News

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar A. Pahlevi, SE. MM. (F-Gerindra) menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak, Minggu (20/06/2021) di Foxlite Bay Hotel, Makassar.

“Hak istimewa anak untuk tumbuh dan berkembang yang wajib difasilitasi orang tua, keluarga, masyarakat bahkan negara. Maka dari itu, Perda ini menjamin hak setiap anak di Kota Makassar pada setiap pasalnya,” ucap Legislator Fraksi Gerindra ini.

Pahlevi menilai, sejumlah tindakan eksploitasi dan kriminalitas terhadap anak di tengah masyarakat yang dianggap biasa, seperti mengamen di pinggir jalan, mengemis, bahkan prostitusi online menjadi masalah mendasar.

Pahlevi menegaskan, Undang-Undang sudah menjamin hak anak. Hanya saja, orang tua tidak memahami hak dan kewajiban terhadap anak.

“Kalau ada bukti kekerasan, tindak narkoba, atau tindakan bully (diskriminasi) dan lain sebagainya kepada anak, harus kita proses khusus. Dalam perda ini mengatur tindakan pemerintah menghadapi masalah seperti ini,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menghadirkan dua narasumber lainnya, yaitu Kabid Pemenuhan dan Perlindungan Anak Pemkot Makassar Achi Soleman, serta Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Makassar H. Jabbar, S. Sos.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggaran Rumah Sakit Pusat otak akan ditingkatkan. Padahal sebelumnya direncanakan akan digelontorkan dana sebesar Rp900 miliar, kini menjadi Rp 2,5 triliun.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, peningkatan anggaran dikarenakan terdapat tiga tower yang akan dibangun nantinya, diantaranya tower penyakit otak, jantung dan kanker.

Untuk lokasi pembangunan, Sudirman menjelaskan, ada tiga opsi yang ada saat ini, diantaranya di depan Hotel Dalton, di lokasi RSKD Dadi dan kawasan Center Point of Indonesia (CPI).

Dari tiga opsi itu kata dia, paling memungkinkan di CPI dengan beberapa pertimbangan yang ada.

“Satu depan Dalton, dua ada di Dadi, tiga ada di CPI. Besar kemungkinan di CPI,” katanya, di Hotel Claro Makassar, Jumat, (25/6).

Lebih lanjut kata Sudirman, Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan RI, Abdul Kadir, akan berkunjung untuk melakukan pengkajian lebih lanjut terkait rencana pembangunan RS tersebut.

Pasalnya, pihaknya hanya diberikan waktu dua pekan untuk bisa segera menentukan lokasi dari beberapa opsi yang ada.

“Besok datang ke Sulawesi Selatan Pak Dirjen. untuk bangun itu anggarannya Rp2,5 triliun. Itu untuk final, dikasi waktu kita dalam dua pekan harus fiks lokasinya,” pungkasnya.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Fatmawati Rusdi, membuka secara resmi pencanangan sejuta akseptor di Puskesmas Daya, Biringkanaya, Kamis (24/5/21).

Pencanangan sejuta akseptor dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang ke-28 dengan tema “keluarga keren, cegah stunting”.

Dalam kegiatan ini Fatma menghimbau para keluarga untuk lebih memperhatikan anak-anak di usia emas.

Dengan cara menimbang setiap bulan, mengunjungi posyandu dan memperhatikan gizi setiap makanan adalah salah satu cara yang disebut Fatma untuk mengurangi angka stunting di Kota Makassar.

“Peringatan harganas ke 28 ini merupakan momen yang sangat penting dan strategis. Keluarga diwajibkan berperan penting untuk mewujudkan anak-anak yang sehat dan menjadi generasi emas indonesia,” ucapnya.

Tak hanya soal stunting. Harganas ke 28 ini juga menargetkan pencanangan sejuta akseptor. Fatma juga  mengatakan pencanangan ini dikhususkan buat keluarga yang masih di usia produktif agar mendapatkan program berencana dan mencegah terjadinya putus pakai.

Dimana, pada usia ini harus lebih banyak belajar soal pentingnya berencana.

