News

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menerima Ketua Tim dan para Staf serta Tenaga Ahli Komite III DPD RI di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 5 April 2021.

Kunjungan ini dalam rangka Inventarisasi Materi Rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagai RUU usul inisiatif DPD RI. Dari pertamuan ini diharapkan dapat memberi inspirasi, motivasi dan semangat bagi jajaran aparatur pemerintah daerah terhadap percepatan pembangunan di Sulawesi Selatan, khususnya yang menyangkut pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Andi Sudirman Sulaiman berharap pertemuan ini berguna bagi peningkatan pembangunan dan pengembangan di semua sektor. Selanjutnya unit satuan kerja perangkat daerah dimintanya memberi penjelasan sebagai masukan kepada tim kerja komite III DPD RI, yang nantinya dapat dikaji secara bijak dan seksama.

“Kami Provinsi Sulsel tentu kami mendukung, DPD selaku senator bagaimana membawakan beberapa bahan-bahan dari daerah. Ini penting sekali dengan ada penguatan seperti ini bahwa kami juga tentu merasa ada yang membawakan. Terkhusus fokusnya adalah bagaimana perimbangan pembangunan yang ada di Sulsel,” kata Andi Sudirman Sulaiman.

Lanjutnya, segala bentuk masukan diperlu Pemerintah Pusat. Di Sulsel juga berbagai wilayah-wilayah mengaspirasakan dalam hal terkait perimbangan pemerataan pembangunan berkeadilan termasuk di pulau-pulau. Sulsel memiliki 300an pulau sekitar 200an berpenghuni.

Penekanannya pada kesempatan ini, yakni pembangunan daerah terpencil sebagai wujud Sila Ke-5 Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Dimana kerangka-kerangka dari daerah terpencil menjadi suatu bahan untuk pemberlakuan Sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ini sudah dilaksanakan maka pelayanan dasar sampai pelosok, misalnya di Papua, Sulsel dan pulau-pulau kecil lainnya paling tidak pelayanan dasar sudah sampai ke meraka. Paling tidak kita bersatu membawa keadilan sila ke-5 yang lebih jelas,” sebutnya.

Di Sulsel juga berupaya mewujudkan cita-cita tersebut dengan membangun wilayah terisolir. Termasuk memberikan bantuan keuangan kepada daerah bawahan. Sebelumya hanya Rp 30 miliar ditingkatkan Rp 300 miliar.

“Kami membangun daerah terisolir. Dulunya ditempuh tiga hari tiga malam, sekarang ada yang bisa enam jam. Ada juga beberapa ruas jalan kita buka untuk akses tercepat dan inilah salah satu bentuk adalah tugas kami bagaimana melaksanakan sila ke-5 pemerataan pembangunan yang berkeadilan untuk seluruh wilayah di Sulsel,” ungkapnya.

Sedangkan, Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni, menyebutkan, apresiasi telah diterima langsung oleh Plt Gubernur Sulsel sebagai penentu kebijakan utama.

Dari kegiatan ini diharapkan DPD memiliki peran lebih sebagai perwakilan daerah. Terdapat 12 kementerian dan lembaga berada dibawah koordinasi Komite III DPD.

“Hari ini kita akan menggalang sebuah Undang-undang yang kita yakini dalam kondisi saat ini sangat kita butuhkan. Yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di sinilah kami perlu mendapatkan masukan. Oleh karena itu rapat kerja kita saat ini menghimpun dan menyusun daftar inventaris masalah yang akan kita catat masuk dalam revisi undang-undang tadi,” ungkapnya.

“Revisi dilakukan karena terjadi inefisiensi dan inefektivitas. Berbicara masalah kesejahteraan sosial bukan hanya pemerintah pusat saja tetapi juga pemerintah daerah karena paling mengerti masalah daerah,” tambahnya.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat terkait dengan perluasan dan pemerataan layanan penanganan yang mengarah pada layanan yang berkeadilan dan terpenuhinya hak dasar penyandang masalah sepereti kemiskinan, kecatatan, ketunaan sosial, keterlantaran, kebencanaan, keterpencilan dan kekerasan yang adil dan transparan. Juga terkait pemerataan pelayanan pada semua lapisan masyarakat.

Diharapkan peningkatan mutu dan relevansi penanganan masalah sosial, hendaknya mengarah pada penanganan yang berbasis masyarakat.

Oleh karena itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memperhatikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial dan bimbingan sosial.

