejak tahun 2015 ini.

Yusran juga mengatakan seluruh saran dan masukan dari Tim Pemeriksa BPK sangat berarti dalam peningkatan kinerja pemerintah dan akan menjadi motivasi pengelolaan keuangan daerah. Olehnya itu, Yusran berkomitmen akan menjadikan seluruh rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan oleh Tim BPK akan ditindaklanjuti secara maksimal dan berkelanjutan.

“Kami mohon kiranya dalam perjalanan APBD ke depan, BPK Perwakilan Sulsel senantiasa membuka ruang diskusi dan komunikasi dengan pemerintah daerah sebagai langkah penyempurnaan dan mengantisipasi hal-hal yang dipandang tidak sesuai denganbperaturan perundang-undangan,” ucapnya saat didaulat menyampaikan sambutan mewakili lima kabupaten lainnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Sukawesi Selatan Wahyu Priyono menyampaikan dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, salah satu hal yang sangat penting adalah kewajiban kepala daerah menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD yang dilampiri laporan keuangan.

“Alhamdulillah kami telah melakukan pemeriksaan untuk memberikan opini wajar atas penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi laporan keuangan yang disajikan,” pungkasnya.

Selain Makassar, opini WTP juga diberikan kepada Kabupaten Gowa dan Sinjai. Sementara kabupaten Takalar dan Jeneponto gagal meraih opini WTP.

“Yg sudah dapat WTP agar tidak lengah karena bisa saja di tahun selanjutnya bisa turun menjadi tidak WTP, seperti pare-pare ada satu kasus sehingga tidak memperoleh WTP kali ini,” tutur Wahyu. (jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo melayangkan apresiasi tinggi atas keberhasilan Pemerintah kota Makassar meraih WTP yang kelima atas laporan penyelenggaraan keuangan daerah tahun 2019.

“Ini adalah capaian luar biasa dari pemerintah kota Makassar karena berhasil mempertahankan penghargaan WTP ini sejak tahu 2015. Karena menpertahankan itu adalah hal yang sulit, tapi alhamdulillah kita mampu,” ucapnya, sesaat usai Vidcom bersama BPK RI Provinsi Sulsel dan 5 kepala daerah dan ketua DPRD kabupaten lain di Sulsel, Kamis (11/6).

Artinya, menurut politisi Nasdem ini, pengelolaan keuangan daerah di Makassar di mata BPK sudah luar biasa.

Rudi berharap capaian ini bisa dipertahankan di tahun-tahun yang akan datang.

“Saya juga berharap dengan capaian ini seluruh pengelolaan keuangan kita bisa akuntabel dan terbuka,” pungkasnya.

Sehingga, lanjut dia pengelolaan keuangan dan aset kota Makassar tidak ada lagi yang bermasalah.

DPRD sendiri menurut Rudi akan terus memberi pengawasan dan evaluasi jalannya pengelolaan keuangan yang semakin baik lagi kedepan. (jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Penjabat Walikota Makassar Prof. Yusran Jusuf menggelar Halal Bi Halal dalam rangka menyambut Idul Fitri 1441 H bersama seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Keluarga Massenrempulu (DPW Hikma) Sulawesi Selatan secara virtual via aplikasi Zoom Rabu (10/6/2020) di Posko gugus depan Covid 19 Kota Makassar

Kesempatan Halal Bi Halal tersebut dipergunakan Prof Yusran untuk mengucapkan Selamat Idul Fitri Mohon maaf lahir dan bathin serta menyampaikan apresiasinya kepada segenap anggota dan pengurus DPW DPC Hikma yang selama ini telah banyak memberikan andil terhadap pembangunan kota Makassar.

“Sebenarnya hakekat Idul Fitri adalah kembali kefitrah kita masing masing salah satunya adalah dengan meningkatkan rasa empati kita kepada warga yang berdampak langsung dengan adanya Covid 19,” ucap Yusran.

Yusran berharap seluruh masyarakat Masserenpulu untuk saling bahu membahu menghadapi pandemi covid 19 yang melanda hampir seluruh dunia dengan menerapkan protokol kesehatan dalam beraktifitas.

