Daerah

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi sulsel memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020.

Penyerahan WDP ini dilakukan lansung oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulsel, Wahyu Priyono Kepada Plt Gubernur sulsel Andi Sudirman Sulaiman didampingi Ketua DPRD Sulsel  Andi Ina Kartika Sari dalam rapat paripurna di kantor DPRD Sulsel Jumat (28/5).

Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengaku Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan apresiasi dan terimakasih kepada BPK RI perwakilan Sulsel yang telah menyelesaikan tahapan tugas Audit atas LKPD Sulsel.

” Apresiasi dan ucapan terima yang sebesar-besarnya kepada jajaran BPK-RI Perwakilan Sulsel terkhusus kepada seluruh Tim Pemeriksa yang telah menyelesaikan tahapan tugas Audit atas LKPD Sulsel Tahun Anggaran 2020 secara maksimal,” ungkapnya.

Ia menyebutkan Pemprov Sulsel yang mendapat opini WDP pada tahun 2020 atau turun peringkat dari sebelumnya WTP menjadi catatan penting kedepannya untuk berbuat lebih baik lagi.

“Pemeriksaan kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, ada pemeriksaan laporan keuangan dan juga pemeriksaan terhadap kinerja, dan tugas saya memperbaiki ke depan untuk melakukan akselerasi dalam perbaikan perbendaharaan dan kinerja ke depan. tentu kami mendorong dalam menciptakan ketertiban dan pelayanan yang semakin meningkat bagi bagi masyarakat banyak,” sebutnya.

Andi Sudirman Sulaiman juga mengaku tidak ingin menempatkan satu nama atau kelompok atas opini WDP yang diraih Pemerintah Provinsi Sulsel.

“Segala nilai (opini WDP) pada LHP atas LKPD tahun anggaran 2020 ini, saya tidak ingin menempatkan satu nama di atasnya atau kelompok diatasnya sebagai kesalahan,” tuturnya.

Ia ,enegaskan penyerahan WDP Ini menjadi momentum untuk saling bekerja sama dan memperbaiki kedepannya.

“Ini sebagai momentum untuk kami memperbaiki ke depan, untuk saling bekerja sama, untuk menjadi teamwork atau tim kerja yang mendorong kami untuk memperbaiki prosedur tatanan penganggaran tahun 2021 untuk jauh lebih baik ke depan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Andi Sudirman Sulaiman menghimbau OPD untuk melakukan pembenahan yang berkesinambungan terhadap pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang/aset daerah, tingkatkan kinerja bersama Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) mulai proses perencanaan,  penganggaran hingga pelaksanaan APBD.

“Tingkatkan tertib administrasi dan sistem pengawasan yang efektif dengan memperkuat peran dan fungsi lembaga pengawasan internal untuk memberikan peringatan dini dan ruang konsultatif sebagai langkah pengawasan dan pencegahan guna mengantisipasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi daerah. Tindak Lanjut atas seluruh rekomendasi/ saran-saran yang bersifat koreksi yang disampaikan dalam LHP BPK-RI Perwakilan Sulsel,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulsel, Wahyu Priyono mengaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020.

“Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020,” ungkapnya.

Ia menjelaskan pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa kesesuaian.

“Kita memeriksa dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern, Dimana  LHP atas LKPD TA 2020 terdiri dari tiga laporan utama, yaitu LHP atas LKPD TA 2020, LHP atas Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan-undangan,”jelasnya

Wahyu Priyono menambahkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD, Pemprov Sulsel mendapatkan opini WDP.

“Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2020, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2020,” tutupnya.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari serta turut dihadiri Sekda Sulsel, Abdul Hayat Gani,  Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Sulsel, dan para pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulsel.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Makassar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat kembali melaksanakan rapat pembahasan pasal perpasal, Selasa (25/05/2021) di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Makassar.

