News

LANGITKU NETWORKS, Kendari – PT. Tiran Mineral telah memiliki izin yang lengkap sebagaimana release Dinas Kehutanan, Wakapolda Sultra (hasi investigasi) dan Dinas ESDM Sultra.

Wakapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) Brigjen Pol Waris Agono menegaskan bahwa izin PT Tiran Mineral lengkap.

Dia mengakui telah memerintahkan personil untuk melakukan pengecekan dikawasan tersebut. Dari sisi UU kehutanan ( P3H) sudah aman dari dugaan menambang dalam kawasan hutan. Artinya Perusahaan telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Dari sisi UU minerba sudah aman dari dugaan menambang tanpa IUP,” tegasnya.

Dia menyebutkan dalam lokasi PT Tiran Mineral, tidak terjadi penambangan namun giat pematangan lahan untuk pembangunan kawasan industri smelter.

“Sudah saya cek ke team, hasilnya juga mengenai Penjualan ore nikel telah memiliki izin penjualan dari menteri,”katanya.

Sementara itu, Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara (Sultra) juga meluruskan mengenai isu penambangan Ilegall yang menimpa PT Tiran Mineral. Aktivitas penambangan dalam Desa Lasolo Kabupaten Konawe Utara (Konut), telah mendapat persetujuan dari Menteri dan rekomendasi Gubernur Sultra.

Kabid Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara, Beni Rahardjo mengatakan izin IPPKH dalam penggunaan kawasan PT Tiran Mineral sudah tuntas dan tak ada persoalan.

“Sudah lengkap kok izinnya kalau di Kehutanan Sultra. Ini sudah melalui analisis Fungsi dari balai kawasan hutan, dan Biro Hukum dan ini mendapat rekomendasi dari Gubernur lalu izinnya ke Menteri. Jadi ini sudah prosedural,” katanya.

Beni mengungkapkan bahwa PT Tiran Mineral memang sedang menggarap Smelter pabrik industri. Berkaitan dengan izin di Kehutanan sudah tuntas. Dia juga telah mendengar kabar bahwa izin-izin lain sudah juga diselesaikan. Karena tak mungkin izin lainnya tak keluar, dan kemudian akan mendapat IPPKH.

“Saya pikir memang sudah resmi PT Tiran Mineral ini. Karena disana kan akan dibangun Smelter,” ujarnya. Dilain pihak kadis kehutanan Sultra mengatakan hal serupa bahwa izin PT.Tiran lengkap.

Hal ini juga dibenarkan oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Dinas ESDM Sultra menegaskan bila kelengkapan izin PT. Tiran Mineral sudah ada dan lengkap.

Izin operasi PT. Tiran Mineral tertuang dalam IPPKH No SK.301/KLHK/Setjen/PLA.0/6/2021. Dan izin IUP P No. 255/I/IUP/2021.

“Perlu dijelaskan bahwa sesuai regulasi yang ada adalah menambang di areal tambang biasa, seperti wilayah kawasan hutan maupun Apl maka nama izinnya adalah IUP, sedangkan kalau penambangan mineral di areal kawasan industri maka nama izinnya adalah IUP P, tutup Andi Asis

Sebagai informasi Tiran Grup telah melakukan investasi besar-besaran dalam suatu Kawasan Industri berbasis smelter nikel. Sebagai tahap pertama, perusahaan rising star yang sedang tumbuh pesat di wilayah timur Indonesia ini telah menandatangani kontrak pembangunan satu dari empat line smelter senilai Rp4,9 triliun antara PT Andi Nurhadi Mandiri (PT.Tiran Group ) dengan Tonghua Jianxin Technology Co. Ltd asal China. (*)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman besar di tengah masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus lebih waspada terhadap penularan dan penyebaran wabah ini dalam setiap aktivitas. Tak terkecuali aktivitas pelayanan publik.

Demi kelancaran tugas dan fungsi pelayanan, Dinas Pemadam Kebakaran melakukan penyemprotan disinfektan pada Gedung Sekretariat DPRD Makassar, Senin (28/06/2021) pagi.

Penyemprotan rutin ini dilakukan dalam rangka sterilisasi penyebaran virus dalam kegiatan perkantoran. Penyemprotan dipantau langsung Plt. Sekretaris DPRD Makassar, Harun Rani.