“Makassar sedang massif menggalakkan gerakan Makassar sehat dengan tagline Low Contact High Immunity. Selain menjalankan protokol kesehatan, kita juga mengajak warga untuk meningkatkan imun dengan olahraga serta mengkomsumsi makanan bernutrisi yang bersumber dari kekayaan tanaman lokal kita. Kita berharap seluruh keluarga besar Hikma khususnya yang bermukim di Makassar untuk ikut menyukseskan program ini” ujar Yusran.

Sementara itu Ketua Umum DPP Hikma H Iqbal Latanro juga mengucapkan selamat Idul Fitri kepada seluruh masyarakat Masserenpulu yang tersebar di berbagai daerah, baik di Indonesia maupun yang sementara berada di luar negeri.

Masyarakat Masserenpulu saat ini anggotanya telah berjumlah 250 ribu yang tersebar diseluruh indonesia maupun di luar negeri, kita berharap Hikma kedepan tetap saling membantu, bahu membahu mendukung program pembangunan yang dijalankan pemerintah.

Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Keluarga Massenrempulu DPW Hikma Muh.Ansar mengatakan halal bi halal diselenggarakan oleh DPP Hikma merupakan agenda rutin setiap tahun.

“Walaupun acara ini diselelnggarakan tidak seperti biasanya diakibatkan adanya pandemi covid 19. hubungan antar sesama tetap terus terjalin,” terang Anshar.

Halal Bi Halal melalui Virtual Meeting dihadiri sejumlah pengurus DPP dan DPW Hikma serta tokoh tokoh masyarakat dan pemerintah kabupaten Enrekang. (jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Penjabat Wali Kota Makassar, Prof Yusran Jusuf mengumpulkan seluruh camat dan lurah di Balaikota Makassar, Selasa (9/6/2020).

Dalam pertemuan tersebut, Yusran memerintahkan agar seluruh camat dan lurah mengaktifkan kembali piket 24 jam sebagai bentuk deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik di masyarakat.

Hal ini dilakukan menyusul terjadinya kisruh penolakan warga terhadap pelaksanaan Rapid Test serta pengambilan jenazah secara paksa di sejumlah rumah sakit.

“Lurah jangan takut untuk bertemu warga, justru tugas ta’ untuk menenangkan kekisruhan ini dan memberi edukasi. Komunikasikan ki, Kerjasamaki sama camat, LPM dan RT/RW ta. Ajakki bertemu tapi tetap terapkan protokol kesehatan,” ucap Yusran.

Di tempat ini, Yusran juga memerintahkan seluruh lurah melakukan pertemuan dengan RT/RW, LPM, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda untuk berkordinasi mencegah konflik, serta terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai penerapan protokol kesehatan.

“Hari ini saya minta semua lurah melaporkan hasil pertemuannya” tegasnya.

Pihaknya juga menegaskan untuk lebih intens turun melakukan pemantauan dilapangan termasuk ikut memberi edukasi kepada warga mengenai pelaksanaan Rapid Test. Sejauh ini Pemkot Makassar telah melakukan Rapid Test massal di enam kecamatan dengan jumlah yang reaktif sebanyak 130an orang.

“Jauh menurun, sebelumnya Reproduction Number (RO) Covid-19 di Makassar 3,8 yang berarti satu pasien bisa menularkan 4 orang. Sekarang, ROnya kita 0,98. Itu artinya satu pasien hanya bisa menularkan ke satu orang, atau penularan lokal saja,” jelas Yusran.

Sementara itu kepada seluruh SKPD, Yusran meminta untuk membuat jadwal piket bergilir setiap hari, untuk ikut melakukan edukasi serta pencegahan dini terhadap potensi konflik yang terjadi di masyarakat.

“Lebih baik waspada dini, kasus dua hari ini cukup memprihatinkan, apalagi kita sudah mulai memasuki tahapan pilkada, tugas kita untuk mengantisipasi adanya konflik. Seluruh petugas yang bekerja di lapangan akan dilengkapi dengan APD sesuai protokol kesehatan” tegasnya.

Yusran juga tengah menyiapkan “Inspektur Covid”, yakni petugas Satpol PP yang akan berkeliling ditempat-tempat umum dan memberikan edukasi kepada warga.

