News

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Sejak diturunkannya tim detektor sejak 10 Juli 2021 lalu, sejumlah komentar datang dari berbagai kalangan masyarakat. Pro kontra mewarnai pelaksanaan penerapan program Makassar Recover ini

Untuk menjawab kecemasan dan kekhawatiran warga hadirnya tim detektor yang mengunjungi masyarakat, secara virtual Walikota Danny bersama wakilnya Fatmawati Rusdi meminta laporan dari Lurah, Camat, Master Covid dan para Kepala Puskesmas yang bersentuhan langsung dengan tim satgas detektor.

Pertemuan secara zoom yang dilakukan di Kediaman Pribadi Danny Pomanto di Jalan Amirullah Makassar, Senin (12/7/2021) ditemukan berbagai persoalan yang masih harus diperbaiki dalam penerapannya.

Bersama Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi, Danny secara tegas meminta agar semua pihak yang terlibat bersungguh-sungguh berjuang menyelamatkan warga Makassar.

“Ini panggilan kemanusiaan. Jangan ada provokator. Harusnya semua pihak saling mendukung. Apa yang kurang segera dibenahi. Kritikan dan masukan warga di tampung dan lakukan perbaikan. Wajar jika ada komentar tapi bukan berarti harus diam dan tidak berbuat apa-apa,” jelas Danny.

Sementara itu Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi dengan lantang juga meminta kerja sama semua pihak dan memperhatikan SOP dalam pelaksanaan program Makassar Recover.

“SOP tim detektor sudah jelas. Jajaran atas harusnya memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya di lapangan. Besar harapan dengan adanya tim detektor, kita bisa meminimalisir peluang penyebaran covid. Jadi tolong mari bekerja bersama,” terang Fatma.

Tim detektor yang jumlahnya 15.306 personil dan tersebar ke semua RT se-Kota Makassar ini menjalankan misi penyelamatan dari paparan covid-19.

Walaupun menjadi pro kontra yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, namun dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya.

Pemkot Makassar mengapresiasi seluruh masukan, saran dan kritikan untuk menjadikan program Makassar Recover menjadi lebih baik lagi kedepannya.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Sampah perkotaan adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan, yang timbul di kota.

Lingkungan menjadi terlihat kumuh, kotor dan jorok yang menjadi tempat berkembangnya organisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia, merupakan sarang lalat, tikus dan hewan liar lainnya. Dengan demikian sampah berpotensi sebagai sumber penyebaran penyakit.

Mencermati hal itu, Legislator Kota Makassar Hj. Nurul Hidayat (F-Golkar) menghelat Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pendelolaan Sampah, rabu (30/06/2021) di Hotel Pesonna, Jl. A. Mappanyukki, Makassar.

Didominasi masyarakat Daerah Pemilihan 5 (Kec. Mamajang, Mariso, Tamalate), hadir sebagai narasumber, Direktur Operasional PD Pasar Makassar Raya Saharuddin Ridwan dan Akademisi Lingkungan Hidup Dr. Nurlina Suabair.

Nurul hidayat menyampaikan pentingnya pemahaman masyarakat terkait pengelolaan sampah dan berbagai pengolahannya ke produk yang lebih bermanfaat. Sebab sampah juga bisa berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jadi kalo kita rajin membuang sampah ta secara teratur, itu bisa meningkatkan PAD kita. Nah disini pemerintah hadir bagaimana mengelola sampah dengan baik”, pungkasnya.

Secara teknis, Direktur Operasional PD Pasar Makassar Raya Saharuddin Ridwan menjelaskan, kondisi memprihatinkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dimiliki Kota Makassar. Melalui kesempatan ini, beliau menyampaikan pentingnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik.

“Kalau tidak pernah ki liat gunung di kota, jalan-jalan mki ke antang, liat mki gunung itu. 20 meter tingginya sekarang. Makanya butuh perhatian pemerintah dan kesadaran masyarakat. Kesimpulannya adalah perilaku,” tegasnya.

Solusi masalah sampah perkotaan, ditegaskan Nurul Hidayat yang memfasilitasi masyarakat melalui edukasi terhadap pengelolaan organisasi pengelolaan sampah organik.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Puluhan demonstran yang tergabung dalam organisasi Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) Kota Makassar melakukan aksi di depan Gedung DPRD Kota Makassar, Selasa (29/06/2021).

