News

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar Hj. Andi Astiah (F-PKS) menggelar Sosialisasi Perda Kota Makassar No. 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Di Kota Makassar, Senin (31/05/2021) di Karebosi Premier Hotel Kota Makassar.

Hadir sebagai narasumber Kepala Puskesmas Rappokalling dr. Gusti Gunawan dan Lurah Buloa H. Oddang Nai. Serta diikuti peserta dari unsur masyarakat daerah pemilihan (dapil) II meliputi Kec.Bontoala, Kec.Kepulauan Sangkarrang, Kec.Tallo, Kec.Ujung Tanah dan Kec.Wajo,

Andi Astiah dalam sambutannya, mengatakan pentingnya Sosialisasi Perda tentang Pelayanan Kesehatan, agar masyarakat tahu dan memahami hak serta kewajibannya.

“Alhamdulillah kita bisa sosialisasikan perda ini, perda ini sangat penting, sebab pelayanan kesehatan selama ini selalu ada keluhan masyarakat dan tidak sedikit warga kita belum mengetahui tentang hak-hak dasar masyarakat, salah satunya hak mendapatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan,” ucapnya saat membuka kegiatan.

Politisi PKS itu menjelaskan, dalam Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Layanan Kesehatan terdiri 10 BAB serta 13 pasal yang mengatur tentang kewajiban Pemerintah Kota dan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, hingga penerapan sanksi pidana.

Sebagian kalangan mengganggap perda tersebut sudah tidak relevan dibahas, namun menurut Astiah tetap harus dikupas karena dapat memicu lahirnya saran dan masukan dari masyarakat, pengamat, dan prakitisi.

“Saya harap masyarakat paham tentang adanya penyakit yang mewabah ini. Maka dari itu, saya doakan tetap terajaga dan tetap waspada terahadap bahaya nya penyakit ini.” Ungkap Legislator PKS ini.

source : Info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Aggota DPRD Kota Makassar, H Muchlis A Misbah menilai peraturan daerah Pengelolaan Rumah Kost di Makassar sangat penting untuk diketahui karena mengatur tentang hak dan kewajiban pemilik kost, penghuni kost serta masyarakat setempat.

Hal itu disampaikan Legislator Hanura dari Dapil 1 (Kecamatan Rappocini, Makassar dan Ujung Pandang) saat menggelar sosialisasi Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kost, di Hotel Almadera, Jalan Somba Opu, Makassar, Senin 31 Mei 2021.

Hadir sebagai narasumber, Kepala Bidang Penegakan Hukum Satpol PP, Irwan P, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Makassar, Fathur Rahim. Kegiatan ini dipandu oleh Burhan Kamma selaku moderator.

“Karena di kecamatan ujungpandang banyak rumah kost yang dibangun, maka untuk menjaga atau menghindari hal-hal negatif yang ditumbulkan, maka Perda ini sangat penting untuk dipahami regulasinya karena didalamnya mengatur tentang pemilik rumah kost dan penghuni kost,” kata Muchlis.

Anggota Komisi C DPRD Makassar itu juga mengajak masyarakat dan peran RT/RW untuk terlibat dalam melakukan pengawasan, karena rumah kost yang tidak mendapatkan pengawasan banyak hal negatif yang bisa terjadi, seperti perbuatan asusila, narkotika serta perbuatan lainnya yang melanggar norma agama.

“Tugas utama dari RT RW dan proaktif masyarakat adalah memantau rumah kost di wilayahnya, bukan mengintip yang ada di dalam, tapi minimal mengetahui siapa dan dari mana saja yang ada di dalam rumah kost tersebut,” terangnya.

“Jadi kita harus mengawasi secara bersama-sama rumah kost yang ada dilingkungan kita, agar mengatahui idenditas penghuni kost di wilayah masing-masing,” tambah Muchlis Misbah.

Oleh karena itu, dirinya pun meminta kepada Pemeritah Kota Makassar untuk serius menangani Perda tentang pengelolaan rumah kost guna menambah pendapatan asli daerah (PAD) kota Makassar kedepan.

