Daerah

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pemerintah Kota Makassar gandeng lembaga survei independen untuk  mengukur tingkat kekebalan tubuh warga kota Makassar mulai dari tingkat kecamatan hingga di tingkat RT/RW.

Hal tersebut diutarakan Walikota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto saat memimpin rapat koordinasi bersama master Covid se kota Makassar. Di ruang rapat Sipakalebbi, Rabu (23/6/2021).

“Saat ini kita akan mengukur kekebalan tubuh warga kota Makassar dengan mengambil sampel darah. Kita akan turun mengambil sampel darah 1.350 ribu orang hingga tingkat RT/RW,’ kata Danny yang didampingi Wakil Walikota Makassar Fatmawati Rusdi.

Untuk itu Danny menawarkan dirinya bersama Wawali  Fatmawati bersedia lebih dulu untuk menjadi contoh diambil sampel darahnya.

“Sebaiknya kami berdua dulu diambil contoh darahnya, ini sangat penting, karena hal ini merupakan yang pertama di Indonesia untuk mengukur kekebalan tubuh kita,” kata Danny

Menurut Danny, hasil survei nantinya akan dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk penanganan Covid 19 selanjutnya.

“Jika memenuhi indikator sesuai instrumen yang dijalankan, bisa saja masyarakat dapat beraktivitas dengan normal lagi,”  jelasnya.

Sementara itu Direktur Celebes Research Center (CRC) Herman Heizer mengatakan, basicnya adalah survey yang mewakili jumlah populasi warga di kota Makassar. Untuk itu pihaknya meminta dukungan penuh dari pemerintah kota Makassar agar dalam pelaksanaannya tidak menemui kendala saat survey.

“Kita butuh dukungan teknik dari pemerintah kota  supaya bisa berjalan lancar, dengan pendekatan kebudayaan memberi penjelasan dan pendekatan sehingga tidak menghambat proses berjalannya  pengambilan sampel darah,” terangnya.

source : Humas Kota Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Sembilan fraksi DPRD Kota Makassar telah menyetujui, Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perubahan status Perusahaan daerah (Perusda) Parkir menjadi pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Kota Makassar.

Persetujuan Ranperda ini ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama Ranperda antara Walikota Makassar yang diwakili oleh Sekda Kota Makassar, M. Ansar bersama dengan DPRD Kota Makassar, yakni Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo.

Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo berharap, Ranperda prakarsa DPRD yang sudah disepakati jadi Perda, persoalan perparkiran dapat terurai dengan baik, tidak ada lagi masalah yang timbul.

“Tidak ada lagi kesemrawutan soal kendaraan yang parkir sembarangan. Kita berharap Pd parkir pendapatannya naik supaya perusahaannya sehat. Tapi yang utama adalah bagaimana aturan ini membuat perparkiran semakin baik di kota Makassar yang seringkali banyak dikeluhkan. Apalagi banyak jukir liar,” pungkasnya, Selasa, (22/06/2021).

Persetujuan Ranperda diambil setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi. Juru bicara fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura), Hj Kartini mengatakan,

Perda nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah menentukan dua jenis badan usaha milik daerah.

Dalam perda tersebut, salah satunya membahas terkait perusahaan daerah yang tidak sesuai lagi dengan kondisi sistem perparkiran di kota Makassar sekarang ini. Oleh karena itu, sudah perlu dilakukan pergantian dengan peraturan daerah yang baru untuk menjawab masalah sistem perparkiran di kota Makassar.

“Untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat di bidang perparkiran dan sekaligus pula untuk meningkatkan PAD maka kita mendukung untuk membentuk perusahaan umum daerah di bidang perparkiran,” ujarnya saat memberikan pandangan pada rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Selasa (22/6/2021).

Kartini mengatakan, jika pendirian Perusahaan Umum Daerah Parkir ini ditetapkan, maka pemerintah kota sudah memiliki payung hukum untuk menata perparkiran di Kota Makassar.

“Pemerintah kota akan memiliki payung hukum dalam melaksanakan sistem penyelenggaraan perparkiran di kota Makassar yang sesuai dengan perkembangan perparkiran kita dalam rangka pemerataan peningkatan kualitas perparkiran di kota Makassar,” katanya.