Aksi ini dikoordinatori Anggota SAPMA PP Makassar Wawan menyampaikan aspirasi diantaranya, mendesak DPRD Kota Makassar untuk mengevaluasi izin terkait AMDAL Lalin Hotel Teraskita, meminta manajemen Hotel untuk menghentikan aktivitas sampai seluruh dokumen-dokumen persyaratan usaha hotel dilengkapi.

Wawan menyampaikan, pihaknya mendesak kepada anggota DPRD Kota Makassar untuk melakukan evaluasi terkiat segala bentuk perizinan mulai dari izin lingkungan hingga izin pengelolaan parker. Pihaknya menduga Hotel Teraskita tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen tersebut.

“di depan gedung DPRD Makassar kami meminta untuk memediasi kami dengan pihak manajemen hotel Teraskita yang kami duga itu kemudian tidak miliki dokumen lengkap terkait perizinan,” teriaknya.

Ditemui di gerbang pintu masuk Gedung DPRD Makassar, Rahmat Taqwa (F-PPP) mengaku akan memproses penyampaian aspirasi dari demonstran dalam 14 hari kerja kedepan. Dirinya menyebut, akan meneruskan hal ini ke pihak Dinas Perizinan untuk mempertanyakan.

“Saya akan memproses permohonan adek-adek ini, yang selanjutnya akan kita tanyakan mengenai dokumen-dokumen perizinan kepada pihak Perizinan. Karena kebetulan kami dari Komisi A yang memang membidangi hal ini,” tegasnya.

Begitupun dengan yang dikatakan Kasrudi (F-Gerindra), yang mengunkapkan bahwa dirinya akan segera menindaklanjuti pada siang ini terkait apa yang menjadi tuntutan para demonstran.

“Kami mengapresiasi adik-adik sekalian terkait aksi yang dilakukan dan kami akan menindaklanjuti ini karena kami segera melakukan rapat dengan Dinas Perizinan. Mohon adik-adik bersabar dan menunggu hasil yang akan kami sampaikan 14 hari kedepan,” pungkasnya.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pemerintah kota Makassar di bawah kepemimpinan Danny Pomanto-Fatmawati Rusdi telah mempersiapkan program strategisnya melaksanakan penanganan Covid 19 di Makassar yang grafiknya kian menanjak. Melalui virtual meeting yang juga turut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi beserta sekda juga seluruh SKPD serta Dirut Perusda juga para tim Makassar Recover, Danny secara tegas meminta kesigapan semua pihak,  bersama-sama melindungi warga dari penyebaran Covid-19.

“Ini adalah panggilan kemanusiaan. Saya harap semuanya total dalam bekerja. Besok Sabtu/10 Juli 2021 tim detektor akan turun mendeteksi warga. Persiapkan dengan matang semua keperluan di lapangan dan pastikan memahami tupoksi masing-masing,” jelas Danny.

Bertempat di Kediaman Pribadinya, Jum’at (9/7/2021) Walikota Danny meminta konsistensi para camat dan lurah juga kepala puskesmas se-Kota Makassar dalam mendukung turunnya tim detektor ke masyarakat.

“Tolong malam ini cek kembali kesiapan wilayah masing-masing. Jika ada keperluan atau kebutuhan yang kurang segera koordinasikan dengan stakeholder terkait. Semua harus bersinergi dan bekerja sama,” ujar Danny.

Tim detektor yang akan turun ke masyarakat diharapkan mampu mendeteksi warga yang dicurigai terkena paparan covid-19. Olehnya itu uji klinis akan dilakukan tim di lapangan yakni saturasi,mengecek tekanan darah dan juga suhu tubuh. Warga yang suhu tubuhnya di atas 37° akan dilakukan pemeriksaan lanjutan.

“Kita siapkan 15.306 personil yang akan mengunjungi warga secara door to door di semua RT se-Kota Makassar agar dapat memantau langsung keadaan masyarakat. Masing-masing dua orang satgas detektor akan memantau di 5.000 RT di dampingi oleh tenaga kesehatan,”ungkapnya.