“Regulasi ini menjadi acuan bagi pemerintah untuk menarik pajak daerah dari Perda pengelolaan rumah kost. Sehingga, penyebarluasan perda ini wujud dari upaya meningkatkan PAD kita,” cetusnya.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Untuk menahan laju pertambahan kasus covid 19, Walikota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto resmi launching tim Covid Hunter, di Tribun Karebosi, Jumat (4/6/21).

Pembentukan tim Covid Hunter ini melengkapi dua satgas yang sudah berjalan yakni satgas Raika dan Tim detektor.

Raika untuk memastikan masyarakat taat protokol kesehatan. Sementara Covid Hunter memiliki tugas khusus untuk melakukan testing, tracking dan treatment terhadap pasien baru Covid-19 di Kota Makassar.

Danny menjelaskan tim Covid Hunter yang berjumlah 1.071 petugas akan dibagi per tim setiap kelurahan.

Satu tim terdiri 7 orang diantaranya dua tenaga kesehatan, dua polisi, satu TNI, dan dua Satpol PP.

“Ini hadir untuk memastikan semua orang sehat dan mendapatkan perawatan tanpa menunggu orang sakit. Jadi tugasnya mentracing orang yang sudah suspect. Dan yang sudah suspect akan dikarantina. Serta tim covid hunter akan mensetting lokasi yang telah didatangi pasien suspect seperti di kantornya, di tempat nongkrongnya,” ucap Danny.

Tim Covid Hunter menggunakan mobil yang sudah dirancang khusus mendukung operasional tim di lapangan. Berdasarkan pantauan, kendaraan tersebut menyerupai ambulance.

Bagian dalam, dilengkapi berbagai perlengkapan medis dan fasilitas yang memadai. Seperti tandu pemuatan, lemari medis, persediaan tabung oksigen, kursi dokter dan pemadam api bersama dengan pencahayaan internal.

“Mobil ini juga dilengkapi dengan antigen dan obat-obatan multivitamin,” sebutnya.

Ada 17 unit mobil yang tersedia. 15 unit untuk setiap kecamatan dan 2 mobil bertugas sebagai mobil pemantau.

Danny mengatakan mobil tersebut sengaja dimodifikasi khusus untuk menangani pasien Covid-19.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Untuk menjamin keamanan dan kebersihan makanan yang beredar di Kota Makassar, Walikota Danny Pomanto menggandeng pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk bersama-sama mengontrol aktifitas masyarakat terlebih saat pandemi ini.

Hal itu diutarakan Danny saat menerima Kepala BPOM Makassar Dra Hardaningsih,Apt. MHSM di Kediaman Pribadinya Jalan Amirullah Makassar, Senin (31/5/2021).

Moh Ramdhan “Danny” Pomanto berharap sinergi Pemkot Makassar bersama BPOM terjalin agar dapat menjalankan food security di kalangan masyarakat.

“Kota Makassar ini terkenal akan kulinernya. Olehnya itu agar menjadi jaminan kesehatan dan kebersihan olahan jenis makanan yang dikeluarkan,sebaiknya BPOM ambil bagian. Jadi ada keterangan yang dicantumkan sebagai penanda lolos seleksi,” ,ungkap Danny.

Wali Kota Makassar dua periode ini juga menegaskan ada banyak hal yang memerlukan kerja sama berkesinambungan dengan BPOM Makassar.

“Bukan hanya soal makanan,tapi banyak hal lainnya semisal kosmetik,dan berbagai jenis produk yang perlu penelitian khusus. Semuanya agar menjadi pegangan masyarakat sebagai konsumen,,” bebernya .

Hardaningsih kepala BPOM Makassar bersama rombongannya mengatakan dirinya siap mendukung program Pemerintah Kota Makassar dengan turut terlibat dalam pemberian izin edar.

“Tentu sudah menjadi tugas kami di BPOM untuk mengecek kelayakan baik makanan maupun kosmetik yang akan di konsumsi masyarakat. Nah adanya angin segar dari pak Wali Kota ini saya kira sudah sangat selaras dengan program kerja kami,” ujarnya.