Juru bicara fraksi Nasdem, Ari Ashari Ilham mengatakan, perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah PD Parkir Makassar Raya menjadi Perumda diharapkan kedepannya menjadi perusahaan profesional yang transparan, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi perekonomian ekonomi.

“Dengan perubahan hukum jadi perumda maka pelaksanaan kegiatan usaha harus juga didasarkan pada prinsip good corporate governance yang transparan dan dapat berkontribusi untuk pembangunan perekonomian daerah,” terang Ari Ashari.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Wakil Walikota Makassar Fatmawati Rusdi bertemu perwakilan Dana Darurat Anak Internasional (Unicef) Perserikatan Bangsa Bangsa di rumah Jabatan Wakil Walikota. Jalan Hertasning Makassar, Selasa 22 Juni 2021.

Pertemuan Fatmawati bersama perwakilan Unicef membahas berbagai kegiatan kerjasama yang akan digelar Unicef bersama Pemkot Makassar, terkait rencana kerja tentang perlindungan anak tahun 2021 di Kota Makassar.

Kepala Kantor lapangan Unicef Makassar Hengky Wijaya mengatakan, apresiasi terhadap Pemkot Makassar yang selama ini telah menjalin kerjasama yang cukup baik dengan Unicef.

“Ada beberapa yang kami bahas bersama Wawali Fatmawati diantaranya; kerjasama dengan Disdukcapil yang cakupannya selama ini berjalan cukup baik, juga dengan DP3A, misalnya model bullying (Perundungan) yang sudah menjadi model penanganan secara nasional, juga kami bahas program dinas sosial mengenai Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA),’ ucapnya.

Menurut Hengky, dirinya juga membahas masalah pendidikan dan kesehatan, dimana saat ini Pemkot Makassar tengah mempersiapkan proses belajar tatap muka.

“Kita juga membahas persiapan belajar tatap muka yang melibatkan lintas sektoral, diantaranya dinas pendidikan, dinas kesehatan dengan menyiapkan protokol kesehatan, vaksinasi dan juga melibatkan DP3A sebagai konseling bagi murid,” jelasnya.

Bahkan kata Hengky, dalam mendukung Program Makassar Recover pihak Unicef juga akan membantu pemerintah kota.

“Kami juga akan melakukan kampanye dan pelatihan dan pembuatan sistem bagi ribuan relawan kesehatan Makassar Recover, bahkan kami akan mengundang Walikota dan Wakil Walikota menjadi duta dari Unicef,”  ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut Fatmawati mengapresiasi perwakilan Unicef yang mendukung program Pemkot Makassar yang telah berjalan sejak lama, utamanya dalam bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial dan Perlindungan Anak.

“Kita sangat mendukung support dari Unicef terhadap program program pemerintah Kota, utamanya bidang Kesehatan , Pendidikan, Sosial dan Perlindungan Anak. Kita harap Program Unicef dan Pemkot Makassar di tahun 2021 ini, dapat berjalan sebagaimana seperti yang kita harapkan bersama,” terang Fatmawati.

Turut mendampingi Wakil Walikota pada pertemuan tersebut, diantaranya Plt Kadis Kesehatan Hadijah Iriani, Plt Kadis Pendidikan Nielma Palamba, Kadis DP3A Tenri Palallo, serta Plh. Kadis Sosial Asvira Anwar.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Staf Khusus Wapres RI Sukriansyah S Latief, mengaku Plt Gubernur Sulsel sangat membantu upaya mempercepat progres Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulsel salah satunya adalah Bendungan Pamukkulu.

Hal ini di sampaikan Sukriansyah S Latief saat menemui Plt Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Senin (21/6).

Sukriansyah S Latief mengatakan Pemprov Sulsel dalam hal ini Plt Gubernur yang membantu upaya mempercepat progres PSN di Sulsel. Dimana atas dorongan Andi Sudirman, proyek PSN yang sempat terhenti perlahan mulai progres pembangunan.

