News

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Program Makassar Recover diapresiasi oleh Prof Dr Muhadjir Effendy Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI.

Hal tersebut  diutarakan Muhadjir Effendy saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Lurah Maricaya Jalan Veteran Makassar, Jumat (11/6/2021)

Muhadjir menyambut baik dan mengapresiasi upaya Pemkot Makassar menyelamatkan masyarakat dari paparan virus Covid-19.

“Setelah mendengar dan berbincang langsung dengan para petugasnya rupanya Makassar ini menjadi salah satu kota yang peka dan tanggap cepat menangani covid. Inilah yang diharapkan Bapak Presiden menghidupkan kembali perekonomian tanpa harus mengabaikan hadirnya virus Covid-19,” kata Menko PMK RI.

Dalam Kunjungan kerjanya di Makassar Muhadjir didampingi Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi serta camat dan lurah se-kecamatan Mamajang

Dihadapan satgas covid ini Muhadjir berharap kiranya mereka dapat bekerja lebih maksimal, namun tetap memperhatikan kesehatannya.

“Tugas bapak ibu ini sungguh sangat mulia. Semoga diberikan kesehatan dan keselamatan menjalankan tugasnya. Kita berjuang bersama menyelamatkan negeri ini supaya kita  bisa pulih dan keluar dari zona penyebaran covid,” ucapnya.

Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi menjelaskan bahwa capaian Pemkot saat ini, tidak lepas dari usaha dan komitmen bersama semua pihak.

“Bersama Bapak Wali Kota Makassar kami usung program Makassar Recover yang alhamdulillah di sambut baik dan berjalan hingga hari ini. Komitmen semua pihak, memudahkan kami memperbaiki roda perekonomian juga imunitas warga dari covid 19,” tutur Fatmawati dihadapan Menko PMK RI.

Tidak hanya berdialog dengan petugas Master covid Menko PMK RI juga membagikan masker kain berjumlah 2.000 lembar yang selanjutnya akan dibagikan ke masyarakat.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Walikota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto meminta seluruh OPD untuk menyusun secara cepat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar.

Hal tersebut ditegaskan saat menggelar Rapat Koordinasi membahas RPJMD di Ruang Sipakatau, Kamis (10/6/21).

Danny mengatakan RPJMD sangatlah penting karena merupakan Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi dasar Visi Misi Danny Fatma selama 5 tahun.

“Visi misi kami berdua ,saya beserta ibu Fatma, diurai dalam bentuk program – program strategis dan inovasi. Lalu diuji di DPRD Kota Makassar, utamanya update persoalan yang kita miliki sekarang ini, soal penanganan pandemi,” ucapnya.

Karenanya, Danny yang didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi menegaskan dihadapan semua OPD agar segera mengumpulkan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan setiap OPD.

Jika ditemukan ada beberapa titik yang dominan menolak mendukung RPJMD dan ketidakseriusan dalam mengisi kebutuhan program RPJMD maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas.

Itu menunjukkan lemahnya Kepala OPD beserta jajarannya dalam mengembang amanah yang diberikan.

“Hari minggu ini saya tunggu. Semua SKPD harus mengumpulkan secara rinci. Kalau tidak artinya dia tidak mendukung program-program prioritas kami. Senin kami periksa dan selasa saya akan perintahkan inspektorat untuk tindaklanjuti kami langsung non jobkan,” tutur Danny.

Karenanya, Danny berharap selama proses RPJMD semua OPD bekerjasama dengan baik  dan program bisa berjalan dengan lancar demi mewujudkan program-program yang bisa membawa Makassar dua kali tambah baik.

“Saya transparan dan tidak semena-mena asal semua mau kerja dan mendukung program yang bisa membawa kota Makassar bangkit. Karena saya lihat dua tahun ini jauh kemundurannya,” pungkas Danny.

source: Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mulai menggodok proses penghapusan Jabatan administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) yang akan dialihkan ke jabatan fungsional.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sulsel, Imran Jauzi, saat ditemui di kantor gubernur Sulsel jalan Urip Sumoharjo Makassar, Kamis, (10/06).

Ia mengaku saat ini, tahapan penghapusan Jabatan Eselon III dan IV sudah masuk pada penataan atau penyesuaian struktur keorganisasian atau Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta penyiapan peraturan dalam bentuk Pergub ataupun Perda.