Dari pertemuan yang juga turut dihadiri Kepala Dinas Perindag Makassar, Kepala Dinas Koperasi, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya ini diketahui selanjutnya akan dilakukan perjanjian kerja sama antara Pemkot-BPOM Makassar untuk food security Makassar.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pemerintah Kota Makassar melalui Bagian Kesra bekerjasama dengan Brigade Muslim Indonesia menggelar Roadshow sebagai Tanda Cinta Untuk Palestina di Masjid Raya Makassar. Minggu 30/5/2021

Road Show digelar dalam rangka penggalangan donasi atau sumbangan bagi rakyat Palestina berasal  dari bantuan jamaah di seribu masjid masjid yang ada di Makassar.

Rencananya dari total bantuan yang sudah terkumpul akan disalurkan untuk pembangunan rumah dai di Palestina.

Dalam sambutannya Walikota Makassar Moh.Ramdhan “Danny” Pomanto menjelaskan ada tiga alasan mengapa kita harus membantu rakyat Palestina.

“Ada tiga alasan mengapa kita harus membantu rakyat Palestina pertama dari sisi kemanusiaan,yang merupakan Hak Asasi Manusia. Kedua adalah alasan sejarah, Palestina adalah negara yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia Ketiga adalah sesama Muslim dan itu sudah dijelaskan dalam hadits bahwa apabila saudaramu disakiti kita juga akan sakit dan sudah jelas kita harus bantu Palestina,” ucap Danny dalam sambutannya.

Dalam kesempatan itu Walikota Danny dikukuhkan oleh Ustaz Zacky Mirza menjadi duta rumah dai di Palestina

“Rumah dai pusatnya ada di Palestina tempat untuk mendidik para dai, alhamdulillah Allah SWT meridhoi bapak Walikota, yang berkenaan menjadi duta dai Palestina,” kata Ustaz Zacky Mirza.

Kegiatan ini dihadiri pula oleh Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Jusuf Ismail didampingi Ketua Dharma Wanita Kota Makassar Andi Batari Toja.

source : Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi sulsel memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020.

Penyerahan WDP ini dilakukan lansung oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulsel, Wahyu Priyono Kepada Plt Gubernur sulsel Andi Sudirman Sulaiman didampingi Ketua DPRD Sulsel  Andi Ina Kartika Sari dalam rapat paripurna di kantor DPRD Sulsel Jumat (28/5).

Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengaku Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan apresiasi dan terimakasih kepada BPK RI perwakilan Sulsel yang telah menyelesaikan tahapan tugas Audit atas LKPD Sulsel.

” Apresiasi dan ucapan terima yang sebesar-besarnya kepada jajaran BPK-RI Perwakilan Sulsel terkhusus kepada seluruh Tim Pemeriksa yang telah menyelesaikan tahapan tugas Audit atas LKPD Sulsel Tahun Anggaran 2020 secara maksimal,” ungkapnya.

Ia menyebutkan Pemprov Sulsel yang mendapat opini WDP pada tahun 2020 atau turun peringkat dari sebelumnya WTP menjadi catatan penting kedepannya untuk berbuat lebih baik lagi.

“Pemeriksaan kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, ada pemeriksaan laporan keuangan dan juga pemeriksaan terhadap kinerja, dan tugas saya memperbaiki ke depan untuk melakukan akselerasi dalam perbaikan perbendaharaan dan kinerja ke depan. tentu kami mendorong dalam menciptakan ketertiban dan pelayanan yang semakin meningkat bagi bagi masyarakat banyak,” sebutnya.

Andi Sudirman Sulaiman juga mengaku tidak ingin menempatkan satu nama atau kelompok atas opini WDP yang diraih Pemerintah Provinsi Sulsel.

“Segala nilai (opini WDP) pada LHP atas LKPD tahun anggaran 2020 ini, saya tidak ingin menempatkan satu nama di atasnya atau kelompok diatasnya sebagai kesalahan,” tuturnya.