“Pasangan usia produktif wajib ikut KB. Apalagi di masa pandemi. Lebih banyak aktivitas di rumah. Semua harus direncanakan. Bapak-bapak juga harus ikut berperan aktif dan mendukung istrinya untuk ikut KB,” ujar Fatma diselingi tawa para bapak-bapak yang hadir di kegiatan tersebut.

Dengan begitu, kata Fatma gerakan sejuta akseptor dapat terealisasi dengan baik agar bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

Mematuhi protokol kesehatan, kegiatan ini dihadiri oleh Sekda Kota Makassar, Plt Kadis PP&KB, perwakilan BKKBN Sulsel dan Forkopimda Makassar.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Wakil Ketua DPRD Makassar, Ir. Hj. Suhada Sappaile Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas, Rabu (16/06/2021) di Pesonna Hotel Makassar.

Narasumber Plt. Kadis Sosial Kota Makassar Asvira Anwar Kuba SP. M, Si dan Anggota DPRD Kota Makassar Periode 2014-2019, Shinta Mashita Molina.

Dalam pemaparannya, Hj. Suhada Sappaile menyebut kewajiban pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terletak pada pemerintah kota dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, pihaknya mendorong agar tercapainya pemenuhan tersebut dari segala aspek.

“Kami selaku legislatif mendorong pemerintah kota agar memiliki perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas ini. Sebab, kesetaraan dari berbagai aspek harus diwujudkan bersama,” pungkasnya.

Apalagi, dari sisi teknis Legislator PDIP itu berharap dengan adanya perda ini dapat menjadi landasan menjamin kesetaraan bagi penyandang disabilitas sehingga perhatian tidak hanya dibebankan kepada Dinas Sosial, tapi juga pada Dinas Pekerjaan Umum dan yang lainnya.

“Kami merasa adanya perhatian kepada penyandang disabilitas tidak hanya ada pada dinas Sosial tetapi juga pada Dinas Pekerjaan Umum kalau masalah penyediaan sarana jalanan dan sebagainya, begitu juga pada Dinas teknis yang lain,” tegas beliau.

“Kami berharap perda ini ditegakkan dengan baik. Sebab, ini kewajiban pemerintah dan DPRD adalah bagian dari pemerintah,” tambahnya.

source : Info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Makassar Fraksi Hanura Muchlis A Misbah meminta kepada Pemerintah Kota Makassar agar bisa lebih peka lagi terhadap kesejahteraan guru-guru mengaji di kota ini.

Hal itu disampaikan Muchlis saat menggelar Sosialisasi Perda (Sosper) nomor 1 tahun 2012 tentang Pendidikan Baca Tulis Alquran, di Hotel Grand Town, Minggu (20/6/2021).

“Dari hasil Perda ini saya meminta kepada Pemerintah Kota Makassar untuk memberikan perhatian khusus kepada guru-guru mengaji kita. Kesejahteraan mereka sangat penting karena dialah yang menjadi garda terdepan mengajarkan anak-anak baca tulis Alquran,” kata politisi Partai Hanura tersebut.

Anggota Komisi C itu bahkan menaruh harapan Pemkot Makassar bisa menambah insentif guru-guru mengaji, hal itu penting mengingat masih dipandang sebelah mata profesi tersebut.

Soal Perda ini, Muchlis menjelaskan bahwa tujuannya adalah sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlak.

“Cuma kan ada problem, kadang apa yang dibaca di Alquran tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, harapan kita bahwa, Perda ini bisa membuat kita bisa mengaplikasikan antara yang dibaca dan tindakan,” demikian Muchlis.

Sementara itu, Muhammad Irsyad sebagai narasumber menuturkan dengan lahirnya Perda Baca Tulis Alquran, sebagai bentuk kepedulian Pemkot Makassar dalam rangka menghindari buta aksara Alquran.

“Jadi Perda baca tulis Alquran ini wujud kepedulian pemerintah, hal ini penting meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga masyarakat bisa terus mengamalkan Alquran,” ujarnya.

