News

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Penjabat Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin menantang 15 camat dalam membuat program inovatif berkonsep pariwisata, demi memulihkan ekonomi masyarakat Kota Makassar. Syarat program tersebut harus memiliki nilai kepuasan dan daya tarik. Hal tersebut dikatakan saat memimpin rapat koordinasi bersama camat se Kota Makassar di Ruang Sipakalebbi, Balaikota Makassar, Rabu (16/9/2020).

“Saya tantang pak camat. Masing-masing buat satu program saja yang memuaskan orang dan memiliki daya tarik. Silahkan masukan programnya, kita akan berikan anggaran jika memang kita anggap inovatif. Terserah mau pilih sektor apa, sektor UMK bisa, lingkungan hidup, penataan kawasan, kuliner dan sektor-sektor lainnya,” kata Prof Rudy.

Prof Rudy menjelaskan, konsep pariwisata yang memuaskan dan memiliki daya tarik merupakan salah satu kunci untuk menggerakkan ekonomi masyarakat yang terganggu oleh adanya pandemi. Prof Rudy berharap Kota Makassar bisa meniru kesuksesan Singapura dalam membangun ekonominya dengan dua sektor, yakni pariwisata dan investasi.

“Begitu juga kalau kita membangun infrastruktur. Infrastruktur kalau kita bangun harus menjadi multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Untuk itu, ia meminta program-program camat yang bersifat pencitraan dan eforia harus dihilangkan. Mengingat di tengah pendemi covid-19, program yang harus dipersiapkan bersifat memulihkan ekonomi masyarakat. Salah satunya memiliki daya tarik dan kepuasan orang.

“Jadi pak camat, saya minta satu saja untuk program yang bersifat memuaskan orang dan memiliki daya tarik. Kalau camat yang tidak inovatif dan kreatif pasti kesulitan. Saya tunggu satu minggu ini,” pungkasnya.(jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Presiden menginstruksikan untuk memprioritaskan penanganan wabah Covid 19 di 8 Provinsi. Dengan harapan Provinsi yang menjadi prioritas dan daerah dengan zona risiko tinggi serta sedang, terus menguatkan penerapan protokol kesehatan.

Presiden RI Joko Widodo meminta prioritas penekanan angka Covid 19 untuk 8 Provinsi dan akan melakukan evaluasi dalam waktu 14 hari ke depan.

Oleh karena itu, Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator maritim dan investasi menggelar Rapat Koordinasi.

Rapat tersebut di ikuti oleh Kepala Daerah 8 Provinsi, antara lain DKI Jakarta, Jatim, Jateng, Jabar, Sulsel, Kalsel, Bali, dan Sumut.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator maritim dan investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta kepada Pemerintah daerah, Kapolda, dan Pangdam melihat lokasi zona merah per titik bukan per Kabupaten/Kota.

“Pemerintah daerah, TNI, dan Polri perlu melakukan tindakan agresif penyisiran penerapan protokol kesehatan,” tegasnya

“Pemda bersama forkopimda akan menyiapkan titik pusat penyebaran berikut rencana aksi termasuk dalam trisula,” sambungnya.

Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang hadir memaparkan kondisi penanggulangan Covid 19 di Sulawesi Selatan.

“Kondisi Kasus Covid 19 telah melandai dalam bulan Juli dan Agustus, tetapi meningkat kembali dalam 1 pekan terakhir. Peningkatan diindikasi terjadi salah satunya dengan adanya libur dan kegiatan rapat umum terbuka pilkada,” jelas Andi Sudirman Sulaiman, Senin (15/9/2020).

Inovasi program guna memutus dan menanggulangi penyebaran Covid 19 di Sulawesi Selatan terus dilakukan.

“Sulsel sendiri memiliki program efektif Wisata Covid 19 untuk memisahkan pasien Covid dan warga yang sehat di Hotel. Selain itu, juga meningkatkan specimen swab test dengan lab lab yang dimiliki termasuk inovasi mobile PCR yang sangat mendukung, diakibatkan kondisi medan Sulsel yang berjauhan antar Kabupaten/Kota,” lanjutnya.

