News

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman melakukan launching Gollata di The Rinra Hotel Makassar, Jum’at (2/10/2020).

Gollata merupakan produk gula retail yang diproduksi oleh BUMN, PT. Perkebunan Nusantara XIV dari pabrik gula di Bone, Camming dan Takalar. Produk Gollata ini bertagline ‘Teman Manis Kita’ ini asli dari gula tebu dan sesuai standar SNI. Sehingga dijamin kehalalan, kemurnian dan kemanisannya. Disaksikan pula proses produksi Gollata, mulai dari pembibitan, perawatan tebu, tebang dan angkut sampai proses pengemasan. Untuk produksi awal sebanyak 1.500 ton.

Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Mohammad Abdul Ghani menyampaikan, jika hadirnya Gollata ini dilakukan mengingat gula menjadi salah satu kebutuhan dasar.

“Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta Kabupaten/Kota dan lainnya yang membantu pelaksanaan dan mendukung upaya kontribusi bagi PT. Perkebunan Nusantara XIV,” ujarnya.

Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan harapannya, agar PT. Perkebunan Nusantara XIV turut memberikan bantuan dana Corporate Social and Responsibility (CSR) untuk masyarakat sekitar pabrik. Serta untuk memperhatikan pembangunan sekolah di sekitar pabrik, yang juga menjadi tempat sekolah bagi anak-anak pekerja di pabrik.

Ia pun mendukung hadirnya produksi gula dari Sulawesi Selatan. “Alhamdulillah, 100 persen saya sangat setuju. Luar biasa. Bagaimana kita mencintai produk sekitar kita,” pintanya.

Ia pun meminta, “PT. Perkebunan Nusantara XIV bisa juga menjadikan UMKM-UMKM sebagai distributor. Saya rasa, Pak Presiden akan mendukung dan suka ini,” ungkapnya

Ia pun mendorong Dinas Perdagangan agar ada potensi kerjasama untuk pemasaran Gollata.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendukung sekali. Jika ada yang dibutuhkan, datang saja,” ujarnya yang direspon baik para tetamu.

Ia pun mengajak masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan untuk mencintai produk lokal sendiri. “Saya berharap produk ini bisa dinikmati, khususnya di Sulawesi Selatan. Dan harganya bisa bersaing,” pungkasnya.(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Penjabat Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin meminta Tim Ahli Rencana Tata Ruanng Wilayah RTRW Kota Makassar melakukan peninjauan terhadap wilayah Center Point of Indonesia (CPI).

Pasalnya, Prof Rudy menginginkan adanya keterpaduan pembangunan dalam wilayah CPI khusus pembangunan Twin Tower antara Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel.

“Insyallah groundbreaking atau peletakan batu pertama Twin Tower di gelar akhir Oktober ini. Kita tidak ingin adanya polemik nanti yang bisa menghambat pembangunan ini,” kata Prof Rudy menerima Tim Ahli RTRW Kota Makassar, di Rujab Wali Kota Makassar, Kamis (1/10/2020).

Prof Rudy menjelaskan, Twin Tower atau Menara Kembar Pemprov Sulsel bakal menjadi icon baru Kota Makassar. Pasalnya gedung tersebut akan dibangun 36 lantai yang digadang-gadang menjadi gedung tertinggi di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

“Disana nanti wilayah perkantoran sepeti kantor Gubernur Sulsel dan DPRD Sulsel. Tak hanya itu disana juga nantinya ada mal dam hotel. Nantinya Twin Tower ini menjadi barometer pembangunan pemerintahan daerah di Indonesia,” jelasenya.

Sementara Koordinator Tim Ahli RTRW Kota Makassar, Prof Ananto mengatakan, pihaknya segera melakukan peninjauan kembali RTRW Twin Tower untuk melihan apakah pembangunan tersebut sesuai aturan baik yang berlaku secara nasional, provinsi, maupun pemerintahan daerah.

“Segera kita menggelar rapat. Semua pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, pihak swsata dan masyarakat kita akan panggil. Dari peninjauan itu, apakah ada revisi atau tidak,” katanya.

Ia menambahkan, pembangunan Twin Tower harus mendapatkan dukungan seluruh pihak. Mengingat, pembangunan Twin Tower bisa menjadi peningkatan ivestasi dan lapangan kerja di Kota Makassar .