Ditengah pantauannya, Harun Rani menyebut, penyemprotan disinfektan pada kegiatan perkantoran ini harus terus didukung guna menekan penyebaran dan penularan virus Covid -19.

Beliau juga menyebut, hal ini juga dilakukan dalam rangka mendukung program strategis Walikota Makassar yaitu “Makassar Recover”.

“Kami memantau penyemprotan yang dilakukan dinas pemadam kebakaran pada lingkungan Sekretariat DPRD. Tentunya ini juga dukungan terhadap program strategis walikota makassar yaitu makassar Recover,” ujarnya.

Seperti yang diketahui, penyemprotan dilakukan dengan mengerahkan sejumlah armada Dinas Pemadam kebakaran Kota Makassar. Mulai dari setiap sisi pelataran gedung hingga dalam gedung yang terdiri dari 3 lantai.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Merujuk pada grafik lonjakan covid yang kembali meninggi. Wali Kota Makassar Moh.Ramdhan ” Danny” Pomanto secara tegas meminta kesadaran semua pihak untuk taat prokes termasuk usaha di sektor perhotelan.

Hal tersebut ditegaskannya dihadapan perwakilan pemilik hotel di Makassar yang tergabung dalam PHRI Sulsel, saat bertandang ke kediaman pribadi Danny di Jalan Amirullah. Jumat 2/7/2021.

Dalam pertemuan dengan Walikota Danny, Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga, meminta kebijakan pemerintah supaya dapat menjalankan bisnisnya di tengah pandemi covid-19.

“Kami sadar kondisi pandemi saat ini. Namun di bidang usaha perhotelan, tetap bisa berjalan. Olehnya itu kami meminta petunjuk dan arahan bapak Wali Kota agar kita dapat berjalan beriringan bersama,” kata Anggiat.

Menanggapi hal tersebut Walikota Danny Pomanto secara tegas meminta untuk mengikuti segala aturan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat, termasuk aturan yang ada dalam PPKM ,dimana saat ini sedang diperpanjang masa pemberlakuannya.

“Satu kesyukuran, karena bukan PPKM darurat yang diterapkan di sini. Jadi tolong siapapun itu termasuk PHRI wajib taat prokes. Ini semua demi kebaikan kita. berjuang bersama agar bisa sehat dan selamat,” ujarnya.

Danny menegaskan PHRI harus lebih selektif dan disiplin dalam menyelenggarakan berbagai acara, baik itu pesta pernikahan maupun acara lainnya.

“Tidak ada yang bisa melarang pernikahan. Tapi saya mohon kerja sama PHRI untuk disiplin terapkan Prokes, jika tidak maka saya tegaskan hotel anda akan dipasangi garis Makassar Recover. Kami tidak akan  main-main untuk menjaga kesehatan warga Makassar,” tegasnya.

Danny menjelaskan bahwa satgas detektor akan mulai diresmikan peluncurannya hari ini, dan akan bertugas untuk mendeteksi siapa saja yang terpapar covid.

“Bukti keseriusan Pemkot hari ini secara resmi akan kami launching satgas detektor covid yang akan mengunjungi setiap rumah warga untuk screening dan monitoring,” jelasnya.

Olehnya itu kembali Danny mengingatkan agar PHRI kiranya menjadi mitra yang baik dan bersama  membantu mengkampanyekan melawan penyebaran Covid-19.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Sekretaris Daerah Kota Makassar, Ir M. Ansar, M.Si, hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2021, yang digelar oleh Badan Kepegawaian Negara di pulau Dewata Bali, secara virtual di war room lantai 10 Kantor Balaikota, Kamis (1/07/2021).

Kondisi pandemi Covid19, menjadikan rapat virtual sebagai salah satu cara menjadi lebih efektif dan efisien.

Dalam Rakornas yang dihadiri secara virtual pula oleh Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin, menyampaikan bahwa Rakornas Tahun 2021, patut diapresiasi yang mengangkat tema transformasi manajemen ASN menuju birokrasi yang dinamis, semoga menjadi momentum meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan pembinaan dalam rangka transformasi manajemen ASN yang makin berkualitas.