Untuk diketahui, pada kegiatan ini diterapkan protokol kesehatan secara ketat, baik narasumber maupun peserta menggunakan masker dan diperiksa suhu tubuh sebelum acara dimulai.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pemerintah Kota Makassar gandeng lembaga survei independen untuk  mengukur tingkat kekebalan tubuh warga kota Makassar mulai dari tingkat kecamatan hingga di tingkat RT/RW.

Hal tersebut diutarakan Walikota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto saat memimpin rapat koordinasi bersama master Covid se kota Makassar. Di ruang rapat Sipakalebbi, Rabu (23/6/2021).

“Saat ini kita akan mengukur kekebalan tubuh warga kota Makassar dengan mengambil sampel darah. Kita akan turun mengambil sampel darah 1.350 ribu orang hingga tingkat RT/RW,’ kata Danny yang didampingi Wakil Walikota Makassar Fatmawati Rusdi.

Untuk itu Danny menawarkan dirinya bersama Wawali  Fatmawati bersedia lebih dulu untuk menjadi contoh diambil sampel darahnya.

“Sebaiknya kami berdua dulu diambil contoh darahnya, ini sangat penting, karena hal ini merupakan yang pertama di Indonesia untuk mengukur kekebalan tubuh kita,” kata Danny

Menurut Danny, hasil survei nantinya akan dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk penanganan Covid 19 selanjutnya.

“Jika memenuhi indikator sesuai instrumen yang dijalankan, bisa saja masyarakat dapat beraktivitas dengan normal lagi,”  jelasnya.

Sementara itu Direktur Celebes Research Center (CRC) Herman Heizer mengatakan, basicnya adalah survey yang mewakili jumlah populasi warga di kota Makassar. Untuk itu pihaknya meminta dukungan penuh dari pemerintah kota Makassar agar dalam pelaksanaannya tidak menemui kendala saat survey.

“Kita butuh dukungan teknik dari pemerintah kota  supaya bisa berjalan lancar, dengan pendekatan kebudayaan memberi penjelasan dan pendekatan sehingga tidak menghambat proses berjalannya  pengambilan sampel darah,” terangnya.

source : Humas Kota Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Sembilan fraksi DPRD Kota Makassar telah menyetujui, Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang perubahan status Perusahaan daerah (Perusda) Parkir menjadi pendirian Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Kota Makassar.

Persetujuan Ranperda ini ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama Ranperda antara Walikota Makassar yang diwakili oleh Sekda Kota Makassar, M. Ansar bersama dengan DPRD Kota Makassar, yakni Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo.

Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo berharap, Ranperda prakarsa DPRD yang sudah disepakati jadi Perda, persoalan perparkiran dapat terurai dengan baik, tidak ada lagi masalah yang timbul.

“Tidak ada lagi kesemrawutan soal kendaraan yang parkir sembarangan. Kita berharap Pd parkir pendapatannya naik supaya perusahaannya sehat. Tapi yang utama adalah bagaimana aturan ini membuat perparkiran semakin baik di kota Makassar yang seringkali banyak dikeluhkan. Apalagi banyak jukir liar,” pungkasnya, Selasa, (22/06/2021).

Persetujuan Ranperda diambil setelah mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi. Juru bicara fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura), Hj Kartini mengatakan,

Perda nomor 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah menentukan dua jenis badan usaha milik daerah.

Dalam perda tersebut, salah satunya membahas terkait perusahaan daerah yang tidak sesuai lagi dengan kondisi sistem perparkiran di kota Makassar sekarang ini. Oleh karena itu, sudah perlu dilakukan pergantian dengan peraturan daerah yang baru untuk menjawab masalah sistem perparkiran di kota Makassar.

“Untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat di bidang perparkiran dan sekaligus pula untuk meningkatkan PAD maka kita mendukung untuk membentuk perusahaan umum daerah di bidang perparkiran,” ujarnya saat memberikan pandangan pada rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Selasa (22/6/2021).

Kartini mengatakan, jika pendirian Perusahaan Umum Daerah Parkir ini ditetapkan, maka pemerintah kota sudah memiliki payung hukum untuk menata perparkiran di Kota Makassar.

