Daerah

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo menghadiri serah terima jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan dari Wahyu Priyono kepada Paula Henry Simatupang, Kamis (10/6/2021).

Berdasarkan informasi yang diketahui, Kepala perwakilan lama, Wahyu Priyono akan menjadi Kepala perwakilan provinsi Bali.

Acara serah terima jabatan diselenggarakan di auditorium BPK perwakilan provinsi Sulsel, dengan dihadiri langsung oleh anggota VI BPK RI, Prof Harry Azhar Aziz M.A, Auditor utama keuangan negara VI, Dr Dori Santosa, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Forkopimda Provinsi Sulsel serta Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD di wilayah Sulsel dan juga para kepala perwakilan BPK wilayah Sulsel dan Papua serta para undangan lainnya.

Dalam acara ini, Rudianto Lallo berharap agar Kepala BPK Perwakilan yang baru dapat menjadi mitra yang baik.

“Kami ucapkan selamat kepada Kepala BPK-RI yang baru, dan kami berharap bisa menjadi mitra yang baik bagi pemerintah daerah dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi pemerintahan yang baik,” jelasnya.

Tak lupa ia mengungkapkan bagaimana Kepala BPK Perwakilan Sulsel yang lama dapat melakukan kerjasama yang baik.

“Beliau (Wahyu Priono) sangat komunikatif dan responsif dalam setiap keadaan ketika menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah Kota Makassar. Kami juga sadari bersama bahwa kebersamaan selama ini memang ada. Paling penting adalah bagaimana mencatat sejarah,” tuturnya.

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Walikota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto menerima kunjungan Bulog Sulselbar di Kediaman Pribadinya, Jalan Amirullah Makassar, Rabu (9/6/2021).

Dalam pertemuan tersebut Bulog memperkenalkan produk barunya yakni beras fortivit.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sulselbar Eko Pranoto menjelaskan beras fortivit ini adalah beras unggulan keluaran Bulog yang sudah diberikan tambahan vitamin.

“Kami bertemu Wali kota untuk perkenalkan produk baru Bulog namanya beras fortivit yang sudah diberikan tambahan fortifikan berupa vitamin dan mineral sehingga gizinya lebih unggul dibandingkan beras lainnya,” kata Eko.

Menurutnya beras unggulan ini telah dijual umum namun sementara waktu masih di produksi di RPK (Rumah Pangan Kita) yang dikelola Bulog.

“Fortivit sebenarnya sudah dipasarkan secara umum hanya saja untuk produksinya sementara waktu masih di outlet binaan Bulog namanya RPK,” paparnya.

Danny Pomanto Walikota Makassar yang mendengar penjelasan Pimpinan Wilayah Bulog Sulselbar tersebut menyambut baik dan mengajak Bulog untuk bersinergi dalam food security yang sementara telah disiapkan.

“Ini sangat menarik artinya keamanan makanan di Makassar dapat lebih terjamin. Bersama Bulog kita bisa menentukan food security yang akan dikonsumsi masyarakat Makassar,” ucap Danny.

Untuk selanjutnya kata Danny pihaknya akan bekerja sama dengan Bulog bersama- sama mengawal keamanan makanan dan juga mengontrol harga di pasaran.

“Akan kita tindak lanjuti kerja sama ini. Bukan hanya soal food security saja tapi juga harga di pasaran yang kita kontrol bersama”,tegas Danny.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar Ir. H. Abdul Azis Namu, SE, M.Si. (F-PPP) menilai perusahaan atau bisnis harus bisa berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

“Perda ini sangat penting bagi masyarakat harus mengetahui dan paham batas kewenangan, batas aktivitas perusahaan itu sampai di mana,” ungkapnya.

Hal itu disampaikan dirinya saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Rabu (09/06/2021) di Hotel Grand Town, Kota Makassar.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber, Akademisi Dosen Fakultas Hukum Unhas, DR. Sakka Pati SH, MH. dan Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Makassar H. Jabbar S. Sos.