“Kedepannya Kota Makassar bisa sesuai dengan visi dan misinya terutama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan investasi. Berati lebih banyak lapangan kerja. Namun yang paling penting juga tetap menjaga kualitas lingkungan hidup,” pungkasnya.(jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin menegaskan Pancasila wajib untuk dipertahankan sebagai ideologi bangsa Indonesia karena telah terbukti berhasil menyatukan seluruh perbedaan ditengah masyarakat Indonesia. Hal itu di sampaikan Prof Rudy kepada wartawan usai mengikuti upacara peringatan Kesaktian Pancasila secara daring yang di pimpin oleh Presiden RI Joko Widodo, di Baruga Anging Mamiri, Kamis (1/10/2020).

“Pancasila itu merupakan rumusan dari pendiri bangsa kita yang sudah final. Itu harga mati untuk kita pertahankan” ujarnya.

Menurutnya, momentum peringatan hari kesaktian Pancasila adalah ruang untuk memperkuat spirit Pancasila di hati nurani bangsa indoensia.

“Pancasila itu spirit kita dalam menggerakkan pembangunan yang berkeadilan. Termasuk di era pandemi saat ini. Kesaktian Pancasila harus kita gelorakan dalam memenangkan pertarungan menghadapi pandemi Covid-19, khususnya untuk menyatukan persaudaraan dalam gerak bersama menerapkan protokol kesehatan”lanjutnya.

Selain Prof Rudy, dalam upacara daring tersebut terlihat hadir Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Kota Makassar, Sittiara, serta Kadis Perhubungan, Mario Said.

Sementara itu di waktu yang sama, Presiden RI Joko Widodo Bertindak selaku inspektur peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Adapun teks Pancasila dibacakan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, teks Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dibacakan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti.

Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani membacakan dan menandatangani Ikrar. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membacakan doa.

“Momentum kesaktian Pancasila membulatkan tekad kita untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila di segala bidang. Pancasila adalah sumber kekuatan menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan negara kesatuan RI” tegas Puan Maharani.(Jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2020 secara daring, Kamis, 1 Oktober 2020.

Upacara itu diikuti oleh segenap unsur Forkopimda Sulawesi Selatan serta Sekretaris Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.

Serta diikuti oleh Menteri, pimpinan lembaga negara, perwakilan Indonesia di luar negeri hingga kepala daerah di Indonesia wajib mengikuti upacara dari kantor masing-masing.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang dipusatkan di Monumen Pansasila Sakti, Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Wagub Sulsel beserta Forkopimda yang mengikuti upacara daring ini tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Pada Upacara Hari Kesaktian Pancasila ini mengangkat tema yakni “Indonesia Maju Berlandaskan Pancasila”.

Upacara diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan mengheningkan cipta untuk para pahlawan. Pembacaan Teks Pancasila oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Selanjutnya, pembacaan Naskah UUDNRI Tahun 1945 oleh Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ikrar oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Kemudian, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy membacakan doa.

Bagi Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, “momentum hari Kesaktian Pancasila ini untuk mengenang jasa para Pahlawan Revolusi yang menjadi korban keganasan G30 S/PKI dengan selalu menjadi benteng keutuhan NKRI dalam dasar Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Paripurna di Lantai 3 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (30/9/2020).

Rapat paripurna ini dengan agenda Persetujuan Bersama Antara DPRD dan Gubernur Sulawesi Selatan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020; dan
Penetapan Keputusan DPRD tentang Rencana Kerja (Renja) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syahruddin Alrif diikuti oleh Ketua DPRD Sulsel, Wakil Ketua, Anggota DPRD Sulsel, Sekretaris Daerah, Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulsel.

Mengingat masih dalam kondisi pandemi Covid-19, sehingga tetap memberlakukan protokoler kesehatan. Dengan mewajibkan penggunaan masker, jaga jarak dan pembatasan peserta. Sehingga Paripurna ini ada yang mengikuti melalui virtual.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel membacakan terkait Persetujuan Bersama Antara DPRD dan Gubernur Sulawesi Selatan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020.

Saat dimintai pendapatnya, seluruh Fraksi DPRD Sulsel menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 ini.

Hal sama disampaikan oleh Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. “Pada intinya kita sudah dengarkan laporan dari Banggar dan ada beberapa masukan dari fraksi. Insya Allah, semangat kita bersama, kami Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan setuju untuk dilanjutkan dan disetujui sebagai Perda tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020,” ucapnya.