Lebih lanjut Wali Kota Makassar ini mengatakan dari total 15.306 personil ini terdiri dari 10.000 tim relawan, 5.000 tenaga kesehatan dan 306 dokter yang bertugas di 153 Kelurahan.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – ASI atau singkatan dari air susu ibu merupakan asupan yang penting bagi bayi selama 6 bulan pertama. Bahkan di masa tersebut, ibu dianjurkan untuk memberi ASI tanpa adanya asupan yang lain.

Mengingat, tidak ada asupan yang terbaik selain ASI dengan berbagai kandungan nutrisi penting yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, seorang ibu tidak perlu ragu untuk memberikan ASI pada bayi utamanya ASI Ekslusif.

Anggota DPRD Makassar H. Sahruddin Said, SE (F-PAN) menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Angkatan X, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, Selasa, (29/06/2021) di Hotel Traveller Kota Makassar

Hadir sebagai pemateri, Wakil ketua DPRD Kota Makassar Periode 2014-2019 Indira Mulyasari Paramastuti Ilham yang juga sebagai Duta ASI Makassar dan Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2014-2019 serta inisiator perda ASI, Shinta Masitha Molina

Ajid sapaan akrab legislator milenial, H. Sahruddin Said menyampaikan, bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak bayi, menjamin pelaksanaan kewajiban ibu memberi ASI Eksklusif, serta mendorong peran keluarga, masyarakat, badan usaha dan pemerintah daerah dalam pemberian ASI Eksklusif.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar periode 2014-2019 Indira Mulyasari saat tampil sebagai pembicara, menjelaskan, terdapat pengecualian yang disebabkan adanya indikasi medis dan kondisi khusus, yang ditetapkan berdasarkan diagnosis dan keputusan dokter, Indikasi medis tersebut meliputi ibu yang menderita penyakit menular, dan ibu yang menderita keganasan pada payudara.

“Sekarang sudah mulai modern, dengan adanya perda ini, sudah banyak ditemukan rumah sakit yang mendukung inisiasi menyusui dini (IMD), hadirnya perda ini juga bisa memberikan sanksi bagi rumah sakit yang menawarkan susu formula kepada ibu hamil,” tuturnya.

Senada juga dilontarkan Shinta Mashita yang juga turut hadir pada sosialisasi perda asi bahwa sangat penting bagi ibu untuk memberikan ASI terhadap bayinya.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar F-PPP, H. Rachmat Taqwa, SE, S. H menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Angkatan X Tahun Anggaran 2021 dengan Tema Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang “Kawasan Tanpa Rokok”, Selasa, (29/06/2021) di Almadera Hotel Kota Makassar.

Turut hadir sebagai Narasumber Tenaga Medis, Dr. Mufliha JA Paramma dan influencer Ternama di Kota Makassar, Muhammad Rijal Djamal.

Rachmat Taqwa menyampaikan pentingnya kawasan tanpa rokok untuk menciptakan ruang dan lingkungan yang lebih sehat dan bersih. Apalagi, saat ini masih dalam pandemic covid-19. Serta dirinya mengaku kegiatan ini di hadiri anak muda yang perlu edukasi serta sosialisasi tetang perda ini.

“Tujuannya adalah menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat serta meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok,” ujarnya.

“Tentunya yang hadir disini anak-anak muda. Anggota DPRD merasa masyarakat butuh aturan seperti ini,” pungkas Legislator Komisi A DPRD Makassar itu.

Beliau menambahkan, bahwa setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok, dan setiap orang dilarang memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual atau membeli rokok.

“Kalau melanggar akan kena sanksi berupa denda 1 juta sampai 50 juta,” ujarnya.

Disela-sela sosialisasi Perda KTR, Rachmat juga mendorong pemuda untuk mengembangkan diri melalui kegiatan usaha dan berbagai industry kreatif. Menurutnya ini merupakan pemuda harus lebih giat melakukan hal positif dan dirinya mengaku akan memfasilitasi kegiatan-kegiatan tersebut melalui bantuan-bantuan dana dan modal dari bebagai masukan.

“Pemuda yang ada disini harus lebih giat dalam melakukan kegiatan-kegiatan positif, seprti pengembangan usaha-usaha kreatif yang memicu perekonomian saat ini. Kami akan membantu fasilitasi lewat berbagai kesempatan-kesempatan yang ada,” tegasnya.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Walikota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto menutup sementara aktivitas kantor Balaikota Makassar. Pasalnya 24 pegawai pemerintah kota Makassar terkonfirmasi positif Covid 19.