Ketua Pansus Syamsuddin Raga, mengatakan, pembahasan hari ini, Pansus telah menyepakati Bab satu hingga Bab empat yaitu ketentuan sanksi. Menurutnya, sanksi yang akan diberlakukan harus jelas, sebab hal ini menyangkut ketertiban dan ketentraman masyarakat. Melalui perdebatan alot, sanksi kita atur menurut mekanisme perda sendiri, dan akan melahirkan turunan aturan dalam bentuk perwali.

“Pembahasan hari ini kita atur mengenai sanksi, baik itu sanksi sosial, sanksi administratif, hingga sanksi pindana, walaupun masih sangat terbatas. Sebab, teknisnya akan diatur melalui perwali,” ujarnya.

Senada dengan beliau, Kepala Satpol PP Kota Makassar Imam Hud membenarkan hal tersebut. Dirinya menyebutkan, perda ketertiban umum akan melalui pembahasan panjang. Sebab, akan mengatur masalah ketertiban yang selama ini sulit diatasi. Hingga terkait sanksi, dirinyapun menyebut perda ini akan diatur secara teknis melalui perwali.

“Perda Ketertiban umum ini akan menjawab semua persoalan yang dihadapi selama ini, termasuk masalah sosial kemasyarakatan yang sering kita hadapi. Walaupun kita telah membahas sanksinya, tetap kita atur secara teknis melalui perwali”, pungkasnya.

source : infor DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Dewan Mahasiswa (Dema) UIN Alaudin Makassar menggelar Festival Budaya Nusantara dan Pameran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Benteng Rotterdam Makassar, Minggu 30/5/2021.

Festival dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulawesi Selatan dengan menampilkan berbagai atraksi budaya Sulawesi Selatan dan Papua.

Walikota Makassar Moh.Ramdhan “Danny” Pomanto mengatakan dengan bergabungnya para anak anak muda dalam festival budaya masing masing kita bisa melihat dan menemukan begitu indahnya Indonesia.

“Indonesia itu Ibarat benang dan jarum seperti halnya sumpah angngaru’ bagaimana bisa kita menjahit dan merajut menjadi kain merah putih indonesia,” ucap Danny dalam sambutannya.

Olehnya itu Danny bersama Forkopimda apresiasi terhadap apa yang dilakukan dewan mahasiswa menggelar festival budaya nasional dan pameran UMKM di kota Makassar.

“Pemerintah kota bersama Kapolda Sulsel sangat apresiasi dewan mahasiswa UIN bersama mahasiswa dari jakarta Yogyakarta dan Papua berkumpul memilih Makassar merajut kebhinekaan dalam bingkai NKRI,” papar Danny.

Pada saat yang sama Presiden Mahasiswa UIN Alaudin Asri Abdi Syamsu menjelaskan bahwa segala aspek budaya di negeri kita bisa satukan dalam festival budaya ini.

“Walaupun berbeda warna kulit dan rambut namun kita masih satu indonesia .Dengan adanya festival ini kita fokuskan pada kegiatan budaya dan UMKM untuk menjalin kreativitas mahasiswa,” terangnya.

Dalam kesempatan itu Walikota Danny bersama Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Drs. Merdisyam, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Witnu Urip Laksana, SIK, Dandim 1408 BS Makassar, Kolonel Kav Dwi Irbaya Sandra, Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Muhammad Kadarislam Kasim, meninjau serta  mencoba aneka Kuliner di stand pameran UMKM.

source: Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Legislator DPRD Makassar, Hj. Muliati (F-PPP) mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya kawasan tanpa rokok.

Hal itu telah diatur dalam peraturan daerah Nomor 04 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Tujuannya adalah menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat serta meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok,” ujar Hj. Muliati saat menggelar Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang “Kawasan Tanpa Rokok” Rabu, (26/05/2021) Lynt Hotel Kota Makassar.

Ia menyampaikan bahwa setiap orang di larang merokok di kawasan tanpa rokok.

“karena jika melanggar akan dikenakan sanksi yang bukan main-main hingga jutaan rupiah”, punngkasnya.

