News

LANGITKU NETWORKS, Makassar – DPRD Makassar melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Penjelasan Walikota Makassar Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Senin (28/06/2021) di ruang rapat Paripurna DPRD Makassar.

Walikota Makassar Ir. Ramdhan Pomanto dalam penjelasannya di depan 50 anggota DPRD Makassar menyatakan akan meraih kembali kejayaan Makassar, sebagai Makassar kota dunia, sombere dan smart city serta meningkatkan imunitas bagi seluruh masyarakat.

Walikota berjuluk urban planner ini berharap dalam rancangabn pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) bisa disepakati DPRD agar dapat menyatukan dan mewujudkan bersama pembangunan di tengah pandemi dengan satu tujuan yang fokus.
“Kedewasaan kita semua melihat masa sulit ini, untuk berpikir fokus dalam satu tujuan yang akan tertuang dalam RPJMD ini. Dan kami berharap penyajian data terkait RPJMD ini, saya sudah sampaikan Bappeda untuk segera direalisasikan agar kita bisa fokus”, pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo didampingi Wakil Ketua Andi Suhada Sappaile membuka rapat paripurna dalam rangka tanggapan dan/atau jawaban Walikota Makassar terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Makassar atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020.

Menjawab pandangan umum fraksi fraksi beberapa hari sebelumya yang berharap agar Makassar kembali meraih WTP, Ramdhan Pomanto yang akrab disapa Danny menegaskan akan memaksimalkannya dan meminta DPRD tetap dalam fungsi pengawasan, dan pihaknya mengaku telah melakukan pembinaan terhadap perencanaan keuangan daerah serta pendampingan belanja daerah pada SKPD.

“Meningkatkan pembinaan pada perencanaan keuangan daerah dan melakukan pendampingan belanja daerah pada setiap SKPD. Dengan adanya control dari anggota dewan yang terhomat, Insha Allah WTP akan kami raih kembali”, tegasnya.

“Kami akan menyusun pendapatan daerah yang relevan dengan kondisi pandemi covid-19 saat ini. Tentu pihak eksekutif akan lebih cermat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga PAD dapat tercapai secara maksimal dalam mendukung program strategis Pemerintah Kota Makassar,” tambahnya.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – DPRD Kota Makassar telah melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) selama dua tahun terakhir. Kegiatan ini diselenggarakan legislator guna menyebarluaskan produk hukum yang dihasilkan.
Pelaksaan Sosper membuat DPRD Kab/Kota lainnya tertarik untuk mempelajari prosedur hingga mekanksme pelaksanaannya.
Mulai dari DPRD Tana Toraja, DPRD kab. Fak-fak hingga DPRD Samarinda mengunjungi DPRD Kota Makassar, Senin (28/06/2021).
Ketiga tamu daerah ini diterima di Ruang Badan Anggaran DPRD Makassar oleh Anggota DPRD Mesakh R. Rantepadang (F-PDIP), Arifin dg. Kulle (F-Demokrat), Hamzah Hamid (F-PAN), Anton Paul Goni (F-PDIP), H. Muchlis A. Misbah (F-NIB), Alhidayat (F-PDIP), Apiyaty Amin Syam (F-Golkar), Nurul Hidayat (F-Golkar), Azwar (F-PKS).
Mekanisme, prosedur hingga dasar hukum pelaksanaan perda dijelaskan Mesakh R. Rantepadang yang menyebut, pihaknya melaksanakan dengan dasar hukum Perwali yang mengatur segala ketentuan mulai dari penggunaan anggaran hingga kebutuhan kegiatan lainnya.
“Kami melaksanakan sesuai dengan perwali yang telah ditetapkan dan menunjuk pendamping khusus kegiatan tersebut yang di SK kan melalui Sekretaris DPRD,” tegasnya.
Melengkapi pernyataan tersebut, Plt. Sekretaris DPRD Makassar Harun Rani, menambahkan, pihaknya mendukung tugas dan funsi kedewanan, mengkoordinasikan dengan Pimpinan DPRD dan sejumlah Pimpinan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) beserta Pemerintah Kota demi kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Kami berkoordinasi langsung dengan Pimpinan DPRD dan Pimpinan AKD untuk kelancaran dan kesempurnaan pelayanan kesekwanan ke Anggota DPRD yang terhormat,” ujarnya.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, yang juga selaku Bunda Paud Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail kunjungi lokasi perencanaan pembangunan  TK/Paud di Kecamatan Manggala.

