Daerah

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Makassar, DRA Hj. Kartini (F-NIB) menggelar Sosialisasi Peratutan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kepemudaan, Senin (14/06/2021) di Hotel Almadera Makassar.

Legislator Partai Perindo ini menilai, pembangunan daerah sangat dibutuhkan kontribusi dan peran pemuda yang positif. Sebab, dirinya merasa pemuda memiliki gagasan dan ide-ide yang dapat mengubah daerah dengan baik.

“Saya mengharapkan semua pemuda pemudi bisa berkerja keras untuk mengisi pembangunan dengan hal-hal yang positif”, ujarnya.

Selain itu, Hj. Kartini menambahkan, tenaga dan spirit pemuda harus disalurkan dengan benar, pemuda saat ini cukup banyak menyia-nyiakan waktu dan tenanganya kepada hal yang tidak produktif seperti kebiasaan tawuran yang berujung merugikan masyarakat sendiri.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah kreatifitas dan karakter yang di dalamnya ada sombere, yaitu santun dan mau mengakui orang. Banyak orang sekolahnya tidak tinggi tapi jadi bupati. Sementara banyak yang tinggi sekolah tapi tidak jadi apa-apa,” katanya.

Turut hadir sebagai narasumber Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, drs. A. Hendra Hakamuddin S.STP, MPA dan Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kota Makassar H. Jabbar.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Walikota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto bersama Asosiasi Profesor Indonesia yang tergabung dalam Bro Prof siap menjalankan 5.000 lorong wisata di Kota Makassar.

Hal itu dinyatakan saat menggelar virtual zoom bersama membahas kelembagaan penerapan lorong wisata, di Kediaman Pribadi Wali Kota Makassar, Jalan Amirullah, Minggu (13/6/21).

“InsyaAllah secepatnya. Mungkin habis resetting Camat Lurah kita jalankan ini pergerakan 5.000 lorong wisata. Karena penyebaran kegiatan ini harus merata,” ucapnya.

Kata Danny, Kelembagaan ini harus lebih aktif dan tetap berjalan agar segala masukan dan ide bisa sejalan. Karena, menurutnya, membangun Kota Makassar butuh dukungan dari segala arah. Apalagi, yang mau dibangun ini adalah lorong yang dimana merupakan sel terpenting di suatu kota.

“Kita zoom semangat sekali hingga 2 jam lebih. Kalau tidak adzan pasti tetap lanjut. Ini membuktikan banyaknya kekurangan pemerintah kota Makassar dan banyaknya ide para prof yang menurut mereka tidak tahu mau disalurkan kemana. Nah, jadinya hari ini bertemulah semua jalan pikiran kita. Kita akan benahi bersama,” tuturnya.

Konsep 5.000 lorong wisata ini akan dijadikan basis ekonomi kebangkitan. Tak hanya itu, didalamnya terdapat edukasi kesejahteraan dan menanamkan mental-mental mandiri di sebuah lorong.

Nantinya, Camat, lurah hingga RT/RW sebagai penggerak di masing-masing wilayahnya.

“Mungkin nanti kami akan beri nama seperti lorong taripang, lorong barongko, jadi ini sebagai local influencer. Dari sini para wisatawan akhirnya penasaran dan tidak susah mencari dimana kue atau makanan khas terenak. Tinggal sebut nama lorongnya saja,” sebut Danny.

Sebelum mengakhiri Zoom, Danny berharap agar selalu mendapat masukan yang membangun inisiasinya tersebut.

“Siapapun pemimpin yang tidak menyentuh lorong maka itu hanya make up permukaan saja. Maka dari itu, saya minta usulannya apapun saya terima. Kita kolaborasi bersama seluruh professor kita,” pintanya.

Di dalam lorong tersebut nantinya juga akan dibuatkan rumah bakat yang menampung bakat-bakat anak-anak lorong. Seperti menari, seorang story telling sejarah sebuah nama jalan dan lain sebagainya.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Fatma Wahyudin (F-Demokrat) menggelar Sosialisasi peraturan daerah kota Makassar No. 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Minggu (13/06) di Hotel Aston Kota Makassar.

Dalam kesempatannya Fatma Wahyudin mengungkapkan bahwa Perda ini dibentuk bertujuan untuk mendorong bagaimana peran serta dunia usaha dalam membantu meningkatkan pembangunan kota Makassar, mendorong terwujudnya sistem perencanaan program pembangunan daerah dan perusahaan yang berpihak untuk warga kota Makassar, serta menciptakan hubungan yang serasi yang sesuai prinsip lingkungan, nilai dan norma-norma serta budaya masyarakat antara perusahaan dan pemerintah daerah.