Usai mendengarkan pendapat, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman bersama Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika melakukan penandatanganan naskah persejutuan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020.

Dalam kesempatan itu, Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman membacakan sambutan Gubernur, Nurdin Abdullah.

“Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 sudah melalui proses pembahasan yang sungguh-sungguh dan telah menghasilkan banyak perbaikan dalam rangka penyempurnaan,” ungkapnya.

Ia pun menghanturkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. “Kepada Banggar, segenap Pimpinan DPRD Sulsel yang telah bekerja keras merampungkan pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 tepat pada waktu yang ditetapkan. Serta kepada tim Anggaran Pemerintah Daerah dan semua pihak terlibat, termasuk SKPD yang memberikan dukungan maksimal sehingga Ranperda dihasilkan dengan baik,” tuturnya.

Sebelum ditetapkan sebagai Perda, kata dia, Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 ini melalui evaluasi Kementerian Dalam Negeri RI.

“Setelah ditetapkan jadi Perda, saya minta kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran agar melakukan langkah-langkah percepatan melalui dokumen pelaksanaan anggaran satker perangkat daerah masing. Sehingga dapat dilaksanakan dengan baik, cepat dan tepat serta tujuan harus efektif,” pungkasnya .

Ia pun meminta agar dilakukan perhatian dan berupaya maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur (MSDMA) Politeknik STIA LAN Makassar menggelar Kuliah Umum secara virtual melalui Zoom, Rabu (30/9/2020).

Dengan mengangkat tema “Leadership During and Post Pandemic” artinya Kepemimpinan Selama dan Pasca Pandemi. Menghadirkan dua keynote speaker dalam kuliah umum ini. Yakni Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dan Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan.

Mereka berbagi pengalaman menjalani kepemimpinan di masa pandemi dan berbagi inspirasi untuk para pemimpin di masa yang akan datang kepada peserta yang ada dari mahasiswa.

Diketahui, masa krisis adalah masa dimana kualitas sejati seorang pemimpin diuji, begitu pula Pandemi Covid-19 adalah momentum bagi para pemimpin daerah untuk membuktikan kualitas kepemimpinan mereka. Memimpin di masa Pandemi adalah pekerjaan yang tentu saja sangat sulit dan rumit, sehingga siapapun yang berhasil menunaikannya adalah pemimpin yang luar biasa.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengakui luar biasa atas topik dalam kuliah umum ini. Ia pun menyampaikan, jika dalam kondisi pandemi Covid-19, kepemimpinan sedang diuji.

“Kita harap lahir pemimpin-pemimpin yang jauh lebih baik, mencintai rakyatnya, dicintai oleh rakyatnya, surga selalu mengatakan benar jika benar dan salah jika itu salah atau tidak mengubah sesuatu hal,” pungkasnya.

Sejak munculnya pandemi Covid-19, kata Andi Sudirman, bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan refocusing anggaran APBD Tahun 2020 senilai Rp 500 Miliar untuk penanganan Covid-19.

Program Wisata Duta COVID-19 yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. “Kita support sektor hilir. Seperti belanja fisik infrastuktur rumah sakit, alat kesehatan, dan sebagainya. Maka sektor hulu juga kita intervensi,” pungkasnya.

Dalam sektor hulu dilakukan diantaranya pengetatan Protapkes di masyarakat; alat cuci tangan, face shield (pelindung wajah); operasional edukator/promotor kesehatan, keamanan penjaga Protapkes. Salah satu upaya Pemprov Sulsel guna menekan Covid-19 dengan hadirnya program duta wisata covid-19 dipusatkan di Makassar.

Ia pun bercerita, jika dirinya mengajukan kepada Gubernur agar memisahkan pasien yang bergejala dan orang yang pernah berinteraksi dengan pasien terkonfirmasi (positif) tanpa gejala (tidak sakit) dan Bapak Gubernur sambut baik idenya serta langsung diinstrukan untuk dikerjakan.

Disisi lain, melihat banyaknya bisnis hotel yang hampir tutup. Membuat Pemprov melakukan upaya isolasi pasien yang pernah kontak dengan positif maupun OTG. Sehingga tidak terjadi penumpukan pasien di rumah sakit maupun dipisahkan dengan masyarakat yang tidak sakit. Selain membantu bisnis perhotelan, juga membantu usaha catering. Yang akan disiapkan untuk pasien dalam program wisata covid-19.