“Kemarin kan protokolnya hanya tiga poin, Cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Sekarang kita tambah dua yaitu rajin berolahraga dan makan-makan gizi seimbang,” pungkasnya.

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Menindaklanjuti hasil Video Coferensi (Vicon) bersama KPK Sulawesi Selatan terkait pengamanan – pengamanan aset. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati), melakukan Momerandum Of Understanding (MoU), Kamis (28/5/20).

MoU tersebut terkait pengamanan dua aset yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yakni Pulau Lae- Lae dan Pulau Kayangan.

Kedua pulau tersebut dinilai sangat potensial bagi masa depan Kota Makassar khususnya dari sektor ekonomi.

“Yang petama ini adalah bagian komitmen pak kejati mensupport Pemerintahan kita di dalam penanganan aset. Ini merupakan sebuah prestasi yang selama ini Kota Makassar torehkan. Dalam hal ini Kejati sangat membantu,” ucap, Prof. Yusran, Penjabat Wali Kota Makassar, usai menandatangani MoU. Ia menjelaskan dua pulau tersebut akan dijadikan sebagai tempat wisata bagi warga kota Makassar.

Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Firdaus Dewilmar menambahkan jikalau kerjasama ini juga banyak dibantu oleh jaksa negara penertiban aset.

“Kita minta kepada pak wali untuk segera di kuasa khususkan. Dengan harapan dua pulau ini bisa dikelola dengan baik dan bisa menaikkan pendapatan daerah,” jelasnya.

Pengelolaan ini pula kedepannya diharapkan juga harus bersinergitas dengan pihak GMTD, Pelindo dan CPI. Selain itu, kata Firdaus, dua pulau ini akan juga menjadi tempat bahari dan wisata konservatif. (*).

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar saat ini tengah berbenah untuk memaksimalkan layanan kepada para pelanggannya. Berbagai upaya di lakukan agar seluruh masyarakat Makassar dapat menikmati air bersih dan meningkatkan pendapatan PDAM Kota Makassar.

Salah satu langkah taktis yang kini sedang gencar di laksanakan yakni penggantian meteran pelanggan yang kondisinya sudah tidak layak lagi.

Hal ini terungkap saat jajaran direksi PDAM Kota Makassar bersilaturahim dengan Penjabat Walikota Makassar Prof Yusran Yusuf di Rumah Jabatan Walikota Makassar, Rabu (27/5/2020).

Di pimpin oleh Direktur Utama PDAM Kota Makassar Hamzah Ahmad bersama Ketua Dewan Pengawas PDAM Kota Makassar M Yasir, mereka menyampaikan beberapa program andalan yang sedang di gencarkan untuk menggenjot pendapatan perusahaan dengan tetap mengedepankan layanan prima ke masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, Pj Walikota Makassar Prof Yusran menyambut baik dan berharap agar PDAM Makassar makin memaksimalkan usahanya agar kedepan persoalan pencurian air yang marak beredar dapat di minimalisir dan masyarakat dapat secara menyeluruh menikmati air bersih.

“Fokuskan ke pelayanan masyarakat, tolong makin di massifkan evaluasi di lapangan titik mana saja yang kemungkinan berpeluang terjadi pencurian air bersih. Meteran yang usianya sudah tua dan menghambat suply air segera di perbaiki, ganti dengan baru saja”, ungkap Yusran.

Sementara itu, Direktur Utama PDAM Kota Makassar Hamzah Ahmad menuturkan saat ini pihaknya telah mengganti sekitar 15ribu meteran pelanggan dan rencananya akan di lanjutkan 50 ribu meteran pelanggan lainnya.

“Pelanggan kami (PDAM) saat ini yakni kurang lebih 173ribu dan meteran yang bermasalah baik bocor maupun usianya sudah tua telah di ganti sebanyak 15ribu meteran dan tahun 2020 ini kami targetkan kembali akan mengganti sekitar 50ribu meteran pelanggan”,tutur Hamzah.

Dengan adanya upaya ini, di harapkan pelayanan ke masyarakat bisa lebih maksimal dan tingkat pendapatan perusahaan juga dapat sejalan dengan usaha tersebut.(*)

source : Humas Pemkot Makassar