Ia ,enegaskan penyerahan WDP Ini menjadi momentum untuk saling bekerja sama dan memperbaiki kedepannya.

“Ini sebagai momentum untuk kami memperbaiki ke depan, untuk saling bekerja sama, untuk menjadi teamwork atau tim kerja yang mendorong kami untuk memperbaiki prosedur tatanan penganggaran tahun 2021 untuk jauh lebih baik ke depan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Andi Sudirman Sulaiman menghimbau OPD untuk melakukan pembenahan yang berkesinambungan terhadap pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang/aset daerah, tingkatkan kinerja bersama Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) mulai proses perencanaan,  penganggaran hingga pelaksanaan APBD.

“Tingkatkan tertib administrasi dan sistem pengawasan yang efektif dengan memperkuat peran dan fungsi lembaga pengawasan internal untuk memberikan peringatan dini dan ruang konsultatif sebagai langkah pengawasan dan pencegahan guna mengantisipasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi daerah. Tindak Lanjut atas seluruh rekomendasi/ saran-saran yang bersifat koreksi yang disampaikan dalam LHP BPK-RI Perwakilan Sulsel,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulsel, Wahyu Priyono mengaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020.

“Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020,” ungkapnya.

Ia menjelaskan pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa kesesuaian.

“Kita memeriksa dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern, Dimana  LHP atas LKPD TA 2020 terdiri dari tiga laporan utama, yaitu LHP atas LKPD TA 2020, LHP atas Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan-undangan,”jelasnya

Wahyu Priyono menambahkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD, Pemprov Sulsel mendapatkan opini WDP.

“Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2020, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2020,” tutupnya.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari serta turut dihadiri Sekda Sulsel, Abdul Hayat Gani,  Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Sulsel, dan para pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulsel.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Makassar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat kembali melaksanakan rapat pembahasan pasal perpasal, Selasa (25/05/2021) di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Makassar.

Ketua Pansus Syamsuddin Raga, mengatakan, pembahasan hari ini, Pansus telah menyepakati Bab satu hingga Bab empat yaitu ketentuan sanksi. Menurutnya, sanksi yang akan diberlakukan harus jelas, sebab hal ini menyangkut ketertiban dan ketentraman masyarakat. Melalui perdebatan alot, sanksi kita atur menurut mekanisme perda sendiri, dan akan melahirkan turunan aturan dalam bentuk perwali.

“Pembahasan hari ini kita atur mengenai sanksi, baik itu sanksi sosial, sanksi administratif, hingga sanksi pindana, walaupun masih sangat terbatas. Sebab, teknisnya akan diatur melalui perwali,” ujarnya.

Senada dengan beliau, Kepala Satpol PP Kota Makassar Imam Hud membenarkan hal tersebut. Dirinya menyebutkan, perda ketertiban umum akan melalui pembahasan panjang. Sebab, akan mengatur masalah ketertiban yang selama ini sulit diatasi. Hingga terkait sanksi, dirinyapun menyebut perda ini akan diatur secara teknis melalui perwali.

“Perda Ketertiban umum ini akan menjawab semua persoalan yang dihadapi selama ini, termasuk masalah sosial kemasyarakatan yang sering kita hadapi. Walaupun kita telah membahas sanksinya, tetap kita atur secara teknis melalui perwali”, pungkasnya.

source : infor DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Dewan Mahasiswa (Dema) UIN Alaudin Makassar menggelar Festival Budaya Nusantara dan Pameran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Benteng Rotterdam Makassar, Minggu 30/5/2021.

Festival dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulawesi Selatan dengan menampilkan berbagai atraksi budaya Sulawesi Selatan dan Papua.

Walikota Makassar Moh.Ramdhan “Danny” Pomanto mengatakan dengan bergabungnya para anak anak muda dalam festival budaya masing masing kita bisa melihat dan menemukan begitu indahnya Indonesia.

“Indonesia itu Ibarat benang dan jarum seperti halnya sumpah angngaru’ bagaimana bisa kita menjahit dan merajut menjadi kain merah putih indonesia,” ucap Danny dalam sambutannya.