Wagub Sulsel dalam kesempatan ini menyampaikan kepada Pemerintah pusat dan KPU untuk terus mendukung langkah Pemerintah Sulsel dalam mengatasi Covid 19.

“Agar Pemerintah pusat untuk menambah armada mobile PCR serta kami menekankan kembali kepada KPU untuk menertibkan kegiatan proses Pilkada 2020. Mematuhi protokoler kesehatan yang ketat untuk menghindari cluster pilkada,” tambahnya.

Selain 8 Kepala Daerah, Rakor ini juga dihadiri Menkes, Menbumn, Kasad, Ka BNPB, Wakapolri, Pangdam 8 Provinsi, dan Kapolda 8 Provinsi.(Jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Langkah-langkah kongrit Pemerintahkota Makassar untuk memulihkan ekonomi masyarakat terus dilakukan bersamaan dengan pemulihan kesehatan dimasa pandemi Covid 19.

Langkah pemulihan ekonomi diambil Pemerintah Kota Makassar bekerja sama Kejaksaan Tinggi Negeri Makassar dengan melakukan launching di Kecamatan Biringkanayya sebagai mitra binaan Kejaksaan Negeri Makassar.

Kepala Kejaksaan Negeri Makasar Andi Sundari mengatakan peresmian kecamatan biringkanayya sebagai mitra binaan Kajari Makassar berdasarkan petunjuk dan arahan dari Pimpinan Kejaksaan Agung sebagai langkah mendukung pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah kondisi pendemi Covid-19.

Saat ini pemerintah pusat melalui lembaga perbankan sedang menyiapkan Dana bantuan bunga rendah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar Rp35,2 triliun.

“Saat ini pihak kejaksaan melakukan pengumpulan data data dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk medapatkan bantuan Modal usaha dari Perbankan. 10 UKM telah di rekomendasikan diajukan validasi dan verifikasi untuk mendapakan bantuan. Hal ini di sambut baik oleh BRI dan BJB untuk bisa bekerja sama merealisasikan program ini,” Ujarnya.

Menurutnya setelah ini terlaksana dengan baik pihak kajari Makassar akan terus melakukan pendampingan sehingga dapat meminimalisir penyimpangan penyaluran Modal usaha tersebut.

Kita terus memfasilitasi dan mendorong koperasi dan UKM untuk mendapat bantuan juga memberikan pengawasan, penyuluhan dan penerangan hukum sehingga dalam realisasi pelaksanaan tidak terjadi adanya mpenyimpangan,” jelas Prof Rudy di Kampung Nelayan Untia Biringkanayya Senin 14/9/2020.

Sementara itu Prof Rudy Djamaluddin mengatakan
saat ini kita menghadapi dua kondisi darurat yang harus segera diselesaikan pertama yakni menjaga kesehatan masyatakat terhadap potensi penularan Covid 19 dan yang kedua adalah masalah ekonomi yang harus di selesaikan secara simultan.

“Momentum ini sangat tepat disamping melaksanakan penanganan wabah Cobid 19 harus dibarengi langkah langkah strategis pemulihan ekonom.Kita harap stimulan perbaikan ekonomi bisa tepat sasaran sesuai regulasi yang ada,” terang Prof Rudy.(jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Operasi Yustisi untuk penegakan protokol kesehatan covid-19 di Kota Makassar dimulai. Hal itu ditandai dengan digelarnya gelar apel pasukan bersama TNI, Polri, Kejari Makassar, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Apel ini digelar lapangan Polrestabes Malassar, Senin (14/9/2020).

Penjabat Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin dalam sambutannya mengatakan, operasi yustisi penegakan protokol kesehatan ini merupakan instruksi langsung Presiden Joko Widodo.

