News

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar Hj. Fatma Wahyuddin, ST. MM. (F-Demokrat) menilai pelayanan kesehatan merupakan kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaannya. Mulai dari pengaturan prosedur tindakan pelayanan hingga biaya yang akan dikeluarkan masyarakat yang seyogyanya telah disubsidi pemerintah.

“Perda ini merupakan perda yang mengatur terkait pelayanan kesehatan dan agar masyarakat paham mulai dari prosedur pelayanan kesehatan hingga peraturan pembiayaan masyarakat yang kurang mampu,” ujarnya.

Hal itu disampikan saat beliau menggelar Sosialisasi perda No. 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Di Kota Makassar, Senin (05/06/2021) di Hotel Aston Kota Makassar.

Fatma Wahyudin juga menambahkan, berhubung dengan perlunya perhatian kesehatan akaibat pandemi, pihaknya meminta kepada masyarakat mendukung program prioritas pemerintah kota yaitu, Makassar Recover.

“Tentunya saat ini penanganan kesehatan perlu perhatian penuh, makanya langkah-langkah pemerintah melalui program Makassar recover harus didukung penuh, temasuk kami sebagai anggota DPRD,” pungkas Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar itu.

Hadir sebagai Narasumber Kabid. Kesehatan Masyarkat Dinas Kesehatan Kota Makassar drg. Ita Isdiana Anwar, M. Kes dan ikatan dokter indonesia DR. dr. Hj. Muji Jawarman, SH., MH., SpKK., M. Kes.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulawesi Selatan (BKAD Sulsel) menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembayaran gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemprov Sulsel.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sulsel Muhammad Rasyid, mengatakan anggaran pembayaran gaji ke-13 pegawai Pemprov Sulsel telah siap, tinggal menunggu petunjuk dari kementrian untuk membayarnya.

“Tinggal menunggu dari kementrian ini, kami sudah siap membayar, tinggal menunggu perintah bayar, kalau sudah ada perintah kita bayar” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya jalan Urip Sumohardjo Makassar, Jumat (04/06).

Lebih lanjut, Rasyid menjelaskan, pihaknya belum membayar gaji tersebut dikarenakan hingga saat ini pihak kementerian masih belum melakukan pembayaran. Ia mengaku menunggu pihak kementerian terlebih dulu untuk melakukan pembayaran gaji ke-13 ASN.

“Petunjuk dari kementrian keuangan, kalau sudah di bayar di kementrian kita bayar, kalau belum kita takut juga” ucapnya

Terkait jumlah anggaran gaji PNS, Rasyid mengatakan telah menyiapkan anggaran sekitar 114 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 ASN pemprov yang berjumlah sekitar 23 ribu pegawai.

“Sekitar 114 miliar untuk sekitar 23 rb pegawai Pemprov sulsel” ungkapnya

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo menyempatkan diri melakukan audiens dengan Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Kota Makassar, Rabu (02/06/2021) di Ruang rapat Ketua DPRD Makassar.

Rombongan Pengurus DPN Makassar sambangi DPRD Makassar dalam rangka menyampaikan salah satu komitmen yang ditempuh organisasi yang fokus di semua lini bidang pertukangan ini yakni dengan meningkatkan keahlian tenaga terampil para tukang lokal agar mampu bersaing dengan tenaga luar daerah maupun tenaga asing.

Ketua DPN Makassar Sudarman K.S meminta dukungan dalam rangka peningkatan keahlian yang dimaksud berupa pengajuan pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi kerja bersinergi dengan lembaga ketenagakerjaan.

“Sesuai Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 wajib setiap tukang mengantongi sertifikat, dan bagi badan usaha harus mempekerjakan tukang bersertifikat, jika tidak maka bisa dikenakan sanksi administrasi,” imbuhnya.

Gayung bersambut usulan itu diamini Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo yang menyebut akan memasukkan dalam pembahasan legislatif, juga mengapresiasi itikad tersebut demi kesejahtearaan masyarakat yang berkeahlian dalam bidang pertukangan.

“Terkait terbentuknya organisasi ini di tingkat kota makassar, kami pihak legislatif mengapresiasi penuh dan siap mengakomodir dalam pembahasan dan memaksimalkannya,” ujar RL sapaan akrab Ketua DPRD Makassar ini.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile meminta kepada para calon penerima hibah Kota Makassar agar tepat dalam pengajuan dan pemanfaatan dana.