Olehnya itu Danny bersama Forkopimda apresiasi terhadap apa yang dilakukan dewan mahasiswa menggelar festival budaya nasional dan pameran UMKM di kota Makassar.

“Pemerintah kota bersama Kapolda Sulsel sangat apresiasi dewan mahasiswa UIN bersama mahasiswa dari jakarta Yogyakarta dan Papua berkumpul memilih Makassar merajut kebhinekaan dalam bingkai NKRI,” papar Danny.

Pada saat yang sama Presiden Mahasiswa UIN Alaudin Asri Abdi Syamsu menjelaskan bahwa segala aspek budaya di negeri kita bisa satukan dalam festival budaya ini.

“Walaupun berbeda warna kulit dan rambut namun kita masih satu indonesia .Dengan adanya festival ini kita fokuskan pada kegiatan budaya dan UMKM untuk menjalin kreativitas mahasiswa,” terangnya.

Dalam kesempatan itu Walikota Danny bersama Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Drs. Merdisyam, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Witnu Urip Laksana, SIK, Dandim 1408 BS Makassar, Kolonel Kav Dwi Irbaya Sandra, Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Muhammad Kadarislam Kasim, meninjau serta  mencoba aneka Kuliner di stand pameran UMKM.

source: Hidayat

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Legislator DPRD Makassar, Hj. Muliati (F-PPP) mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya kawasan tanpa rokok.

Hal itu telah diatur dalam peraturan daerah Nomor 04 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Tujuannya adalah menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat serta meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok,” ujar Hj. Muliati saat menggelar Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang “Kawasan Tanpa Rokok” Rabu, (26/05/2021) Lynt Hotel Kota Makassar.

Ia menyampaikan bahwa setiap orang di larang merokok di kawasan tanpa rokok.

“karena jika melanggar akan dikenakan sanksi yang bukan main-main hingga jutaan rupiah”, punngkasnya.

Kegiatan ini diikuti oleh warga Kecamatan Mariso, Mamajang dan Kecamatan tamalate yang terdiri dari anggota Majelis Ta’lim, kelompok pemuda dan masyarakat umum dengan mewajibkan memakai masker dan pengecekan suhu tubuh dengan standar protap Covid 19.

Turut hadir sebagai Narasumber Ketua Ikatan Dokter Indonesia Makassar dr. Hadaratih Razak M. Kes dan Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kota Makassar, H. Jabbar S. Sos M. Si.

source : info DPRD Makassar

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Anggota DPRD Makassar Fraksi Partai Gerindra Kasrudi, SH., MH melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender di Hotel Grand Town, Makassar, Selasa (25/5/2021).

Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar itu menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender sudah bukan hal baru lagi, dia mencontohkan pada undang-undang pemilu terdapat kewajiban keterwakilan perempuan sebesar 30%.

“Memang sudah cukup lama diperjuangkan bagaimana di semua sector ada kesetaraan dan keterlibatan kaum perempuan, baik itu dilapangan ekonomi, politik, sosial dan budaya”

Anggota Fraksi Gerindra itu juga menambahkan bahwa selama ini DPRD telah melakukan usaha yang maksimal agar keterlibatan perempuan khususnya di kota Makassar dapat tercapai.

Sementara itu Babra Kamal yang menjadi pembicara menjelaskan bahwa konsep gender ini merupakan pembagian peran dan tanggung jawab, dan merupakan hasil konstruksi sosial sehingga sangat dinamis.

Narusumber yang lain, M. Rudi menjelaskan bahwa lelaki dan perempuan sudah ditentukan kodratnya masing-masing dan sedapat mungkin menjalankan kewajibannya sesuai yang telah digariskan agama dan norma social.

Terakhir Kasrudi berharap bahwa dengan adanya Perda tersebut, peserta yang hadir bisa memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam rangka emansipasi kaum perempuan di semua sector. ia juga mengingatkan agar tetap patuh pada Protocol kesehatan karena Pandemi belum berakhir.