Operasi ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan warga dalam mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut tentunya untuk menghindarkan penularan Covid-19 akibat infeksi virus Corona.

“Penurunan atau melandainya tingkat keterpaparan Covid-19 di Kota Makassar harus dimaknai untuk kita menjadi tegas dalam penegakan protokol kesehatan. Kunci kesuksesan arahan pemerintah pusat ini terkait operasi yustisi ini adalah sinergi kita semua,” kata Prof Rudy.

Ia menjelaskan, dirinya tidak menginginkan Kota Makassar kembali melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Untuk itu, ia berharap kesuksesan operasi yustisi dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat dan membuat protokol kesehatan menjadi kebiasaan masyarakat.

“Selamat bertugas bapak ibu, jaga kesehatan, lakukan pendekatan secara humanis dan persuasif tetatapi tegas terhadap protokol kesehatan,” jelas Prof Rudy.

Sementara Asisten I Kota Makassar, M Sabri mengatakan, sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di Kota Makassar resmi diberlakukan. Dua perwali baru yang diterbitkn Pemkot Makassar terkait sanksi tersebut sudah disosialisasikan, sehingga jika melanggar maka harus membayar didenda mulai Rp100 ribu hingga Rp20 juta.

“Dua regulasi baru tersebut yakni Perwali 51/2020 dan Perwali 53/2020. Keduanya mengatur terkait sanksi denda yang tidak tercantum dalam Perwali 36/2020 yang selama ini menjadi acuan penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan di Kota Makassar,” katanya.

Ia menambahkan, sanksi denda tersebut akan diberlakukan kepada masyarakat umum, pelaku usaha, hingga pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum. Sehingga diharapkan seluruh pihak dapat mematuhi protokol kesehatan sesuai yang tercantum dalam perwali.

“Ada beberapa sanksi administratif yang diberikan bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan. Sanksi itu tertuang dalam Pasal 7 Perwali 51/2020. Khusus untuk masyarakat umum, selain teguran lisan, tertulis, dan sanksi sosial, masyarakat juga diancam denda maksimal Rp100 ribu,” pungkasnya.(jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pembangunan Mega Proyek Tanjung Bunga akhirnya dimulai. Hal ini ditandai dengan prosesi pematokan batas pedesterian jalan metro Tanjung bunga yang berlangsung pagi tadi, Minggu (13/9/2029) di depan Anjungan Danau Dayung Tanjung Bunga Makassar.

Pematokan batas lahan dilakukan secara bersama oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah , Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin, Ketua DPRD Kota Makassar, Rudyanto Lallo, serta pemilik lahan yang juga Founder Bosowa, Aksa Mahmud.

Mega proyek Tanjung Bunga ini terdiri atas pembangunan pedestarian, pelebaran jalan menjadi lima puluh meter, pembangunan Ampiteater, termasuk sejumlah wahana ruang terbuka yang bisa diakses oleh publik secara mudah.

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah saat membacakan sambutan mengatakan bahwa setiap tahun akan selalu ada inovasi baru yang hadir, mulai dari pembangunan Stadion Mattoanging yang pengerjaannya sekitar 18 bulan kedepan, pembangunan pedestarian dan pelebaran jalan metro Tanjung Bunga sepanjang enam kilometer, termasuk pembangunan Twin tower dimana kantor publik akan disatukan, baik itu kantor Gubernur Sulsel, maupun juga kantor DPRD Sulsel.

“Seluruh bupati se Sulsel juga masing-masing akan memiliki kantor di Twin Tower agar mudah melakukan kordinasikan” ujarnya.

Sementara itu, terkait pengembangan kawasan Metro Tanjung Bunga, Nurdin Abdullah meyakini akan memberi efek yang sangat besar secara ekonomi untuk warga Makassar.