Pada kesempatan ini Plt Gubernur juga mendapatakan Buku terkait kinerja DPD RI. Hadir, juga Wakil Ketua Komite III DPD RI, Evi Apita Maya; para anggota Komite III yakni Tamsil Linrung, Erlinawati, Rahmiyati Jahja, Iskandar Muda Baharuddin Lopa, Andi Nirwana, Herlina Murib, Yance Samonsabra; juga kepala perangkat daera lingkup Pemprov Sulsel; para ketua lembaga sosial; Civitas Akademika Universitas Islam Negeri.(jalu)

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menegaskan melalui Pendataan Keluarga Tahun 2021, pemerintah dapat mengetahui dengan baik kondisi ekonomi, maupun kesehatan masyarakat termasuk dalam menekan resiko terjadinya stunting.

Hal ini disampaikan Plt Gubernur Sulsel saat menerima Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulsel Andi Ritamariani di Rumah Jabatan Wakil Gubernur sekaligus menjalani proses pendataan pertama di sulsel dalam rangka Program Pendataan Keluarga Tahun 2021. Kamis (1/4).

Andi Sudirman Sulaiman meminta masyarakat untuk mensukseskan Program Pendataan Keluarga Tahun 2021.

“Dengan pendataan ini kami minta kerjasama warga untuk bisa memberikan data akurat untuk membantu mempercepat pendataan,” ungkapnya.

Lebih jauh Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman menyampaikan dukungannya terhadap program pendataan keluarga.

“Sekali lagi saya sampaikan,Pendataan keluarga ini penting untuk mengetahui tentang kondisi kesehatan keluarga dan kondisi pendapatan dalam hal ini ekonomi keluarga untuk melihat persoalan perencanaan keluarga yang baik dan berimbang,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Andi Ritamariani mengaku target masyarakat yang akan didata dalam Program Pendataan Keluarga tahun 2021 sebanyak 2.340.658 KK yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota.

“Program ini akan menyasar seluruh masyarakat di 24 kabupaten/ kota disulsel sebanyak
2.340.658 KK,” ungkapnya.

Ia menjelaskan program ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April hingga 31 Mei 2021.

“Hasil pendataan keluarga ini, nantinya akan memberikan informasi terkait indeks pembangunan keluarga (iBangga) yang merupakan alat untuk mengukur kualitas pembangunan keluarga yang diklasifikasikan kedalam kategori tangguh, berkembang, dan rentan,” jelasnya.

Andi Ritamariani lebih jauh mengaku ada 3 indikator yang menjadi ukuran kualitas pembangunan keluarga, yakni meliputi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga.

“Tidak hanya menghasilkan data mikro keluarga Indonesia berupa data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana), namun juga memuat data dan informasi terkait keluarga yang berisiko Stunting yang menjadi program prioritas nasional ( Pro-PN ),” pungkasnya.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Plt Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan meski dilakukan refocusing dan realokasi anggaran, namun program prioritas pemerintah provinsi terus dilanjutkan.

Hal ini disampaikan Plt Gubernur Sulsel saat membuka secara resmi Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di Hotel Four Point by Sheraton, Selasa, 30/3.

Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Refocusing anggaran tidak boleh menggangu program yang menyentuh langsung masyarakat

“Meski refocusing, namun bagaimana kita tetap sehat tetapi masyarakat tetap bisa menikmati apa yang bisa diberikan yang menyentuh langsung ke masyarakat,” imbuhnya.

“Visi misi kami masih sama, mari perlihatkan ke masyarakat jika tetap lanjut bahwa kami datang untuk pemerataan pembangunan yang jauh lebih baik,” jelasnya.

Dirinya berharap, kehadiran Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, bisa memberikan masukan-masukan terhadap sistem pengelolaan keuangan di pemerintah provinsi maupun di kabupaten/kota di Sulsel.

“Kita terus berupaya bekerja maksimal. Bekerja sama maksimalkan fungsi OPD, staf ahli dan para asisten. Alhamdulillah, kita mulai mengevaluasi lebih baik,” pungkasnya.

Andi Sudirman mengingatkan untuk menerapkan pendekatan dari bawah ke atas, yang menggunakan pengambilan kebijakan berdasarkan masukan dari rakyat, dan kemudian disusun serta direalisasikan oleh pemerintah atau biasa disebut bottom-up.

“Kami minta sistem bottom-up. Harus mendengar masukan dari bawah,” katanya.

Plt Gubernur Sulsel menyampaikan terima kasih kepada BKAD Sulsel yang menyelenggarakan kegiatan ini.

“Kegiatan ini penting, bagaimana pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan daerah,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala BKAD Sulsel, Muhammad Rasyid, melaporkan, kegiatan sosialisasi ini guna meningkatkan pemahaman dan penyamaan persepsi kepada seluruh aparat pengelola keuangan, baik tingkat pemerintah provinsi, maupun kabupaten/kota terhadap substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

“Sosialisasi ini diharapkan juga menjadi forum untuk mendiskusikan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, baik di Provinsi Sulawesi Selatan dan juga kabupaten/kota,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, menghadirkan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bahri, sebagai narasumber.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Wajo – Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani, mengatakan pemasangan listrik gratis, sebagai salah satu wujud bahwa negara harus hadir ketika rakyatnya membutuhkan

Hal ini disampaikan Sekprov Sulsel saat menghadiri pemasangan baru listrik 450 VA untuk 831 unit rumah miskin yang tersebar di Kabupaten Wajo, Senin, 29/3.