“Lahirlah wisata covid-19. Di hotel ini ada pendampingan medis, tenaga kesehatan, menjaga peningkatan imun, olahraga dan sebagainya,”w katanya.

Awal hadirnya program duta wisata covid-19, tidak populer. Namun Pemprov Sulsel melakukan dengan penuh keyakinan hingga saat ini, langkah itu diapresiasi oleh Pemerintah Pusat hingga WHO.

“Saya sempat diprotes, kenapa dibawa semua ke Makassar. Saya pikir ini untuk menyelamatkan pangan di daerah. Jadi pertarungan di Kabupaten/Kota lainnya hanya produksi pangan. Bagaimana menstabilkan perekonomian, harus survive (bertahan),” imbuhnya.

Ia menyampaikan, “sebuah kebijakan adalah pertarungan politik. Sebuah kebijakan yang baik, terkadang tidak populer,” akunya.

Ia pun kembali mengingatkan, untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. “Proteksi yang paling aktif saat ini, masker. Masker diperketat cara efektif untuk preventif,” ujarnya.

Ia pun meminta agar masyarakat jujur di tengah kondisi pandemi ini. Integritas dan kejujuran seseorang tidak dapat diukur dari tingginya sekolah. “Jangan datang kerja kalau sakit, karena bisa saja mencelakai orang lain. Kita kerja cari uang untuk sehat dan ibadah bukan untuk sakit,” akunya.

Ia pun berpesan kepada para mahasiswa yang mengikuti kuliah umum ini, agar memiliki salah satu bidang yang dikuasainya.

“Adik-adik jadi diharapkan jadi pemimpin-pemimpin yang tetap memiliki karakter pribadi,” tuturnya.

Dirinya sebagai Wakil Gubernur berupaya melakukan yang telah diamanahkan. “Saya maksimalkan pembangunan. Harus amalkan social justice (keadilan sosial). Saat ini kita tidak krisis orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Tetapi kita butuh moral kepemimpinan, memiliki integritas,” tegasnya.

Lebih lanjut, “saya ingin menggariskan sejarah, bahwa membangun Sulsel harus lebih hebat, pemimpin memiliki integritas dan tidak memiliki kepentingan didalamnya,” pungkasnya.

Ia pun berpesan agar menjadi pribadi diri sendiri, bersyukur dengan apa yang dimilikinya.(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin menjadikan Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu prototipe pemerintahan yang memiliki kebijakan yang strategis dan ideal dalam menciptakan iklim investasi yang sehat di wilayahnya. Menurutnya, Bantaeng selama ini berhasil menghadirkan kemudahan dan kecepatan layanan yang membuat investor tertarik untuk masuk menanamkan modalnya. Hal tersebut diceritakan Prof Rudy saat berlangsung pertemuan dengan pengurus Ombudsman Kota Makassar, di Balaikota Makassar, Rabu (30/9/2020).

“Tonggak pergerakan ekonomi itu ada pada investasi, itu sudah ditegaskan Bapak Presiden Jokowi saat berpidato. Jangan pernah berharap pembangunan akan bagus jika hanya berdasarkan pada PAD (Pendapatan Asli Daerah) saja, karena itu nilainya terlalu kecil jika berbicara tentang kebutuhan pembangunan, makanya itu investasi lah yang menggerakkan ekonomi”ujar Prof Rudy.

Olehnya itu menurut Rudy, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus selalu untuk kepentingan masyarakat.

“Misalnya itu hadirkan layanan yang memudahkan, jangan dipersulit jika itu bisa dipermudah. Jangan dibuat lambat jika sebenarnya itu bisa dibuat cepat. Jika ada calon investor yang masuk, berikan kemudahan, berikan “karpet merah” agar merasa nyaman berinvestasi di wilayah kita” lanjutnya.

Pada kesempatan ini, Prof Rudy juga meminta kepada Ombudsman agar ikut berperan memberikan masukan, melakukan koreksi terhadap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) jika melihat ada kekurangan dalam menjalankan tugasnya.

