News

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Penjabat Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin meminta masyarakat berhati-hati dengan aksi penipuan mengatasnamakan dirinya.

Mengingat saat ini, pihaknya menemukan akun-akun media sosial yang mengatasnamakan dirinya lengkap dengan foto Penjabat Wali Kota Makassar. Sang penipu tersebut mengaku sabagai Prof Rudy dan mencoba meminta sandi dari nomor calon korbannya. Kemungkinan orang tersebut ingin membajak media sosial korbannya seperti WhatsApp.

Prof Rudy menegaskan, dirinya tak pernah meminta atau menyuruh siapapun untuk meminta sandi yang berkaitan dengan privasi seseorang. Tak hanya itu, dirinya juga tak pernah meminta dan mengutus siapapun untuk meminta sesuatu berupa materi ataupun sejumlah uang.

“Saya berharap masyarakat waspada jika menemukan akun-akun palsu yang mengatasnamakan saya. Jika menemukan akun mengaku saya dan meminta-meminta sesuatu untuk tidak digubris atau segera melaporkan ke pihak kepolisian,” tegasnya.

Saat ini, akun media sosial Prof Rudy Djamaluddin hanya ‘Rudy Djamaluddin’ dan Fanpage ‘Rudy Djamaluddin’ untuk Facebook. Sementara Instagram rudy_djamaluddin’ dan ‘makassarkerjanyata. Akun ini dikelola oleh tim media Prof Rudy.

Saat ini, pihaknya bekerjasama dengan Polrestabes Makassar untuk menelusuri siapa  dibalik akun-akun palsu tersebut. Diharap pelaku segera ditangkap dan mempertangungjawabkan tindakan pidanannya sesuai undang-undang berlaku.(jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengunjungi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel di Jalan A. P. Pettarani, Rabu (12/8/2020).

Di ruang rapat pimpinan, pertemuan yang dipimpin oleh Wagub Sulsel diikuti oleh Sekretaris Dinas PUTR Sulsel, Astina Abbas, Kabid SDA, Kasubag Program serta jajaran Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan.

Pertemuan ini merupakan rapat lanjutan terkait evaluasi progres dan visi-misi Dinas PUTR Tahun Anggaran 2020 serta rencana program 2021.

Membahas fokus program pada visi misi di tahun ke-3 kepemimpinan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel. Mulai pembahasan terkait jalan, jembatan, cipta karya dan SDA.

Dinas PUTR pun mempresentasikan terkait database rencana rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di Sulsel.

Dirinya pun meminta agar dilakukan survei secara berkala agar mendapat informasi terkini kondisi irigasi yang diperlukan rehabilitasi. Ia pun memberikan masukan agar fokus rehabilitasi pada irigasi yang kritikal.

Sebelum masuk tahapan untuk masuk dalam rencana pembangunan/rehabilitasi, kata dia, diperlukan survei langsung. Agar mengetahui kondisi langsung yang diperlukan rehabilitasi.

Andi Sudirman mengaku, bahwa sebagai dari usulan perencanaan rehabilitasi ini, atas permintaan masyarakat.

Dinas PUTR pun ada beberapa perencanaan pengusulan untuk pengerukan sungai. Hal itu dilakukan untuk mencegah banjir.

“Semangat ki, bersungguh-sungguh perbaiki, insya Allah pahalanya besar, (membangun) untuk masyarakat.

Dikesempatan itu pula, Andi Sudirman menekankan beberapa hal yang menjadi hambatan yang terjadi dilapangan yang dialami oleh tim Dinas PUTR

“Pembahasan juga meliputi hambatan dilapangan untuk meminimalisir dengan belajar dari lesson learnt (pelajaran yang didapat) untuk lebih baik serta lebih fokus di tahun 2021,” pungkasnya.(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Penjabat Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin dilantik sebagai Ketua Majelis Cabang Gerakan Pramuka Kota Makassar, di Ruang Sipakkatau, Balai Kota Malassar, Senin (10/8/2020).

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Makassar, Muh Iqbal Samad Suhaeb mengatakan, pemilihan ketua Majelis Pramuka Makassar tidak memiliki pemilihan. Siapapun kepala daerah otomatis menjadi ketua majelis.

“Kami tidak bisa mengundang tamu terlalu banyak, karena kita tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19, ” katanya.

Ia menambahkan, Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Makassar bakal memperingangi Hari Jadi Pramuka yang ke 59 tahun dengan menggelar apel terbatas pada 14 Agustus di Taman Pramuka Kota Makassar dan Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.