Abdul Hayat  Gani mengatakan, listrik adalah urat nadi dan ekonomi masyarakat untuk bisa bekerja lebih maksimal.

“Kita menganggap bahwa listrik ini adalah urat nadi dan ekonomi, karena jika listrik tidak masuk, maka tidak bisa maksimal ekonomi. Yang tadinya bisa dioptimalkan tapi karena gelap, akhirnya ditunda untuk besok,” ucap Abdul Hayat.

Menurutnya ada tiga hal yang bisa diproteksi oleh masyarakat. Salah satunya adalah meringankan beban dan ini adalah bukti meringankan beban, kemudian bagaimana meningkatkan income memberikan usaha-usaha stimulus, kemudian proses edukasi bagaimana sosialisasi.

“Dan Alhamdulillah, hari ini, Pak Bupati telah mewujudkan salah satu pengawalan pembangunan. Tentu dengan penerangan listrik ini, sangat-sangat dibutuhkan termasuk kondusifitas berkaitan dengan masalah sosial besar. Dan interaksi bisa dilakukan malam karena sudah terang, semua sudah bisa diakses,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu Abdul Hayat  meninjau lokasi pertanian terpadu di Kelurahan Talotenreng, Kecamatan Sabbangparu. sekaligus melakukan penanaman bawang merah dan melepas ikan nila.

Diketahui, kegiatan ini merupakan rangkaian Peringatan hari jadi Kabupaten Wajo ke-622, yang mengangkat tema “Melalui Hari Jadi Wajo, Kita Wujudkan Tatanan Kehidupan Normal Baru, Menuju Wajo Maju dan Sejahtera” yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Wajo.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Plt Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menekankan agar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) kota makassar menjadi wadah usulan prioritas aspirasi masyarakat untuk kesejahteraan rakyat.

Hal ini di sampaikan Plt Gubernur sulsel saat membuka secara resmi Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2022, di Hotel Claro, Senin, 29/3.

Andi Sudirman Sulaiman memberikan masukan untuk rencana program-program prioritas untuk Makassar. Salah satunya untuk wilayah Pulau Lakkang.

“Untuk permasalahan kota, maka pekerjaan harus ada. Harus bekerja bersama dan sinergitas bersama,” imbuhnya.

Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, juga menyampaikan duka yang mendalam untuk kejadian bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral, kemarin. Ia pun menyayangkan dan mengecam tindakan itu. Apalagi tidak dibenarkan kekerasan di semua agama. Apalagi, di Sulsel semua agama saling menjaga toleransi hidup berbarengan.

“Kita harus kuat, bersatu dan bersinergi. Kita juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolri dan Panglima TNI, dan diimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan beraktivitas biasa,” ungkapnya.

Ia menambahkan dibutuhkan pemberian pemahaman anti radikalisme kepada para pemuda dan anak-anak remaja.

“Pemahaman seperti ini, persoalan mencuci otak. Jadi anak-anak harus diberikan imun pemahaman konsep anti radikalisme,” pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, menyampaikan dengan kejadian insiden bom bunuh diri menjadi momen pemersatu untuk lebih kuat.

“Musrenbang ini adalah tempat seluruh aspirasi berkumpul untuk membahas apa yang mau dibuat tahun depan. Bagaimana menciptakan percepatan di Kota Makassar,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dengan dukungan Plt Gubernur, sosok muda yang tidak pernah lelah akan semakin memajukan Kota Makassar.

“Plt Gubernur sulsel adalah sosok muda yang akan membantu memudahkan Pemerintah Kota Makassar untuk mengembangkan aspirasi masyarakat,” tutupnya.

Diketahui, Musrenbang kota makassar yang bertemakan Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Menuju Imunitas Kota yang Kuat, tetapmemperhatikan protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan penggunaan masker.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Pelaksana Tugas (Plt)  Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menegaskan ada tiga sektor yang menarik negara Jepang untuk berinvestasi di Sulawesi Selatan yakni sektor pertanian, sektor perikanan, dan sektor kehutanan.

Hal ini disampaikan Plt Gubernur Sulsel saat membuka launching Indonesia-Japan Bussines (IJB) Forum di Hotel Grand Claro Makassar, Kamis (25/3).

Andi Sudirman Sulaiman mengaku negera jepang tertarik dengan sektor yang yang banyak share-nya di Sulawesi Selatan, apa lagi didukung ketersediaan lahannya.