“Untuk tahap pertama tahun ini kita harap selesai dua kilometer, dan akan tuntas sepanjang enam kilometer pada tahun depan. Nanti setelah selesai, akan kita atur regulasinya tentang pemanfaatan lahan, termasuk tinggi bangunan yang di beri izin dijalur ini. Ini agar supaya supaya kita mudah menatanya dengan baik” ujar Nurdin Abdullah.

Pada kesempatan ini, Nurdin menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kebesaran jiwa pemilik tanah yang bersedia secara sukarela mewakafkan tanahnya untuk di pergunakan demi pembangunan dan kemaslahatan masyarakat banyak.

“Insya Allah, setiap kaki yang melangkah diatas area pembangunan kawasan ini akan bernilai pahala bagi warga yang telah menghibahkan tanahnya demi kepentingan masyarakat. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada orang tua kita, Bapak Aksa Mahmud yang telah ikhlas mewakafkan tanahnya untuk di gunakan secara cuma-cuma oleh pemerintah. Termasuk juga pemilik tanah lainnya yang juga telah menghibahkan tanahnya, yakni Bapak James TJahaja Riady (Lippi Group/ PT. GMTD), Prof. Chairul Tanjung (CT Corp), juga Ibu Haji Fatimah (PT Kalla Group)” ujar Nurdin yang disambut aplaus oleh hadirin.

Sementara itu ditempat yang sama, Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin mengatakan bahwa untuk tahap awal pelebaran jalan Metro Tanjung Bunga menjadi lima puluh meter ini bersumber dari anggaran APBD Kota Makassar tahun 2020 sebesar 127 Milyar Rupiah.

“Untuk ukuran Indonesia, jalanan ini akan menjadi salah satu jalan raya terlebar, bahkan di jalan Sudirman Jakarta saja mungkin lebarnya hanya empat puluh meter. Nanti akan ada jalur lambat, jalur cepat, pedestarian, ampiteater, termasuk sejumlah wahana untuk ruang publik. Insya Allah, ini akan menjadi landmark baru bagi kota Makassar.” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Prof Rudy juga menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Sulsel yang menginisiasi sejumlah ide-ide brilian, termasuk untuk penataan kawasan di Kota Makassar.

“Insya Allah, Inovasi yang di lahirkan oleh Bapak Gubernur ini akan menjadikan Kota Makassar sebagai kota yang nyaman bagi warganya, memiliki daya tarik wisata yang mumpuni serta menjadi kota yang ramah investasi” lanjut Rudy.

Salah satu pemilik tanah yang juga Founder Bosowa Group, Aksa Mahmud saat berbicara mengatakan bahwa kesediaan menghibahkan lahan yang dimilikinya merupakan wujud atas kecintaannya terhadap Kota Makassar.

“Jika tujuannya untuk kepentingan umum, saya rasa kita harus memberikan partisipasi demi untuk melihat Kota Makassar ini semakin maju dan menjadi Hub kawasan timur Indonesia. Setiap kebijakan pembangunan yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Walikota tentu kita dukung demi kesejahteraan masyarakat kita” ujar Aksa Mahmud yang disambut aplaus oleh para hadirin.(jalu)

source : Humas Pemkot Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Sinergi Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar dalam mengendalikan Pandemi Covid-19 semakin massif dikakukan. Hal ini kembali terlihat saat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah bersama Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin bersama-sama mendatangi pulau Lae-Lae dan mengajak berdialog dengan warga setempat tentang pentingnya penggunaan masker selama pandemi masih berlangsung. Kegiatan sosialisasi ini juga melibatkan organisasi Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Sulsel yang membagikan sepuluh ribu masker kepada seluruh penghuni pulau.

“Kita tengah berada di puncak pandemi. Kita masih perlu bersabar lagi hingga vaksin betul-betul berhasil melewati fase uji coba hingga bisa di produksi massal untuk di bagikan ke seluruh masyarakat kita. Saat ini kita terus massifkan tracing, melakukan tes di daerah-daerah yang memiliki potensi penularan yang tinggi, termasuk memaksimalkan 12 laboratorium yang kita punya untuk dilakukan pemeriksaan spesimen” ujar Nurdin Abdullah saat berbicara di hadapan warga pulau.