“Ruang lingkup dari perda ini tentunya meliputi bantuan dana sebagai kompensasi perusahaan, perbaikan tingkat kesejahteraan sosial, pemulihan peningkatan fungsi lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan yang selaras dengan visi misi pemerintah Daerah,”jelasnya

Dirinya menambahkan bahwa Program TSLP meliputi kemitraan usaha mikro kecil dan koperasi, bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan, serta adanya program langsung kepada masyarakat baik berupa hibah, subsidi, bantuan sosial, pelayanan sosial dan lain sebagainya.

“Kami berharap bagi perusahaan berkewajiban memberikan Konstribusi nya kepada pemerintah kota makassar untuk pembanguan kota makassar, pengembangan ekonomi yg berkelanjutan dgn memperhatikan tanggung jawab sosisal dan lingkungan perusahaan serta berharap dapat menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan prinsip lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat antara perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat kota makassar,”tutup salah satu srikandi Demokrat Makassar ini.

Kegiatan Pada Pagi hari ini menghadirkan narasumber Ketua Dewan TSLP/CSR kota Makassar Indira Mulyasari Paramastuti dan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsos Tenaga Kerja kota Makassar Ariansyah, SP.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Di akhir pekannya Wali Kota Makassar memilih untuk bertemu dengan para alumni teknik tempatnya menimba ilmu di Universitas Hasanuddin Makassar.

Silaturahmi bersama rekan-rekannya Ia tunjukkan dengan ikut serta  dalam laga futsal yang berlangsung di Goro Arena Jalan Yusuf Dg Ngawing Makassar, Sabtu (12 Juni 2021).

Wali Kota Danny Pomanto berkesempatan membuka acara futsal tersebut mendampingi Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang juga sebagai alumni teknik Unhas.

Menggiring bola dan berusaha mencetak gol nampak dalam lapangan yang diisi oleh dua tim yakni tim teknik sipil dan tim gabungan teknik (ikatek). Danny Pomanto sendiri masuk bergabung dalam tim ikatek mewakili alumni angkatan 81.

“Baru saja kami para alumni teknik dipersatukan dalam laga futsal, berkumpul dan bercanda gurau bersama dalam bingkai olahraga. Tentu kami mengedepankan sportifitas tapi yang utama itu adalah jalinan persaudaraan sesama alumnus,” ungkap Wali Kota Makassar.

Sementara itu Ketua Panitia Sri Asri mengatakan terselenggaranya acara ini karena kuatnya solidaritas para alumni dan juga merupakan agenda tahunan.

“Jadi ini agenda tahunan yang sering kami lakukan dan alhamdulillah seperti halnya tahun sebelumnya respon serta antusias semuanya masih sangat baik dan akan ada beberapa rangkaian kegiatan lainnya untuk makin menyatukan para alumni,” ujar Sri.

Berkumpulnya alumni teknik Universitas Hasanuddin Makassar ini dimulai dari angkatan 1978 hingga 2017.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Ketua TP PKK Makassar, Indira Yusuf Ismail resmi buka event UMKM Biringkanaya Expo 2021 yang digelar di Centra Mart, Perintis Kemerdekaan, Sabtu (12/06/2021).

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Makassar, Indira Yusuf Ismail menyampaikan apresiasi atas inovasi yang dilakukan TP PKK Biringkanaya dalam upaya menunjang segi pemulihan ekonomi di masa pandemi.

“Program pemerintah kota Makassar melalui Makassar Recover, bukan hanya terkait permasalahan kesehatan, tetapi juga tentang bangkitnya ekonomi. Hadirnya event yang dikemas luar biasa patut diapresiasi, dengan tagline UMKM Bangkit, Ekonomi Pulih,” ujarnya.

Selain itu, Indira Yusuf Ismail berharap apa yang telah dilakukan oleh Kecamatan Biringkanaya dapat menjadi contoh bagi kecamatan lainnya. Setiap kecamatan tentu memiliki keunggulan masing-masing, tinggal bagaimana dikembangkan,” lanjutnya.

Expo 2021 kali ini, juga dirangkaikan dengan penandatanganan MoU antara pihak dunia usaha dan dunia industri melalui TP PKK Biringkanaya.

Ketua TP PKK Biringkanaya, St Syahriati, SS, menyampaikan kegiatan ini sebagai salah satu bentuk dukungan atas program pemerintah Makassar Recover.

“Salah satu hal yang mendasari, yakni dukungan atas program Makassar Recover terkait pemulihan ekonomi. Tercatat lebih dari 100 UMKM yang ada di Biringkanaya. Meskipun UMKM adalah pelaku ekonomi usaha kecil dan menengah namun mampu menjadi menopang ekonomi keluarga, bahkan ekonomi Indonesia,” tuturnya.