“Kita berharap pemerintah daerah untuk terus melakukan sosialisasi, karena bendungan ini untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya

Ia menyebutkan, Plt Gubernur Sulsel tak segan mengadakan rapat dengan beberapa unsur pemerintah hingga tingkat bawah. Bahkan dirinya turun melihat langsung progres pembangunan bendungan di Kabupaten Takalar itu.

“Kita terus mendorong dan mengawal pembangunan bendungan  Pamukkulu ini karena akan mengairi sawah dengan kapasitas 6000 hektar, hydropower, air bersih serta pengendali potensi banjir. Bendungan adalah investasi dari pemerintah yang dinikmati langsung oleh masyarakat sendiri,” sebutnya.

Lebih jauh Staf Khusus Wapres itu mengatakan, proyek ini sempat terhenti hampir dua tahun (600 hari) karena masalah lahan.

“Bendungan Pamukkulu ini merupakan salah satu program stategis nasional Kementerian PUPR. Proyek ini sempat terhenti hampir dua tahun (600 hari) karena masalah lahan, namun  akhir tahun 2019 kembali efektif dikerjakan.  Atas dorongan dan komitmen kuat dari Andi Sudirman Sulaiman sejak menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulsel,” pungkasnya.

Ia menambahkan kunjungannya ini untuk melihat sekaligus memantau progres Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Kami ingin melihat langsung progres PSN di Sulsel, yakni Bendungan Pamukkulu. Nantinya kami juga akan ke Takalar untuk melihat langsung progresnya,” tutupnya

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel  menyampaikan beberapa usulan serta meminta dukungan pemerintah pusat.

“Kita berharap pemerintah pusat terus mendorong pembangunan di Sulsel, Diantaranya pembangunan jalan Outer Ring Road atau Jalan Tol di Atas Laut, Makassar New Port (MNP) serta lainnya,” tuturnya.

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, H. Ray Suryadi Arsyad, S. IP (F-Demokrat) Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar, Minggu (20/06/202) di Karebosi Premier Hotel Makassar.

Ray Suryadi mengaku, pengelolaan sampah hal yang sangat penting, sebab Kota Makassar adalah daerah perekonomian yang vital di kawasan indonesia timur. Maka dari itu, kebersihan merupakan hal yang sangat krusial dan membutuhkan perhatian bersama.

“Kami sengaja mendiskusikan perda ini, agar terciptanya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan. Karena dampaknya akan sangat terasa jika diabaikan”, pungkasnya.

Legislator Demokrat ini juga menyampaikan, bahwa kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Kota Makassar adalah potensi yang cukup besar dari segi retribusi. Tetapi menurutnya, hal ini belum bisa dioptimalkan oleh pemerintah kota Makassar disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.

“Kita punya daya tampung sampah sekitar 600 hektar lebih. Dan sudah semestinya itu dimanfaatkan bukan hanya sebagai penampungan, tetapi juga pemanfaatan dan pengelolaan yang baik,” ujarnya.

Kegiatan ini juga hadir Plt. Dinas Lingkungan Hidup, Imam Hud yang juga Kepala satuan Pamong Praja Kota Makassar yang menjelaskan perlunya kesadaran masyarakat akan persampahan/kebersihan dan memperhatikan pembayaran tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan antara lain pengumpulan pengangkutan pengelolaan sampah dan pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA.

Serta hadir pula PLT Kabid Persampahan limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan DLH Kota Makassar, Kahfian, S. Hut. Ia menyampaikan sejumlah upaya kepada pihak terkait untuk memperhatikan masalah tujuan dan ukuran dan kebijakan agar pemerintah lebih memperhatikan masalah penyediaan yang lebih dalam rencana kerja anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (RK SKPD) khususnya di bidang kebersihan persampahan sesuai ukuran dan tujuannya.

source : Info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengingatkan ASN Pemerintah Provinsi Sulsel untuk bisa bekerja lebih baik, profesional dan maksimal dan menjauhi praktek-praktek pungli.

Hal ini disampaikan Plt Gubernur Sulsel saat melantik 32 ASN untuk Jabatan Administrator (Eselon III) dan 45 ASN, untuk Jabatan Pengawas (Eselon IV) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (21/6).

Andi Sudirman Sulaiman mengatakan ASN Pemprov Sulsel harus memperlihatkan loyalitas kepada pekerjaan dan bekerja dengan hati.