Sementara itu, Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin mengatakan bahwa gerakan disiplin menggunakan masker merupakan cara paling efektif untuk mencegah virus melakukan transmisi ke manusia.

“Masih banyak warga kita yang menggunakan masker di dagunya saja, padahal itu sama sekali tidak melindungi dari virus. Makanya sosialisasi itu masih terus kita lakukan agar masker menjadi kebiasaan sehari-hari tanpa perlu ada paksaan” jelasnya.

Ditempat ini pula, Prof Nurdin dan Prof Rudy menyampaikan sejumlah proyeksi pembangunan yang tengah dikakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pulau.

“Insya Allah tahun ini kita akan memasang jaringan listrik bawah laut yang akan mensuplai seluruh kebutuhan listrik warga kita di pulau, sehingga tidak perlu lagi menggunakan genset sebagai sumber listrik seperti selama ini dilakukan. Nanti warga kita sudah bisa menikmati kebutuhan listrik dua puluh empat jam nonstop” ujar Nurdin yang disambut aplaus warga pulau.

Proyeksi pembangunan lainnya yang saat ini tengah di siapkan oleh Pemprov Sulsel bersama Pemkot Makassar yakni rencana pembangunan pusat kuliner pulau yang akan meningkatkan ekonomi warga pulau Lae-Lae, pembangunan dermaga baru, termasuk rencana reklamasi pantai sebagai bagian menjadikan pulau Lae-Lae sebagai destinasi pariwisata.

“Kami mendengar bahwa banyak warga pulau yang salah paham dan mengira mereka akan dipindahkan jika rencana pembangunan ini dilaksanakan. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa informasi itu tidak benar. Tujuan pembangunan yang kami canangkan justru ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, bukan malah menyengsarakan” lanjut Nurdin yang kembali disambut aplaus warga pulau.

Selain berdialog dengan warga, Nurdin dan Rudy juga meninjau pembangunan masjid di pulau tersebut yang saat ini masih dalam proses pengerjaan. Untuk penyelesaian pembangunan rumah ibadah berlantai dua ini, Nurdin menyampaikan ke warga niatnya untuk membantu dalam bentuk uang sebesar dua Milyar Rupiah agar proses pengerjaannya bisa lebih cepat dan warga bisa segera memanfaatkan untuk kegiatan keagamaan.

Pada kunjungan ini juga hadir Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan Lies F Nurdin juga Ketua TP PKK Kota Makassar Rossy Timur Wahyuningsih berserta sejumlah rombongan yang tergabung dalam PII (Persatuan Insinyur Indonesia).(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Forum Konsultasi Publik Perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Giat yang berlangsung di Hotel Claro, Jum’at (11/9/2020) itu, digelar oleh Bappelitbangda (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah) Provinsi Sulawesi Selatan.

Forum Konsultasi Publik ini dikemas dalam dialog “Menggagas Masa Depan Sulawesi Selatan”

Dalam laporannya, Ketua Panitia sekaligus Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Junaedi menyampaikan, “terima kasih kepada bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang hadir untuk membuka kegiatan ini sekaligus memberikan arahan,” ujarnya.

Hasil dalam forum konsultasi publik ini nantinya akan diajukan ke DPRD untuk dapatkan pembahasan yang kemudian menjadi persetujuan bersama.

Sebagai wujud arahan Gubernur dan Wakil Gubernur, agar program lebih simpel. “Dalam rangka percepatan akselerasi capaian tujuan dalam RPJMD Sulawesi Selatan,” katanya.

Pada sambutannya, Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengingatkan, bahwa dalam perencanaan, diperlukan pengendali agar bisa dikontrol.

“Visi-misi kami bersama pak Gubernur masih sama. Ini adalah tanggungjawab kami. (OPD) bisa menambahkan ide/gagasan, tapi tidak keluar dari jalur visi-misi,” katanya.