“Kalau memang nanti anggaran diterima, kami berharap bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dalam meningkatkan organisasi kemasyarakatan. Seperti pembangunan masjid, yang penting ketika kita gunakan dana tepat dan bekesesuaian dengan anggaran yang diajukan ke pemerintah”, pungkasnya.

Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam sosialisasi perwali angkatan II terkait dana hibah dan bansos di Swiss-Bell Hotel, Kota Makassar, Rabu, (02/06/2021).

Pihaknya juga menyampaikan kepada para calon penerima hibah agar memberi tembusan permintaan kepada DPRD Kota Makassar. Langkah ini sebagai bagian dari pengawasan dan mengawal sebagai fungsi legislatif agar anggaran bisa tepat sasaran.

“Karena jika ini bermasalah, secara tidak langsung juga berimbas ke kepala daerah sebagai pelaksana pemerintahan dan DPRD yang punya fungsi penganggaran dan pengawasan,” tutup Andi Suahada.

source : humas DPRD Mksr

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Plt Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi kegiatan South Celebes Open Road Expedition (ORX) yang berperan dalam memberikan informasi mengenai akses jalan terisolir di Sulsel.

Hal ini disampaikan Plt Gubernur Sulsel saat melepas peserta South Celebes Open Road Expedition (ORX) 7th Series 2021 didampingi Bupati Gowa, yang dirangkaikan ORX Peduli, di Lapangan Sepak Bola Pallangga, Desa Pallangga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Kamis, 3/6.

Andi Sudirman Sulaiman mengaku selama ini kegiatan semacam ini banyak memberikan informasi dan masukan ke pemerintah provinsi sulsel terkait jalan salah satunya yang telah dirintis yakni ruas jalan Takkalasi (Barru)-Lawo (Soppeng).

“Kegiatan ini, seperjuangan di jalan itu luar biasa sekali. Harapan kami mereka touring untuk promosi wisata, bakti sosial dan bagaimana edukasi ke masyarakat terkait protokol kesehatan,” ungkapnya.

Ia berharap hasil dari ORX VII ini bisa membawa informasi pemetaan titik daerah terisolir maupun wisata yang bisa menjadi bahan Pemprov untuk nantinya bisa ditindaklanjuti.

“Kita tentu sangat berharap menjadi bahan masukan bagi Pemprov Sulsel dalam hal akses jalan terisolir maupun eksplore wisata,” tuturnya.

Plt Gubernur Sulsel juga mengapresiasi kegiatan ORX ini yang berperan dalam mengingatkan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan sekaligus mengedukasi masyarakat pelosok.

“Pesan saya jaga kesehatan, protokol kesehatan, jaga ketertiban di jalan, jaga keselamatan, jaga kekompakan, serta menjaga lingkungan,” pintanya.

Diketahui, South Celebes Open Road Expedition (ORX) 7th Series 2021 diikuti Lebih dari 100 peserta termasuk dari luar sulsel yang akan melintasi lima kabupaten dengan rute Kabupaten Gowa – Takalar – Bone – Sinjai – Soppeng, dengan jarak sekitar 350 km.

Kegiatan yang  juga di hadiri ketua rombongan ORX, Agus Arifin Nu’mang, dan Ketua IOF Pengda Sulsel, Adi Rasyid Ali.membawa misi kemanusiaan dan lingkungan.

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo mengingatkan kepada para calon penerima hibah Kota Makassar agar tepat dalam pengajuan dan penggunaan dana.

Menurutnya, banyak penerima hibah yang tidak hati-hati mesti berurusan dengan penegak hukum

Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam sosialisasi perwali angkatan I terkait dana hibah dan bansos di Swiss-Bell Hotel, Kota Makassar, Rabu, (02/06/2021).

“Hampir di semua provinsi kita dengar dan baca di media ada yang terjerat kasus dana hibah atau bansos. Saya ingatkan kita untuk hati-hati dalam memakai anggaran,” kata Rudi di hadapan para calon penerima bansos dan dana hibah.

Sebagai Ketua Dewan Pendidikan kota Makassar, Rudi mengatakan juga menjadi penerima dana hibah. Menurutnya azas kehati-hatian dan ketepatan penggunaan anggaran harus dikedepankan.

“Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan adalah keniscayaan. Dan dana hibah ini adalah bagian dari partisipasi tersebut,” jelas Wakil Ketua DPW Nasdem Sulsel ini.

Pihaknya juga meminta kepada para calon penerima hibah agar memberi tembusan permintaan kepada DPRD Kota Makassar. Langkah ini sebagai bagian dari pengawasan dan mengawal agar anggaran bisa tepat sasaran.