“Saya berharap Ombudsman bisa memberi edukasi ke masyarakat kita, termasuk memberikan koreksi kepada OPD jika melihat kinerjanya tidak maksimal. Kasihan masyarakat kita jika pekerjaan yang dilakukan hanya bersifat rekayasa dan manipulasi yang tujuannya untuk pencitraan saja” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Ombudsman Makassar, Andi Ilhwan Patiroy yang datang bersama sejumlah jajaran nya
membenarkan tentang masih banyaknya layanan publik di Kota Makassar yang belum ramah investasi.

Ditempat ini, ia juga melaporkan kepada Prof Rudy terkait kinerja Ombudsman selama periode triwulan satu dan triwulan kedua sesuai amanah Perwali nomor dua tahun 2019.

“ Di triwulan kedua ini, kami banyak menemukan persoalan terkait izin bangunan serta proses penerimaan siswa baru” ujarnya.(jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menggelar rapar koordinasi bersama Pemerintah Kota Makassar, PT Bosowa Marga Nusantara (BMN) dan Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) terkait akses Jalan Tol Makassar New Port, di Makassar New Port, Jalan Sultan Abdullah Raya, Selasa (29/9/2020).

Direktur Teknik Pelindo IV, Prakosa Hadi Takariyanto mengatakan, jalan akses yang ada saat ini untuk memasuki Makassar New Port sangat tidak layak untuk dilewati oleh kendaraan-kendaraan pengangkut kontainer.

“Untuk itu, untuk memperlancar Makassar New Port yang akan menjadi terminal peti kemas atau pelabuhan terbesar di wilayah Inonesia Timur, kita harus melakukan pembangunan jalan tol,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk konektivitas antara jalan tol dan Makassar New Port dibutuhkan pembebasan lahan dengan panjang sekitar 300 meter dan lebar sekira 20 meter. Ia menambahkan, jalan tol ini sudah direncanakan sejak awal tahun 2018. Bina Marga meminta Pelindo IV untuk menyiapkan lahan dan Bina Marga (PT Bosowa Marga Nusantara) akan membangun jalan tol tersebut.

“Jadi kurang lebih 6.000 sampai 7.000 meter persegi akan ada pembebasan lahan. Untuk itu kita memohon dukungan agar jalan tol ini bisa terealisasi. Makassar New Port ini akan kita selesaikan di akhir 2022 sehingga awal 2023 nantinya sudah bisa beroperasi secara full,” jelasnya.

Direktur Utama PT BMN dan JSTE, Anwar Toha menambahkan, pihaknya terus mendukung rencana pembangunan akses tol Makassar New Port. Menurutnya, saat ini ia meminta seluruh pihak fokus pada masalah utama yakni pembebasan lahan.

Sementara Penjabat Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin berharap, ada langkah-langkah nyata kedepan secara sitematis untuk menyelesaikan masalah utama yakni pembesan lahan. Ia meminta rapat selanjutnya semua unsur terkait masalah pembebasan lahan dihadirkan.

“Saya minta Pak Sekda (M Ansar) untuk menginisiasi progres pembebasan lahan dengan berkoordinasi dengan Pelindo IV supaya kita segera mendapatkan kepastian dari pemilik lahan bahwa lahan tersebut bisa diserahkan sehingga pembangunan akses Tol Makassar New Port bisa lancar,” katanya.

Prof Rudy menjelaskan, disetiap negara berkembang, pelabuhan suatu pintu gerbang masuk yang sangat penting untuk investasi. Oleh karena itu, kesiapan infrastruktur pelabuhan sangat menentukan fungsionalitas di dalam mendukung arus investasi seperti logistik yang keluar masuk.

“Tentu Pelindo IV merupakan infrastruktur investasi yang sangat penting. Sehingga atas nama Pemerintah Kota Makassar kami mendukung upaya-upaya untuk mengembagkan pelabuhan ini secara terus menerus,” pungkasnya.(jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Penjabat Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin mengumpulkan seluruh camat se Kota Makassar di lantai 11, Gedung Balaikota Makassar, Selasa (29/9/2020).

Dipertemuan tersebut, Prof Rudy menekankan seluruh camat untuk melakukan revitalisasi di seluruh taman-taman kota yang ada di wilayahnya masing-masing. Untuk proses pengerjaan seluruh taman-taman diseluruh wilayah Kota Makassar, Prof Rudy menunjuk Dinas Lingkungan Hidup sebagai kordinator yang akan mengontrol seluruh proses penataan taman di Makassar.