“Pemerintah kota akan memiliki payung hukum dalam melaksanakan sistem penyelenggaraan perparkiran di kota Makassar yang sesuai dengan perkembangan perparkiran kita dalam rangka pemerataan peningkatan kualitas perparkiran di kota Makassar,” katanya.

Juru bicara fraksi Nasdem, Ari Ashari Ilham mengatakan, perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah PD Parkir Makassar Raya menjadi Perumda diharapkan kedepannya menjadi perusahaan profesional yang transparan, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi perekonomian ekonomi.

“Dengan perubahan hukum jadi perumda maka pelaksanaan kegiatan usaha harus juga didasarkan pada prinsip good corporate governance yang transparan dan dapat berkontribusi untuk pembangunan perekonomian daerah,” terang Ari Ashari.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Wakil Walikota Makassar Fatmawati Rusdi bertemu perwakilan Dana Darurat Anak Internasional (Unicef) Perserikatan Bangsa Bangsa di rumah Jabatan Wakil Walikota. Jalan Hertasning Makassar, Selasa 22 Juni 2021.

Pertemuan Fatmawati bersama perwakilan Unicef membahas berbagai kegiatan kerjasama yang akan digelar Unicef bersama Pemkot Makassar, terkait rencana kerja tentang perlindungan anak tahun 2021 di Kota Makassar.

Kepala Kantor lapangan Unicef Makassar Hengky Wijaya mengatakan, apresiasi terhadap Pemkot Makassar yang selama ini telah menjalin kerjasama yang cukup baik dengan Unicef.

“Ada beberapa yang kami bahas bersama Wawali Fatmawati diantaranya; kerjasama dengan Disdukcapil yang cakupannya selama ini berjalan cukup baik, juga dengan DP3A, misalnya model bullying (Perundungan) yang sudah menjadi model penanganan secara nasional, juga kami bahas program dinas sosial mengenai Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA),’ ucapnya.

Menurut Hengky, dirinya juga membahas masalah pendidikan dan kesehatan, dimana saat ini Pemkot Makassar tengah mempersiapkan proses belajar tatap muka.

“Kita juga membahas persiapan belajar tatap muka yang melibatkan lintas sektoral, diantaranya dinas pendidikan, dinas kesehatan dengan menyiapkan protokol kesehatan, vaksinasi dan juga melibatkan DP3A sebagai konseling bagi murid,” jelasnya.

Bahkan kata Hengky, dalam mendukung Program Makassar Recover pihak Unicef juga akan membantu pemerintah kota.

“Kami juga akan melakukan kampanye dan pelatihan dan pembuatan sistem bagi ribuan relawan kesehatan Makassar Recover, bahkan kami akan mengundang Walikota dan Wakil Walikota menjadi duta dari Unicef,”  ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut Fatmawati mengapresiasi perwakilan Unicef yang mendukung program Pemkot Makassar yang telah berjalan sejak lama, utamanya dalam bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial dan Perlindungan Anak.

“Kita sangat mendukung support dari Unicef terhadap program program pemerintah Kota, utamanya bidang Kesehatan , Pendidikan, Sosial dan Perlindungan Anak. Kita harap Program Unicef dan Pemkot Makassar di tahun 2021 ini, dapat berjalan sebagaimana seperti yang kita harapkan bersama,” terang Fatmawati.

Turut mendampingi Wakil Walikota pada pertemuan tersebut, diantaranya Plt Kadis Kesehatan Hadijah Iriani, Plt Kadis Pendidikan Nielma Palamba, Kadis DP3A Tenri Palallo, serta Plh. Kadis Sosial Asvira Anwar.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Staf Khusus Wapres RI Sukriansyah S Latief, mengaku Plt Gubernur Sulsel sangat membantu upaya mempercepat progres Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulsel salah satunya adalah Bendungan Pamukkulu.

Hal ini di sampaikan Sukriansyah S Latief saat menemui Plt Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Senin (21/6).