“Saat ini, semua kegiatan-kegiatan sifatnya lapangan seperti perkemahan ditunda pelaksanaannya. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini hanya peningkatan SDM yang dilakukan secara virtual,” katanya.

Sementara Ketua Majelis Cabang Gerakan Pramuka Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin mengatakan, Pramuka memiliki peran penting untuk menumbuhkan gerakan berbangsa, gerakan kesadaran nasionalisme, cinta tanah air, berbakti bagi nusa dan bangsa sejak seseorang usia dini.

“Saya terakhir pakai baju pramuka waktu menjadi pelajar. Hari ini saya berbangga kembali mengenakan pakaian kebanggan saya sewaktu kecil. Saya kalau acara jam 4, saya dengan pakaian lengkap Pramuka sudah siap jam 2. Begitulah saya seantusias dengan Pramuka,” katanya.

Prof Rudy berharap, Pramuka bisa semakin berperan nyata di dalam menumbuhkan kesadaran berbangsa bagi anak-anak Indonesia untuk melahirkan para pejuang-pejuang bangsa.

“Sekarang kita juga di masa pendemi corona. Pendemi ini hanya bisa kita selesaikan dengan jiwa besar. Bahwa kita ingin bersama-sama menyelasiakan masalah bersama bangsa ini. Olehnya saya yakin dan percaya, para Pramuka Kota Makassar akan secara terus menerus melalukan edukasi, di dalam menyelesaikan pendemi corona,” pungkasnya.(jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupaya dalam mencegah gizi buruk serta mengentaskan stunting.

Diketahui, kondisi itu rentang pada anak-anak. Terlebih maraknya ditemukan kasus gizi buruk dan stunting di Sulsel.

Seperti dalam kasus Haidil Ramadani atau bisa dipanggil Aidil. Bocah berusia 13 tahun yang tinggal di Daeng Tata, Kota Makassar. Di usianya saat ini, Aidil tidak seperti anak umumnya. Ia lumpuh dan tidak bisa berbicara. Hal itu karena gizi buruk yang dialaminya. Akibat tidak mendapatkan asupan gizi yang baik, karena keluarganya dalam kemiskinan.

Menanggapi permasalahan stunting dan gizi buruk, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman meminta pentingnya intervensi pada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, maupun Dinas terkait, dan juga Kabupaten/Kota.

Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, maupun Dinas terkait, kata dia, berperan dalam mencegah stunting dan gizi buruk. Dengan memberi bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) kepada keluarga yang dianggap tingkat kesejahteraannya rendah.

Program tersebut merupakan salah satu intervensi Pemerintah melalui Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas terkait untuk mengurangi prevalensi stunting.

Bantuan melalui program PKH itu, kata Andi Sudirman, “supaya mengurangi resiko anak kurang gizi atau ibu hamil kurang gizi yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau anaknya tersebut,” katanya.

“Kami minta Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Donas terkait lingkup Provinsi serta Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan agar menyisir daerah dan menginterversi anggaran untuk penanganan tahun 2021,” pintanya.(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin berharap Mayarakat Ekonomi Syariah (MES) Sulawesi Selatan  dapat mengawal green finance bisa diwujudkan di Sulawesi Selatan. Green finance merupakan konsep keuangan hijau untuk menciptakan dan mendistribusikan produk serta layanan keuangan yang mendorong investasi ramah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Fokus utama konsep green finance adalah pengeluaran modal untuk proyek atau pembangunan yang lebih ramah lingkungan.

hal ini disampaikan Wapres dalam Seminar Nasional Virtual, Sabtu (8/8/2020). Melalui aplikasi Zoom serta ditayangkan live di akun YouTube MES Sulsel, dengan tema yakni “Peran Strategis Industri Keuangan Syariah Mendukung Pencapaian Target SDGs Tahun 2030” ini diikuti oleh sekitar 700 peserta yang terlebih dahulu telah mendaftar.

Ia memuji kegiatan yang digelar MES Sulsel. Menurutnya topiknya sangat relevan dengan situasi saat ini. Ma’ruf Amin menyampaikan, jika ekonomi berkelanjutan diterjemahkan sebagai pembangunan berkelanjutan.

“Terlebih lagi saat ini dunia sedang menghadapi Covid-19, dampak sangat terasa di sisi sosial dan ekonomi, beban masyarakat bertambah, sementara roda ekonomi lambat. Situasi ini, maka konsep ekonomi berkelanjutan sangat penting. Dalam konteks pengurangan beban masyarakat, inilah kesempatan untuk menggunakan sumber daya misalnya energi dapat lebih efisien. Ini waktu tepat untk menegaskan aspek inklusivitas. Karena pandemi ini berdampak pada semua kalangan. Maka inilah kesempatan untuk melaksanakan pembangunan yang lebih baik,” pungkasnya.