“Itu tahapannya dimulai dari Juni ini, tapi tahapannya tidak langsung pada perpindahan jabatan, yang pertama itu penyesuaian struktur organisasi (SOTK) harus dia punya organisasi di ubah, apakah melalui perda atau pergub tentunya  di biro organisasi lebih paham” ungkapnya

Lebih lanjut, Imran Jauzi mengaku, setelah tahap penyesuaian struktur organisasi ditetapkan, barulah menempatkan pegawai ke jabatan fungsional sesuai tugas masing-masing.

” Setelah di ubah, jabatan fungsional baru kita limpahkan pegawai nya ke situ,  ke fungsional , itupun fungsional yang tugasnya yang sesuai.” jelasnya

Imran Jauzi mengungkapkan bahwa terdapat tiga tahap dalam proses penghapusan Jabatan Eselon III dan IV diantaranya penyesuaian struktur organisasi, Penetapan Pegawai, dan penerapan budaya kerja.

Diantara ketiga tahapan tersebut, Imran Jauzi mengaku penerapan budaya kerja merupakan tahapan yang paling berat sebab membutuhkan penyesuaian dalam pengelolaan manajemen kepegawaian.

“Jadi ada tiga tahap, yang pertama adalah kelembagaan dirapi kan, pegawai nya di kasih pindah, dan kemudian yang ketiga yang paling berat ini budaya kerjanya.” pungkasnya.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Wakil Walikota Makassar Fatmawati Rusdi menghadiri serah terima jabatan kepala perwakilan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi – Selatan. Bertempat di Auditorium Perwakilan BPK Sulsel. Jalan AP. Pettarani, ⁴Kamis 10/6/2021.

Dalam kesempatan tersebut hadir Plt Gubernur Sulsel  A. Sudirman Sulaiman bersama jajaran forkopimda mengikuti seluruh prosesi serah terima dari pejabat lama dari Wahyu Priyono kepada Paula Henry Simatupang yang ditunjuk menjadi kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi -Selatan yang baru.

Fatmawati Rusdi mewakili pemerintah kota Makassar mengucapkan selamat atas amanah kepada Paula Henry Simatupang yang ditunjuk menggantikan Wahyu Priyono menempati posisi barunya sebagai kepala BPK Provinsi Bali

Fatmawati berharap dibawah kepemimpinan kepala perwakilan BPK yang baru Pemkot Makassar dapat terus bekerjasama dan saling bersinergi.

“Yang perlu kita perhatikan semua, utamanya bagi dinas maupun OPD adalah komunikatif dan koordinasi karena BPK bekerja memerlukan koordinasi yang baik bersama Pemkot dalam menyusun LHP,” terangnya.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar bersama Kejaksaan Negeri Makassar, melaksanakan penandatanganan program kerjasama perdata dan tata usaha negara di Aula Tirta Dharma PDAM Kota Makassar, Rabu (09/06/2021).

Sekretaris Daerah Kota Makassar, Ir M. Ansar, mewakili Walikota Makassar berharap agar dengan adanya kerjasama ini berbagai permasalahan yang timbul terkait pelayanan maupun aset yang dapat berimplikasi hukum dapat tertangani.

“Sinergitas ini dibangun dengan harapan dapat berjalan dengan tertib, sesuai aturan hukum, dengan  upaya penyelamatan dan pengamanan aset perumda air minum Kota Makassar, penagihan tunggakan rekening air dan penertiban pelanggan yang bermasalah, serta permintaan pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum maupun tindakan hukum lainnya,” ujar M. Ansar

Hal senada diutarakan Direktur Utama PDAM Kota Makassar, Hamzah Ahmad terkait adanya aset PDAM Kota Makassar yang pemanfaatannya digunakan oleh pihak ketiga.

“Problem perusahaan ini sangat banyak, dan butuh penyelesaian. Seperti halnya persoalan aset yang dikuasai oleh beberapa pihak. Meski PBB aset tersebut dibayarkan oleh PDAM setiap tahunnya, namun tidak pemanfaatan lahan pihak PDAM,” ujarnya.

Kepala Kejari Makassar, Andi Sundari dalam kesempatan yang sama, menyampaikan apresiasi kepada PDAM Kota Makassar atas kesediaan untuk menjalin kerjasama wujud kepercayaan kepada Kejari Makassar.

