News

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar Hj. Irmawati Sila (F-NIB) menilai pendidikan hal yang sangat mendasar masyarakat di dalam kehidupan. Apalagi saat ini, sebentar lagi akan memasuki penerimaan siswa baru untuk anak didik di Kota Makassar.

Legislator Partai Hanura itu, menjelaskan, bahwa perda pendidikan ini untuk peningkatkan perluasan akses pendidikan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah.

“pendidikan minimal bagi Peserta Didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup layak di dalam masyarakat atau pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” jelasnya.

Hal disampaikan dirinya saat menggelar Kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Minggu (23/05/2021) di hotel Fox Lite, Makassar.

Bahkan, menurutnya, hal ini untuk mengetahui apa yang menjadi hak-hak anak, orang tua dan guru atau tenaga kependidikan hingga membahas kewajiban.

Terlebih, kata Irmawati, di masa pandemi saat ini menyebabkan sistem pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Aktivitas ini memberikan banyak keluhan dari orang tua siswa.

“Semoga kita bisa segera melakukan pembelajaran tatap muka, karena begitu banyaknya persoalan pembelajaran daring, mulai dari terbatasnya dana membeli kuota dan tidak semua siswa memiliki HP, kedepannya semoga ada solusi yang lebih tepat,” ujar Srikandi parlemen itu.

Narasumber lainnya, Guru Besar Unhas Makassar Prof Lomba Sultan, dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar Hj. Andi Amalia Malik.

Sementara, Sekdis Pendidikan Andi Amalia Malik mengatakan, pendidikan merupakan kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak bisa sekolah. Perda ini menjadi pedoman bagi masyarakat kota makassar untuk menjalankan pendidikan formal maupun nonformal.

“Perda ini menjadi pedoman kita, semua ini masukan dari masyarakat dan kita meramu bersama anggota DPRD dan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat”, ujarnya.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Walikota Makassar Moh.Ramdhan  “Danny” Pomanto didampingi oleh anggota DPRD Makassar dari Partai Nasdem, Supratman, meninjau langsung pengerukan drainase di Jalan Tamangapa Raya Kecamatan Manggala. Senin 24/5/2021.

Sebelumnya, warga Kecamatan Manggala, Ahad (23/5/2021) kemarin menggelar aksi protes akibat  tidak adanya perhatian dan respon terkait genangan air yang sudah berlangsung selama 5 tahun di atas jalan Tamangapa raya yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulsel karena masuk dalam jalan Nasional.

“Sama sekali tidak ada respon dari Dinas PU Provinsi Sulsel, apalagi perhatian, termasuk sangat lamban dalam bersikap, ” kata Djamaluddin Ketua RT 06 RW 04 Kel. Bangkala  Kec. Manggala.

Justru sebaliknya dengan sigap dan respon cepat Pemkot Makassar, Dinas PU Makassar langsung turun beserta alat beratnya melakukan pengerukan di lokasi genangan.

Sementara itu Danny Pomanto, yang baru saja  meninjau TPA Antang langsung  mengecek sejumlah titik drainase yang tengah dikeruk sedimennya oleh Satgas Dinas PU Makassar,

Danny mengatakan, bahwa pemerintah itu hadir untuk memberikan solusi atas keluhan warga dengan memberikan pelayanan respon cepat

” Kita tidak inginkan ada hal seperti ini kemudian kita biarkan, yang kena dampak adalah warga Makassar. Saya pastikan tindakan Dinas PU Makassar saat ini adalah sebuah wujud tanggung jawab sebagai pemerintah, kita bantu Dinas PU Provinsi dulu, ” kata Danny Pomanto.

Danny juga menginstruksikan kepada Dinas PU Makassar untuk bekerja secara maksimal dan menyelesaikan keluhan – keluhan warga terkait dengan adanya genangan air seperti ini.

“Intinya saya mau normalisasi drainase ini harus tuntas, saya tidak mau ada hal – hal seperti ini yang merugikan masyarakat. Selanjutnya saya akan berkoordinasi dengan Plt Gubernur Sulsel untuk langkah selanjutnya, ” kunci Danny.

source: Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Walikota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto menggelar pertemuan bersama deputi Bank Indonesia di kediaman pribadinya. Di jalan Amirullah No 18 Makassar, Senin 24/5/2021.

Pertemuan antara keduanya membahas keikutsertaan Pemerintah Kota Makassar dalam ajang Indonesia Investment Forum (IIF) 2021 London secara Webinar pada tanggal 27-28 Mei 2021 yang diikuti investor dari Inggris dan Eropa.

Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel Endang Kurnia Saputra menjelaskan dari sembilan kota di Indonesia, Kota Makassar salah satu yang diundang pada pertemuan IIF 2021 London untuk memaparkan program Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

“Forum IIF 2021 ini terlaksana atas kerja sama KBRI London dengan Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) London, serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia London dan Kota Makassar diundang untuk hadir,”

Danny mengatakan dalam forum IIF 2021 dirinya diundang untuk presentasi terkait Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), namun menurutnya saat ini pemahamannya masih memakai pandangan lama serta data data yang lama.

“Saya akan buat presentasi sendiri nanti karena kita masih memakai pandangan lama dari data data pejabat kemarin, karena didalamnya  tidak mempertimbangkan kegiatan kemasyarakatan secara sosial dan kondisi-kondisi sistem persampahan di Makassar,” terang Danny.

source: Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Legislator DPRD Kota Makassar, Imam Muzakkar, SH menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kost, Minggu, 23/05/2021 di Grand Asia Hotel Kota Makassar

Turut Hadir sebagai narasumber Kepala sub bidang Hotel dan ABT Bapenda Kota Makassar, Harriman S,STP M. AP dan Dewan Pengawas Asosiasi Sekertaris Dewan H. Syarifuddin Machmud SH.

Menurut Imam Muzakkar, bahwa meningkatnya usaha di sektor kos-kosan di kota Makassar itu membutuhkan kebijakan yang tepat dan jelas. Karenanya, DPRD bersama pemkot Makassar bersama-sama melahirkan perda nomor 10 tahun 2011 ini untuk menata, mengendalikan kependudukan dan melindungi kepentingan semua pihak serta menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

“Sejak 2011 disahkan, perda ini sudah ditetapkan. Saya berharap pihak eksekutif yakni pemerintah kota Makassar bisa menjalankan dan menegakkan perda ini,” ungkap legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Ia menambahkan , regulasi yang jelas mengatur terkait pengelolaan rumah kos ini, jika dijalankan dengan baik, akan menimbulkan dampak baik pada efektifitas pemerintahan. Razia yang marak dilakukan pemerintah melalui penegak hukum yang berwajib dan pihak Kecamatan dan kelurahan pun akan lebih efektif.

“Saya malah mau mendorong pihak pemerintah dilingkungan sekitar, Mereka itu nantinya adalah para RT/RW kita. Kita legalkan mereka. Minimal, bisa melakukan pembinaan kepada orang atau pengusaha bahwa ada perda yang mengatur usaha kos-kosan ini,” tambah Imam.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Makassar menggelar sosialisasi peraturan daerah kota Makassar nomor 41 tahun 2001 tentang pedoman pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat dalam daerah kota Makassar Minggu (23/5/2021) di Ball Room Hotel Grand Maleo Makassar.

Muchlish A Misbah mengatakan sosialisasi digelar untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

“Saya kira LPM ini sudah sangat jelas dan bagus tinggal bagaimana penerapannya dilapangan harus diterapkan secara bersama-sama serta bagaimana sinergitas alias sinkronisasinya antara masyarakat pemerintah setempat,”ujarnya politisi asal partai Hanura tersebut.

Adapun permasalahan yang paling krusial yang banyak dipertanyakan adalah terkait Makassar Recovery menanggapi hal tersebut,Muhlis lebih mengimbau pada masyarakat untuk mendukung program ini agar Makassar terbebas dari badai Pandemic Covid19.

Sementara itu Juliaman salah satu narasumber pada kegiatan tersebut mengatakan bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan perda tentunya diperlukan sinergitas dan koordinasi penyampaian informasi antara legislatif dan masyarakat.

“Saya kira disinilah peran pengurus untuk membantu terlaksananya program LPM,”imbuhnya.

Muchlish A Misbah mengajak masyarakat untuk mengawasi secara bersama-sama Undang -Undang (UU) tersebut dalam hal realisasinya termasuk pengawasan dilingkungan sekitar ataupun menjaga diri sendiri dan keluarga jangan sampai melanggar UU.

“Harapan saya dengan adanya Makassar Recovery maka covid 19 hilang dengan bersama-sama

bahu membahu mensukseskan program walikota Makassar ini tentunya diperlukan koordinasi dan komuikasi yang baik antar warga pemerintah setempat,”pungkasnya.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, SE (F-Nasdem) melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan, Sabtu (22/05/2021) di Hotel Almadera Makassar.

Ketua Fraksi Nasdem itu mengajak warga khususnya di daerah pemilihan (dapil) 5 meliputi Kecamatan Mamajang, Mariso, dan Tamalate sosialisasikan Perda nomor 5 tahun 2019 dilingkungan masing-masing.