Pesan bagi pelaku ekonomi dan keuangan syariah, lanjutnya, pandemi ini memaksa kita berubah dan beradaptasi.

“Pertemuan fisik diganti oleh pertemuan virtual. Penyelenggaraan Pemerintahan dilakukan dengan menggunakan teknologi komunikasi digital, Pendidikan dilakukan dengan sistem daring, serta transaksi belanja dilakukan dengan aplikasi online.
Adaptasi adalah kunci kita untuk survive karena itu pada kesempatan ini saya meminta kepada kita semua pelaku ekonomi dan keuangan syariah untuk beradaptasi mengikuti perubahan yang sedang terjadi agar tidak tertinggal,” pintanya.

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah harus disertai dengan perkembangan teknologi digital untuk mendukung seluruh aktivitas ekonomi keuangan syariah.

“Untuk itu saya harapkan Sulawesi Selatan menjadi pelopor ekonomi berkelanjutan. apresiasi kepada MES yang terus aktif mempromosikan ekonomi dan keuangan syariah,” imbuhnya.

Dalam seminar nasional ini, menghadirkan narasumber yakni Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah, Prof. Dr. Ir. Winarni Dien Monoarfa; Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Ventje Rahardjo; Ketua Komite Bidang Standarisasi Kompetensi, Pelatihan, Profesi dan Link and Match – MES Pusat, Deden Firman Hendarsyah; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Bambang Kusmiarso; Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku, Papua, Moh. Nurdin Subandi.(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sulawesi Selatan mengadakan Seminar Nasional Virtual, Sabtu (8/8/2020). Melalui aplikasi Zoom serta ditayangkan live di akun YouTube MES Sulsel.

Dengan tema yakni “Peran Strategis Industri Keuangan Syariah Mendukung Pencapaian Target SDGs Tahun 2030” ini diikuti oleh sekitar 700 peserta yang terlebih dahulu telah mendaftar.

Webinar ini merupakan rangkaian dari kegiatan ‘MES Go Green for South Sulawesi’. Di mana sebelumnya telah dilakukan penanaman pohon dibeberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Seperti di Kabupaten Jeneponto, Takalar, Bone dan Bulukumba.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman yang juga selaku Ketua Umum MES Sulsel membuka kegiatan ini secara resmi. Ia mengaku, bahwa seminar ini telah diwacanakan pada awal tahun. Namun kondisi pandemi, sehingga dilakukan secara virtual.

Dirinya pun menyampaikan beberapa kegiatan yang telah dilakukan MES Sulsel. “Sudah dilakukan penanaman pohon melalui gerakan ‘MES Go Green For South Sulawesi’. Dengan penanaman pohon mangrove untuk mencegah abrasi. Pelan-pelan kami harap masyarakat Sulsel bisa gemar menanam,” tuturnya. Yang dilakukan ini, kata dia, sebagai wujud dalam melestarikan dan restorasi lingkungan. Selain itu, MES Sulsel telah melaksanakan pelatihan “Pendidikan Fiqih Muamalah (Zalim, Gharar, Riba)”.

Dalam seminar ini, turut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin yang juga selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga sebagai Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Ia memuji kegiatan yang digelar MES Sulsel. Menurutnya topiknya sangat relevan dengan situasi saat ini. Ma’ruf Amin menyampaikan, jika ekonomi berkelanjutan diterjemahkan sebagai pembangunan berkelanjutan.

“Sejak tahun 2015, Indonesia telah mengadopsi pembangunan berkelanjutan. Tujuan syariah sejalan dengan pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

“Konsep berkelanjutan dalam ekonomi dan pembangunan merupakan konsensus kesejahteraan universal,” terangnya.(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pengurus Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas) Sulawesi Selatan memperlihatkan kepedulian ditengah Pandemi Covid-19 dengan menyerahkan bantuan 5000 masker yang diperuntukkan kepada seluruh tenaga kesehatan di Kota Makassar, khususnya  yang bertugas di Puskesmas.

Penyerahan bantuan ini masker ini diserahkan langsung Penasehat Perbanas Sulsel, Andi Hudli Huduri kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Naisya Tun Azikin di Puskesmas Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Jumat (7/8/2020).

Prosesi penyerahan ini disaksikan langsung Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Rossy Timur Wahyuningsih.

“Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam upaya menghadapi pandemi Virus Covid-19. Makanya bantuan ini kami tujukan kepada mereka, sebagai bentuk terima kasih dan dukungan terhadap pengabdian dan kerja kerasnya selama ini” ujar Andi Hudli Huduri.