Selain itu, Abd. Azis Namu juga berharap, dengan adanya perda ini, maka terjadi keseimbangan dan keselarasan antara pengusaha, pemerintah, dan masyarakat.

“Kami berharap dapat menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan prinsip lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat antara perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat kota Makassar,” Azis Namu melanjutkan.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang sifatnya berdampak bagi masyarakat banyak.

Hal ini disampaikan Plt Gubernur Sulsel saat meninjau progres pembangunan Jembatan Malake di Wette’e, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Selasa, 8 Juni 2021.

Andi Sudirman Sulaiman didampingi Bupati Sidrap, Dollah Mando, berjalan menyusuri jalan melihat langsung progres jembatan yang akan menghubungkan Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo.

Plt Gubernur Sulsel berharap hadirnya jembatan ini akan semakin meningkatkan perekonomian masyarakat.

” Kita berharap dengan hadirnya pembangunan jembatan ini, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberikan akses kemudahan melintas bagi masyarakat,” tuturnya.

Pembangunan jembatan penghubung dua kabupaten ini dilakukan secara bertahap. Perencanaan jembatan dengan rangka baja sepanjang 60 meter dan lebar sekitar 8 meter.

” Ini kita lagi mau bangun, kita lagi sementara (bangunan) bagian atasnya, inikan baru selesai bagian bawahnya. Namanya bangunan bawah, nanti bagian atasnya itu ada rangka, rangkanya itu nanti baru oprit karena untuk pembebasan di ujungnya supaya bisa disambungkan,” jelasnya.

Jembatan ini akan menggantikan jembatan gantung yang biasanya warga setempat gunakan. Bahkan hanya bisa dilalui bagi kendaraan roda dua.

“Dengan hadirnya jembatan ini, maka bisa dilalui oleh kendaraan roda empat atau lebih dengan dua arah yang berbeda,” pungkasnya.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Kabar menarik bagi warga Kota Makassar yang ingin bepergian ke luar kota dengan waktu yang minim, Walikota Danny Pomanto telah menyiapkan solusinya.

Berdasarkan hasil pertemuannya dengan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan yang diadakan di Kediaman Pribadinya,Jalan Amirullah Makassar, Selasa (8/6/2021) diketahui dalam waktu dekat Kota Makassar juga akan memiliki jalur kereta api.

WaliKota Moh Ramdhan “Danny” Pomanto mengatakan ada beberapa lokasi yang telah dikomunikasikan untuk memudahkan pembangunan lintasan dengan konsep jalur atas.

Danny mengatakan itu saat melakukan pertemuan bersama dengan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan di kediaman Pribadinya,Jalan Amirullah Makassar, Selasa (8/6/2021)

Pertemuan tersebut dalam dilakukan dikarenakan dalam waktu dekat Kota Makassar juga akan memiliki jalur lintas kereta api.

“Saya baru saja berbincang dengan kepala BPKA Sulsel membahas pembangunan lintasan atau jalur kereta api yang rencananya akan di bangun di Makassar. Titik lokasinya sudah kita sepakati tinggal menunggu pembebasan sebagian lahan yang akan dilakukan oleh pihak BPKA Sulsel,” ucap Danny.

Danny menjelaskan Kota Makassar merupakan kota metropolitan dengan mobilitas warganya yang begitu padat, sehingga konsep lintas kereta api yang ditawarkan solusinya adalah dengan jalur atas.

“Makassar ini boleh di katakan kota padat mobilitas. Olehnya itu agar kehadiran kereta api tidak mengganggu kepadatan yang ada,maka caranya adalah jalur atas. Masuk kota Makassar via lintasan atas,” jelas Danny.

Sementara itu Kepala BPKA Sulsel Jumardin usai bertemu Danny mengatakan, pihaknya sangat antusias dengan konsep yang ditawarkan Wali Kota Makassar.