Sehingga TP PKK Biringkanaya mengambil peran untuk mendukung UMKM dengan cara berkolaborasi dengan pihak hotel yang ada di Kecamatan Biringkanaya dalam hal promosi dan pemasaran.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Program Makassar Recover diapresiasi oleh Prof Dr Muhadjir Effendy Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI.

Hal tersebut  diutarakan Muhadjir Effendy saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Lurah Maricaya Jalan Veteran Makassar, Jumat (11/6/2021)

Muhadjir menyambut baik dan mengapresiasi upaya Pemkot Makassar menyelamatkan masyarakat dari paparan virus Covid-19.

“Setelah mendengar dan berbincang langsung dengan para petugasnya rupanya Makassar ini menjadi salah satu kota yang peka dan tanggap cepat menangani covid. Inilah yang diharapkan Bapak Presiden menghidupkan kembali perekonomian tanpa harus mengabaikan hadirnya virus Covid-19,” kata Menko PMK RI.

Dalam Kunjungan kerjanya di Makassar Muhadjir didampingi Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi serta camat dan lurah se-kecamatan Mamajang

Dihadapan satgas covid ini Muhadjir berharap kiranya mereka dapat bekerja lebih maksimal, namun tetap memperhatikan kesehatannya.

“Tugas bapak ibu ini sungguh sangat mulia. Semoga diberikan kesehatan dan keselamatan menjalankan tugasnya. Kita berjuang bersama menyelamatkan negeri ini supaya kita  bisa pulih dan keluar dari zona penyebaran covid,” ucapnya.

Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi menjelaskan bahwa capaian Pemkot saat ini, tidak lepas dari usaha dan komitmen bersama semua pihak.

“Bersama Bapak Wali Kota Makassar kami usung program Makassar Recover yang alhamdulillah di sambut baik dan berjalan hingga hari ini. Komitmen semua pihak, memudahkan kami memperbaiki roda perekonomian juga imunitas warga dari covid 19,” tutur Fatmawati dihadapan Menko PMK RI.

Tidak hanya berdialog dengan petugas Master covid Menko PMK RI juga membagikan masker kain berjumlah 2.000 lembar yang selanjutnya akan dibagikan ke masyarakat.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Walikota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto meminta seluruh OPD untuk menyusun secara cepat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar.

Hal tersebut ditegaskan saat menggelar Rapat Koordinasi membahas RPJMD di Ruang Sipakatau, Kamis (10/6/21).

Danny mengatakan RPJMD sangatlah penting karena merupakan Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi dasar Visi Misi Danny Fatma selama 5 tahun.

“Visi misi kami berdua ,saya beserta ibu Fatma, diurai dalam bentuk program – program strategis dan inovasi. Lalu diuji di DPRD Kota Makassar, utamanya update persoalan yang kita miliki sekarang ini, soal penanganan pandemi,” ucapnya.

Karenanya, Danny yang didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi menegaskan dihadapan semua OPD agar segera mengumpulkan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan setiap OPD.

Jika ditemukan ada beberapa titik yang dominan menolak mendukung RPJMD dan ketidakseriusan dalam mengisi kebutuhan program RPJMD maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas.

Itu menunjukkan lemahnya Kepala OPD beserta jajarannya dalam mengembang amanah yang diberikan.

“Hari minggu ini saya tunggu. Semua SKPD harus mengumpulkan secara rinci. Kalau tidak artinya dia tidak mendukung program-program prioritas kami. Senin kami periksa dan selasa saya akan perintahkan inspektorat untuk tindaklanjuti kami langsung non jobkan,” tutur Danny.

Karenanya, Danny berharap selama proses RPJMD semua OPD bekerjasama dengan baik  dan program bisa berjalan dengan lancar demi mewujudkan program-program yang bisa membawa Makassar dua kali tambah baik.

“Saya transparan dan tidak semena-mena asal semua mau kerja dan mendukung program yang bisa membawa kota Makassar bangkit. Karena saya lihat dua tahun ini jauh kemundurannya,” pungkas Danny.

source: Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mulai menggodok proses penghapusan Jabatan administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) yang akan dialihkan ke jabatan fungsional.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sulsel, Imran Jauzi, saat ditemui di kantor gubernur Sulsel jalan Urip Sumoharjo Makassar, Kamis, (10/06).

Ia mengaku saat ini, tahapan penghapusan Jabatan Eselon III dan IV sudah masuk pada penataan atau penyesuaian struktur keorganisasian atau Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta penyiapan peraturan dalam bentuk Pergub ataupun Perda.