Selain itu, Andi Sundari pun menyampaikan kesiapan untuk memberikan perhatian terkait aset pemerintah, dan turut aktif dalam melakukan pengamanan yang dikuasai oleh pihak ketiga, aset yang terlantar dengan status yang belum jelas.

Namun, Andi Sundari pun mengingatkan untuk tiap setiap bantuan hukum harus dibarengi dengan surat kuasa khusus terlampir permasalahan yang ada.

“Untuk setiap kasus, memiliki 1 Surat Kuasa Khusus, karena biasanya setiap permasalahan memiliki karakteristik penanganan masing-masing,”tandasnya.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo menghadiri serah terima jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan dari Wahyu Priyono kepada Paula Henry Simatupang, Kamis (10/6/2021).

Berdasarkan informasi yang diketahui, Kepala perwakilan lama, Wahyu Priyono akan menjadi Kepala perwakilan provinsi Bali.

Acara serah terima jabatan diselenggarakan di auditorium BPK perwakilan provinsi Sulsel, dengan dihadiri langsung oleh anggota VI BPK RI, Prof Harry Azhar Aziz M.A, Auditor utama keuangan negara VI, Dr Dori Santosa, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Forkopimda Provinsi Sulsel serta Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD di wilayah Sulsel dan juga para kepala perwakilan BPK wilayah Sulsel dan Papua serta para undangan lainnya.

Dalam acara ini, Rudianto Lallo berharap agar Kepala BPK Perwakilan yang baru dapat menjadi mitra yang baik.

“Kami ucapkan selamat kepada Kepala BPK-RI yang baru, dan kami berharap bisa menjadi mitra yang baik bagi pemerintah daerah dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi pemerintahan yang baik,” jelasnya.

Tak lupa ia mengungkapkan bagaimana Kepala BPK Perwakilan Sulsel yang lama dapat melakukan kerjasama yang baik.

“Beliau (Wahyu Priono) sangat komunikatif dan responsif dalam setiap keadaan ketika menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah Kota Makassar. Kami juga sadari bersama bahwa kebersamaan selama ini memang ada. Paling penting adalah bagaimana mencatat sejarah,” tuturnya.

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Walikota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto menerima kunjungan Bulog Sulselbar di Kediaman Pribadinya, Jalan Amirullah Makassar, Rabu (9/6/2021).

Dalam pertemuan tersebut Bulog memperkenalkan produk barunya yakni beras fortivit.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sulselbar Eko Pranoto menjelaskan beras fortivit ini adalah beras unggulan keluaran Bulog yang sudah diberikan tambahan vitamin.

“Kami bertemu Wali kota untuk perkenalkan produk baru Bulog namanya beras fortivit yang sudah diberikan tambahan fortifikan berupa vitamin dan mineral sehingga gizinya lebih unggul dibandingkan beras lainnya,” kata Eko.

Menurutnya beras unggulan ini telah dijual umum namun sementara waktu masih di produksi di RPK (Rumah Pangan Kita) yang dikelola Bulog.

“Fortivit sebenarnya sudah dipasarkan secara umum hanya saja untuk produksinya sementara waktu masih di outlet binaan Bulog namanya RPK,” paparnya.

Danny Pomanto Walikota Makassar yang mendengar penjelasan Pimpinan Wilayah Bulog Sulselbar tersebut menyambut baik dan mengajak Bulog untuk bersinergi dalam food security yang sementara telah disiapkan.

“Ini sangat menarik artinya keamanan makanan di Makassar dapat lebih terjamin. Bersama Bulog kita bisa menentukan food security yang akan dikonsumsi masyarakat Makassar,” ucap Danny.

Untuk selanjutnya kata Danny pihaknya akan bekerja sama dengan Bulog bersama- sama mengawal keamanan makanan dan juga mengontrol harga di pasaran.

“Akan kita tindak lanjuti kerja sama ini. Bukan hanya soal food security saja tapi juga harga di pasaran yang kita kontrol bersama”,tegas Danny.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar Ir. H. Abdul Azis Namu, SE, M.Si. (F-PPP) menilai perusahaan atau bisnis harus bisa berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

“Perda ini sangat penting bagi masyarakat harus mengetahui dan paham batas kewenangan, batas aktivitas perusahaan itu sampai di mana,” ungkapnya.