Kata Ari Azhari, tujuan dari Perda ini adalah menjamin terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dan kesamaan hak. Tidak hanya itu, regulasi yang disahkan 2019 ini bisa menjadi acuan menyusun strategi dalam pengintegrasian gender.

“Saya selaku anggota legislatif merasa bangga denga adanya perda ini bisa menjamin kesetaraan gender di kota Makassar,” pungkasnya.

Dengan adanya perda ini, Ari Azhari berharap agar pemerintah kota, pihak swasta, masyarakat, ormas dapat mewujudkan dan menerapkan serta meningkatkan kesataraan dan keadilan gender.

“Baik itu dalam partisipasi, kontrol dalam proses pembagunan, dalam kedudukan, peranan serta tanggung jawab perempuan dan laki-laki baik dalam bidang pemerintahan, politik, ekonomi, sosial budaya dan lainnya,” tambahnya.

Turut Hadir sebagai Narasumber lainnya, akademisi UNHAS Dr. Sakka Pati SH MH dan Kepala Bagian Persidangan Sekertariat DPRD Kota Makassar H. Jabbar, S. Sos M. Si.

source : Info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali melaksanakan sosialisasi peraturan daerah (Perda) nomor 4 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Grand Asia, jalan Bouvelard, Kota Makassar, Kamis (20/5/2021).

Hadir sebagai narasumber Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Iman Hud, Lurah Tamangapa, Abdul Rasyid dan Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali.

Dalam pemaparannya ARA sapaan akrab legislator tiga periode itu mengungkapkan, kondisi pengelolaan sampah di Makassar sangat memprihatinkan.

Sementara berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Makassar mencapai 900 ton per hari.

“Makassar masuk kota darurat sampah. Sebetulnya, sebelum kita mengatakan Makassar menuju kota dunia maka lebih awal harusnya kita memperbaiki pengelolaan sampah. Kondisi sampah di TPA Antang cukup mengerikan dan krusial,” tegas ARA.

Menurut Ketua DPC Demokrat Kota Makassar itu pemerintah mesti hadir melihat setiap fenomena sampah. Selain regulasi, juga harus disokong dengan peralatan angkutan yang memadai.

“Bagaimana masyarakat taat dan sadar akan pengelolaan sampah, tentu pemerintah harus inovatif dan solutif,” tandasnya.

Utamanya, sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan baik pencemaran tanah maupun laut. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai, proses pengolahannya menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik, butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami.

Senada, juga disampaikan oleh Plt Kadis DLH Makassar Iman Hud mengatakan sampah bukan lah persoalan yang sepeleh. Baginya, pemerintah selalu siap dikritik dan diberi masukan. Meski begitu, ia mengatakan tetap berupaya melakukan perbaikan baik sarana dan prasarana.

“Apa yang kita lihat jumlah sampah di Makassar cukup krusial. 900 ton per hari merupakan jumlah yang sangat besar. Olehnya itu, sudah ada beberapa komunitas dan organisasi yang sudah melakukan upaya pengelolaan sampah menjadi barang siap pakai. Meski begitu, itu belum maksimal,” jelasnya.

source : infor DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Legislator Kota Makassar Ir. Hj. Nurul Hidayat (F-Golkar) Melakukan sosialisasi perda kota makassar no. 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah, Kamis (20/05/2021) di Hotel Pesonna Makassar.

Nurul Hidayat menilai perda nomor 2 Tahun 2018 terkait Pajak Daerah dianggap sangat penting untuk menopang kelangsungan pembangunan daerah kota Makassar, apalagi di tengah pandemi cukup banyak isu yang menggeliat di sektor perpajakan.

“Kita ambil perda nomor 2 tentang pajak karena pajak ini memang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat, mereka perlu tau bahwa pajak merupakan suatu kewajiban, warga kita lihat sangat bagus apalagi berkaitan dengan PBB,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menghadirkan Narasumber Kasubid Restoran, Minerba dan Sarang Burung Walet Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Andi Ahkam dan Kepala UPTD Pajak Bumi Bangunan Adrianto Adnan.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Panitia Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Pemerintah provinsi Sulsel menyambangi kediaman Walikota Makassar Moh. Ramdhan ” Danny” Pomanto di jalan Amirullah, Jumat 21/5/2021.

Kedatangan Panitia Paskibraka dipimpin Kadispora Provinsi Sulsel Andi Arwin Azis didampingi kadispora Makassar Ahmad Hendra dalam dalam rangka melaporkan kepada Walikota Danny hasil seleksi yang telah memilih satu orang siswa utusan dari Makassar ke Paskibraka tingkat nasional.