Ia pun mengingatkan, agar memiliki komitmen terhadap yang direncanakan. “APBD kita terbatas. Segala kebijakan harus menempatkan hati kecil, bahwa yang dibuat ini untuk masyarakat menengah ke bawah. Dan tidak keluar dari visi-misi yang telah dicanangkan,” pintanya.

Andi Sudirman membeberkan, beberapa capaian dan program yang dicanangkan Pemprov Sulsel. Diantaranya hilirisasi pertanian; infrastruktur jalan; bendung dan saluran irigasi;

Ia pun meminta Bappelitbangda, agar berupaya mengurangi program kegiatan dari 2 ribu menjadi 500 program. “Lebih mudah dikontrol. Ini jadi challenge untuk dikurang 1500. Agar lebih fokus program dan efisiensi keuangan,” pungkasnya.

Pemprov Sulsel, kata dia, fokus dalam melanjutkan atau perbaikan bendung maupun irigasi yang sempat terhenti pembangunannya.

Baginya, “memperbaiki sama dengan mempertahankan kemerdekaan,” katanya.

Dirinya berharap, agar setiap OPD memilih satu program strategis.Ia pun berharap, agar terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik. “Kepada TGUPP, mohon bantuan kepada kami untuk memberi masukan. Dari konsep optimistik plan yang berubah menjadi realistik plan,” imbuhnya.

Para peserta yang mengikuti forum ini nantinya menuliskan mimpi gagasan untuk Sulsel sesuai visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yakni “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”. Yang terbagi pada 6 tema yakni Reformasi Birokrasi; Sulsel Terkoneksi; Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru; Sulsel Berkarakter; Daya Saing Produk Sumberdaya Alam; Perempuan, Anak dan Kaum Milenial.

Dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel; anggota TGUPP. Yang iiikuti oleh Ormas, Karang Taruna, Forum Anak, Lembaga Mitra Pemerbati Perempuan, Organda Kab Kot, Kerjasama Internasional, Kepala OPD dan Kasubag Program Pemprov Sulsel, Bappeda Kab/Kota.(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, telah berlangsung entry meeting terkait refocusing Tahun Anggaran 2020 untuk penanggulangan Covid-19 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (10/9/2020).

Pertemuan yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman ini diikuti oleh para Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulsel.

Plt. Kepala Inspektorat Sulsel, Sriwahyuni menyampaikan, “tujuan pemeriksaan ini atas pelaksanaan refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19,” ujarnya.

Yang akan dilakukan oleh BPK RI perwakilan Sulawesi Selatan. Dirinya berharap, OPD mengapresiasi dan turut bekerjasama dengan BPK selama audit tersebut.

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Priyono menyampaikan, bahwa kehadirannya ini membawa tim pemeriksa yang akan bekerja dalam pemeriksaan ini.

Covid-19 ini, kata dia, merupakan musibah yang berdampak secara global. “Bencana ini berpengaruh pada aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandemi ini berdampak pada sektor ekonomi dan sosial,” pungkasnya.

“BPK sebagaimana visi-misi dalam mendorong keuangan daerah lebih bertanggung jawab melalui pemeriksaan. Untuk ikut mengawal pengelolaan anggaran agar btul-betul anggaran untk penanganan Covid-19 untuk melindungi bangsa dan memajukan umum, serta mencapai keberhasilan yang baik sesuai tujuan dan harapan,” jelasnya.

Pemeriksaan anggaran refocusing Covid-19 ini, kata dia, dilakukan secara nasional. Dengan sampel di 99 Pemerintah Daerah, terdiri dari 34 Provinsi dan 65 Kabupaten/Kota.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, meliputi diantaranya menilai pengalokasian, penganggaran, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.

“Selain Pemprov Sulsel, ada dua Kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan, yakni Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros. Dengan pemeriksaan kinerja bidang kesehatan penanganan Covid-19. Dengan menilai integritas Pemerintah dalam menangani dibidang kesehatan bagaimana penanganan Covid-19,” jelasnya.

Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengarahkan agar OPD tetap menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan BPK. Termasuk dalam kelengkapan dokumen yang akan dibutuhkan BPK.

“Jangan dipersulit. Lebih cepat lebih baik. Selalu cepat, tepat dan tetap pada aturan,” tegasnya.(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pj Walikota Makassar yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin menegaskan tidak lagi menyiapkan opsi Pembatasan Sosial berskala besar (PSBB) sebagai strategi penanganan wabah Covid-19 di Kota Makassar. Pihaknya mengaku lebih fokus pada upaya penerapan protokol kesehatan secara maksimal ditengah masyarakat. Selain itu, Gugus Tugas Propinsi Sulsel bersama Gugus Tugas Kota Makassar mulai hari ini, Jumat (11/9/2020) melakukan swab massal secara massif secara bergiliran di enam kecamatan yang selama ini menjadi episentrum penyebaran Covid-19.

Kepada wartawan, Prof Rudy mengatakan bahwa penerapan protokol kesehatan diharap tidak lagi menjadi paksaan namun sudah menjadi kebiasaan baru bagi warga kota.

“Kita tidak lagi memilih opsi PSBB karena itu bisa memukul kembali ekonomi masyarakat yang akibatnya bisa lebih parah, kita tidak ingin krisis ekonomi yang bisa berlanjut menjadi krisis sosial. Jika kebiasaan menerapkan protokol kesehatan ketika beraktifitas di luar rumah, Insya Allah ini akan sangat efektif dalam menghentikan penularan” ujar Prof Rudy kepada wartawan di Rumah Jabatan Walikota Makassar, Kamis (10/9/2020).

Sementara itu, menanggapi potensi pelanggaran protokol kesehatan ditengah proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Prof Rudy menyampaikan pentingnya penegakan Peraturan KPU tentang sanksi administrasi terhadap pasangan calon yang terbukti melanggar.

“Saya rasa aturannya sudah sangat jelas. Tinggal komitmen kita secara bersama bahwa protokol kesehatan itu merupakan sesuatu yang utama, semua pasangan calon harus menaatinya, jika tidak berarti yang bersangkutan tidak memperhatikan keselamatan warga kota Makassar. Makanya kita akan berkordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk memperketat pengawasan dan memastikan protokol kesehatan berjalan. Jadi silahkan Pilkada berjalan, tapi jangan mengancam kesalamatan warga kota” tegasnya.

Sementara itu ditempat berbeda, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dr. Naisyah Tun Azikin menjelaskan pelaksanaan Swab Massal di enam kecamatan yang merupakan episentrum penyebaran virus di Kota Makassar. Menurutnya, Swab massal yang di mulai hari ini, dilakukan secara bertahap berdasarkan Kecamatan yang memiliki kasus penularan virus paling tinggi.

“Swab massal ini merupakan bagian dari implementasi program Gerakan Trisula (Tracing, Testing, dan Educating)yang dicanangkan Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah. Hari ini kita mulai di Kecamatan Rappocini, tepatnya di Kelurahan Minasa Upa. Prinsipnya kita dekati wilayah yang memiliki kasus positif yang dianggap tinggi agar memudahkan masyarakat melakukan pemeriksaan, khususnya yang merasa pernah kontak dengan pasien Coviid-19, memiliki gejala, atau bertetangga dengan pasien yang positif”ujar Naisyah.

Menurutnya, Swab massal ini didukung oleh satu satu Mobil PCR yang disiapkan oleh Gugus Tugas Propinsi Sulsel.