Hal itu diungkapkan Danny saat di konfirmasi di kediaman pribadinya jalan Amirullah Makassar, Kamis (8/7/2021).

Danny mengatakan dirinya akan menutup sementara kantor Balaikota Makassar selama 8 hari hingga tanggal 15 Juli  2021.

“Jadi kami melakukan lock down atau penutupan sementara kantor Balaikota setelah kami terima laporan ada 24 pegawai Pemkot terpapar Covid 19,” ujarnya.

Danny mengungkapkan bahwa salah satu pegawai  di kantor Dinas Pertanian dan Perikanan (DP2) yang terkonfirmasi terpapar Covid 19 telah meninggal dunia.

“Itu 1 meninggal dari instansi kelautan dan perikanan (DP2),” ungkapnya.

Untuk itu Danny telah memerintahkan tim khusus untuk melakukan tracing terhadap kontak erat. Hal ini dilakukan guna mengetahui asal mula dan apakah masih ada yang terpapar Covid 19.

Saat ini  kantor balaikota Makassar sudah disemprot dengan cairan desinfektan untuk mencegah agar  penyebaran virus corona tidak meluas.

“Saya sudah perintahkan covid hunter melakukan tracing terhadap kontak erat yang terpapar sambil melakukan penyemprotan disinfektan,” jelas Danny.

Pegawai pemerintah yang bekerja di Balai Kota selanjutnya memberlakukan kerja dari rumah atau work from home berdasarkan surat edaran yang ditandatangani Walikota Makassar No: 060/415/ORG/VII/2021.

source: Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua TP PKK Sulsel, Naoemi Octarina, mengikuti secara virtual Lokakarya Lintas Sektor Penguatan Program Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi (PGBT) Tingkat Provinsi Sulsel, di Rujab Wagub Sulsel (Selasa, 6/7).

Naoemi Octarina, Mengaku masalah gizi anak dan stunting, merupakan persoalan yang cukup kompleks. Apalagi, pandemi Covid-19 juga berpengaruh pada ekonomi masyarakat. Disamping itu, pandemi juga membuat para orangtua takut membawa anak mereka ke puskesmas atau posyandu.

” Masalah ini harus ditanggulangi bersama. Kita harus mulai mengintervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan. Yakni mulai masa kehamilan sampai anak berusia dua tahun. Pasangan yang akan menikah, juga harus diedukasi. Ibu hamil tidak boleh stres, karena akan berpengaruh terhadap janin,” ungkapnya.

Ia menyebutkan peran PKK cukup besar dalam penanganan masalah stunting dan gizi anak. PKK adalah organisasi pelopor keluarga, dan bisa membantu menurunkan tingkat stunting di Sulsel melalui program-programnya. Meski demikian, PKK tidak bisa berjalan sendiri. Semua stakeholder harus sejalan. Makin banyak yang bergerak, efeknya akan lebih luas.

” Posyandu harus menjadi garda terdepan dalam penanganan gizi buruk. Karena itu, tenaga kesehatan di posyandu harus diberi fasilitas memadai, hingga pengetahuan. Intinya, bagaimana pemerintah provinsi dan pusat bisa bersinergi, kemudian diturunkan ke mitranya. Persepsi tentang stunting juga harus seragam, satu pemahaman,” sebutnya.

Lebih jauh Plt Ketua TP PKK Sulsel mengaku orangtua memiliki peran yang sangat penting. Karena itu, para orangtua harus diedukasi. Ada beberapa kasus, gizi buruk justru terjadi pada anak-anak yang orangtuanya memiliki kemampuan ekonomi yang baik.

“Gizi buruk dan gizi kurang harus ditanggulangi bersama, karena pada balita kurang gizi kronis, akan menyebabkan stunting. Berpengaruh juga pada kecerdasan anak, menyebabkan gangguan kesehatan, rentan terhadap penyakit, hingga beresiko pada tingkat kematian anak,” jelasnya.

Berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018, proporsi kasus gizi buruk dan gizi kurang pada balita, 17,7 persen. Provinsi Sulsel, di atas angka rata-rata nasional, 22,9 persen. Karena itu, masalah gizi anak ini harus menjadi fokus utama semua stakeholder.