“Saya kira modelnya selaras dengan yang kami rancang, artinya tinggal pematangan konsep dan selanjutnya dilakukan pembahasan kembali. Intinya jalur utama sudah disetujui pak wali, itu kuncinya,” kunci Jumardin.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pemerintah Kota Makassar berupaya dengan inovasinya masing-masing menyelamatkan kotanya dari paparan virus covid-19. Tak terkecuali Makassar yang terus memulihkan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi.

Hal ini diutarakan Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi saat memberikan sambutan pada launching manual analisa data untuk perencanaan kota post covid-19 secara terbuka menyampaikan trik jitu Makassar dalam penanganan covid. Selasa (8/6/2021) di lantai 11 ruang rapat Wakil Walikota.

Kegiatan yang digelar oleh Asean Development Bank (ADB) tersebut, Wawali mengungkapkan bagaimana program Makassar Recover menjawab tantangan menangani pandemi Covid 19.

“Kita pahami bersama memulihkan kota dari paparan virus covid-19 itu memerlukan keseriusan dan komitmen semua pihak. Di Kota Makassar,bersama Bapak Walikota Danny Pomanto kami ciptakan sebuah program bernama Makassar Recover,” ucap Fatmawati.

Dalam kesempatan tersebut, Fatma secara rinci menyebutkan tahapan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar yang bisa secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Program yang kami ciptakan dirasakan langsung oleh warga Makassar. Ada tiga tahapan dalam Makassar Recover yakni imunitas kesehatan,adaptasi sosial dan pemulihan ekonomi. Ketiganya menjadi kunci penyelamatan Makassar dari pandemi,” jelasnya.

Wakil Wali Kota Makassar ini menyebutkan ada program yang selaras dengan program Pemerintah Kota Makassar.

“Program Makassar Recover sangat selaras dengan hadirnya pula program Asean Australia Smart Cities Trust Fund karena sama-sama dapat dijadikan acuan data untuk peningkatan sistem dan tata kelola pemerintahan secara digital,” terangnya.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pemerintah Kota Makassar Gelar Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah lingkup pemerintah kota Makassar, di Hotel Aston, Selasa (08/06/2021).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, M. Ansar menyampaikan apresiasi atas upaya dari lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah pusat yang telah berupaya mendampingi Pemkot Makassar melakukan implementasi dalam bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga mengefektifkan upaya pencegahan pelanggaran.

Sekda Kota Makassar juga mengingatkan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemerintah kota Makassar untuk tetap berada dalam rel, serta mengikuti aturan yang ada.

“Dalam proses pengadaan barang/jasa ikuti aturan yang ada, karena aturan dibuat agar pengusaha dapat melakukan persaingan dengan transparan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama pula, Sekda Kota Makassar menyampaikan peran strategis pengadaan barang/jasa dalam pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian.

“Guna mendorong peran strategis tersebut diperlukan program yang dapat menjadi stimulan percepatan serta mewujudkan pengadaan barang/jasa yang memberikan nilai manfaat dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta pembangunan berkelanjutan,” tuturnya.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB), Hj. Fitriah Zainuddin, menegaskan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) di Sulsel telah terbentuk pada tahun 2016 sebelum terbitnya Peraturan Menteri PPPA No.4 Tahun 2018 dan jumlahnya terus bertambah.

“Pembentukan UPT. PPA Sulawesi Selatan diinisiasi Pemerintah Daerah sebagai perwujudan tanggung jawab penyelenggaraan teknis layanan perlindungan perempuan dan anak berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (telah diubah menjadi PP Nomor 72 Tahu 2019)”, ungkap Hj. Fitriah Zainuddin saat membuka Kegiatan Uji Publik  Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Hotel Imperial Aryaduta Makassar, Selasa, 8 Juni 2021.

Ia menyebutkan, di Sulawesi Selatan saat ini telah terbentuk kurang lebih 9  UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

“UPT. PPA Sulawesi Selatan yang telah terbentuk yaitu UPT. PPA Kabupaten Luwu Utara, Luwu Timur, Bone, Wajo, Sinjai, Makassar, Enrekang, dan sementara progress untuk Kabupaten Maros dan Gowa”, sebutnya.