Hal itu disampaikan dirinya saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Rabu (09/06/2021) di Hotel Grand Town, Kota Makassar.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber, Akademisi Dosen Fakultas Hukum Unhas, DR. Sakka Pati SH, MH. dan Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Makassar H. Jabbar S. Sos.

Selain itu, Abd. Azis Namu juga berharap, dengan adanya perda ini, maka terjadi keseimbangan dan keselarasan antara pengusaha, pemerintah, dan masyarakat.

“Kami berharap dapat menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan prinsip lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat antara perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat kota Makassar,” Azis Namu melanjutkan.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang sifatnya berdampak bagi masyarakat banyak.

Hal ini disampaikan Plt Gubernur Sulsel saat meninjau progres pembangunan Jembatan Malake di Wette’e, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Selasa, 8 Juni 2021.

Andi Sudirman Sulaiman didampingi Bupati Sidrap, Dollah Mando, berjalan menyusuri jalan melihat langsung progres jembatan yang akan menghubungkan Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo.

Plt Gubernur Sulsel berharap hadirnya jembatan ini akan semakin meningkatkan perekonomian masyarakat.

” Kita berharap dengan hadirnya pembangunan jembatan ini, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberikan akses kemudahan melintas bagi masyarakat,” tuturnya.

Pembangunan jembatan penghubung dua kabupaten ini dilakukan secara bertahap. Perencanaan jembatan dengan rangka baja sepanjang 60 meter dan lebar sekitar 8 meter.

” Ini kita lagi mau bangun, kita lagi sementara (bangunan) bagian atasnya, inikan baru selesai bagian bawahnya. Namanya bangunan bawah, nanti bagian atasnya itu ada rangka, rangkanya itu nanti baru oprit karena untuk pembebasan di ujungnya supaya bisa disambungkan,” jelasnya.

Jembatan ini akan menggantikan jembatan gantung yang biasanya warga setempat gunakan. Bahkan hanya bisa dilalui bagi kendaraan roda dua.

“Dengan hadirnya jembatan ini, maka bisa dilalui oleh kendaraan roda empat atau lebih dengan dua arah yang berbeda,” pungkasnya.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Kabar menarik bagi warga Kota Makassar yang ingin bepergian ke luar kota dengan waktu yang minim, Walikota Danny Pomanto telah menyiapkan solusinya.

Berdasarkan hasil pertemuannya dengan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan yang diadakan di Kediaman Pribadinya,Jalan Amirullah Makassar, Selasa (8/6/2021) diketahui dalam waktu dekat Kota Makassar juga akan memiliki jalur kereta api.

WaliKota Moh Ramdhan “Danny” Pomanto mengatakan ada beberapa lokasi yang telah dikomunikasikan untuk memudahkan pembangunan lintasan dengan konsep jalur atas.

Danny mengatakan itu saat melakukan pertemuan bersama dengan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan di kediaman Pribadinya,Jalan Amirullah Makassar, Selasa (8/6/2021)

Pertemuan tersebut dalam dilakukan dikarenakan dalam waktu dekat Kota Makassar juga akan memiliki jalur lintas kereta api.

“Saya baru saja berbincang dengan kepala BPKA Sulsel membahas pembangunan lintasan atau jalur kereta api yang rencananya akan di bangun di Makassar. Titik lokasinya sudah kita sepakati tinggal menunggu pembebasan sebagian lahan yang akan dilakukan oleh pihak BPKA Sulsel,” ucap Danny.

Danny menjelaskan Kota Makassar merupakan kota metropolitan dengan mobilitas warganya yang begitu padat, sehingga konsep lintas kereta api yang ditawarkan solusinya adalah dengan jalur atas.

“Makassar ini boleh di katakan kota padat mobilitas. Olehnya itu agar kehadiran kereta api tidak mengganggu kepadatan yang ada,maka caranya adalah jalur atas. Masuk kota Makassar via lintasan atas,” jelas Danny.

Sementara itu Kepala BPKA Sulsel Jumardin usai bertemu Danny mengatakan, pihaknya sangat antusias dengan konsep yang ditawarkan Wali Kota Makassar.

“Saya kira modelnya selaras dengan yang kami rancang, artinya tinggal pematangan konsep dan selanjutnya dilakukan pembahasan kembali. Intinya jalur utama sudah disetujui pak wali, itu kuncinya,” kunci Jumardin.

source : Hidayat