Lokasi tersebut terletak tepat di samping Masjid Darunna’im Perumnas Antang, dengan luas sekitar 600 meter persegi. Dalam kunjungan tersebut, Indira Yusuf Ismail didampingi oleh Tim IAI (Ikatan Arsitek Indonesia), serta Kepada Bidang Paud Dinas Pendidikan Kota Makassar, Hikmah Manganni.

“Alhamdulillah, langkah untuk mewujudkan TK/Paud berstandar semakin terlihat. Hari ini kita bersama tim IAI dan juga Kabid Paud telah melakukan peninjauan langsung lokasi yang rencananya akan dibangun TK/Paud untuk Kecamatan Manggala,” ujar ibu Indira, Senin (05/07/2021).

Selepas peninjauan ini akan segera ditindak lanjuti, terkait proses pembangunannya. Pembangunan TK/Paud percontohan di setiap kecamatan merupakan cita-cita ibu Indira sebagai wujud komitmen untuk menjadikan kota Makassar sebagai kota yang ramah anak.

“Pendidikan anak usia dini, patut mendapatkan perhatian khusus bagi kita semua. Karena mereka adalah generasi penerus bangsa, masa depan bangsa ada ditangan mereka. Semoga apa yang menjadi perjuangan kita hari ini untuk menyediakan TK/Paud percontohan yang berstandar di setiap kecamatan se Kota Makassar, dalam prosesnya dimudahkan dan dilancarkan, aamiin,” lanjutnya.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Kendari – PT. Tiran Mineral telah memiliki izin yang lengkap sebagaimana release Dinas Kehutanan, Wakapolda Sultra (hasi investigasi) dan Dinas ESDM Sultra.

Wakapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) Brigjen Pol Waris Agono menegaskan bahwa izin PT Tiran Mineral lengkap.

Dia mengakui telah memerintahkan personil untuk melakukan pengecekan dikawasan tersebut. Dari sisi UU kehutanan ( P3H) sudah aman dari dugaan menambang dalam kawasan hutan. Artinya Perusahaan telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Dari sisi UU minerba sudah aman dari dugaan menambang tanpa IUP,” tegasnya.

Dia menyebutkan dalam lokasi PT Tiran Mineral, tidak terjadi penambangan namun giat pematangan lahan untuk pembangunan kawasan industri smelter.

“Sudah saya cek ke team, hasilnya juga mengenai Penjualan ore nikel telah memiliki izin penjualan dari menteri,”katanya.

Sementara itu, Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara (Sultra) juga meluruskan mengenai isu penambangan Ilegall yang menimpa PT Tiran Mineral. Aktivitas penambangan dalam Desa Lasolo Kabupaten Konawe Utara (Konut), telah mendapat persetujuan dari Menteri dan rekomendasi Gubernur Sultra.

Kabid Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara, Beni Rahardjo mengatakan izin IPPKH dalam penggunaan kawasan PT Tiran Mineral sudah tuntas dan tak ada persoalan.

“Sudah lengkap kok izinnya kalau di Kehutanan Sultra. Ini sudah melalui analisis Fungsi dari balai kawasan hutan, dan Biro Hukum dan ini mendapat rekomendasi dari Gubernur lalu izinnya ke Menteri. Jadi ini sudah prosedural,” katanya.

Beni mengungkapkan bahwa PT Tiran Mineral memang sedang menggarap Smelter pabrik industri. Berkaitan dengan izin di Kehutanan sudah tuntas. Dia juga telah mendengar kabar bahwa izin-izin lain sudah juga diselesaikan. Karena tak mungkin izin lainnya tak keluar, dan kemudian akan mendapat IPPKH.