Kegiatan ini diikuti oleh warga Kecamatan Mariso, Mamajang dan Kecamatan tamalate yang terdiri dari anggota Majelis Ta’lim, kelompok pemuda dan masyarakat umum dengan mewajibkan memakai masker dan pengecekan suhu tubuh dengan standar protap Covid 19.

Turut hadir sebagai Narasumber Ketua Ikatan Dokter Indonesia Makassar dr. Hadaratih Razak M. Kes dan Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kota Makassar, H. Jabbar S. Sos M. Si.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Makassar Fraksi Partai Gerindra Kasrudi, SH., MH melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender di Hotel Grand Town, Makassar, Selasa (25/5/2021).

Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar itu menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender sudah bukan hal baru lagi, dia mencontohkan pada undang-undang pemilu terdapat kewajiban keterwakilan perempuan sebesar 30%.

“Memang sudah cukup lama diperjuangkan bagaimana di semua sector ada kesetaraan dan keterlibatan kaum perempuan, baik itu dilapangan ekonomi, politik, sosial dan budaya”

Anggota Fraksi Gerindra itu juga menambahkan bahwa selama ini DPRD telah melakukan usaha yang maksimal agar keterlibatan perempuan khususnya di kota Makassar dapat tercapai.

Sementara itu Babra Kamal yang menjadi pembicara menjelaskan bahwa konsep gender ini merupakan pembagian peran dan tanggung jawab, dan merupakan hasil konstruksi sosial sehingga sangat dinamis.

Narusumber yang lain, M. Rudi menjelaskan bahwa lelaki dan perempuan sudah ditentukan kodratnya masing-masing dan sedapat mungkin menjalankan kewajibannya sesuai yang telah digariskan agama dan norma social.

Terakhir Kasrudi berharap bahwa dengan adanya Perda tersebut, peserta yang hadir bisa memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam rangka emansipasi kaum perempuan di semua sector. ia juga mengingatkan agar tetap patuh pada Protocol kesehatan karena Pandemi belum berakhir.

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Walikota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto menghadiri pengajian syawalan 1442 H  yang dirangkaikan dengan peringatan Milad ke 104 Aisyiyah tingkat Kota Makassar di Kantor PD Muhammadiyah Kota Makassar, Gunung Lompobattang, Rabu (26/5/21).

Dalam sambutannya Danny mengatakan jikalau Aisyiyah bukan hanya membangun negeri namun juga menjaga generasi agar tetap berakhlak sesuai tuntunan agama islam.

“Suatu kehormatan saya berdiri disini meskipun kita tetap menjaga protokol kesehatan namun tak mengurangi silaturahmi kita yang dari dulu erat dengan para hadirin muhammadiyah ini. Saya juga mengajak para hadirin disini untuk memasukkan program-program yang bisa bersinergi dengan pemkot Makassar,” ucapnya.

Danny juga mengatakan di era pandemi ini masyarakat berperang dengan virus. “Artinya kita jihad kesehatan,” sebutnya.

Karenanya, Danny menghimbau agar organisasi sekelas Muhammadiyah bisa menjadi influencer atau contoh kepada masyarakat dalam pentingnya menjaga  dan tetap menjalankan protokol  kesehatan dimanapun berada.

“Minimal bisa jadi contoh pada orang-orang sekitar atau di lingkup keluarga terkecil. Peran muhammadiyah ini sangat berpengaruh. Ambil bagian di Makassar recover adaptasi sosial menunjukkan contoh-contoh ke masyarakat,” jelasnya.

Danny pun memohon doa agar selama kepemimpinannya bisa membawa masyarakat Kota Makassar jauh lebih baik dan keluar dari rantai covid 19.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Walikota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto kembali menegaskan tekadnya untuk mengawal dunia pendidikan di Kota Makassar. Ia dengan lantang menyebutkan semua anak usia sekolah harus memperoleh pendidikan yang layak.