“Saya ingin harus bekerja sebagai ASN dengan kepemimpinan berganti tetap jiwanya ASN. Mampu memperlihatkan loyalitas kepada pekerjaan dan bekerja dengan hati. Mari kita sama-sama untuk saling bersinergi, ini kerja tim yang kita bentuk untuk kemaslahatan masyarakat Sulawesi Selatan yang lebih baik,” ungkapnya.

Ia menyebutkan pelantikan ini dilakukan dalam rangka pembenahan kinerja ASN.

“Kita ingin menempatkan orang-orang sesuai dengan tempat (keahlian) yang tepat,” katanya.

Menurutnya, rotasi jabatan ini sistemnya bottom-up atau usulan dari dari Kepala OPD dan ada proses analisis jabatan.

“Sistemnya bottom-up, dari bawah ada usulan dari Kepala OPD dan ada proses analisis jabatan. Kita ingin mengejar target pulihkan keadaan, kontrol sistem kinerja rumah sakit, sistem pertanian kita masih harus link and match ada penyesuaian,” tuturnya.

Ia pun menginstruksikan agar anggaran perubahan tahun 2021 dan anggaran tahun 2022 harus digenjot untuk keperluan bagi masyarakat.

“Belanja langsung dengan pembangunan untuk masyarakat harus diperkuat. Bagaimana kita sebagai tuan rumah (Pemerintahan), harus melayani masyarakat. Tamu kita adalah masyarakat,” pungkasnya.

Plt Gubernur Sulsel berharap dengan mutasi ini, dapat mendorong perbaikan kinerja OPD serta akselerasi serapan anggaran APBD.

“Kita harap semakin mendorong perbaikan kinerja OPD serta akselerasi serapan anggaran APBD.Salah satunya pada beberapa rumah sakit yang dikelola oleh Pemprov Sulsel, sebagai upaya perbaikan kinerja rumah sakit dengan tata kelola BLUD (Badan Layanan Umum Daerah),” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BKD Sulsel, Imran Jausi mengatakan pelantikan ini telah memenuhi tahapan yang panjang termasuk telah bersurat dan mendapat persetujuan dari Kemendagri.

“Pelantikan ini telah memenuhi tahapan yang panjang. Dimana sebelumnya, bapak Plt Gubernur telah bersurat dan mendapat persetujuan dari Kemendagri. Mutasi ini memang untuk mengisi beberapa jabatan yang lowong, karena pejabatnya pensiun atau telah beralih ke jabatan fungsional,” ungkapnya.

Ia  mengatakan  mutasi atau pergeseran jabatan sebuah hal biasa terjadi dalam pemerintahan.

” Ini hal biasa dalam pemerintahan, sebagai upaya penyegaran dalam rangka optimalisasi kinerja pada OPD.

Turut hadir dalam pelantikan ini, Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani, para Asisten dan Staf Ahli, TGUPP, serta Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulsel.

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar Ari Azhari Ilham (F-NasDem) menilai konsep pertumbuhan ekonomi daerah sangat tergantung perkembangan pasar tradisional dan oleh pemerintah diperlukan untuk sangat concern terhadap pemberdayaan pasar tradisional. Ia merasa penataan pasar tradisional harus dikelola seperti pasar modern.

“Kita mesti sadar bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pasar yang ada di daerah. Sehingga pasar modern yag telah mengakar harus ditata sedemikian rupa, dan juga mengelola pasar tradisional layaknya pasar modern atau biasa disebut minimarket/supermarket,” ujarnya.

Hal itu disampaikan dirinya saat menggelar Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Makassar, Sabtu (19/06/2021) di hotel Almadera, Jl. Somba Opu, Kota Makassar.

Sementara narasumber lainnya, Nasaruddin Nasir, menguatkan hal tersebut, yang mengungkapkan keberlanjutan pasar tradisional yang menjadi kultur dari masyarakat daerah. Sehingga pasar tradisional tidak kalah saing dengan supermarket.