“Karena kalau bermasalah, secara tidak langsung juga berimbas ke kepala daerah sebagai pelaksana pemerintahan dan DPRD yang punya fungsi penganggaran,” tutup Rudi.

Hadir sebagai pemateri di sosialisasi ini di antaranya perwakilan Badan Pengelolaan Anggaran dan Aset Pemkot Makassar, Muh. Munsir, Kasubsi Pertimbangan Hukum Kajari Makassar, Wiryawan Batara Kencana, SH, dan Kasubmit Tipikor Polrestabes Makassar Ipda Sangkala.

source : Info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Ketua Tim Penggerak PKK, Indira Yusuf Ismail, membuka secara resmi gelaran fashion Celebes Beauty Fashion Week (CBFW) 2021 di Atrium Trans Studio Mall, Jumat (04/06/2021).

Indira Yusuf Ismail, dalam sambutannya memberikan apresiasi atas kepatuhan protokol kesehatan selama event digelar. Seluruh peserta yang hadir sebelum memasuki wilayah event diwajibkan melalui tes GeNose. Demikian pula dengan penerapan jaga jarak, memakai masker, serta mencuci tangan.

“Event ini dapat menjadi percontohan dalam penerapan protokol kesehatan, sebagai bentuk dukungan atas program pemerintah Kota Makassar, yakni Makassar Recover,” ujarnya.

Menurutnya, berbicara terkait fashion, tentunya menarik perhatian banyak pihak, dan diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam upaya pergerakan perekonomian di kota Makassar tanpa mengabaikan pentingnya nilai kesehatan.

Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Rusmayani Madjid, yang menyampaikan terkait penerapan protokol kesehatan sejak masa persiapan, hingga akhir pelaksanaan nantinya.

“Sesuai pedoman protokol kesehatan, kami menegaskan bahwa pengunjung Celebes Beauty Fashion Week 2021 ini sangat dibatasi demi memastikan protokol kesehatan,”ujarnya.

Event CBFW merupakan event rutin dari pemerintah kota Makassar sejak tahun 2014, dengan tujuan sebagai upaya mengembangan usaha UMKM secara kualitas. Event ini merupakan kerjasama antara 3Pro Entertainment bersama Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pariwisata.

“Kegiatan ini pun sempat tidak terlaksana di awal Pandemi, namun dengan pertimbangan pentingnya melakukan upaya-upaya untuk kembali bangkit, maka Alhamdulillah event ini pun kembali digelar dengan penerapan protokol ketat,” tuturnya.

Kegiatan ini dihadiri pula oleh Asisten 2 Pemkot Makassar, Sittiara Kinang mewakili Walikota Makassar, serta Ketua Dharma Wanita Makassar, Andi Batari Toja.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar Hj. Andi Astiah (F-PKS) menggelar Sosialisasi Perda Kota Makassar No. 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Di Kota Makassar, Senin (31/05/2021) di Karebosi Premier Hotel Kota Makassar.

Hadir sebagai narasumber Kepala Puskesmas Rappokalling dr. Gusti Gunawan dan Lurah Buloa H. Oddang Nai. Serta diikuti peserta dari unsur masyarakat daerah pemilihan (dapil) II meliputi Kec.Bontoala, Kec.Kepulauan Sangkarrang, Kec.Tallo, Kec.Ujung Tanah dan Kec.Wajo,

Andi Astiah dalam sambutannya, mengatakan pentingnya Sosialisasi Perda tentang Pelayanan Kesehatan, agar masyarakat tahu dan memahami hak serta kewajibannya.

“Alhamdulillah kita bisa sosialisasikan perda ini, perda ini sangat penting, sebab pelayanan kesehatan selama ini selalu ada keluhan masyarakat dan tidak sedikit warga kita belum mengetahui tentang hak-hak dasar masyarakat, salah satunya hak mendapatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan,” ucapnya saat membuka kegiatan.

Politisi PKS itu menjelaskan, dalam Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Layanan Kesehatan terdiri 10 BAB serta 13 pasal yang mengatur tentang kewajiban Pemerintah Kota dan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, hingga penerapan sanksi pidana.

Sebagian kalangan mengganggap perda tersebut sudah tidak relevan dibahas, namun menurut Astiah tetap harus dikupas karena dapat memicu lahirnya saran dan masukan dari masyarakat, pengamat, dan prakitisi.