Sukriansyah S Latief mengatakan Pemprov Sulsel dalam hal ini Plt Gubernur yang membantu upaya mempercepat progres PSN di Sulsel. Dimana atas dorongan Andi Sudirman, proyek PSN yang sempat terhenti perlahan mulai progres pembangunan.

“Kita berharap pemerintah daerah untuk terus melakukan sosialisasi, karena bendungan ini untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya

Ia menyebutkan, Plt Gubernur Sulsel tak segan mengadakan rapat dengan beberapa unsur pemerintah hingga tingkat bawah. Bahkan dirinya turun melihat langsung progres pembangunan bendungan di Kabupaten Takalar itu.

“Kita terus mendorong dan mengawal pembangunan bendungan  Pamukkulu ini karena akan mengairi sawah dengan kapasitas 6000 hektar, hydropower, air bersih serta pengendali potensi banjir. Bendungan adalah investasi dari pemerintah yang dinikmati langsung oleh masyarakat sendiri,” sebutnya.

Lebih jauh Staf Khusus Wapres itu mengatakan, proyek ini sempat terhenti hampir dua tahun (600 hari) karena masalah lahan.

“Bendungan Pamukkulu ini merupakan salah satu program stategis nasional Kementerian PUPR. Proyek ini sempat terhenti hampir dua tahun (600 hari) karena masalah lahan, namun  akhir tahun 2019 kembali efektif dikerjakan.  Atas dorongan dan komitmen kuat dari Andi Sudirman Sulaiman sejak menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulsel,” pungkasnya.

Ia menambahkan kunjungannya ini untuk melihat sekaligus memantau progres Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Kami ingin melihat langsung progres PSN di Sulsel, yakni Bendungan Pamukkulu. Nantinya kami juga akan ke Takalar untuk melihat langsung progresnya,” tutupnya

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel  menyampaikan beberapa usulan serta meminta dukungan pemerintah pusat.

“Kita berharap pemerintah pusat terus mendorong pembangunan di Sulsel, Diantaranya pembangunan jalan Outer Ring Road atau Jalan Tol di Atas Laut, Makassar New Port (MNP) serta lainnya,” tuturnya.

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, H. Ray Suryadi Arsyad, S. IP (F-Demokrat) Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Makassar, Minggu (20/06/202) di Karebosi Premier Hotel Makassar.

Ray Suryadi mengaku, pengelolaan sampah hal yang sangat penting, sebab Kota Makassar adalah daerah perekonomian yang vital di kawasan indonesia timur. Maka dari itu, kebersihan merupakan hal yang sangat krusial dan membutuhkan perhatian bersama.

“Kami sengaja mendiskusikan perda ini, agar terciptanya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan. Karena dampaknya akan sangat terasa jika diabaikan”, pungkasnya.

Legislator Demokrat ini juga menyampaikan, bahwa kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Kota Makassar adalah potensi yang cukup besar dari segi retribusi. Tetapi menurutnya, hal ini belum bisa dioptimalkan oleh pemerintah kota Makassar disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.

“Kita punya daya tampung sampah sekitar 600 hektar lebih. Dan sudah semestinya itu dimanfaatkan bukan hanya sebagai penampungan, tetapi juga pemanfaatan dan pengelolaan yang baik,” ujarnya.

Kegiatan ini juga hadir Plt. Dinas Lingkungan Hidup, Imam Hud yang juga Kepala satuan Pamong Praja Kota Makassar yang menjelaskan perlunya kesadaran masyarakat akan persampahan/kebersihan dan memperhatikan pembayaran tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan antara lain pengumpulan pengangkutan pengelolaan sampah dan pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA.

Serta hadir pula PLT Kabid Persampahan limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan DLH Kota Makassar, Kahfian, S. Hut. Ia menyampaikan sejumlah upaya kepada pihak terkait untuk memperhatikan masalah tujuan dan ukuran dan kebijakan agar pemerintah lebih memperhatikan masalah penyediaan yang lebih dalam rencana kerja anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (RK SKPD) khususnya di bidang kebersihan persampahan sesuai ukuran dan tujuannya.

source : Info DPRD Makassar