“Saya pikir memang sudah resmi PT Tiran Mineral ini. Karena disana kan akan dibangun Smelter,” ujarnya. Dilain pihak kadis kehutanan Sultra mengatakan hal serupa bahwa izin PT.Tiran lengkap.

Hal ini juga dibenarkan oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Dinas ESDM Sultra menegaskan bila kelengkapan izin PT. Tiran Mineral sudah ada dan lengkap.

Izin operasi PT. Tiran Mineral tertuang dalam IPPKH No SK.301/KLHK/Setjen/PLA.0/6/2021. Dan izin IUP P No. 255/I/IUP/2021.

“Perlu dijelaskan bahwa sesuai regulasi yang ada adalah menambang di areal tambang biasa, seperti wilayah kawasan hutan maupun Apl maka nama izinnya adalah IUP, sedangkan kalau penambangan mineral di areal kawasan industri maka nama izinnya adalah IUP P, tutup Andi Asis

Sebagai informasi Tiran Grup telah melakukan investasi besar-besaran dalam suatu Kawasan Industri berbasis smelter nikel. Sebagai tahap pertama, perusahaan rising star yang sedang tumbuh pesat di wilayah timur Indonesia ini telah menandatangani kontrak pembangunan satu dari empat line smelter senilai Rp4,9 triliun antara PT Andi Nurhadi Mandiri (PT.Tiran Group ) dengan Tonghua Jianxin Technology Co. Ltd asal China. (*)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman besar di tengah masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus lebih waspada terhadap penularan dan penyebaran wabah ini dalam setiap aktivitas. Tak terkecuali aktivitas pelayanan publik.

Demi kelancaran tugas dan fungsi pelayanan, Dinas Pemadam Kebakaran melakukan penyemprotan disinfektan pada Gedung Sekretariat DPRD Makassar, Senin (28/06/2021) pagi.

Penyemprotan rutin ini dilakukan dalam rangka sterilisasi penyebaran virus dalam kegiatan perkantoran. Penyemprotan dipantau langsung Plt. Sekretaris DPRD Makassar, Harun Rani.

Ditengah pantauannya, Harun Rani menyebut, penyemprotan disinfektan pada kegiatan perkantoran ini harus terus didukung guna menekan penyebaran dan penularan virus Covid -19.

Beliau juga menyebut, hal ini juga dilakukan dalam rangka mendukung program strategis Walikota Makassar yaitu “Makassar Recover”.

“Kami memantau penyemprotan yang dilakukan dinas pemadam kebakaran pada lingkungan Sekretariat DPRD. Tentunya ini juga dukungan terhadap program strategis walikota makassar yaitu makassar Recover,” ujarnya.

Seperti yang diketahui, penyemprotan dilakukan dengan mengerahkan sejumlah armada Dinas Pemadam kebakaran Kota Makassar. Mulai dari setiap sisi pelataran gedung hingga dalam gedung yang terdiri dari 3 lantai.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Merujuk pada grafik lonjakan covid yang kembali meninggi. Wali Kota Makassar Moh.Ramdhan ” Danny” Pomanto secara tegas meminta kesadaran semua pihak untuk taat prokes termasuk usaha di sektor perhotelan.

Hal tersebut ditegaskannya dihadapan perwakilan pemilik hotel di Makassar yang tergabung dalam PHRI Sulsel, saat bertandang ke kediaman pribadi Danny di Jalan Amirullah. Jumat 2/7/2021.

Dalam pertemuan dengan Walikota Danny, Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga, meminta kebijakan pemerintah supaya dapat menjalankan bisnisnya di tengah pandemi covid-19.

“Kami sadar kondisi pandemi saat ini. Namun di bidang usaha perhotelan, tetap bisa berjalan. Olehnya itu kami meminta petunjuk dan arahan bapak Wali Kota agar kita dapat berjalan beriringan bersama,” kata Anggiat.

Menanggapi hal tersebut Walikota Danny Pomanto secara tegas meminta untuk mengikuti segala aturan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat, termasuk aturan yang ada dalam PPKM ,dimana saat ini sedang diperpanjang masa pemberlakuannya.