Hal ini di gaungkannya saat hadir menjadi pembicara dalam rapat koordinasi dewan pendidikan Makassar yang diadakan di Hotel Claro, Selasa (25/5/2021).

“Tantangan pemerintah saat ini adalah bagaimana semua anak usia sekolah di Makassar harus sekolah dan merdeka belajar agar ilmu yang diserap dapat diaplikasikan secara maksimal,” ucapnya dalam sambutannya.

Wali Kota Makassar ini juga mengatakan dengan adanya merdeka belajar,para anak didik akan belajar bukan hanya pada ruang kelas di sekolah tapi juga akan mengunjungi situs budaya serta tempat lainnya yang akan di desain nyaman untuk anak belajar.

“Sistem pembelajaran kita seharusnya jangan monoton agar anak didik bisa meningkatkan kemampuannya. Jika anak didik di ajak untuk belajar di alam bebas otomatis memicu otaknya bekerja lebih cepat untuk melihat apa yang ada di lingkungannya,” paparnya.

Rakor dengan mengambil tema revolusi pendidikan dan dan pendidikan Makassar recover ini juga diharapkan Walikota Danny agar para tenaga pendidik dapat meningkatkan ilmunya dengan senantiasa mengikuti perkembangan yang ada.

“Bukan hanya anak didiknya, tapi gurunya juga harus di poles. Semua guru harus meningkatkan disiplin ilmuannya demi menghasilkan anak didik cerdas.  Ikuti perkembangan yang ada dan perbaiki tampilan diri. Guru itu panutan, jadilah panutan di depan para anak didik,” ujar Danny.

Dengan adanya program 9 tahun merdeka belajar, Danny berharap dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan generasi handal Makassar di masa depan.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar melaksanakan Rapat Paripurna Pengumuman dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Kedua Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2020/2021, Senin (24/05/2021) di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali, didampingi Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile, Andi Nurhaldin, NH. Sementara, pemerintah Kota Makassar diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar Ir. M. Ansar.

Laporan Hasil Reses dibacakan berturut-turut dan dihimpun menurut Daerah Pemilihan (Dapil). Seperti yang diketahui, Reses ini dilaksanakan pada tanggal 19-24 April 2021 lalu. Telah dihimpun sejumlah aspirasi dan dibacakan dalam laporan hasil reses.

Dapil 1 disampaikan melalui Anwar Faruq (F-PKS) yang meminta perhatian serius pemerintah, diantaranya, penyediaan air bersih, pembagian sembako untuk masyarakat ekonomi lemah, dan melonjaknya tarif listrik dan air.

aspirasi Dapil 2 dibacakan oleh Rahmat Taqwa (F-PPP) yang juga berharap penyediaan air bersih, modal usaha bagi pedagang kecil, dan sebagian perbaikan infrastruktur.

laporan reses Dapil 3 disampaikan Sangkala Saddiko (F-PAN). Ia menyampaikan harapan kerjasama dari berbagai pihak menyikapi tenaga kerja terdampak pada Pandemi covid-19.

pembacaan dari Dapil 4 disampaikan oleh Imam Musakkar (F-NIB) dan Dapil 5 Nurul Hidayat (F-Golkar) yang menghimpun aspirasi reses, berharap pemerintah perhatian terhadap lorong sosial kemasyarakatan dan sejumlah pembangunan infrastruktur.

Menanggapi hal tersebut, mewakili Walikota Makassar, Sekretaris Daerah Kota Makassar Ir. M. Ansar mengutarakan dari hasil reses DPRD yang dilaporkan ini selanjutnya akan dibahas menurut skala prioritas. Akan dilihat dan disinkronkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing OPD, mana yang bisa tercover dan mana yang bisa didahulukan, melihat anggaran yang tersedia.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar Hj. Irmawati Sila (F-NIB) menilai pendidikan hal yang sangat mendasar masyarakat di dalam kehidupan. Apalagi saat ini, sebentar lagi akan memasuki penerimaan siswa baru untuk anak didik di Kota Makassar.