“Kita menghadap ke Walikota dalam rangka melaporkan bahwa panitia seleksi penerimaan calon paskibraka telah berhasil memilih salah satu yang terbaik dari 100 siswa Kab kota yang ikut seleksi yakni siswa dari SMAN 17 Makassar Ginaya Desembria untuk tampil di istana negara,” kata Arwin.

Mendengar hal tersebut Walikota Danny Pomanto mensupport penuh apa yang disampaikan panitia Paskibraka, karena menurutnya ini adalah kesempatan

emas kota Makassar terpilih kembali masuk formasi paskibraka tingkat nasional.

“Ini adalah kesempatan baik yang tidak datang dua kali. Kita sangat support Makassar bisa masuk dalam format Paskibraka Nasional, kita akan bantu apa yang dibutuhkan,” jelas Danny.

Danny juga meminta kepada pihak Panitia Paskibraka dan pembimbing untuk memberikan pengetahuan kepada calon paskibraka mengenai sejarah indonesia

“Bagi pembimbing yang sudah berpengalaman, pernah ikut Paskibraka di tingkat nasional harus memberi pembekalan, khususnya pengetahuan tentang sejarah Makassar,” jelasnya.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulsel, nilai ekspor Sulsel rriwulan I-2021 sebesar US$ 296,51 juta naik secara y-on-y sebesar 19,15 persen.

Plt Gubernur Sulsel mengaku mulai Januari-April 2021, ada lima negara besar tujuan ekspor komoditas Sulsel.

“Tujuan ekspor terbesar yaitu negara Jepang, Tiongkok, Taiwan, Korea Selatan, dan Bangladesh,”ungkapnya. Sabtu (22/5).

Ia menyebutkan untuk semakin meningkatkan nilai ekspor, berbagai rencana dilakukan diantaranya mendorong direct flight ke beberapa negara.

“Beberapa rencana negara tujuan ekspor untuk direct flight diantaranya Cina, Hongkong, Singapura, Malaysia, serta Arab Saudi Sehingga ekspor bisa semakin meningkatkan,” sebutnya.

Andi Sudirman Sulaiman lebih jauh mengaku, meningkatnya nilai ekspor Provinsi Sulsel menjadi bukti Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya pemulihan ekonomi.

“Alhamdulillah, nilai ekspor di Sulawesi Selatan periode Januari-Maret tahun 2021 dengan nilai US$ 296,51 juta atau Rp 4,21 triliun (kurs 14.200). Nilai ekspor tumbuh 19,15 persen (yoy) dari triwulan 1-2020,” ujarnya.

Hal ini pun berpengaruh pada neraca perdagangan Sulsel. Dimana pada periode Januari-Maret 2021 mengalami surplus US$ 135,69 juta atau Rp 1,92 triliun. Adapun komoditas ekspor utama Sulsel Maret 2021 di antaranya nikel, rumput laut, udang segar, carragenan, mete kupas, kakao liquor, clinker, daging kepiting, biji kakao, ikan olahan.

“Alhamdulillah, ekspor kita naik diantarnya dari hasil pertanian berupa rempah-rempah. Jika dahulu Indonesia dijajah karena rempah-rempah. Kini kita harus “jajah”(dominasi pasar) rempah-rempah dengan ekspor keluar negeri. Untuk tahun 2021 ini, rempah-rempah menjadi salah satu komoditas yang kita ekspor,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Ashari F. Radjamilo menambahkan, Provinsi sulsel akan menjadi Sulawesi Selatan sebagai hub alias tempat yang di dalamnya terjadi aktivitas transit barang atau persinggahan barang di wilayah Indonesia Timur.

“Kita sudah memiliki pelabuhan Makassar New Port (MNP) serta bandara besar yang saat ini tengah dalam pengembangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Kita harap, bisa memicu lahirnya pertumbuhan ekonomi baru dan akan memunculkan eksportir baru sehingga akan menambah taraf kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Ia menjelaskan untuk memacu pertumbuhan ekonomi baru, Pemprov Sulsel berencana membangun lokasi pergudangan untuk Pelabuhan Daratan atau Dry Port.

“Bapak Plt Gubernur telah melakukan perjanjian kerjasama (PKS) bersama PT. Pelindo 4 dan kabupaten untuk pembangunan Dry Port, di Jeneponto untuk wilayah selatan dan direncanakan di kabupaten lainnya untuk wilayah utara,” pungkasnya.

source : sulselprov