“Saya harap masyarakat paham tentang adanya penyakit yang mewabah ini. Maka dari itu, saya doakan tetap terajaga dan tetap waspada terahadap bahaya nya penyakit ini.” Ungkap Legislator PKS ini.

source : Info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Aggota DPRD Kota Makassar, H Muchlis A Misbah menilai peraturan daerah Pengelolaan Rumah Kost di Makassar sangat penting untuk diketahui karena mengatur tentang hak dan kewajiban pemilik kost, penghuni kost serta masyarakat setempat.

Hal itu disampaikan Legislator Hanura dari Dapil 1 (Kecamatan Rappocini, Makassar dan Ujung Pandang) saat menggelar sosialisasi Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kost, di Hotel Almadera, Jalan Somba Opu, Makassar, Senin 31 Mei 2021.

Hadir sebagai narasumber, Kepala Bidang Penegakan Hukum Satpol PP, Irwan P, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Makassar, Fathur Rahim. Kegiatan ini dipandu oleh Burhan Kamma selaku moderator.

“Karena di kecamatan ujungpandang banyak rumah kost yang dibangun, maka untuk menjaga atau menghindari hal-hal negatif yang ditumbulkan, maka Perda ini sangat penting untuk dipahami regulasinya karena didalamnya mengatur tentang pemilik rumah kost dan penghuni kost,” kata Muchlis.

Anggota Komisi C DPRD Makassar itu juga mengajak masyarakat dan peran RT/RW untuk terlibat dalam melakukan pengawasan, karena rumah kost yang tidak mendapatkan pengawasan banyak hal negatif yang bisa terjadi, seperti perbuatan asusila, narkotika serta perbuatan lainnya yang melanggar norma agama.

“Tugas utama dari RT RW dan proaktif masyarakat adalah memantau rumah kost di wilayahnya, bukan mengintip yang ada di dalam, tapi minimal mengetahui siapa dan dari mana saja yang ada di dalam rumah kost tersebut,” terangnya.

“Jadi kita harus mengawasi secara bersama-sama rumah kost yang ada dilingkungan kita, agar mengatahui idenditas penghuni kost di wilayah masing-masing,” tambah Muchlis Misbah.

Oleh karena itu, dirinya pun meminta kepada Pemeritah Kota Makassar untuk serius menangani Perda tentang pengelolaan rumah kost guna menambah pendapatan asli daerah (PAD) kota Makassar kedepan.

“Regulasi ini menjadi acuan bagi pemerintah untuk menarik pajak daerah dari Perda pengelolaan rumah kost. Sehingga, penyebarluasan perda ini wujud dari upaya meningkatkan PAD kita,” cetusnya.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Untuk menahan laju pertambahan kasus covid 19, Walikota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto resmi launching tim Covid Hunter, di Tribun Karebosi, Jumat (4/6/21).

Pembentukan tim Covid Hunter ini melengkapi dua satgas yang sudah berjalan yakni satgas Raika dan Tim detektor.

Raika untuk memastikan masyarakat taat protokol kesehatan. Sementara Covid Hunter memiliki tugas khusus untuk melakukan testing, tracking dan treatment terhadap pasien baru Covid-19 di Kota Makassar.

Danny menjelaskan tim Covid Hunter yang berjumlah 1.071 petugas akan dibagi per tim setiap kelurahan.

Satu tim terdiri 7 orang diantaranya dua tenaga kesehatan, dua polisi, satu TNI, dan dua Satpol PP.

“Ini hadir untuk memastikan semua orang sehat dan mendapatkan perawatan tanpa menunggu orang sakit. Jadi tugasnya mentracing orang yang sudah suspect. Dan yang sudah suspect akan dikarantina. Serta tim covid hunter akan mensetting lokasi yang telah didatangi pasien suspect seperti di kantornya, di tempat nongkrongnya,” ucap Danny.

Tim Covid Hunter menggunakan mobil yang sudah dirancang khusus mendukung operasional tim di lapangan. Berdasarkan pantauan, kendaraan tersebut menyerupai ambulance.

Bagian dalam, dilengkapi berbagai perlengkapan medis dan fasilitas yang memadai. Seperti tandu pemuatan, lemari medis, persediaan tabung oksigen, kursi dokter dan pemadam api bersama dengan pencahayaan internal.

“Mobil ini juga dilengkapi dengan antigen dan obat-obatan multivitamin,” sebutnya.

Ada 17 unit mobil yang tersedia. 15 unit untuk setiap kecamatan dan 2 mobil bertugas sebagai mobil pemantau.

Danny mengatakan mobil tersebut sengaja dimodifikasi khusus untuk menangani pasien Covid-19.

source : Hidayat