Legislator Partai Hanura itu, menjelaskan, bahwa perda pendidikan ini untuk peningkatkan perluasan akses pendidikan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah.

“pendidikan minimal bagi Peserta Didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup layak di dalam masyarakat atau pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” jelasnya.

Hal disampaikan dirinya saat menggelar Kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Minggu (23/05/2021) di hotel Fox Lite, Makassar.

Bahkan, menurutnya, hal ini untuk mengetahui apa yang menjadi hak-hak anak, orang tua dan guru atau tenaga kependidikan hingga membahas kewajiban.

Terlebih, kata Irmawati, di masa pandemi saat ini menyebabkan sistem pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Aktivitas ini memberikan banyak keluhan dari orang tua siswa.

“Semoga kita bisa segera melakukan pembelajaran tatap muka, karena begitu banyaknya persoalan pembelajaran daring, mulai dari terbatasnya dana membeli kuota dan tidak semua siswa memiliki HP, kedepannya semoga ada solusi yang lebih tepat,” ujar Srikandi parlemen itu.

Narasumber lainnya, Guru Besar Unhas Makassar Prof Lomba Sultan, dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Makassar Hj. Andi Amalia Malik.

Sementara, Sekdis Pendidikan Andi Amalia Malik mengatakan, pendidikan merupakan kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak bisa sekolah. Perda ini menjadi pedoman bagi masyarakat kota makassar untuk menjalankan pendidikan formal maupun nonformal.

“Perda ini menjadi pedoman kita, semua ini masukan dari masyarakat dan kita meramu bersama anggota DPRD dan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat”, ujarnya.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Walikota Makassar Moh.Ramdhan  “Danny” Pomanto didampingi oleh anggota DPRD Makassar dari Partai Nasdem, Supratman, meninjau langsung pengerukan drainase di Jalan Tamangapa Raya Kecamatan Manggala. Senin 24/5/2021.

Sebelumnya, warga Kecamatan Manggala, Ahad (23/5/2021) kemarin menggelar aksi protes akibat  tidak adanya perhatian dan respon terkait genangan air yang sudah berlangsung selama 5 tahun di atas jalan Tamangapa raya yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulsel karena masuk dalam jalan Nasional.

“Sama sekali tidak ada respon dari Dinas PU Provinsi Sulsel, apalagi perhatian, termasuk sangat lamban dalam bersikap, ” kata Djamaluddin Ketua RT 06 RW 04 Kel. Bangkala  Kec. Manggala.

Justru sebaliknya dengan sigap dan respon cepat Pemkot Makassar, Dinas PU Makassar langsung turun beserta alat beratnya melakukan pengerukan di lokasi genangan.

Sementara itu Danny Pomanto, yang baru saja  meninjau TPA Antang langsung  mengecek sejumlah titik drainase yang tengah dikeruk sedimennya oleh Satgas Dinas PU Makassar,

Danny mengatakan, bahwa pemerintah itu hadir untuk memberikan solusi atas keluhan warga dengan memberikan pelayanan respon cepat

” Kita tidak inginkan ada hal seperti ini kemudian kita biarkan, yang kena dampak adalah warga Makassar. Saya pastikan tindakan Dinas PU Makassar saat ini adalah sebuah wujud tanggung jawab sebagai pemerintah, kita bantu Dinas PU Provinsi dulu, ” kata Danny Pomanto.

Danny juga menginstruksikan kepada Dinas PU Makassar untuk bekerja secara maksimal dan menyelesaikan keluhan – keluhan warga terkait dengan adanya genangan air seperti ini.

“Intinya saya mau normalisasi drainase ini harus tuntas, saya tidak mau ada hal – hal seperti ini yang merugikan masyarakat. Selanjutnya saya akan berkoordinasi dengan Plt Gubernur Sulsel untuk langkah selanjutnya, ” kunci Danny.

source: Hidayat