” Anak-anak kita butuh asupan gizi yang optimal,” pungkasnya.

Sementara itu, Henky Widjaja, CFO UNICEF Sulawesi dan Maluku, Mengucapkan mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Plt Ketua TP PKK Sulsel yang memberikan peran yang luar biasa dalam penanganan gizi buruk, khususnya stunting.

” Kami mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Ibu Naoemi Octarina, karena Tim Penggerak PKK Sulsel memberikan peran yang luar biasa dalam penanganan gizi buruk, khususnya stunting pada anak-anak,” ungkapnya.

Ia menyebutkan gizi buruk bisa dicegah sebelum kondisinya makin parah. Saat ini, sudah ada 70 negara di dunia memaksimalkan PGBT, yang berfokus pada integrasi pengelolaan kurang gizi akut kedalam sistem kesehatan yang telah ada di semua tingkatan.

Ada empat komponen PGBT, yaitu mobilisasi masyarakat untuk penemuan dini kasus dan tindak lanjut, layanan rawat jalan bagi balita gizi buruk tanpa komplikasi di puskesmas/pustu, layanan rawat inap bagi balita gizi buruk dengan komplikasi medis di RSU/Puskesmas Rawat Inap, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA).

” Kerjasama lintas sektor menjadi penopang utama PBGT. Dan PKK punya peran penting,” imbuhnya.

Lebih jauh Henky mengaku Pandemi Covid-19 bisa berpengaruh pada tingginya kasus gizi buruk. Kalangan menengah ke bawah, mengalami dampak ekonomi sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Selain itu, masyarakat juga membatasi akses ke fasilitas kesehatan. Sehingga, ada resiko peningkatan kasus gizi buruk dalam satu tahun belakangan ini.

” Gizi buruk beresiko penyakit hingga kematian pada anak. Kekebalan tubuh mereka akan melemah,” sebutnya.

Ia menambahkan, Indonesia saat ini menghadapi triple burden gizi. Yaitu stunting, wasting, dan obesitas.

” Walaupun banyak kasus gizi buruk terjadi di masyarakat, namun yang mendapatkan perawatan masih rendah. Penyebabnya, akses pelayanan kesehatan masih terbatas, tidak semua kasus gizi buruk terdeteksi dini, hingga rendahnya pemahaman masyarakat tentang gizi buruk.” tutupnya.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Andi Sudirman Sulaiman langsung memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Propinsi Sulawesi Selatan untuk menelusuri izin dan persyaratan keberadaan 20 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang masuk ke Indonesia via Makassar.

“Kami telah memerintahkan Kadisnaker Provinsi Sulsel berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk turun ke Bantaeng memeriksa perusahaan dan TKA yang datang termasuk syarat perijinan dari instansi terkait dari pemerintah pusat untuk tindak lanjut sesuai ketentuan,” ungkap Andi Sudirman, Senin 5/6.

Ia juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Bupati Bantaeng, Ilham Azikin.

“Bupati Bantaeng juga sudah melakukan test PCR kepada mereka dan menunggu hasilnya. Mengingat masih kondisi pandemi Covid-19, jadi kita harus waspada dan tetap mengikuti prosedur untuk pencegahan,” jelasnya.

Andi Sudirman Sulaiman lebih jauh mengatakan perizinan TKA selama bekerja di Indonesia, merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat atau melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI.

“Perizinan IMTA tentu dari pusat tapi kami daerah wajib mengecek dan kita bisa tindaki perusahaan bersangkutan jika tidak mengikuti prosedur yang ada,” katanya.

Ia menambahkan jika hasil pemeriksaan tim disnaker di lapangan terdapat pelanggaran maka akan disikapi sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jika memang memenuhi syarat, maka mereka bisa lanjut bekerja. Kalau tidak, tentu pihak migrasi yang akan melakukan deportasi. Kita akan hentikan jika ada pelanggaran,” tegasnya.

Diketahui, 20 TKA asal China telah tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar pada hari Sabtu lalu (3/7/2021). 20 TKA China ini untuk bekerja di PT Huadi Nickel Alloy Indonesia yang berada di Kabupaten Bantaeng.

source : sulselprov