“Swab test ini diberikan kepada masyarakat secara gratis dan akan dilakukan secara bertahap di enam kecamatan episentrum. Namun, kedepannya ini akan terus dilanjutnya ke kecamatan-kecamatan lainnya sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penyebaran virus di Kota Makassar. Kita berharap dukungan penuh dari masyarakat untuk melakukan inisiatif pemeriksaan, mendatangi lokasi pelaksanaan swab massal. Karena jika memang kita ingin pandemi ini bisa segera berlalu, maka yang paling utama adalah kepatuhan melaksanaan protokol kesehatan, jujur jika pernah melakukan kontak atau memiliki gejala dan segera melakukan swab Test secara gratis yang kini difasilitasi pemerintah” lanjutnya.

Berdasarkan jadwal Swab massal yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar, di hari pertama, Jumat (11/9/2020) dilaksanakan di Kelurahan Minasa Upa kecamatan Rappocini. Hari kedua Sabtu (12/9/2020) dilaksanakan di Kecamatan Biringkanaya. Selanjutnya Swab test hari ketiga, Senin (14/9/2020) di Kecamatan Panakukang, hari ke empat, Selasa (15/9/2020) di Kecamatan Tamalate. Berikutnya hari kelima, Rabu (16/9/2020) di Kecamatan Manggala, dan hari ke enam, Kamis (17/9/2020) di kecamatan Tamalanrea.(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Penjabat Wali Kota Makasaar, Prof Rudy Djamaluddin bakal menjadikan Kampung Perak Borong, Kecamatan Manggala dan Kampung Perak Satando, Kecamatan Wajo menjadi destinasi wisata baru Kota Makassar.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Prof Rudy bakal memperbaiki infrastruktur kampung tersebut. Salah satunya dengan membedah rumah para pengrajin. Dibagian depan rumah parah pengrajin dibuatkan sokes yang terbuat terbuat dari kaca.

“Jadi di sokes itu, karya para pengrajin di tata. Dibalik sokes, para pengunjung bisa melihat langsung cara membuat perak dan emas yang menurut saya sangat bagus sekali. Makanya kita mau jadikan destinasi wisata untuk produk UMKM di Makassar,” kata Prof Rudy saat menerima kunjungan Kalla Development di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Kamis (10/9/2020).

Tak hanya itu, Prof Rudy juga akan memperbaiki akses masuk kampung perak agar layak menjadi destinasi
wisata baru di Makassar. Diantarnya membangun galeri emas dan perak serta gerbang selamat datang. Para pengrajing juga diberikan pelatihan memberi kemasan menarik untuk produk mereka agar nilai jual semakin tinggi.

Prof Rudy menilai, karya pengrajin perak dan emas seharusnya bernilai tinggi. Bisa bersaing secara nasional. Karena keahlian mereka sudah turun temurun yang diwariskan dari orang tua mereka. Karena kurang promosi, karya mereka tertinggal dan dihargai murah.

“Makanya kita juga ingin produk mereka ada sertifikatnya. Disitu menjelaskan sejarah mereka. Jika olahan emas dan perak ini asli dari tangan-tangan terampil orang-orang asli Makassar. Branding pasti naik. Ada kebanggan jika orang memakainya. Produk pasti dibeli mahal. Apalagi packagingnya keren. Kalau itu terjadi, saya yakin ekonomi pengrajin pasti naik,” jelas Prof Rudy

Sementara Ketua Pantia Kalla Meet, Ahmad Rosady mendukung keinginan Prof Rudy dalam meningkatkan nilai pelaku UMKM Kota Makassar, khusunya para pengrajin perak dan emas.

Dalam pameran Development dan Kontrusi Grup Kalla yang diadakan di Nipa Mal 3-4 Oktober mendatang, pihaknya bakal menyediakam tempat gratis untuk para pengrajin dalam memamerkan karyanya.

“Kita pastinya mendukung UMKM dan produk-produk kita. Ini bentuk sinergitas kita dengan Pemkot Makassar yang saling mendukung. Nanti kita hubungi dinas terkait untuk kehadiran para pelaku UMKM di pameran kami,” pungkasnya.(jalu)

source : Humas Pemkot Makassar