Kita sama-sama yakini sosialisasi dalam pasar modern sangat kental, dan juga ini yang menjadi kultur dari orang timur, sehingga tidak kalah saing dengan pasar modern, apalagi harnganya bisa ditawar,” tegasnya.

source : Info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Al Hidayat Samsu,S.pd menilai kegiatan pembangunan daerah tidak hanya ada pada satu perangkat daerah, tetapi juga melibatkan perangkat daerah yang lain dalam pembangunan fisik dan nonfisik.

“Kami ingin pembangunan di kota makassar semua bisa terlibat, tidak hanya dinas pembangunan, tetapi bagaimana melibatkan dinas kesehatan, pemuda, pendidikan, karena dampaknya juga bisa dirasakan oleh semua pihak,” ujarnya.

Hal ini disampaikan Legislator PDIP itu saat melakukan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar, Kamis, (17/06/2021) di Hotel Dalton Kota Makassar.

Selain dirinya, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber, Akademisi DR. Sakka pati SH MH dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar, Dr. Hari Sip SH MH MS.

Legislator milenial ini juga mengungkap tujuan Perda RTRW ini yakni konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah darat dan laut serta pulau kecil secara merata. Ada beberapa update perkembangan yang dilakukan pemerintah berdasarkan RTRW.

“Cakupan perencanannya, ada 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan. Tujuannya regulasi ini mewujudkan koneksi kota yang begitu cepat dari daerah satu ke daerah yang lain, Apalagi Kecamatan Tamalanrea dan birimgkanaya yang sangat membutuhkan perhatian,” tegas Alhidayat Samsu.

source : Info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah mulai dibuka sejak 21 Juni 2021. Olehnya itu untuk meminimalisir adanya kendala seperti halnya gangguan jaringan maupun susahnya mengirim dokumen, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Danny Pomanto telah mengantisipasi menyiapkan solusinya.

Bertempat di War Room Kantor Balaikota Makassar, Senin (21/6/2021) di dampingi Ketua DPRD Makassar, Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Kepala Dinas Catatan Sipil Makassar, dan beberapa pihak terkait lainnya, Danny Pomanto memaparkan sistem yang digunakan di tahun ini.

“Kita tidak ingin kendala yang diperebutkan tahun lalu menjadi permasalahan lagi saat ini. Olehnya itu server kami perbaiki, sistemnya lebih teratur dan disiapkan sekolah pilihan yang bisa menjadi referensi anak didik melanjutkan pendidikannya,” jelas DP.

Selain itu ditambahkannya pula agar kiriman dokumen berkas bisa maksimal, diharapkan masyarakat dapat bersabar dan antri saat mendaftar.

“Mobilitas server ini kan padat. Lalu lintasnya rame di akses warga. Nah jika memang belum bisa di akses,harap sabar dulu menunggu beberapa menit kemudian atau mendaftar kembali di jam-jam yang sedikit lowong misalnya di malam hari,” tambahnya.

Untuk jalur zonasi, PPDB rencananya akan dibuka hingga tanggal 25 Juni 2021. Masyarakat juga bisa mengakses tanpa harus keluar rumah sehingga meminimalisir adanya pemicu pergerakan Covid-19.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi membuka secara resmi kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat kota Makassar, di Hotel Horison Ultima, Senin (21/6/21).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Inspektorat dan seluruh Kepala SKPD di Kota Makassar.

Dalam sambutannya, Fatma menyebutkan peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 yang menitikberatkan pada pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai upaya menjamin Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaksanaan pengawasan, yaitu menjamin adanya ketegasan dan konsistensi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna.

“Diperlukan komitmen kita semua untuk mengembangkan budaya pengawasan agar kita tidak mengalami kebocoran-kebocoran,” ucapnya.

Kata Fatma, dalam pengawasan pemerintahan pada level daerah, dimana fungsi pengawasan diperankan oleh Inspektorat Makassar sebagai pengawas internal, yang mengawal dan mengawasi kebijakan Pemerintah Kota, termasuk menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap aset/kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah.

“Ini bukan produk akhir tapi pengawasan ini sebagai langkah awal untuk memperbaiki, menyempurnakan peningkatan kinerja para SKPD. Agar nantinya bisa melayani masyarakat dengan baik,” pungkasnya.

source : Hidayat