“Mereka tertarik dengan sektor-sektor yang banyak share-nya di Sulawesi Selatan untuk pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, yaitu sektor pertanian, kemudian perikanan, dan sektor kehutanan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan Jepang memiliki teknologi yang kuat sementara Sulsel memiliki potensi lahan yang luas untuk dimanfaatkan, baik itu lahan hujan maupun lahan tidur. Bahkan akan membuat tata kelola korporasi didalam sistem pertanian

“Ini menjadi peluang bagi para petani di Sulsel untuk mendapatkan penghasilan lebih, karena tidak hanya mendapat keuntungan dari pemanfaatan lahan, petani juga akan diberdayakan untuk pengelolaan pertanian. Jepang juga membuat tata kelola korporasi didalam sistem pertanian kita yang sistemnya adalah sistem sharing stakeholder dengan para petani kita sebagai pemilik lahan,” jelasnya.

Banyak lahan milik Sulsel yang bisa dimanfaatkan oleh para investor dari Jepang, baik itu lahan tidur maupun lahan tadah hujan.

“Khusus lahan tadah hujan saja, Sulsel memiliki sekitar 250 ribu hektar lahan dari sekitar 1 juta hektar lahan tadah hujan.” tuturnya.

Disektor perikanan, Andi Sudirman menuturkan, Sulsel memiliki potensi laut yang cukup besar. Salah satu potensi laut yang menjadi minat Jepang untuk berinvestasi yakni potensi ikan tuna.

“Kita memiliki pesisir laut itu sepanjang dua ribu kilometer, maka mereka tertarik investasi untuk perikanan salah satunya tuna,” jelasnya.

Ia menambahkan untuk  besaran investasi sekitar Rp 200 milyar.

“Nilai investasinya saya belum tahu pasti kalau tidak salah itu 200 miliar rupiah, tapi kita tidak tahu berapa sharenya,” tambahnya.

Pelaksanaan expo ini menjadi jembatan bagi Sulawesi Selatan dan Jepang untuk bekerjasama dalam bidang investasi.

“Saya berharap kegiatan ini menjadi wadah kerjasama investor lokal dan pihak Jepang, khususnya di tiga sektor yang menjadi minat investasi Jepang di Sulsel.” tutupnya.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman berharap melalui penerapan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) akan semakin meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara. Serta meminimalisir angka kecelakaan akibat melanggar aturan lalu lintas.

“Kami berharap dengan tilang elektronik ini masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan bisa meningkatkan kesadaran dan disiplin pentingnya aturan berlalu lintas,” ungkapnya. Rabu (24/3).

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Polda Sulsel dalam menerapkan tilang elektronik ini

“Kami mengapresiasi gerak cepat bapak Kapolda Sulsel Irjen Po,l Merdisyam beserta jajarannya atas penerapan tilang elektronik ini yang dimulai di 16 titik ruas jalan di Kota Makassar.” tuturnya.

Andi Sudirman Sulaiman Menambahkan dengan penerapan ETLE merupakan langkah menuju era digitalisasi.

“Dengan gerak cepat bapak Kapolda Sulsel ini, sebagai momentum inisiasi menuju era digitalisasi,” pungkasnya.

Sebagai Informasi, mendukung program Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Maka Polda Sulsel menerapkan proses tilang elektronik yang dipusatkan pada 16 titik ruas jalan di Kota Makassar untuk memantau pelanggaran lalu lintas dari pengguna jalan.

Sejumlah kamera yang sudah terpasang yakni di persimpangan bandara perbatasan Maros-Makassar, lampu merah Jalan Urip Sumoharjo-Pettarani. Kemudian lampu merah Tello dan Veteran, perempatan Jalan Boulevard, Hertasning, ruas jalan ujung Pettarani menuju Alauddin. Lalu perempatan lampu merah Jalan Gunung Bawakaraeng-Latimojong, lampu merah Karebosi, Jalan Haji Bau dan Jalan Penghibur.

Sebanyak 12 Polda  Seindonesia telah menerapkan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) ini. Salah satunya Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan.

source : sulselprov

LANGITKU NETWORKS, Makassar – Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile menilai, peran pemuda sangat penting. Sehingga, regulasi terkait kepemudaan wajib disebarluaskan agar pemuda tahu bahwa ada wadah yang disediakan pemerintah.

Hal itu disampaikan saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2019 tentang Kepemudaan. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Condotel Premier, Jalan Ahmad Yani, Rabu (24/3/2021).

“Jadi, saya kira Perda tentang Kepemudaan ini banyak yang belum tahu. Padahal, pemerintah punya peran menjadi wadah bagi para pemuda,” tegas Andi Suhada Sappaile.

Sehingga, kata Ketua PDIP Kota Makassar ini, Perda tentang Kepemudaan harus dimassifkan. Semua kegiatan yang dicanangkan pemuda wajib diselenggarakan pemerintah.