“Penilaian tema sesuai dengan upaya pemerintah untuk menjawab tantangan besar saat ini, yaitu kondisi pandemi covid19, dan menuntut adanya tatanan pola kerja baru ASN dalam rangka menjamin terselenggaranya publik yang prima, dan mewujudkan birokrasi yang tangguh, lincah, dan adaptif, serta dinamika persaingan global seiring era revolusi industri, yang menuntut pengelolaan dan pengembangan manajemen ASN yang lebih profesional dan berdaya saing,” tutur Wakil Presiden RI.

Hal ini telah sejalan dengan perkembangan yang ada di Kota Makassar, sebagai smart city, dengan program Makassar Recover.

“Kondisi pandemi covid19, bukanlah penghalang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai smart city dengan program Makassar Recover, Makassar mampu menjawab tantangan untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di tengah pandemi Covid19,” ujar M. Ansar, selepas mengikuti Rakornas via virtual.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Imam Musakkar menggelar sosialisasi penyebaran produk hukum daerah, Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, di Hotel D’Maleo, pada Minggu (27/6/2021) malam.

Hadir selaku narasumber, Plt Kadis Sosial Kota Makassar, Asvira Anwar Kuba, dan Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Makassar, M. Jabbar. Kegiatan dihadiri sekitar 100 orang peserta yang berasal dari Kecamatan Panakkukang dan Manggala.

Dalam sambutannya, Imam Musakkar yang selaku narasumber mengatakan, Perda ini mendorong Pemerintah Kota untuk bisa memberi perhatian khusus dan pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disibiltas.

“Perlu menjadi perhatian kita semua bahwa Perda ini sangat jelas mengatur kesetaraan antara masyarakat dan penyandang disabilitas agar tetap terjaga dalam kehidupan sehari hari,” kata Imam mengawali sambutannya.

Imam berharap, melalui sosialisasi ini semakin memahami pentingnya memberi ruang terhadap penyandang disibilitas memenuhi hak-haknya meningkatkan taraf kesejahteraan, kemandirian dan keberlangsungan hidup sebagaimana dimaksud pada Perda ini, di BAB II Pasal 2 hingga 5.

“Perda ini sangat penting untuk disosialisasikan terutama dalam perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas karena belum semua masyarakat tahu, kaum disabilitas ini perlu dilindungi dan wajib dipenuhi hak-haknya sebagai warga negara,” terangnya.

Sementara pada sesi pemaparan materi, Alvira Anwar Kuba selaku narasumber mengingatkan, bagaimana memberi ruang kepada kaum disabilitas yang mempunyai keterbatasan untuk bisa berinteraksi dengan seimbang dan setara dalam kehidupan sebagaimana layaknya.

“Dalam kehidupan bermasyarakat penyandang disabilitas harus diberi ruang memenuhi hak-haknya sesuai regulasi yang diatur dalam Perda ini,” terangnya.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Makassar, Mesakh Raymond Rantepadang (F-PDIP) menggelar Sosialisasi angkatan ke X Tahun Anggaran 2021 dengan tema “Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kepemudaan”, Senin (14/06/2021) di Hotel Grand Maleo Makassar.

Turut hadir sebagai narasumber Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dispora kota Makassar, Ashar Anwar SSTP MSi dan Pemerhati Pemuda, Aris R. Pongpalilu, M, Si.

Dalam diskusi, Mesakh mengungkapkan, peran pemuda sangat penting. Makanya, regulasi terkait kepemudaan wajib disebarluaskan agar pemuda tahu bahwa ada wadah yang disediakan pemerintah.

“Jadi, saya kira Perda tentang Kepemudaan ini banyak yang belum tahu. Padahal, pemerintah punya peran melalui ruang-ruang yang baik bagi para pemuda,” tegas

Legislator Komisi C DPRD makassar ini, mengatakan, Perda tentang Kepemudaan harus dimasifkan. Semua kegiatan yang dicanangkan pemuda wajib diselenggarakan pemerintah.

“Peran pemuda dalam pembangunan kota harus terarah dan Perda ini jadi payung hukum. Kalau pemuda punya kesulitan mereka dilindungi dengan Perda Kepemudaan,” jelasnya.

Sementara, Pemerhati Pemuda, Aris R. Pongpalilu, mengatakan bahwa sosialisasi perda ini penting digelar DPRD Makassar, termasuk regulasi membahas kepemudaan.