“Satu kesyukuran, karena bukan PPKM darurat yang diterapkan di sini. Jadi tolong siapapun itu termasuk PHRI wajib taat prokes. Ini semua demi kebaikan kita. berjuang bersama agar bisa sehat dan selamat,” ujarnya.

Danny menegaskan PHRI harus lebih selektif dan disiplin dalam menyelenggarakan berbagai acara, baik itu pesta pernikahan maupun acara lainnya.

“Tidak ada yang bisa melarang pernikahan. Tapi saya mohon kerja sama PHRI untuk disiplin terapkan Prokes, jika tidak maka saya tegaskan hotel anda akan dipasangi garis Makassar Recover. Kami tidak akan  main-main untuk menjaga kesehatan warga Makassar,” tegasnya.

Danny menjelaskan bahwa satgas detektor akan mulai diresmikan peluncurannya hari ini, dan akan bertugas untuk mendeteksi siapa saja yang terpapar covid.

“Bukti keseriusan Pemkot hari ini secara resmi akan kami launching satgas detektor covid yang akan mengunjungi setiap rumah warga untuk screening dan monitoring,” jelasnya.

Olehnya itu kembali Danny mengingatkan agar PHRI kiranya menjadi mitra yang baik dan bersama  membantu mengkampanyekan melawan penyebaran Covid-19.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Sekretaris Daerah Kota Makassar, Ir M. Ansar, M.Si, hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2021, yang digelar oleh Badan Kepegawaian Negara di pulau Dewata Bali, secara virtual di war room lantai 10 Kantor Balaikota, Kamis (1/07/2021).

Kondisi pandemi Covid19, menjadikan rapat virtual sebagai salah satu cara menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam Rakornas yang dihadiri secara virtual pula oleh Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin, menyampaikan bahwa Rakornas Tahun 2021, patut diapresiasi yang mengangkat tema transformasi manajemen ASN menuju birokrasi yang dinamis, semoga menjadi momentum meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan pembinaan dalam rangka transformasi manajemen ASN yang makin berkualitas.

“Penilaian tema sesuai dengan upaya pemerintah untuk menjawab tantangan besar saat ini, yaitu kondisi pandemi covid19, dan menuntut adanya tatanan pola kerja baru ASN dalam rangka menjamin terselenggaranya publik yang prima, dan mewujudkan birokrasi yang tangguh, lincah, dan adaptif, serta dinamika persaingan global seiring era revolusi industri, yang menuntut pengelolaan dan pengembangan manajemen ASN yang lebih profesional dan berdaya saing,” tutur Wakil Presiden RI.

Hal ini telah sejalan dengan perkembangan yang ada di Kota Makassar, sebagai smart city, dengan program Makassar Recover.

“Kondisi pandemi covid19, bukanlah penghalang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai smart city dengan program Makassar Recover, Makassar mampu menjawab tantangan untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di tengah pandemi Covid19,” ujar M. Ansar, selepas mengikuti Rakornas via virtual.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Imam Musakkar menggelar sosialisasi penyebaran produk hukum daerah, Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, di Hotel D’Maleo, pada Minggu (27/6/2021) malam.

Hadir selaku narasumber, Plt Kadis Sosial Kota Makassar, Asvira Anwar Kuba, dan Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Makassar, M. Jabbar. Kegiatan dihadiri sekitar 100 orang peserta yang berasal dari Kecamatan Panakkukang dan Manggala.

Dalam sambutannya, Imam Musakkar yang selaku narasumber mengatakan, Perda ini mendorong Pemerintah Kota untuk bisa memberi perhatian khusus dan pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disibiltas.

“Perlu menjadi perhatian kita semua bahwa Perda ini sangat jelas mengatur kesetaraan antara masyarakat dan penyandang disabilitas agar tetap terjaga dalam kehidupan sehari hari,” kata Imam mengawali sambutannya.

Imam berharap, melalui sosialisasi ini semakin memahami pentingnya memberi ruang terhadap penyandang disibilitas memenuhi hak-haknya meningkatkan taraf kesejahteraan, kemandirian dan keberlangsungan hidup sebagaimana dimaksud pada Perda ini, di BAB II Pasal 2 hingga 5.