Lebih jauh, Hj. Fitriah Zainuddin mengaku mengacu pada Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018, UPTD PPA memiliki beberapa fungsi.

“Beberapa fungsi UPTD PPA yaitu  pengaduan masyarakat, penjangkauan, pengelolaan kasus (penanganan dan rujukan untuk layanan rehabilitasi medis, penegakan hukum, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial), penampungan sementara, mediasi, serta pendampingan korban”, pungkasnya.

Ia menambahkan dalam melaksanakan tugas memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah. UPTD-PPA harus berpedoman pada standar layanan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri (Permen).

“Permen PPPA No 4/2018 menyebutkan bahwa saat ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang menyusun standar layanan dan sebelum disahkan dalam bentuk Peraturan Menteri terlebih dahulu diuji publik, termasuk salah satunya dilaksanakan di Sulawesi Selatan”, tambahnya.

“Melalui kegiatan ini dapat menghasilkan apa yang yang diharapkan bersama dan dapat memberi manfaat kepada masyarakat luas”, tutupnya.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar Hj. Fatma Wahyuddin, ST. MM. (F-Demokrat) menilai pelayanan kesehatan merupakan kewajiban pemerintah untuk menjamin ketersediaannya. Mulai dari pengaturan prosedur tindakan pelayanan hingga biaya yang akan dikeluarkan masyarakat yang seyogyanya telah disubsidi pemerintah.

“Perda ini merupakan perda yang mengatur terkait pelayanan kesehatan dan agar masyarakat paham mulai dari prosedur pelayanan kesehatan hingga peraturan pembiayaan masyarakat yang kurang mampu,” ujarnya.

Hal itu disampikan saat beliau menggelar Sosialisasi perda No. 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Di Kota Makassar, Senin (05/06/2021) di Hotel Aston Kota Makassar.

Fatma Wahyudin juga menambahkan, berhubung dengan perlunya perhatian kesehatan akaibat pandemi, pihaknya meminta kepada masyarakat mendukung program prioritas pemerintah kota yaitu, Makassar Recover.

“Tentunya saat ini penanganan kesehatan perlu perhatian penuh, makanya langkah-langkah pemerintah melalui program Makassar recover harus didukung penuh, temasuk kami sebagai anggota DPRD,” pungkas Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar itu.

Hadir sebagai Narasumber Kabid. Kesehatan Masyarkat Dinas Kesehatan Kota Makassar drg. Ita Isdiana Anwar, M. Kes dan ikatan dokter indonesia DR. dr. Hj. Muji Jawarman, SH., MH., SpKK., M. Kes.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulawesi Selatan (BKAD Sulsel) menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembayaran gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemprov Sulsel.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sulsel Muhammad Rasyid, mengatakan anggaran pembayaran gaji ke-13 pegawai Pemprov Sulsel telah siap, tinggal menunggu petunjuk dari kementrian untuk membayarnya.

“Tinggal menunggu dari kementrian ini, kami sudah siap membayar, tinggal menunggu perintah bayar, kalau sudah ada perintah kita bayar” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya jalan Urip Sumohardjo Makassar, Jumat (04/06).

Lebih lanjut, Rasyid menjelaskan, pihaknya belum membayar gaji tersebut dikarenakan hingga saat ini pihak kementerian masih belum melakukan pembayaran. Ia mengaku menunggu pihak kementerian terlebih dulu untuk melakukan pembayaran gaji ke-13 ASN.

“Petunjuk dari kementrian keuangan, kalau sudah di bayar di kementrian kita bayar, kalau belum kita takut juga” ucapnya

Terkait jumlah anggaran gaji PNS, Rasyid mengatakan telah menyiapkan anggaran sekitar 114 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 ASN pemprov yang berjumlah sekitar 23 ribu pegawai.

“Sekitar 114 miliar untuk sekitar 23 rb pegawai Pemprov sulsel” ungkapnya

source : sulselprov