Melalui Perbanas Sulsel, Andi Hudli juga menyatakan komitmennya untuk selalu terlibat dalam upaya bersama melakukan percepatan penangan Covid-19, khususnya di Kota Makassar.

Sementara itu, Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari upaya bersama melakukan pengendalian wabah Covid-19 di Makassar.

“Kita sudah melewati fase pandemi yang cukup panjang dan itu cukup memberi kita pengalaman tentang pentingnya melaksanakan protokol kesehatan di setiap aktifitas yang kita lakukan. Bantuan masker ini tentu sangat berarti bagi tenaga kesehatan kita yang setiap hari bekerja ditengah resiko dari paparan virus” ujar Prof Rudy.

Selain menyaksikan penyerahan batuan masker, Prof Rudy juga melakukan peninjauan  kondisi puskesmas serta pelayanan kesehatan di puskesmas tersebut di era pandemi covid 19.(jalu)

Source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makssar – PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) memberikan dukungan untuk pelebaran jalan Metro Tanjung Bunga oleh Pemerintah Kota Makassar. Dukungan tersebut berupa penyerahan surat pernyataan kesiapan penyerahan lahan.

Surat pernyataan tersebut secara resmi diserahkan oleh Associate Director GMTD A Eka Firman kepada Pj Walikota Makassar Rudy Djamaluddin, Jumat (7/8). Dalam surat itu, disebutkan bahwa lahan yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar untuk keperluan pelebaran jalan Metro Tanjung Bunga Makassar.

A Eka Firman mengatakan meski sudah menyerahkan surat pernyataan sebagai bukti kesiapan penyerahan lahan, tapi pihaknya belum bisa memastikan luasan dan nilai lahan yang nantinya akan diserahkan.

“Luasan (lahan) akan dibicarakan selanjutnya, nilai (lahan) belum ada. Kita tunggu, kapan tergantung pemerintah kota,” ujarnya.

Eka, mengatakan kesiapan penyerahan lahan sebagai salah satu bentuk komitmen GMTD dalam mendukung progam pemerintah, serta kesamaan tujuan antara GMTD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. “Karena kesamaan visi misi antara owner dan Pak Gubernur Nurdin Abdullah,” kata Eka.

Dia berharap, penyerahan lahan milik GMTD tesebut dapat dioptimalkan pemanfaatannya oleh Pemerintah Kota Makassar untuk kepentingan masyarakat. “Semoga Pemkot dapat memanfaatkan lahan yang kami berikan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Makassar dan Sulsel,” pungkas dia.

Terpisah, Pj Walikota Makassar Rudy Djamaluddin memberikan apresiasi atas kesiapan GMTD menyerahkan lahan kepada Pemerintah Kota Makassar untuk keperluan pelebaran jalan Metro Tanjung Bunga.

Lebih lanjut, Rudy mengatakan sebelumnya pihak Pemerintah Kota Makassar juga telah melakukan pertemuan dengan Chairul Tanjung selaku pemilik lahan di kawasan Trans Studio untuk keperluan pelebaran jalan Metro Tanjung Bunga.

Ke depan, kata dia, hanya persoalan teknis dan administasi saja yang akan diselesaikan sehingga Pemerintah Kota Makassar bisa segera melaksanakan pengerjaan pelebaran jalan Metro Tanjung Bunga Makassar.

“Insha Allah sudah lancar, tinggal ada beberapa hal kecil yang akan kita lakukan pendekatan dan saya yakin ini tidak akan menjadi masalah,” katanya.(jalu)

Source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pemerintah Kota Makassar secara tegas belum mengizinkan pelaksanaan pesta pernikahan, baik itu yang digelar di hotel maupun di gedung-gedung pertemuan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumuman orang yang berpotensi menyebabkan terjadinya penularan virus Covid-19 di Kota Makassar. Kepala Dinas Pariwisata Kota makassar, Rusmayani Madjid, menegaskan hal tersebut saat di konfirmasi di Makassar, Jumat (7/8/2020). Menurutnya, kebijakan ini di lakukan menyusul potensi penularan virus Covid-19 di Kota Makassar masih cukup tinggi.

“Hingga saat ini belum ada izin untuk digelar pesta pernikahan, termasuk izin untuk panti pijat, karaoke maupun bioskop” tegas Rusmayani Madjid saat di konfirmasi.

Menurutnya, petensi penularan virus Covid-19 di Kota Makassar saat ini masih cukup tinggi sehingga kegiatan yang bisa memicu terjadinya kerumunan orang masih belum dibolehkan, termasuk keharusan menerapkan protokol kesehatan terhadap seluruh aktifitas warga.