“Kalau ada pemuda-ta, jangan dilarang berorganisasi. Itu penting, untuk mengembangkan kemampuan diri yang mereka dimiliki,” ungkap Aris.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Walikota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menghadiri kegiatan  Musyawarah Cabang (Muscab) Ke V Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Baruga Anging Mammiri, Kamis (1/7/21).

Kehadirannya memberikan angin segar bagi peserta yang tetap melakukan protokol kesehatan. Pasalnya, Danny akan mengaktifkan kembali bank sampah yang sempat terhenti dua tahun sebelum kepemimpinan periode ke duanya.

“Demi menjaga laut kita dari sampah-sampah plastik kita akan mengaktifkan kembali bank sampah di pulau. Selain menjaga laut tetap bersih. Masyarakat pulau pun bisa menambah penghasilannya dari sampah itu,” ujarnya.

Kata Danny, laut dan isinya sangat penting di sebuah kota. Karenanya, harus dijaga dan dilestarikan.

Begitupun dengan nelayan yang punya peran sentral untuk menghasilkan hasil laut yang membuat Kota Makassar terkenal dengan kulinernya yakni seafood.

“Kuliner kita melegenda itu seafood dan itu hasil kontribusi dari para nelayan kita. Maka dari itu bayangkan makassar tanpa nelayan, tidak ada ikan tidak ada restoran dan tidak ada seafood,” sebutnya.

Kekuatan laut ini adalah suatu kontribusi yang besar bagi kota Makassar.

“Saya berharap organisasi HNSI ini dapat membawa warga belawan sejahtera. Dengan hadirnya HNSI yang berkolaborasi dengan stockholder dan instansi terkait Pemerintah nantinya mampu membangkitkan kesejahteraan nelayan,” harapnya.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah menekankan agar kualitas pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan. Sejauh ini, ia menilai belum maksimal.

Demikian disampaikanya saat Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar. Bertempat di Hotel Almadeera, Minggu (27/06/2021).

“Saya lihat Perda ini sangat bagus cuman memang pelaksanaan dan realisasinya itu belum maksimal itu karena banyak beberapa faktor,” nilai.

“Seharusnya Perda ini perlu dievaluasi karena sudah tidak relevan,” sambung Anggota Komisi C DPRD Makassar ini.

Melalui Sosialisasi Perda atau Sosper, dikatakan Legislator dari Hanura ini, perlu dijelaskan perihal pentingnya pelayanan kesehatan ini dan pelaksanaannya. Terlebih, aturannya sudah lama dibuat.

“Sejak tahun 2009, DPRD membuat Perda tentang pelayanan kesehatan karena begitu pentingnya yang harus diterapkan di Makassar,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar, Andi Hadijah Iriani mengajak masyakarat untuk mengikuti program kesehatan melalui BPJS. Sekaligus merupakan upaya bersama meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

“Segera mengajukan dan bagi yang bukan orang miskin jangan gunakan yang gratis karena itu bukan hak kita. Ikuti program BPJS Mandiri dan saat ini dilakukan verifikasi data,” jelasnya.

Pemkot melalui Makassar Recover berupaya meningkatkan kualitas pelayanan di tengah pandemi Covid-19. Olehnya, kesehatan masyakarat menjadi prioritas.

“Kita sekarang ada program Makassar Recover. Mereka melakukan pendataan serentak setelahnya skrining medis. Ini kita lakukan untuk memutus mata rantai Covid-19,” tukasnya.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – DPRD Kota Makassar mendorong agar peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang pendidikan baca tulis Al-Qur’an tak hanya sekedar disosialisasikan Saja.

Namun juga diimplementasikan dalam bentuk kurikulum belajar bagi murid yang duduk di Sekolah Dasar.

Hal itulah yang dituturkan oleh Anggota DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham saat menggelar sosialisasi Perda angkatan X, di Hotel Pesona Jalan Mappanyukki, Minggu (27/06/2021)

“Banyak masukan dari masyarakat khususnya temen-temen pengajar bahwa perda ini jangan sekedar disosialisasikan saja tapi bagaimana dimasukkan ke dalam kurikulum wajib, ditingkat SD minimal,” kata Ari.

Jika nantinya dimasukkan kedalam kurikulum pembelajaran, Sekretaris DPD NasDem Kota Makassar ini mengatakan perda tersebut akan berjalan beriringan.