“Perda ini sangat penting untuk disosialisasikan terutama dalam perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas karena belum semua masyarakat tahu, kaum disabilitas ini perlu dilindungi dan wajib dipenuhi hak-haknya sebagai warga negara,” terangnya.

Sementara pada sesi pemaparan materi, Alvira Anwar Kuba selaku narasumber mengingatkan, bagaimana memberi ruang kepada kaum disabilitas yang mempunyai keterbatasan untuk bisa berinteraksi dengan seimbang dan setara dalam kehidupan sebagaimana layaknya.

“Dalam kehidupan bermasyarakat penyandang disabilitas harus diberi ruang memenuhi hak-haknya sesuai regulasi yang diatur dalam Perda ini,” terangnya.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Makassar, Mesakh Raymond Rantepadang (F-PDIP) menggelar Sosialisasi angkatan ke X Tahun Anggaran 2021 dengan tema “Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kepemudaan”, Senin (14/06/2021) di Hotel Grand Maleo Makassar.

Turut hadir sebagai narasumber Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dispora kota Makassar, Ashar Anwar SSTP MSi dan Pemerhati Pemuda, Aris R. Pongpalilu, M, Si.

Dalam diskusi, Mesakh mengungkapkan, peran pemuda sangat penting. Makanya, regulasi terkait kepemudaan wajib disebarluaskan agar pemuda tahu bahwa ada wadah yang disediakan pemerintah.

“Jadi, saya kira Perda tentang Kepemudaan ini banyak yang belum tahu. Padahal, pemerintah punya peran melalui ruang-ruang yang baik bagi para pemuda,” tegas

Legislator Komisi C DPRD makassar ini, mengatakan, Perda tentang Kepemudaan harus dimasifkan. Semua kegiatan yang dicanangkan pemuda wajib diselenggarakan pemerintah.

“Peran pemuda dalam pembangunan kota harus terarah dan Perda ini jadi payung hukum. Kalau pemuda punya kesulitan mereka dilindungi dengan Perda Kepemudaan,” jelasnya.

Sementara, Pemerhati Pemuda, Aris R. Pongpalilu, mengatakan bahwa sosialisasi perda ini penting digelar DPRD Makassar, termasuk regulasi membahas kepemudaan.

“Kalau ada pemuda-ta, jangan dilarang berorganisasi. Itu penting, untuk mengembangkan kemampuan diri yang mereka dimiliki,” ungkap Aris.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Walikota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menghadiri kegiatan  Musyawarah Cabang (Muscab) Ke V Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Baruga Anging Mammiri, Kamis (1/7/21).

Kehadirannya memberikan angin segar bagi peserta yang tetap melakukan protokol kesehatan. Pasalnya, Danny akan mengaktifkan kembali bank sampah yang sempat terhenti dua tahun sebelum kepemimpinan periode ke duanya.

“Demi menjaga laut kita dari sampah-sampah plastik kita akan mengaktifkan kembali bank sampah di pulau. Selain menjaga laut tetap bersih. Masyarakat pulau pun bisa menambah penghasilannya dari sampah itu,” ujarnya.

Kata Danny, laut dan isinya sangat penting di sebuah kota. Karenanya, harus dijaga dan dilestarikan.

Begitupun dengan nelayan yang punya peran sentral untuk menghasilkan hasil laut yang membuat Kota Makassar terkenal dengan kulinernya yakni seafood.

“Kuliner kita melegenda itu seafood dan itu hasil kontribusi dari para nelayan kita. Maka dari itu bayangkan makassar tanpa nelayan, tidak ada ikan tidak ada restoran dan tidak ada seafood,” sebutnya.

Kekuatan laut ini adalah suatu kontribusi yang besar bagi kota Makassar.

“Saya berharap organisasi HNSI ini dapat membawa warga belawan sejahtera. Dengan hadirnya HNSI yang berkolaborasi dengan stockholder dan instansi terkait Pemerintah nantinya mampu membangkitkan kesejahteraan nelayan,” harapnya.

source : Hidayat