“Memang beberapa waktu lalu Pak Wali ( PJ Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin) sempat menerima kedatangan Pak Anggiat (Anggiat Sinaga, Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel) yang meminta izin agar hotel sudah bisa menggelar pesta pernikahan. Namun waktu itu Pak Wali meminta agar semua pihak bersabar dulu, termasuk pengelola hotel mengingat Makassar saat ini masih pandemi Covid” ujar Rusmayani Madjid.

Sejauh ini berbagai upaya terus di lakukan Pemkot Makassar untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19, baik itu pembatasan pergerakan antar wilayah, maupun penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat umum, seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan juga selalu rutin mencuci tangan.

“Kita punya tim lapangan yang rutin bergerak ditempat-tempat usaha, baik itu di hotel-hotel maupun di restoran-restoran untuk memberikan edukasi dan sosialisasi Perwali Nomor 36 tahun 2020 tentang protokol kesehatan. Bahkan saat sosialisasi kita membuat berita acara yang mesti mereka tandatangani, yang isinya tentang sejumlah poin-poin bahwa mereka mereka telah menerima tim dari Pemkot dalam hal ini Dinas Pariwisata, bahwa mereka telah memahami isi dari Perwali 36 berdasarkan sosialisasi yang kita sampaikan. Termasuk juga kesediaan mereka menerima sanksi jika masih melanggar protokol kesehatan” lanjutnya.

Rusmayani juga mengaku telah membentuk tim gabungan yang terdiri atas PHRI, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan serta stakeholder lainnya yang akan bertugas untuk melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di sejumlah tempat-tempat usaha, baik di hotel maupun restoran.

“Kita ingin mengecek apakah komitmen yang tertuang di berita acara itu sudah dilaksanakan atau masih ada yang kurang. Makanya kita akan memberikan label bintang terhadap hotel dan restoran berdasarkan tingkat kepatuhan mereka menjalankan seluruh aturan perwali 36” tegasnya.(jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Penjabat Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin memberikan penekanan agar wahana bermain anak serta bioskop belum bisa di operasikan. Hal ini di tegaskannya saat menerima kunjungan PT Kalla Inti Karsa di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat (7/8/2020).

Prof Rudy Djamaluddin mengatakan di masa pandemi ini, perputaran ekonomi perlahan akan di benahi. Olehnya itu pertokoan dan sejumlah pelaku usaha lainnya sudah mulai di buka. Mall juga mulai di berikan izin beroperasi hanya saja tetap mengacu pada protokol kesehatan. Namun untuk sejumlah tenant di dalam mall belum seutuhnya di buka. Wahana permainan dan bioskop misalnya.

“Perlahan kita benahi ekonomi yang sempat terpuruk. Pelaku usaha di berikan izin buka kembali dengan catatan perhatikan aturan kesehatan. Mall juga sudah di buka, tapi khusus wahana permainan anak dan bioskop sabar dulu, tunggu suasana kondusif,” tegasnya.

Ia menambahkan jika wahana permainan anak dan bioskop di paksakan buka di masa sekarang, maka kemungkinan penyebaran virus covid-19 bisa saja akan meningkat.

“Jangan di paksakan dululah. Kita liat situasinya apakah sudah memungkinkan baru kita buka. Riskan di saat sekarang, apalagi anak-anak yang aktif. Ini sangat rentan, dan orang tua yang cerdas juga tidak akan mengajak anaknya bermain di mall dulu. Sama halnya dengan bioskop. Tidak ada jaminan jaga jarak tetap dilaksanakan ketika lampu sudah padam ”,ujarnya.

Sementara itu Ricky Theodores Direktur Operasional PT Kalla Inti Karsa menuturkan pihaknya akan mengikuti himbauan pemerintah dan menjalankan usaha sesuai dengan prosedur kesehatan.

“Kami memahami kecemasan pemerintah, dan saya rasa ini akan menjadi catatan agar kami lebih peduli lagi dengan keadaan mall. Protokol kesehatan makin di tingkatkan. Kalau kecolongan tentu akan berdampak ke manajemen juga”,pungkasnya.

Selain pembahasan tersebut, dalam pertemuan yang turut di hadiri oleh sejumlah pimpinan SKPD, PT Kalla Inti Karsa juga berharap agar pelaku usaha diberikan keringanan pembayaran pajak agar mereka tetap bisa survive, termasuk memenuhi seluruh kewajiban terhadap karyawan selama pandemi berlangsung.(jalu)

source : Humas Pemkot Makassar