“Terlalu jauh kita berbicara kota dunia, sementara fakta nya kota kita masih jauh dari kriteria-kriteria itu. Ada tiga dasar pijakan yang menjadi tumpuan kita dalam menyusun program yakni kota nyaman, daya tarik wisata, serta ramah untuk berinvestasi” ujarnya.

Khusus persoalan taman kata Prof Rudy akan fokus pada pembenahan sistem pengelolaan taman yang terintegrasi, termasuk dalam memilih sumber daya manusia yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan taman.

“Tidak boleh lagi ada bunga yang mati karena salah urus, tidak boleh lagi ada taman yang gersang karena tidak diperhatikan” tegas Prof Rudy saat berbicara.

Menurut Rudy, substansi kota metropolitan, selain persoalan infrastruktur, parameter dasarnya yakni ketersedian air bersih, sistem transportasi, sistem kebersihan, fasilitas umum, faktor keamanan dan kenyamanan.

“Hadirnya taman yang asri, penataan pedestarian yang memperhatikan estetika dan kenyamanan bagi warga yang beraktifitas adalah target kita. Makanya kita libatkan ahli taman serta tim Penggerak PKK untuk melakukan penilaian taman disetiap kecamatan, sehingga kita bisa ukur kecamatan mana yang memiliki konsentrasi tinggi dalam menata wilayahnya” lanjut Rudy.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Mario Said saat berbicara mengatakan bahwa pihaknya akan fokus melakukan konsolidasi dengan seluruh kecamatan, menciptakan sinergi dilapangan, termasuk memastikan seluruh program yang terkait penataan taman berjalan maksimal dan tepat waktu.

“Insya Allah, kita bersinergi untuk menciptakan taman yang asri di Makassar, memperkuat komunikasi dengan seluruh stakholder, baik dengan para camat, tim penilai taman, termasuk tim-tim teknis yang bersentuhan langsung dengan penataan taman” ujar Mario Said.

Selain taman, dalam pertemuan tersebut juga membahas sejumlah hal, diantaranya penataan kebersihan, teknis pengoperasian mobil sampah, serta penataan perparkiran.(jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Sinjai – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, Komjen Pol. Dr. Drs. Boy Rafly Amar melakukan silaturahmi bersama Pimpinan Pondok Pesantren se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.

Pertemuan itu berlangsung di Masjid Islamic Center Sinjai, Senin (28/9/2020). Dengan mengusung tema “Penguatan Peran Pondok Pesantren Dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman; Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa; Wakil Bupati Sinjai, Andi Kartini Ottong.

Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa menyampaikan, bahwa silaturahmi bersama Kepala BNPT ini diikuti oleh pimpinan dari 23 Pondok Pesantren se Sulawesi Selatan. Di mana 18 Pondok Pesantren diantaranya berasal dari Kabupaten Sinjai.

Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Pemprov Sulsel, memberikan apresiasi atas pertemuan ini. “Semoga terjalin harmonisasi antara Pemprov dan pesantren terus menggeliat dan menjalin komunikasi yang baik. Dengan sinergi, sama-sama kita baik,” tegasnya.

Kepala BNPT RI, Komjen Pol. Dr. Drs. Boy Rafly Amar mengatakan, “silaturahmi ini kesempatan emas yang baik bagi kami untuk bisa mensosialisasikan tugas-tugas kami dan harapan-harapan Negara untuk masyarakat,” imbuhnya.

Ia pun memaparkan, sejarah terbentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Alhamdulillah kita bertemu pimpinan Ponpes, tentu ada hal yang ingin kami sampaikan untuk dapat jalin kerjasama antara kita,” ujarnya.

Pondok Pesantren, kata dia, tidak terlepas dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Banyak pahlawan-pahlawan dari Pondok Pesantren.

“Harapan BNPT untuk Pondok Pesantren antara lain sebagai agen perubahan sosial, yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama juga ikut serta dalam menjaga kedaulatan NKRI; sebagai lembaga dakwah yang mengajarkan Islam secara damai; sebagai pendidikan yang bertujuan mendelegasikan manusia dari keterbelakangan dan berupaya mencerdaskan bangsa, melahirkan santri pendidikan keagamaan, umum dan kebangsaan; serta sebagai garda terdepan dalam mencegah radikalisme, intoleran dan terorisme,” pintanya.(jalu)