Sehingga, seluruh anak di Kota Makassar bisa lancar baca tulis Al-Qur’an.

“Jika anak – anak kita paham akan pendidikan baca tulis Al-Qur’an, maka Isya’ Allah dunia ini akan selamat,” tutupnya.

Sementara itu, narasumber Perda Baca Tulis Al-Qur’an Arifuddin Lewa atau yang akrab disapa Ustadz Harlay menyampaikan, pendidikan baca Al-Qur’an memang sangat penting.

Maka dari itu, pemerintah membuat Perda tentang hal tersebut.

“Karena ini sangat penting, pemerintah buatkan perda tentang baca tulis Al-Qur’an, sebenarnya dari dulu sudah digodok waktu saya masih anggota dewan”, tutur Ustadz Harlay yang juga mantan legislator DPRD Kota Makassar.

Namun ia menyampaikan, hal yang paling penting dalam Perda adalah gurunya dulu.

Menurut dia, dalam mendidik baca tulis Al-Qur’an, gurunya yang harus harus di perhatikan.

“Untuk itu, sekarang ini semua guru ngaji kita diberi insentif untuk mendidik anak – anak kita dalam pendidikan baca tulis Al Qur’an ini”, jelasnya.

Senada, narasumber lainnya Sikki Rudding, keberadaan guru mengaji saat ini di Kota Makassar sangat memprihatinkan.

Dirinya sangat berharap dengan adanya Perda ini akan sangat membantu para guru ngaji.

“Salah satu pendidikan moral adalah baca tulis Al-Qur’an, untuk itu guru ngaji kita di Kota ini perlu ditata dengan baik,” harap dia.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman didampingi Kepala Dinas Perdagangan sulsel Ashari Fakshirie Radjamilo menerima Direktur Utama PT. Pelindo IV, Prasetyadi di Rujab Wagub Sulsel, Rabu (30/6).

Plt Gubernur Sulsel, mengatakan  pertemuan dengan Dirut Pelindo membahas rencana kelanjutan Dry Port. Yang menjadi hub bagi hadirnya pelabuhan besar, Makassar New Port (MNP).

“Bersama Dirut Pelindo IV membahas optimalisasi dan akselerasi proyek strategis Nasional (PSN), Makassar New Port (MNP) . Provinsi harus hadir dalam proses proyek strategis ini sebagai bagian dalam menegaskan Sulsel sebagai hub Indonesia Timur,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi ini menjadi langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya pemulihan ekonomi di kondisi pandemi Covid-19.

” Hadirnya pelabuhan Makassar New Port (MNP), kita berharap benar-benar bisa menjadikan hub alias tempat yang di dalamnya terjadi aktivitas transit barang atau persinggahan barang di wilayah Indonesia Timur,” tuturnya.

Andi Sudirman juga mendorong terbukanya akses direct call atau pengiriman langsung ke Luar Negeri. Yang bisa meningkatkan nilai ekspor dari Sulsel. Utamanya dalam hasil pertanian.

“Kita juga terus mendorong akses direct call, apalagi Pemprov Sulsel telah melakukan perjanjian kerjasama (PKS) bersama PT. Pelindo IV untuk pembangunan lokasi pergudangan untuk Pelabuhan Daratan atau Dry Port di Jeneponto untuk wilayah Selatan dan akan direncanakan di kabupaten Sidrap untuk wilayah Utara,” pungkasnya.

Ditambahkan, Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Ashari Radjamilo menyampaikan, untuk perencanaan Dry Port di Jeneponto sementara dalam tahap perencanaan study kelayakan dari Pemprov Sulsel, bersama PT. Pelindo IV dan melibatkan perguruan tinggi.

“Bapak Plt Gubernur selalu mendorong agar bisa membuka direct call ke luar negeri. Sehingga bisa memicu lahirnya pertumbuhan ekonomi baru dan akan memunculkan eksportir baru sehingga akan menambah taraf kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu Direktur Utama PT Pelindo IV, Prasetyadi Mengaku sangat mendukung rencana Plt Gubernur untuk rencana kerjasama dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulsel.

“Kami sangat mendukung upaya peningkatan PAD Sulsel Serta bersama Plt Gubernur untuk membahas lebih lanjut bersama dengan Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN,” tutupnya.

source : sulselprov