“Itu tahapannya dimulai dari Juni ini, tapi tahapannya tidak langsung pada perpindahan jabatan, yang pertama itu penyesuaian struktur organisasi (SOTK) harus dia punya organisasi di ubah, apakah melalui perda atau pergub tentunya  di biro organisasi lebih paham” ungkapnya

Lebih lanjut, Imran Jauzi mengaku, setelah tahap penyesuaian struktur organisasi ditetapkan, barulah menempatkan pegawai ke jabatan fungsional sesuai tugas masing-masing.

” Setelah di ubah, jabatan fungsional baru kita limpahkan pegawai nya ke situ,  ke fungsional , itupun fungsional yang tugasnya yang sesuai.” jelasnya

Imran Jauzi mengungkapkan bahwa terdapat tiga tahap dalam proses penghapusan Jabatan Eselon III dan IV diantaranya penyesuaian struktur organisasi, Penetapan Pegawai, dan penerapan budaya kerja.

Diantara ketiga tahapan tersebut, Imran Jauzi mengaku penerapan budaya kerja merupakan tahapan yang paling berat sebab membutuhkan penyesuaian dalam pengelolaan manajemen kepegawaian.

“Jadi ada tiga tahap, yang pertama adalah kelembagaan dirapi kan, pegawai nya di kasih pindah, dan kemudian yang ketiga yang paling berat ini budaya kerjanya.” pungkasnya.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Wakil Walikota Makassar Fatmawati Rusdi menghadiri serah terima jabatan kepala perwakilan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi – Selatan. Bertempat di Auditorium Perwakilan BPK Sulsel. Jalan AP. Pettarani, ⁴Kamis 10/6/2021.

Dalam kesempatan tersebut hadir Plt Gubernur Sulsel  A. Sudirman Sulaiman bersama jajaran forkopimda mengikuti seluruh prosesi serah terima dari pejabat lama dari Wahyu Priyono kepada Paula Henry Simatupang yang ditunjuk menjadi kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi -Selatan yang baru.

Fatmawati Rusdi mewakili pemerintah kota Makassar mengucapkan selamat atas amanah kepada Paula Henry Simatupang yang ditunjuk menggantikan Wahyu Priyono menempati posisi barunya sebagai kepala BPK Provinsi Bali

Fatmawati berharap dibawah kepemimpinan kepala perwakilan BPK yang baru Pemkot Makassar dapat terus bekerjasama dan saling bersinergi.

“Yang perlu kita perhatikan semua, utamanya bagi dinas maupun OPD adalah komunikatif dan koordinasi karena BPK bekerja memerlukan koordinasi yang baik bersama Pemkot dalam menyusun LHP,” terangnya.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar bersama Kejaksaan Negeri Makassar, melaksanakan penandatanganan program kerjasama perdata dan tata usaha negara di Aula Tirta Dharma PDAM Kota Makassar, Rabu (09/06/2021).

Sekretaris Daerah Kota Makassar, Ir M. Ansar, mewakili Walikota Makassar berharap agar dengan adanya kerjasama ini berbagai permasalahan yang timbul terkait pelayanan maupun aset yang dapat berimplikasi hukum dapat tertangani.

“Sinergitas ini dibangun dengan harapan dapat berjalan dengan tertib, sesuai aturan hukum, dengan  upaya penyelamatan dan pengamanan aset perumda air minum Kota Makassar, penagihan tunggakan rekening air dan penertiban pelanggan yang bermasalah, serta permintaan pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum maupun tindakan hukum lainnya,” ujar M. Ansar

Hal senada diutarakan Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Hamzah Ahmad terkait adanya aset PDAM Kota Makassar yang pemanfaatannya digunakan oleh pihak ketiga.

“Problem perusahaan ini sangat banyak, dan butuh penyelesaian. Seperti halnya persoalan aset yang dikuasai oleh beberapa pihak. Meski PBB aset tersebut dibayarkan oleh PDAM setiap tahunnya, namun tidak pemanfaatan lahan pihak PDAM,” ujarnya.

Kepala Kejari Makassar, Andi Sundari dalam kesempatan yang sama, menyampaikan apresiasi kepada PDAM Kota Makassar atas kesediaan untuk menjalin kerjasama wujud kepercayaan kepada Kejari Makassar.

Selain itu, Andi Sundari pun menyampaikan kesiapan untuk memberikan perhatian terkait aset pemerintah, dan turut aktif dalam melakukan pengamanan yang dikuasai oleh pihak ketiga, aset yang terlantar dengan status yang belum jelas.

Namun, Andi Sundari pun mengingatkan untuk tiap setiap bantuan hukum harus dibarengi dengan surat kuasa khusus terlampir permasalahan yang ada.

“Untuk setiap kasus, memiliki 1 Surat Kuasa Khusus, karena biasanya setiap permasalahan memiliki karakteristik penanganan masing-masing,”tandasnya.

source : Hidayat